Dua Garis Biru: Fenomena Pernikahan Anak di Indonesia

07 Agu Dua Garis Biru: Fenomena Pernikahan Anak di Indonesia

Pendahuluan

Medio pertengahan Juli 2019 merupakan saat dimana film Dua Garis Biru yang disutradarai oleh Gina S. Noer dan diproduksi Starvision Plus merambah pasar perfilman Indonesia. Film yang dibintangi oleh Angga Yunanda, Adhisty Zara, Lulu Tobing, Cut Mini, dan Rachel Amanda dilaporkan telah dinikmati lebih dari dua juta penonton dalam 15 hari penayangannya dan menempati urutan kedua sebagai film Indonesia terlaris di tahun 2019.

Film ini berkisah tentang Bima dan Dara, dua bocah SMA yang married by accident karena melakukan hubungan seksual diluar pernikahan. Dara yang dikisahkan sebagai anak tunggal yang pintar dan memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan di Korea Selatan terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan hamil. Konflik antar keluarga terjadi dimana ada perdebatan mengenai anak Bima dan Dara yang akan diasuh oleh keluarga om dan tantenya semetara keluarga Bima tidak terima dengan pilihan seperti itu.

Film ini menambah banyak wawasan mengenai potret pernikahan anak di Indonesia yang ternyata tidak sedikit. Berdasarkan laporan UNICEF, Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia,[1] yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 15 tahun. Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017, BPS mencatat bahwa presentase anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai menurut umur kawin pertama adalah sebagai berikut,[2] Usia <= 15 Tahun sebesar 39,17%; Usia 16 Tahun 37, 91% dan Usia 17 Tahun 22,92%. Hal ini menunjukan bahwa pernikahan bukan hanya perkara kesiapan tubuh setelah masa pubertas tetapi juga kesiapan ekonomi dan psikologis.

Melihat isu hukum yang cukup menarik yang film ini coba gambarkan, PLEADS FH Unpad merasa ada beberapa poin penting yang harus diresapi khalayak tentang isu hukum dalam film Dua Garis Biru.

Pernikahan sebagai Upaya Terakhir “Melegalkan Accident”

Bilamana merujuk pada pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

UU tersebut juga menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 22/PUU-XV/2017 telah membatalkan pasal  7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan batas usia perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun. Fokus dari permohonan tersebut adalah menaikan batas minimal dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang diajukan oleh

Dalam pertimbangannya, MK menimbang bahwa pasal terkait merupakan bentuk perbedaan batas usia kawin dan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang akan merugikan perempuan karena akan kehilangan hak-haknya sebagai anak. MK sendiri merujuk pada pengertian anak dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam kasus Bima dan Dara dalam film Dua Garis Biru, anggaplah usia mereka digambarkan 17 atau 18 tahun tentu mereka telah melakukan pernikahan anak. Karena usia mereka belum melampaui batas minimum pernikahan sebagaimana telah MK tetapkan pasca keluarnya putusan nomor 22/PUU-XV/2017.

Dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.[3] Namun hal tersebut juga berkontradiksi dengan 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun, maka harus ada izin orang tua. Hal ini menyebabkan tersedianya kesempatan bagi orang tua untuk mengizinkan berlangsungnya perkawinan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, diatur adanya kejahatan kepada kesusilaan. Ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan terhadap kesusilaan ini dibentuk oleh pembuat undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan –kepatutan di bidang seksual baik ditinjau dari segi masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.[4]

Dalam paradigma masyarakat Indonesia, hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah dapat dikatakan sebagai zina, gendak atau mukah yang merupakan pengganti dari overspel. Menurut Van Dale’s Groat Woordenboek Nederlanche Taag kata overspel berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Demikian juga menurut Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa overspel kan aller door een gehuwde gepleegd woorden; de angehuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger, yang artinya perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menukah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta.[5]

Oleh karenanya, melihat ketentuan pasal 284, maka overspel yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah (a) persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja; (b) partner yang disetubuhi, yang belum menikah dianggap sebagai peserta pelaku (medeplegger); (c) persetubuhan tidak direstui oleh suami ataupun isteri yang besangkutan.[6]

Pandangan zina dalam KUHP memang dipengaruhi oleh Hukum Belanda yang memiliki bersumber dari hukum Gereja Katholik yang memandang perzinahan sebagai perbuatan berdosa yang dapat dilakukan pria maupun wanita, dan dipandang sebagai inbreuk op de heilige band van het huwelijk atau suatu penodaan terhadap ikatan suci perkawinan. Melalui asas konkordasi, ketentuan ini diadopsi dalam Wetboek van Strafrecht atas usul Mr. Modderman.[7]

Pasal 284 KUHP pernah dimohonkan untuk diuji materiil kepada Mahkamah Konstitusi dan siputus melalui putusan nomor 46/PUU-XIV/2016. Pemohon meminta agar terdapat perluasan makna zina dalam KUHP dengan menafsirkan hubungan seksual antara pria dan wanita yang sama-sama belum memiliki ikatan pernikahan. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak dengan pertimbangan bahwa permohonan putusan yang meminta perluasan delik kesusilaan sesungguhnya telah memasuki wilayah criminal policy yang merupakan kewenangan pembentuk UU yakni Presiden dan DPR.

