Debat Pilpres 1 : Menilik Jaminan Perlindungan Penyidik Lembaga Anti Rasuah

20 May Debat Pilpres 1 : Menilik Jaminan Perlindungan Penyidik Lembaga Anti Rasuah

Pendahuluan

Perhelatan pesta demokrasi Indonesia tahun 2019 telah menjadi diskursus yang menjalar dari lingkup elite-elite negara hingga lingkup grassroot. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun ini diramaikan oleh dua pasangan calon yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin (nomor urut 01) serta Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (nomor urut 02).

Perhelatan Pilpres telah mencapai tahap kampanye. Masing-masing pasangan calon sudah bergerak dari wilayah ke wilayah untuk merebut hati rakyat Indonesia demi menjaga asa untuk duduk dalam kursi istana. Tercatat dalam situs resmi milik Komisi Pemilihan Umum, dana yang digelontorkan untuk menyambangi konstituen terhitung tidak murah. Dalam Laporan Awal Dana Kampanya (LADK), pasangan nomor urut 01 melaporkan dana sebesar Rp. 11.901.000.000 dan pasangan nomor urut 02 Rp. 2.000.000.000.

Di pengawal tahun 2019, publik sudah menanti ajang adu gagasan dari masing-masing pasangan calon yang direpresentasikan melalui metode debat. Berdasarkan pasal 275 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), debat merupakan salah satu metode kampanye tentang materi kampanye pasangan calon. Lebih lanjutnya, UU Pemilu mengamanatkan agar pengaturan tentang debat diatur dalam Peraturan KPU.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan sebanyak 5 kali pada masa kampanye, yaitu dua kali untuk Calon Presiden, satu kali untuk Calon Wakil Presiden, dan dua kali untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

KPU sudah menetapkan tanggal-tanggal pelaksanaan debat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta membagi hak siar kepada stasiun televisi Indonesia. Berikut merupakan jadwal debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2019

  1. Debat Pertama akan dilaksanakan oleh pasangan calon pada 17 Januari 2019 dengan membawa isu Hukum, Hak Asasi Manusia, Terorisme, dan Korupsi yang akan disiarkan oleh Kompas TV, TVRI, RRI, dan RTV
  2. Debat kedua akan dilaksanakan oleh calon presiden pada 17 Februari 2019 dengan membawa isu Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup serta Infrastruktur yang akan disiarkan oleh RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV
  3. Debat ketiga akan dilaksanakan oleh calon Wakil Presiden pada 17 Maret 2019 dengan membawa isu Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Sosial Budaya yang akan disiarkan oleh Trans 7, Trans TV dan CNN Indonesia
  4. Debat keempat akan dilaksanakan oleh calon Presiden pada 30 Maret 2019 dengan membawa isu Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional yang akan disiarkan oleh Metro TV, SCTV, dan Indosiar
  5. Debat kelima akan dilaksanakan oleh pasangan calon pad waktu yang belum ditentukan dengan membawa isu Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, serta Perdagangan dan Industri yang akan disiarkan oleh tvOne, ANTV, Beritasatu TV, dan NET TV.

Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua KPU Arief Budiman, KPU  akan menggelar debat pertama dalam enam segmen. Segmen pertama akan menyampaikan visi, misi, dan program, segmen kedua dan ketiga akan menjawab pertanyaan dari panelis atau pakar, segmen kelima ialah debat antar kandidat dengan pertanyaan yang diajukan masing-masing paslon secara berimbang, dan segmen keenam ialah closing statement dari masing-masing pasangan calon.

Menuju debat perdana, publik dibuat terkejut dengan keputusan kontroversial dari KPU. KPU memutuskan untuk membocorkan soal-soal debat yang berupa pertanyaan dari para panelis yang telah ditunjuk, Arief Budiman mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk menjaga martabat para pasangan calon agar tidak saling serang diluar substansi

Di lain sisi, gegap gempita Pilpres seakan tidak dirasakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sebelumnya pada 11 April 2017 salah seorang penyidik KPK, Novel Baswedan diserang oleh pihak yang masih belum diketahui identitasnya dengan cara disiram menggunakan air keras, kini giliran dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode Syarief yang rumahnya diteror oleh bom pada 9 Januari 2019.

