Moot Court Society

WELLCOME TO WEBSITE MCS

Moot Court Society Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (MCS) adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang berdiri pada tahun 2005. MCS memfokuskan diri pada kegiatan yang terkait dengan praktik beracara dalam peradilan baik dalam lingkup nasional maupun internasional, MCS sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi peradilan semu nasional serta internasional dan juga memberikan pelatihan bagaimana cara praktik beracara yang baik dalam peradilan nasional dan internasional.

TWITTER

Sejarah:

Moot Court Society (MCS) didirikan pada tanggal 16 Agustus 2005, berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Lembaga ini berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) yang berasaskan kekeluargaan dan persaudaraan serta bersifat intra Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran semi otonom dan professional.

Pendidikan dan kekeluargaan dalam konteks Moot Court Society adalah bentuk pendidikan dimana tidak hanya mendalami teori namun juga dapat diaktualisasikan dalam praktik di kehidupan. Kekeluargaan merupakan suatu bentuk kebersamaan dan suatu ikatan dimana diharapkan akan terus terjalin dan terjada demi kesinambungan lembaga. Dengan keyakinan besar Moot Court Society akan menghasilkan pengaruh yang baik demi kemajemukan kehidupan kampus, dalam hal ini masyarakat kampus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Sampai saat ini MCS masih terus memfokuskan diri pada kegiatan yang terkait dengan praktik beracara dalam peradilan baik nasional maupun internasional yaitu wadah bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi peradilan semu nasional serta internasional dan juga memberikan pelatihan bagaimana cara praktik beracara yang baik dalam peradilan nasional dan internasional. MCS berusaha untuk terus berkembang menjadi suatu wadah untuk membentuk mahasiswa hukum yang sadar akan kenyataan yang ada dan diharapakan bisa mengaktifkan diri untuk mengatasi permasalahan yang ada.

 

Visi dan Misi Moot Court Society

 

Visi

  • Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat madani dalam anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
  • Mengembangkan dan meningkatkan kualitas akademik mahasiswa dalam praktik beracara dan penanganan perkara lainnya.
  • Menggali, menghayati, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.
  • Mempersiapkan lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang cerdas, ilmiah dan kritis terhadap permasalahan hukum dalam rangka supremasi hukum di Indonesia.

Misi

    • Memberikan pembinaan dan bekal kemampuan kepada mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan anggota pada khususunya sesuai dengan disiplin ilmu hukum.
    • Mewadahi kegiatan anggota dalam mengaktualisasikan diri melalui kegiatan yang sesuai dengan disiplin ilmu hukum.
    • Mengibarkan dan mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui kegiatan yang bersifat kompetisi dengan meraih prestasi yang terbaik.

 

Ketua MCS

Periode Nama Ketua Angkatan
2005 Wahyu Gumilar (Founder) 2001
2008-2009 Antika Insani Khamilia 2005
2009-2010 Agil Ariananto 2006
2010-2011 Roni Marpaung 2007
2011-2012 Reza Haryowibowo 2008
2012-2013 Binhot Freddy H. Limbong 2009
2013-2014 Luthfia Maharani 2010
2014-2015 Sekar Askarini 2011
2015-2016 Bagas Tiarniko 2012
2016-2017 Muhammad Yahusafat 2013
2017-2018 Muhammad Nur Mahatmanta 2014
2018-2019 Iqbal Hendriyasta 2015
PRESIDIUM
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION - PIALA MAHKAMAH AGUNG (ALSA) 2018, PALEMBANG.
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION - PIALA ABDULKAHAR MUDZAKIR VII 2017, D.I. YOGYAKARTA.
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION - PIALA PROF. SOEDARTO VI 2017, SEMARANG.
INTERNATIONAL MARITIME LAW ARBITRATION MOOT COMPETITION 2017, SINGAPORE.
INTERNATIONAL MOOT COURT COMPETITION - ASIA CUP 2017, TOKYO.
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION - PIALA BULAKSUMUR III 2016, D.I. YOGYAKARTA.
IMCC ASIA CUP
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION - CYBERCRIME PIALA FRANS SEDA 2016, JAKARTA.
INTERNATIONAL HUMANITARIAN MOOT COURT COMPETITION 2014
IMCC PHILLIP C. JESSUP
IMCC WILLEM C. VIS
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION - PIALA MAHKAMAH AGUNG (ALSA) 2015, BANDA ACEH.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA MOTIF BATIK KONTEMPORER DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA MOTIF BATIK KONTEMPORER DI INDONESIA

 

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memilki kekayaan yang melimpah, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Indonesia pun kaya akan berbagai macam kesenian dan kebudayaan, salah satunya adalah kesenian batik. Batik dari aspek kultural adalah seni tingkat tinggi. Pola-pola yang ada di batik memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya setiap masyarakat[1]. Hal ini membuat batik dikatakan sebagai identitas bagi setiap daerah dan menjadi warisan kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milk Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam Representative List of the Intagible Cultural Heritage of Humanity. read more…

[1]Kartini Parmono, Nilai Kearifan Lokal dalam Batik Tradisional Kawung diakses dari https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/13217/9459 pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 11.07 WIB

A SHIPOWNER’S LIEN_BALANCING ON A KNIFE’S EDGE OF LEGALITY AND LAWFULNESS

A Shipowner’s Lien: Balancing on a Knife’s Edge of Legality and Lawfulness

 