Walaupun Mahkamah Konstitusi menolak untuk memperluas penafsiran pasal 284 KUHP, tak bisa kita pungkiri bahwa Hukum bukan satu-satunya pranata yang mengatur kehidupan masyarakat. Definisi zina juga dipengaruhi pandangan masyarakat lewat sudut pandang kesopanan dan agama sehingga definisi zina sebenarnya sudah mencakup hubungan seksual antara pria dan wanita yang belum memiliki ikatan pernikahan.

Dalam kasus Bima dan Dara, apabila mengacu pada maksud delik perzinahan KUHP, maka baik Bima dan Dara tidak bisa dikenakan delik perzinahan karena mereka belum memiliki pasangan. Walaupun demikian, definisi perzinahan yang berkembang di masyarakat berdasarkan perspektif agama yang menyangkut pasangan yang sama-sama belum memiliki ikatan pernikahan. Sehingga penyelesaian masalah ini biasanya dilakukan diluar persidangan dengan melibatkan keluarga.

Bima dan Dara digambarkan memiliki status ekonomi yang timpang dimana Bima merupakan anak penjual gado-gado dan Dara merupakan anak pengusaha, maka status dan nama baik keluarga menjadi taruhan. Selain itu, konsepsi pertanggungjawaban dalam married by accident yang berkembang di masyarakat ialah menikahkan pasangan yang terjebak married by accident agar tidak terjadi desas desus yang menjatuhkan nama keluarga.

Status Hukum Anak Dara dan Bima

Bima dan Dara yang merupakan siswa SMA memang tidak dijelaskan secara spesifik umurnya berapa sehingga tidak dapat dipastikan apakah yang bersangkutan sudah berumur 18 tahun atau belum. Namun melihat plot kisah yang terjadi ketika Bima dan Keluarganya melamar Dara di rumah keluarganya. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernikahan mereka dilakukan atas seizin orang tua dari keduanya.

Jalan cerita semakin berkembang, dimana akan ada wacana yang ditawarkan ayah dan ibu Dara untuk memberikan anak mereka kepada om dan tante Dara yang belum memiliki anak. Tentu Keluarga Bima menolak bahkan hampir menimbulkan perselisihan antara ibu Bima dan ibu Dara.

Apabila merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.[8] Namun, karena Bima telah menikahi Dara dan orang tua dari keduanya mengizinkan pernikahan tersebut maka pernikahan mereka telah menjadi sah di depan hukum. Hal ini dapat dilihat pada scene Bima dan Dara yang memamerkan buku pernikahannya setelah acara ijab kabul.

Karenanya tidaklah tepat apabila ada anggapan bahwa anak dari Bima dan Dara merupakan anak yang lahir di luar pernikahan, karena Bima melalui gambarannya di film sudah melaksanakan pertanggung jawaban awalnya berupa menikahi Dara. Kalaupun memang anggapannya anak tersebut merupakan anak di luar pernikahan, hal ini tidak berpengaruh terhadap status anak yang dilindungi oleh hukum. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.[9]

Oleh karenanya, tidak ada status anak tersebut bukanlah anak yang sah atau tidak diakui hukum karena akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului hubungan seksual antara seorang perempuan dan seorang laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik.

Penutup

Terlepas dari pro dan kontra dalam masyarakat mengenai film ini, PLEADS berpendapat film ini merupakan film yang mengedukasi masyarakat dan mampu menampilkan realita tentang pernikahan anak. Mulai dari sebab pernikahan, konflik antar keluarga, dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak  seperti dikeluarkan dari sekolah, ancaman-ancaman medis seperti rahim yang tidak kuat, hingga tidak langgengnya pernikahan karena kondisi psikologis anak yang belum kuat.

Dari sini, kita sadar bahwa persoalan pencegahan pernikahan anak juga tidak bisa hanya mengandalkan pranata hukum. Dalam mengatur kehidupan masyarakat, hukum bukanlah satu-satunya pranata yang hadir. Pranata-pranata lain seperti kesopanan, kesusilaan dan agama haruslah berjalan sinergis dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pernikahan anak.

Tentunya agar tidak terjadi ketidak-sinkronan dalam hukum, PLEADS FH Unpad mendorong agar DPR dan Pemerintah sebagai Positif Legislature agar segera merevisi UU Perkawinan yang telah mendapat putusan dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memaknai hukum oleh masyarakat.

 

Referensi

Buku

Lamintang. 1990. Delik-delik Khusus: Tindak Pidana yang Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Bandung: Mandar Maju

Sahetapy dan B. Mardjono. 1989. Paradoks dalam Kriminologi. Jakarta: Rajawali

Tri Windiarto, dkk. 2018. Profil Anak Indonesia 2018. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jurnal

Ahmad Bahaiej. 2003. Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Sosio-Religia Vol. 2 No. 2, Februari 2003

[1] Tri Windiarto, dkk. 2018. Profil Anak Indonesia 2018. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak., hal. 41

[2] Ibid.,

[3] Vide pasal 26 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

[4] Lamintang. 1990. Delik-delik Khusus: Tindak Pidana yang Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. Bandung: Mandar Maju., hal. 1

[5] Ahmad Bahaiej. 2003. Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Sosio-Religia Vol. 2 No. 2, Februari 2003., hal. 6

[6] Ibid.,

[7]Sahetapy dan B. Mardjono. 1989. Paradoks dalam Kriminologi. Jakarta: Rajawali., hal. 60

[8] Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pasal tersebut dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2008 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

[9] Mahkamah juga berpendapat walaupun anak tersebut memang lahir diluar pernikahan yang sah, namun tidaklah tepat apabila jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehailan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya