Dilema RUU PKS : Hak Asasi Manusia dan Gejolak Masyarakat

20 May Dilema RUU PKS : Hak Asasi Manusia dan Gejolak Masyarakat

Pendahuluan

Kekerasan seksual telah menjadi diskursus panas dalam masyarakat. Berbagai kasus kekerasan seksual—khususnya terhadap perempuan—yang  terjadi membuat banyak pihak merasa bahwa Indonesia mengalami situasi darurat perlindungan seksual, terutama bagi korban kekerasan seksual. Dari data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kekerasan terhadap perempuan tahun 2016 berjumlah 259.150 kasus, jumlah ini meningkat pada tahun 2017 dengan jumlah 348.446.

Hal inilah yang mendorong banyak pihak untuk menuntut DPR RI agar memasukan Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas. DPR pun secara cepat menanggap dan memasukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam prolegnas prioritas.

Kordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Ratna Batara Munti mengatakan setidaknya ada lima poin yang menjadi fokus DPR dan Pemerintah dalam membuat RUU ini. Pertama, Diperjelasnya bentuk kekerasan seksual ke dalam 9 bentuk yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perkosaan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual; kedua, memuat prosedur hukum termasuk sistem pembuktian yang sensitif berdasarkan pengalaman korban; ketiga, mengatur penanganan hukum terpadu dan terintegrasi dengan semua layanan bagi korban; keempat, mengakui dan mengutamakan hak-hak korban dan menekankan kewajiban negara dalam memenuhi hak korban; kelima, RUU ini menekankan perubahan paradigma masyarakat terhadap kekerasan seksual.

Hal ini merupakan bentuk penyempurnaan akan hukum yang mengatur kekerasan seksual. KUHP hanya mengatur kejahatan perkosaan yang diatur dalam pasal 285 sampai 288 yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada korban kekerasan. Dalam konteks perkosaan pun, penafsiran hukum Indonesia hanya mengakomodasi tindak pemaksaan hubungan seksual sebagai penetrasi penis ke vagina dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut.

Meski kemudian dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No 23 tahun 2002 yang diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal bentuk tindak kekerasan lain, namun ketiga UU tersebut memiliki ruang lingkup yang terbatas pula pada rumah tangga, anak, dan perdagangan orang.

 

Pro – kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pro dan kontra pun hadir dalam masyarakat. Banyak kalangan menganggap bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus secepat mungkin disahkan sebagai undang-undang. Beberapa Fraksi seperti PDIP, Gerindra, PKB, dan Nasdem sudah sepakat untuk mendukung agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sesegera mungkin disahkan. Pimpinan Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa RUU ini mencakup aturan soal rehabilitasi dan perlindungan korban. Senada dikatakan oleh Rieke Diah Pitaloka, Fraksi PDIP bahwa kekerasan seksual merupakan problem utama dalam kehidupan berbangsa.

Komnas Perempuan dalam rilis persnya menyatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dibentuk atas dasar belum adanya regulasi hukum di Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan secara spesifik atas kasus kekerasan seksual.  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini merespon darurat kekerasan seksual dan memperbaiki penanganannya agar lebih manusiawi dan bermartabat (yang menjadi prinsip universal seluruh agama).

Di lain sisi, kalangan kontra pun hadir seperti munculnya petisi yang dibuat oleh Maimon Herawati–dosen Universitas Padjadjaran–  karena dianggap pro zina. Dalam kajian yang diadakan di Masjid Al-Jabbar ITB Jatinangor, Maimon pun mengatakan bahwa RUU ini memiliki sudut pandang barat dan berpotensi membawa penumpang gelap karena kalimat-kalimat dalam pasal yang multitafsir.

Di tingkat parlemen, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena menilai adanya pertentangan materi muatan RUU dengan Pancasila dan agama. Sebagaimana dikatakan Sukamta, sekretaris Fraksi PKS, bahwa RUU ini berpotensi memberi ruang bagi perilaku seks bebas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan agama.