Hal ini menjadi momentum yang tepat dimana pada debat perdana Pilpres 2019 salah satu tema yang diangkat ialah pemberantasan korupsi. Perdebatan kali ini akan menarik melihat pemberantasan korupsi merupakan salah satu cita-cita petahana dalam menjalankan amanahnya yang tertuang dalam Nawacita dan di sisi lain, isu ini merupakan salah satu fokus dari pihak oposisi dalam mengkritik lambannya kinerja pemerintah dalam mengungkap kasus penyerangan pada penyidik KPK.

 

Pengungkapan Kasus yang Berlarut-larut dan Manuver Kepolisian

Setelah mendapati penyerangan kepada Novel Baswedan dengan cara penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK tersebut. Beberapa tindakan sudah diambil pihak Kepolisian untuk berusaha mencari pelaku penyiraman tersebut. Berikut merupakan kronologi 1 Tahun Novel Baswedan yang dirangkum Tim Kompas

Pada hari kejadian, setelah Novel dibawa ke Rumah Sakit, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membentuk tim khusus untuk menanangani kasus tersebut. Tim tersebut merupakan gabungan dari tim Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri. Tito juga memastikan tim tersebut akan bekerja secara maksimal dan memerintahkan anggota polisi untuk menjaga keamanan di kediaman Novel dan di Rumah Sakit tempat Novel dirawat.

Keesokan harinya tanggal 12 April 2017, setelah Novel diterbangkan ke Singapura. Polisi mulai memeriksa sejumlah saksi dalam kejadian tersebut. Polisi juga memeriksa keluarga dan asisten rumah tangga Novel. Tetangga Novel mengaku pernah melihat orang mencurigakan mondar-mandir disekitar Rumah Novel dengan menggunakan sepeda motor.

Pada saat kejadian pun, mereka tidak melihat dengan jelas ciri-ciri pelaku, mereka hanya mengetahui ciri-ciri pelaku menggunakan jaket hitam, helm dan berboncengan menggunakan sepeda motor. Sementara, menurut asisten rumah tangga Novel, pernah ada seorang pria berperawakan tinggi mendatangi kediaman Novel.

Pada 19 Juni 2017, Kapolri mengumumkan ditemukannya saksi kunci terkait kasus ini. menurut dia, saksi kunci tersebut melihat langsung peristiwa penyiraman tersebut dengan jelas. Saksi juga mengetahui tipologi pelaku, seperti postur tubuh dan ciri fisik lainnya. Polisi juga telah memeriksa beberapa saksi juga orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, namun dilepas karena keterangan para saksi berbeda dengan ciri pelaku dalam rekaman CCTV.

Pada 24 November 2017, Polisi merilis sketsa wajah terduga pelaku. Sketsa tersebut dirilis oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Aziz dalam jumpa pers di gedung KPK. Sketsa tersebut dibuat berdasarkan keterangan seorang saksi kunci yang diminta identitasnya dirahasiakan. Sketsa itu diduga sebagai pengendara sepeda motor yang membonceng pelaku penyerangan terhadap Novel.

Setelah kepulangan pertama Novel pada 22 Februari pun, Penyidik dari Polda Metro Jaya telah berusaha meminta keterangan kepada Novel, karena dianggap berkas pemeriksaan dari Novel belum lengkap. Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Aziz pun telah menegaskan polisi masih intens melakukan pengusutan kasus Novel Baswedan. Idham Mengatakan Polda Metro Jaya telah membentuk satuan tugas khusus yang berisi 166 penyidik Polda Metro Jaya untuk menangani kasus Novel. Dalam Rapat Dengar Pendapat 24 Maret 2018 bersama Komisi III DPR di gedung Nusantara II, Idham menuturkan selama 11 bulan proses pengusutan, penyidik telah memeriksa 68 saksi dan 38 rekaman CCTV. Selain itu penyidik juga memeriksa 91 toko yang khusus menjual bahan-bahan kimia. Idham pun menegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah bekerja sama dengan AFP (Australian Federal Police).

