Gerakan Populisme dalam Pemilihan Umum Indonesia 2019

16 Aug Gerakan Populisme dalam Pemilihan Umum Indonesia 2019

Pendahuluan

            Pekan lalu, tepat pada tanggal 21 Mei telah diumumkan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, kurang dari 24 jam setelah pengumuman tersebut penolakan terus digencarkan oleh  kubu paslon 02 yang lazim disebut Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Bahkan jauh sebelum itu, penolakan telah ramai digulirkan di berbagai media. Sebagian opini publik pun berhasil digiring oleh kubu 02 yang kemudian menolak hasil perolehan suara pemilu. Hal ini terbukti dengan adanya gerakan yang disebut sebagai people power yang kemudian diganti dengan nama Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat pada 21-22 Mei kemarin.

Hal ini riskan terjadi apalagi ketika melihat hasil perolehan suara antara kedua paslon tidak terpaut jauh. Seperti data yang ada pada website resmi KPU jumlah perolehan suara Jokowi – Maruf Amin mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.[1] Hal inilah yang memicu  massa  menolak hasil perolehan suara dalam pemilu 2019 yang menyatakan bahwa paslon  02 mengalami kekalahan karena mereka menilai adanya indikasi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Pengumuman yang disampaikan oleh KPU kemarin adalah perolehan rekapitulasi suara sah nasional dalam arti belum diumumkan siapa yang memenangkan pemilu. Sejak diumumkannya perolehan suara, maka gugatan sudah mulai dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila terdapat  pihak dari salah satu kubu paslon yang tidak puas dengan hasil perolehan suara. Karena jika sampai terjadi gugatan, KPU belum akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dalam konstestasi politik tahun  2019.[2]  Lalu mengapa, kubu 02 setelah pengumuman perolehan suara pemilu melakukan penolakan lanjutan dengan berkumpul di depan Bawaslu? Mengapa gerakan tersebut terasa begitu kuat? Hal ini disinyalir disebabkan oleh sebuah paham yang berhasil dihegemonikan oleh oknum tertentu agar rakyat menciptakan suatu gerakan yang dikenal dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat/ Aksi 22 mei. Masa aksi menyebut diri mereka Gerakan Kedaulatan Rakyat yang berjuang menuntut keadilan dan berhasil mengantongi aspirasi dan kedaulatan rakyat. Terakhir wacana mengenai populisme dan people power menjadi booming dan diperbincangkan secara masif baik dalam warung kopi hingga acara serius di TV nasional. Pandangannya pun beragam, ada yang beranggapan bahwa people power merupakan tindakan makar yang mana inkosntitusional ada pula yang berpandangan bahwa people power merupakan bentuk aplikasi demokrasi yang sesungguhnya. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya, apakah people power ini tidak akan melukai hakikat demokrasi yang sebenarnya? Lalu apakah keberadaan institusi hukum yang berada di negara ini diakui? Dilihat dari cara-caranya saja sudah melanggar dan menimbulkan kericuhan.

PLEADS akan berusaha mengkaji fenomena people power secara saksama ditinjau melalui pendekatan ilmiah dengan harapan tidak adanya lagi kesalahpahaman mengenai populisme, people power dan demokrasi.

 

Apa itu Populisme?

Mudde dan Kaltwasser mengemukakan bahwa studi tentang populisme merupakan suatu konsep yang diperdebatkan (contested concept). Adakalanya ia didefinisikan “sebagai ideologi, gerakan dan sindrom.” Tetapi, yang sering menimbulkan kebingungan “populisme adalah label yang jarang di klaim oleh orang atau organisasi.” Sebaliknya, label itu “dianggap berasal dari orang lain, paling sering dengan konotasi negatif.” Di sisi lain, “akademisi dan jurnalis menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan fenomena yang sangat beragam.”[3]

Terdapat beberapa pendekatan dalam memaknai apa itu populisme, yang pertama yaitu pendekatan agensi yang memaknai populisme sebagai cara hidup demokratis yang dibangun dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam politik. Pada dasarnya pendekatan ini menganggap populisme sebagai kekuatan positif untuk mobilisasi masyarakat yang juga sebagai pengembangan demokrasi komunitarian,[4] yang didalamnya menentang liberalisme, kapitalisme dan sosialisme. Yang termasuk kategori pendekatan ini adalah semua gerakan massa, baik melalui demonstrasi maupun gerakan progresif melawan sebuah kediktatoran serta kecurangan. Dalam hal ini yang disentuh adalah kepentingan rakyat, sehingga rakyat bergerak dan menuntut keadilan.

Kemudian yang kedua, pendekatan Laclau, merujuk pada pandangan ilmuwan politik kritis Argentina Ernesto Laclau, bahwa populisme sebagai kekuatan emansipatoris memaksa[5] yang ingin terbebas dari kunkungan kekuasaan atau struktur sosial yang tidak ramah. Jadi tidak sekedar esensi politiknya saja yang menjadi bagian dari populisme. Dalam pandangan ini, populisme mengenalkan sebuah konflik ke dalam politik, populisme menurut pendekatan ini menyatakan bahwa konflik dapat merangsang kemudian membuat masyarakat terdorong untuk melakukan mobilisasi dengan tujuan mengubah status quo.

Pendekatan yang ketiga adalah anggapan populisme sebagai “gaya politik folklore” yang dipakai oleh pemimpin dan partai untuk memobilisasi massa. Dalam anggapan ini, populisme ditujukan untuk memaksimalkan perhatian media dan dukungan rakyat , aktor populis memosisikan diri mereka sebagai seorang pemberani yang berdiri tegap dengan “rakyat” dan menentang penguasa “elit”.[6] Kenapa perhatian media yang harus dimaksimalkan? Itu semua tujuan awalnya untuk menggiring opini publik sehingga rakyat sebagai pengguna  media massa/ sosial dapat terbawa menjadi bagian dari pendukung aktor populis tersebut. Bila rakyat telah mendukung bukan hal yang mustahil mobilisasi masyarakat dapat dilakukan.