Melihat diskursus panas yang menjalar di tengah masyarakat, maka PLEADS FH Unpad menilai isu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi hal yang penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menyangkut hak asasi manusia khususnya hak perempuan dalam realita kehidupan bermasyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki juga nomenklatur ‘seksual’ yang dianggap masih tabu dalam kehidupan bermasyarakat.

Selayang Pandang Hak Perempuan

Isu hak asasi manusia semakin menjadi perhatian ketika reformasi menggaung pada pertengahan 1998. Salah satu tuntutan yang dibawa ialah mengamandemen UUD 1945 yang salah satu turunannya adalah dijaminnya hak asasi manusia sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap rakyat Indonesia.

Hak asasi manusia—sebagaimana yang dikutip dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia—adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian hak asasi manusia bukan hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak itu akan terus ada dan tidak bisa dinyatakan tidak berlaku atau dicabut oleh negara.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia telah menjadi spirit dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang menjadi fokus ialah diakuinya kesetaraan gender dan menghilangkan stigma diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan mengikuti prinsip yang berasal dari pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, maka baik laki-laki maupun perempuan berhak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun dalam implementasinya, perempuan masih tertinggal dan termarjinalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, maupun politik. Hal ini dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan yang otomatis mendegredasi peran dan keberadaan perempuan.

Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan inilah yang menyebabkan lahirnya ketidakadilan, baik bagi laki-laki terlebih lagi perempuan. Menurut Mansour Faqih ketidakadilan ini termanifestasikan dalam beberapa bentuk, yaitu

  1. Marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan;
  2. Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik;
  3. Stereotip atau pelabelan negatif
  4. Beban kerja yang lebih panjang atau banyak
  5. Kekerasan
  6. Sosialisasi ideologi nilai peran gender

Kesemua bentuk ketidakadilan ini tidak bisa dipisah-pisahkan karena terkait satu sama lain dan dibakukan lewat sistem politik, agama, sosial, ekonomi, bahkan hukum.

Diskursus ini berlanjut pada asumsi yang melekat dalam masyarakat, mengenai mengapa hak perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dalam suatu aturan sehingga berlanjut pada pernyataan sinis mengapa perempuan harus selalu diistimewakan. Ema Marhumah dalam tulisannya mengatakan bahwa perempuan termasuk kelompok yang vurnelable, sekelompok yang rentan terhadap terjadinya kekerasan disamping kelompok anak dan mayoritas.

Sejarah panjang bangsa Indonesia dalam mengakui hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia dimulai dari Convention on the Political Rights of Women (UN 1952)  yang telah diratifikasi dengan UU No. 68 Tahun 1958. Lalu Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Women yang disahkan pada 24 Juli 1984 dengan UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi-konvensi tersebut dibentuk dengan tujuan melindungi hak asasi perempuan, yang kenyataannya sifat kemanusiaan mereka belum terjamin akan pelaksanaan haknya karena ia seorang perempuan.

Komitmen negara untuk memberi perlindungan khusus pada perempuan semakin nyata pasca momentum reformasi dengan dibentuknya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pasal 45 sampai 51 berisi tentang hak perempuan dan dengan tegas menyatakan bahwa hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Munculnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 juga mengutamakan strategi pengarusutamaan gender dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Instrumen hukum yang ramah gender semata-mata untuk memberikan perlindungan baik untuk  perempuan yang mempunyai kedudukan yang rentan untuk mendapat perlakuan diskriminatif, jadi sesuatu seperti ini bukanlah bersifat diskriminatif tetapi suatu hal yang bersifat afirmatif. Sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 4 ayait (1) Convention on Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) yang berbunyi “Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan defakto antara pria dan wanita, tidaklah dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai”.

Namun, dengan adanya UU yang telah disebutkan diatas belum mampu untuk melindungi korban kasus kekerasan seksual dalam mendapatkan hak-haknya. Hal ini diperparah dengan budaya victim blaming terhadap korban yang terbiasa menuduh perempuan ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya.

Persoalan lain yang muncul ialah keengganan korban dan saksi untuk konsisten memperjuangkan haknya dalam pengadilan karena perlindungan yang kurang diberikan oleh instrumen hukum yang ada juga kekhawatiran akan adanya aksi balas dendam sehingga timbul tekanan psikis terhadap korban. Contoh paling dekat dapat dilihat dari kasus Agni (bukan nama asli) yang terjadi di Jogjakarta yang akhirnya memilih penyelesaian kasus non-litigasi untuk memulihkan hak dari penyintas. Kuasa hukum Agni sendiri menilai perkembangan kasus yang tidak jelas membuat kondisi psikis Agni semakin tertekan sehingga pihaknya memilih jalur non-litigasi, hal ini mulai dari pihak kepolisian yang meminta melakukan visum et repertum, hingga pernyataan Kapolda yang mengatakan tidak ada indikasi perkosaan dan pelecehan walaupun tim investigasi dari kampus yang bersangkutan menyimpulkan terjadinya pelecehan seksual

Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas. Sehingga apa yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada. Padahal, dengan terjadinya kekerasan seksual akan berakibat sulitnya korban dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral yang luar biasa diterima korban.

Dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, selain keadaan sosio-kultural masyarakat yang masih melakukan victim blaming terhadap korban, hal yang menghambat juga dianalisis dengan aspek yuridis. Permasalahan ditemukan pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Aspek substansi menekankan pada materi muatan UU yang belum maksimal melindungi hak korban dan memilah bentuk kekerasan seksual yang memiliki banyak ruang lingkup, aspek struktur yang menekankan belum adanya unit dan prosedur penanganan pada kasus kekerasan seksual, dan aspek budaya hukum yang menekankan adanya aparat penegak hukum yang masih berpegang teguh pada wacana moralitas sehingga berpengaruh pada pandangan terhadap korban kekerasan seksual.

Dalam naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pun lebih mengedepankan perlindungan, pencegahan, dan rehabilitasi pada korban. Tidak mengatur unsur pidana dalam perzinaan suka sama suka sehingga tidak bisa dikatakan jika tidak mengatur berarti membolehkan ataupun melegalkan perzinaan. RUU PKS hanya mencakup ruang lingkup umum dalam kebebasan setiap individu tanpa adanya kehendak orang lain yang memaksa mengikutinya. Hal itu merupakan dalam konteks kebebasan dalam HAM yang menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. serta setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

 

Hukum Sebagai Penjamin Terselenggaranya Hak

Diskursus panas mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah membawa pada pertanyaan mendasar, mengapa hukum harus mengatur sesuatu? Hal ini dapat kita tarik kembali dari fungsi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Meminjam pendapat Mochtar Koesoemaatmadja yang menyatakan bahwa fungsi dari hukum adalah untuk menjamin keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, keteraturan inilah yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian sehingga bermuara pada keadilan.

Keadilan lah yang menjadi kebutuhan baik bagi pelaku, saksi, hingga korban. Kembali pada konsepsi hak asasi manusia yang merupakan suatu hal yang inheren ada dan tidak bisa dicabut sehingga setiap orang berhak untuk menuntut haknya di depan hukum tanpa terkecuali. Menjadi suatu hal yang timpang dalam hubungan hukum apabila salah satu pihak yang bersengketa sulit mendapat keadilan karena tidak dijaminnya hak oleh hukum.

Menurut Logemann, dalam hubungan hukum selalu ada pihak yang meminta prestasi, dan pihak yang wajib melakukan prestasi. Dalam konteks korban kekerasan seksual, yang masih mendapat ketidakadilan karena permasalahan dari aspek yuridis—substansi, struktur, dan budaya hukum—sehingga menyulitkan ia dalam menuntuk haknya.

Adanya hak perempuan bukan berarti perempuan selalu diistimewakan di depan hukum sehingga selalu mengkambing hitamkan laki-laki atas kasus yang terjadi. Tetapi melihat kondisi kehidupan bermasyarakat yang masih melakukan budaya victim blaming sehingga timbul tekanan psikis yang luar biasa terhadap korban dan membuat korban sulit mendapatkan haknya, maka sudah seyogyanya hukum pun mengatur secara spesifik kekerasan seksual dalam instrumen yang kuat.

Hal ini akan bermuara kembali agar korban dapat mendapatkan keadilan. Dimana hukum akan berlaku sebagai penyelenggara hak bagi korban. Sehingga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjamin.

 

Penutup

Atas dasar analisis ini, PLEADS FH Unpad turut mendukung sesegera mungkin disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang secara komprehensif mengatur bentuk kekerasan seksual di banyak ruang lingkup. Melihat kondisi yang memprihatinkan atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, maka seyogyanya RUU ini harus mendapat perhatian penuh dari stakeholders yang bersangkutan.

PLEADS FH Unpad turut menyadari bahwa hukum merupakan produk manusia yang tidak akan pernah sempurna, karenanya proses penggodogan dalam dapur parlemen harus senantiasa dikawal. Para pihak yang kontra terhadap RUU ini haruslah menyampaikan pendapat dan aspirasinya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan oleh hukum. Jika keinginan untuk memasukkan unsur pidana dalam konteks seks bebas yang didasari suka sama suka dan tak bertentangan dengan UU yang ada maka pihak tersebut dapat mengajukan untuk pembuatan RUU yang mencakup keinginannya pada hal tersebut. DPR dan Pemerintah pun harus membuka mata dan telinga dengan masukan-masukan yang ada dari masyarakat

PLEADS FH Unpad mendorong masyarakat untuk selalu mengawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dialektika yang efektif dari pihak pro dan kontra tentu akan mempercepat ditemukannya titik temu dari apa yang dimaksud sebagai pasal multitafsir juga bertentangan dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia sehingga menjamin kualitas hukum yang diinginkan masyarakat.

 

Referensi

Buku

Mochtar Koesoemaatmadja. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Alumni

Naskah Akademis

DPR RI. 2017. Naskah Akademis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta : DPR RI. Diakses pada http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf

Jurnal

Dede Kania. 2015. Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 4 Desember 2015. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf

Ema Marhumah. 2013. Menakar Perempuan dalam KUHP. Jurnal Musawa Vol. 12 No. 2 Juli 2013. Diakses  dari https://www.researchgate.net/publication/322547847_BOOK_REVIEW_MENAKAR_HAM_PEREMPUAN_DALAM_KUHP

Laporan

Komnas Perempuan. 2018. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017. Jakarta : Komnas Perempuan. Diakses pada https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018

Komariah Emong Supardjadja, dkk. 2006.  Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan. Jakarta : BPHN diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf

Media Daring

Ady Thea DA. 2018. Lima Fokus Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5b25b3e8f5a/lima-fokus-pembahasan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual?utm_source=dable pada Sabtu, 2 Maret 2019

Budiarti Utami Putri. 2019. PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. https://nasional.tempo.co/read/1173116/pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/full&view=ok diakses pada Sabtu, 2 Maret 2019

Ima G. Elhasni dan Jihadir Rahman. 2019. Konfrensi Pers Penyelesaian Kasus Agni Menuai Berbagai Respon. http://www.balairungpress.com/2019/02/konferensi-pers-penyelesaian-kasus-agni-menuai-beragam-respons/ diakses pada Sabtu 2 Maret 2019

Komnas Perempuan. 2019. Siaran Pers Komnas Perempuan Hoax tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-hoax-tentang-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-jakarta-6-februari-2019 pada Sabtu, 2 Maret 2019

Kristian Erdianto. 2019. Fraksi PKB Dukung RUU PKS Segera Disahkan. https://nasional.kompas.com/read/2019/02/08/18095021/fraksi-pkb-dukung-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-segera-disahkan diakses pada Sabtu, 2 Maret 2019

Widia Primastika. 2019. RUU PKS, Momen Kompak PDIP dan Gerindra. https://tirto.id/ruu-pks-momen-kompak-gerindra-dan-pdi-perjuangan-dfTq diakses pada Sabtu, 2 Maret 2019