Most Charterparties are carried out successfully in that the freight payment is made with due diligence and the cargo gets delivered in a reasonable time. However, this is not always the case. Whether the issue arises from a subsequent subcharterer, monetary problems or the contracting parties’ pure incompetence, the freight payment could not be made in compliance with the stipulations within the freight clause of the Charterparty. As such, it is crucial that the contracting parties provide security for the payment of freight and other charges within the Charterparty in benefit of the shipowner. This security comes in the form of a lien clause. read more…

fenomena penebar kebencian via medsos

FENOMENA PENEBAR KEBENCIAN VIA MEDIA SOSIAL DILIHAT DARI PERSPEKTIF ANCAMAN PIDANA

 

Di era globalisasi ini berbagai aspek kehidupan manusia dipermudah oleh berbagai penemuan atau pun pengembangan sebuah teknologi, salah satu aspek kehidupan manusia yang paling pesat berkembang di era globalisasai ini adalah aspek komunikasi ,menjamurnya aplikasi-aplikasi jejaring social menjadi fenoemna yang merubah pola perilaku masyarakat secara massif, di era ini tak perlu lagi menunggu datangnya surat yang bisa memakan waktu belasan hari atau bahkan bulanan apabila jarak antara penerima dan pengirim surat adalah antar benua, cukup bermodal gadget dan koneksi internet maka komunikasi untuk sekedar ber tegur sapa dan menyampaikan keluh kesah akan terjalin secara langsung tak ada lagi masa tunggu yang memakan waktu, tetapi bagaikan pisau yang bermata dua segala macam kemudahan yang didaptkan dari teknologi internet di era globalisasi ini pun tidak terlepas dari permasalahan, kita bisa dapati banyak peristiwa yang berujung pilu yang bermula dari berhubungan via internet ini, misalnya kasus penculikan remaja tanggung oleh teman pria nya yang ia kenal sebatas dari facebook, belum lagi ada kisah pilu seorang gadis Amerika Serikat yang bunuh diri setelah diolok teman-teman nya via twitter,kasus Prita Mulyasari, Florence Sihombing dan yang terhangat adalah kasus yang menjerat Sekertaris Jendral Jakmania Febriyanto. read more

the acquisition of a territory

THE ACQUISITION OF A TERRITORY : “MODES, HISTORY AND THE INTERNATIONAL PRACTICES”
Lukmanul Hakim Lubis (Ketua Divisi Kajian Ilmiah MCS FH Unpad)

 

A. PENDAHULUAN
Hukum Internasional yang dengan sifatnya dikenal sebagai hukum antar bangsa (city states) secara langsung akan berhubungan dengan Negara sebagai aktor paling dominan dan paling berperan aktif dalam hubungan Internasional. Pada prinsipnya hukum Internasional yang menyangkut tentang Negara akan sangat bersinggungan dengan prinsip-prinsip wilayah kedaulatan (sovereignty). Hal ini selaras dengan unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah territorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum Negara tersebut, jika tidak ada maka suatu bangsa akan kehilangan status kenegaraannya. read more

maritime law (2)

LOOKING FURTHER INTO PIRACY CASES: MARITIME LAW AS A TOOL TO REGULATE SHIPPING DISPUTES

I. How Disputes Caused by Piracy Falls into the Scope of MaritimeLaw

In 2013, people around the world went out from theaters; awed by the intensity and tension of Captain Phillips and several of his crews when they tried to survive a 2009 Somali pirate attack. The movie was a big hit, scoring 93% in Rotten Tomatoes and Tom Hanks performance acting as the Captain was praised by many critics.
But was the ending of the movie really is the end of Captain Phillips and his vessel Maersk Alabama? The end of the movie was a happy ending (–ish), with some navy guy shot two of the pirates and arrested the leader. Captain Phillips, albeit shocked, was safe and sound and suffered no more than just some non–serious wounds. Maersk Alabama was saved and the bad guys were defeated. However, again, is it really the ending? It could be, yes, but most likely, it would not be. read more

e-transaction

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM E-TRANSACTION DI BIDANG PERBANKAN

I. Permasalahan yang Dihadapi

  • pertanggungjawaban pihak bank atas perbuatan melawan hukum dalam E-transaction di bidang perbankan.
  • Sejauh mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE), dan Peraturan Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut PBI) mengakomodir perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap nasabah atas terjadinya perbuatan melawan hukum dalam E-transaction tersebut. read more
civilian aircraft

THE SHOOTING OF A CIVILIAN AIRCRAFT : LEGAL PERSPECTIVE ON JUSTIFICATION AND JURISDICTION

Ditulis Oleh: Rafif Muhammad Rizqullah

Since the era of globalisaztion the usage of civilian aircraft has been widely used for the purpose of mass transportation to carry passengger in a cross-country journey. The usage of the transportation and its development as the most popular mass transporataion for a cross country journey had also made civil aircraft as one of the most vulnerable transportation towards the incident, in this case from the shooting resulted from a military activities. The list of incident in the shooting of a civilian aircraft goes way back from the 1930 with the Kweilin Incident through the recent incident of the Malaysian airlines flight 17 in the early of 2014. This leave the question towards the International society on the protection ofa civilian aircraft from the shooting down, how is it jutifiable that a the shooting of a civilian aircraft which consist of inocent passengger in the eyes of International Law, and who would have the justification and the jurisdiction to pursue legal measure. read  more

send your message to our official gmail address: mcs.fh.unpad@gmail.com

Gmail_Icon

feel free to contact us via chat and find out about our latest information by following our official line account @gsq3207c

LINE_Icon

all MCS activities are documented here, let's follow our official instagram account @mcsfhunpad

580b57fcd9996e24bc43c521

our latest information will be coming soon on your timeline, so let's follow our official twitter account @mcsfhunpad

4-2-twitter-png-hd-thumb

Sekretariat:

Moot Court Society, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132

MCS FH UNPAD © 2016