Ada beberapa hal yang menggemparkan khalayak mengenai dalang dibalik penyerangan terhadap Novel Baswedan. Novel dalam wawancara bersama Tempo pada Juni 2017, menyebut banyak orang yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Keterlibatan itu tak terlepas dari perintah seorang Jenderal Polisi untuk mengaburkan fakta dan bukti peristiwa penyiraman air keras 11 April. Namun, Novel menolak untuk menyebut nama sang Jenderal dengan dalih akan menimbulkan respon negatif.

Selain Kepolisian yang berusaha menyingkap kasus Novel, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut membentuk Tim Pemantauan atas Penanganan Kasus Penyerangan Penyidik KPK Novel Baswedan pada 9 Maret 2018 atas keputusan sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 02/SP/II/2018 tanggal 6 Februari dan 7 Februari 2018. Ketua Tim Pemantauan Kasus Novel, mengatakan bahwa alasan dibalik pembentukan tim ini ialah penanganan kasus Novel yang terkesan berlarut-larut. Hal ini didasari oleh Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia terkait pelaksanaan fungsi pemantauan. Hal ini guna mendorong percepatan penanganan kasus tersebut agar dapat diselesaikan secara cepat oleh kepolisian.

Terhitung sudah, hampir dua tahun kasus Novel Baswedan urung rampung terungkap. Setelah desakan yang begitu banyak dari kalangan masyarakat untuk mengungkap habis penyerangan Novel, pada 8 Januari 2019 dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) melalui  surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang ditandatangani langsung oleh Jenderal (Pol) Tito Karnavian selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta oleh Kepolisian merupakan bentuk tindak lanjut dari rekomendasi tim Pemantauan atas Penanganan Kasus Penyerangan Penyidik KPK Novel Baswedan Komnas HAM pada akhir Desember 2018 yang berjumlah 65 orang dan terdiri atas berbagai macam unsur, yaitu KPK, Kepolisian, Akademisi, Komnas HAM, dan para pegiat HAM.

Sementara, pada 9 Januari 2019, rumah Agus Rahardjo dan Laode Syarief diteror bom oleh pelaku yang belum diungkap. Dalam 4 hari ini, progress dari kepolisian sebagaimana yang dimuat dalam media nasional ialah baru membentuk tim gabungan antara kepolisian dengan KPK dan mulai membuat sketsa wajah pelaku yang akan dikembangkan melalui laboratorium forensik.

Tentang KPK

Momentum reformasi 1998 menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu amanat dari reformasi ialah pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang sudah menjalar selama 32 tahun lewat pemerintahan yang otoriter. Amanat tersebut diwujudkan secara cepat oleh pemerintah dengan menyusun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan KPK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2  UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini tidak lain karena juga didorong oleh perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisasi dan lokalisme menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka, serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan C.F Strong bahwa kompleksitas pemerintahan bahkan lebih mempengaruhi distribusi kekuasaan daripada keinginan untuk membatasi absolutisme negara atau  raja. Perkembangan masyarakat tersebut memaksa negara untuk melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui berbagai bentuk organ pemerintahan yang dinilai lebih efektif dan efisien baik di tingkat nasional atau pusat maupun di tingkat daerah atau lokal. Eksperimentasi kelembagaan tersebut muncul sebagai lembaga negara independen yang dapat berupa komisi, dewan, komite, atau otorita. Dijelaskan juga oleh Jimly Asshidiqie, bahwa lembaga-lembaga baru tersebut bisa disebut sebagai state auxiliary  organs atau  auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK ialah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dapat diketahui bahwa dasar pembentukan KPK yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang oleh Jimly Asshidiqie disebut sebagai hasil dari eksperimentasi kelembagaan pemerintah agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

Secara sempit, lembaga Independen adalah lembaga yang terlepas dari ruang lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga tersebut dikatakan sebagai lembaga independen karena berkarakteristik sebagai berikut

  1. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari lembaga tersebut terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya
  2. Independen, dalam artian terbebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari kekuasaan eksekutif
  3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota lembaga menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata kehendak presiden
  4. Kepemimpinan lembaga bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara
  5. Kepemimpinan lembaga tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu
  6. Masa jabatan para pemimpin definitif, habis secara bersamaan dan dapat diangkat kembali satu periode selanjutnya
  7. Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat simpatisan

Kalimat “bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” merupakan hal yang fundamental bagi suatu lembaga negara independen. Bruce Ackerman mengatakan bahwa lembaga independen merupakan salah satu cabang kekuasaan diluar tiga cabang kekuasaan asli atau the three original branches, karena model kelembagaannya sudah merepresentasikan kekuasaan negara.

Tugas KPK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi

  1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan wewenang

  1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Pengaturan lebih lanjut mengenai wewenang dari KPK diatur dalam pasal 12, 13, 14, dan 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Dilema Kekosongan Hukum

Jaminan perlindungan hukum kepada penyidik dan pejabat KPK saat ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, bahkan dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut belum menyertakan jaminan perlindungan hukum kepada para penyidik KPK dan/atau penyidik instansi lain yang mengusut kasus tindak pidana korupsi, berbeda dengan penyidik yang sedang bertugas mengusut tindak pidana terorisme.

Penyidik yang bertugas mengusut tindak pidana terorisme dilindungi dengan PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Yang mana regulasi ini dibatasi untuk digunakan pada ruang lingkup penyidik, hakim, dan saksi dalam kasus terorisme

Pekerjaan memberantas korupsi tentu tidaklah mudah, pekerjaan ini menyangkut resiko hidup dan mati. Apa yang dialami oleh Novel Baswedan hanyalah salah satu contoh dari resiko yang didapat oleh para pegawai KPK. Hal ini terus berlanjut dan terulang dimana baru saja terjadi pada Agus Rahardjo dan Laode Syarief.

Efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentuka oleh faktor peraturan perundang-undangan (legal substance) dan budaya hukum (legal culture), melainkan juga oleh faktor penegak hukum. Lemahnya perlindungan terhadap penegak hukum menjadi salah satu alasan lambatnya penegakan hukum. Hal ini senada dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform, Widodo Eddyono, dimana penegak hukum memerlukan regulasi guna melindungi profesinya.

Pekerjaan menjadi pegawai KPK tentu hanya sebatas identitas sosial. Terlepas dari identitas yang ada, pegawai KPK merupakan manusia yang harus dilindungi hak-haknya. Sebagaimana yang telah dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Selain dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, hak atas jaminan perlindungan hukum terdapat dalam pasal 17 angka 2 UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan pasal 29 UU No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga dapat dikatakan hak ini merupakan hak konstitusional yang keadaannya inheren sepanjang kehidupan manusia, walaupun hak ini dapat di derogasi apabila ada keadaan yang mengancam kesatuan dan kedaulatan negara.

Sebagai salah satu negara yang menandatangani Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Indonesia seyogyanya mulai untuk menerapkan tidak hanya dalam keseharian sebagai manusia semata, tetapi juga mengatur dalam hal jaminan perlindungan hukum dalam konsekuensi pekerjaan. Hal ini sudah terlihat dalam perlindungan penyidik, saksi, penuntut umum, dan hakim dalam kasus terorisme. Kini sudah saatnya diberlakukan perlindungan hukum terhadap mereka yang mengusut kasus korupsi, karena korupsi merupakan permasalahan akut yang harus dicegah dan diberantas.

Penutup

Meminjam pendapat Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu-sama lain. Pengkordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Lili Rasjidi dan Arief Siddharta, hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk nilai manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai martabatnya

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pemberantasan korupsi masih belum mengakomodir keamanan dari para penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga mengakibatkan adanya teror dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun pelaku dapat dikenakan pasal pidana yang berlaku dalam KUHP, tentu hal ini belum menjamin secara rigid hak-hak keamanan dari para penyidik

Hak jaminan perlindungan hukum sangat diperlukan untuk membentuk hukum sesuai dengan apa yang diharapkan. Diperlukannya dengan segera regulasi yang menjamin hak perlindungan hukum para penyidik yang sedang mengusut kasus korupsi menjadi suatu hal yang urgen untuk diwujudkan secepatnya.

Oleh karenanya, debat pertama Pilpres 2019 dirasa akan sangat menarik bagi pengembangan isu pemberantasan korupsi. Gagasan mengenai pemberantasan korupsi menjadi hal yang ditunggu oleh para pegiat anti korupsi, gagasan yang dikemukakan dapat menentukan elektabilitas dari pasangan calon dan memperlihatkan keseriusan untuk memberantas korupsi di Indonesia

PLEADS FH Unpad mengharapkan bahwa debat perdana ini benar-benar menjadi sarana edukasi masyarakat, sehingga semakin cermat dalam menentukan pilihannya untuk lima tahun kedepan. Bukan hanya menjadi formalitas tahapan kampanye yang tidak substansial.

Referensi

Buku

Lili Rasjidi dan B. Arief Siddharta. 1994. Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi. Bandung : Remaja Rosada Karya

Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti

Jurnal

Bruce Ackerman. 2000. The New Separatism of Power. Harvard Law Review Vol 113, No. 3, January 2000

Gunawan A. Tauda. 2011. Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Pranata Hukum Volume 6 Nomor 2 Juli 2011.

Media Daring

Rivan Dwiastono. 2019. Yang Perlu Anda Ketahui Soal Debat Capres-Cawapres 2019. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46733643 diakses pada Rabu, 9 Januari 2019 pukul 01.00 WIB

Radityo Priasmoro. 2019. KPU Redam Polemik Bocoran Pertanyaan Debat Pilpres. https://www.liputan6.com/pilpres/read/3865452/kpu-redam-polemik-bocoran-pertanyaan-debat-pilpres diakses pada Kamis, 10 Januari 2019 pukul 13.00 WIB

Andita Rahma. 2019. Polisi Benarkan Teror Bom di Rumah 2 Pimpinan KPK : Laode dan Agus. https://nasional.tempo.co/read/1163044/polisi-benarkan-teror-bom-di-rumah-2-pimpinan-kpk-laode-dan-agus/full&view=ok diakses pada 12 Januari 2019 pukul 21.00 WIB

Sherly Puspita. 2018. “11 April Tahun Lalu, Novel Baswedan Disiram Air Keras…” https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/11/08363891/11-april-tahun-lalu-novel-baswedan-disiram-air-keras&hl=id-ID diakses pada 12 Januari 2019 pukul 21.00 WIB

Kristian Erdianto. 2018. “Sebanyak 166 Penyidik Polri Dilibatkan Usut Kasus Novel Baswedan” https://nasional.kompas.com/read/2018/03/14/19083351/sebanyak-166-penyidik-polri-dilibatkan-usut-kasus-novel-baswedan diakses pada 12 Januari 2019 pukul 21.00 WIB

Tim Tempo. 2017. “Siapa Jenderal Peneror yang Dimaksud Novel Baswedan?”  https://nasional.tempo.co/read/896387/siapa-jenderal-peneror-yang-dimaksud-novel-baswedan&hl=id-ID diakses pada 12 Januari 2019 pukul 21.05 WIB

Robertus Belarminus. 2018. “Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan” https://nasional.kompas.com/read/2018/03/09/15533531/komnas-ham-bentuk-tim-pemantauan-kasus-novel-baswedan&hl=id-ID diakses pada 12 Januari 2019 pukul 21.05 WIB

Reza Jurnaliston. 2019 “Polri Bentuk Tim Gabungan Untuk Kasus Novel Baswedan”. https://nasional.kompas.com/read/2019/01/11/17495771/polri-bentuk-tim-gabungan-untuk-kasus-novel-baswedan diakses pada 12 Januari 2019 pukul 21.10 WIB