Pendekatan keempat yang sering digulirkan dalam dekade terakhir oleh sekelompok ilmuwan yaitu memaknai populisme sebagai “pendekatan ideasional.” Dalam hal ini populsime dilihat sebagai suatu ideologi yang tipis (thin-centered ideology) yang memberi anggapan bahwa masyarakat dipisahkan menjadi dua pihak yang homogen dan antagonis, “orang-orang murni” versus “elit korup”. Dimana politik seharusnya menjadi ungkapan volonte generale (kehendak umum) rakyat.[7] Pemahaman populisme sebagai ideologi yang tipis menurut Mudde and Kaltwasser ini membantu memahami kelenturan konsepsi populisme yang melekat pada ideologi lain yang sangat penting untuk menarik perhatian masyarakat

Dari keempat pendekatan tersebut yang menjadi titik temu dalam paham populisme ini adalah upaya untuk memobilisasi rakyat melalui tokoh yang dinilai ‘pro-rakyat’ dan berdiri di samping rakyat untuk menentang kaum elit. Dilihat dari beberapa pendekatan terlihat persamaan dengan gaya retorika dalam kampanye paslon 02 yaitu adanya narasi akan membawa rakyat kepada perubahan yang lebih baik dan terbebas dari pemerintahan yang korup, kemudian muncul aktor populis yang memegang panji rakyat. Berdasarkan pendekatan Laclau bahwa populisme muncul sebagai kekuatan emansipatoris memaksa yaitu persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditempuh dengan adanya ‘paksaan’ kepada kaum elit, tujuannya merubah status quo  dalam hal ini dapat terlihat dari bermunculannya tagar ganti presiden yang diteriakan oleh sebagian rakyat di media sosial. Kemudian pendekatan gaya politik folklore yang persis dengan apa yang paslon 02 lakukan dalam gaya kampanyenya. Dengan dukungan media sosial dan dukungan rakyat serta dikuatkan dengan ijtima ulama, paslon 02 dan BPN tampil sebagai aktor populis yang siap mengangkat citra rakyat dan mengangkat hak-haknya yang belum terpenuhi pada masa pemerintahan sebelumnya. Setelah itu semua tercapai, maka aktor populis dengan mudahnya dapat memobilisasi massa, salah satunya adalah gerakan nasional kedaulatan rakyat pasca pengumuman perolehan suara oleh pemilu.

 

Gaya Retorika Paslon 02 sebagai Aktor Populis dalam Demokrasi di Indonesia

Terlihat jelas terhitung dalam masa kampanye, dari kubu 02 dalam hal ini pihak BPN banyak menjadi sorotan. Karena gaya kampanye yang ditunjukan oleh kubu 02 berbau sinisme, pesimisme, ujaran kebencian dan sarat benturan masyarakat.[8] Misalnya kubu 02 dari basis pendukung ‘fanatik’ Prabowo-Sandiaga menyatakan jika paslon 01 menang maka akan dilegalkan pernikahan LGBT, pelajaran agama di hapuskan, tidak aka nada suara adzan dan sebagainya.[9] Hal ini kemudian  viral di media sosial, padahal belum tentu kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Kuatnya pengaruh paslon 02 dalam menggiring opini publik dimungkinkan karena paslon 02 membawakan narasi untuk berdiri di samping rakyat kemudian mewakafkan dirinya untuk negara dan rela tidak digaji jika terpilih menjadi pemimpin [10] hal ini tentunya membuat paslon 02 memenuhi klasifikasi sebagai  seorang aktor populis.

            Telah diketahui bahwa jelang pemilu 2019 bahkan jauh sebelum itu seolah-olah rakyat Indonesia terbagi kedalam dua kubu yang sama-sama menginginkan adanya suatu jabatan yang diemban bagi perwakilan tiap kubu tersebut. Marak diperbincangkan pula bahwa kubu 01 adalah pendukung elit/status quo dan kubu 02 dilabel islam garis keras karena banyaknya ulama yang mendukung sebagai suatu bentuk ijtima’ yang mencalonkan Prabowo dengan ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri atau dengan nama kedua Ustadz Abdul Somad.[11] Walaupun pada akhirnya dengan segala pertimbangan, Prabowo memilih Sandiaga Uno untuk menemaninya di atas panggung kontestasi politik.

Hingga selang beberapa waktu kemudian, kubu 01 juga menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua MUI sebagai calon wakil presidennya walaupun tanpa ijtima’ terlebih dahulu. Ma’ruf Amin  sebagai pendamping Jokowi menyatakan bahwa kubu 02 mengabaikan rekomendasi kelompok politik Gerakan Nasional Pengawal Fatwa.[12] Mengapa pada pemilu 2019 seakan ulama yang menjadi kekuatan utama untuk mendapat simpati rakyat? Tentu alasan terbesarnya adalah dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka dengan mengajak serta ulama sebagai kawan berpolitik diharapkan rakyat memiliki kecenderungan untuk memilih pasangan yang membawa bekal ulama sebagai teman berpolitik. Sederhana saja, ulama merupakan tokoh yang masih mendapatkan respek masyarakat Indonesia. Pemilu Presiden 2019 ini memberikan pembelajaran bahwa politik Indonesia bermain pada level memperebutkan ulama sebagai mesin pendulang suara.

Kemudian adanya upaya mendelegitimasi KPU/Bawaslu yang dilakukan oleh kubu 02 karena tidak percaya akan hasil perolehan suara pemilu presiden menjadi langkah lanjutan dari paslon 02 menarik simpati publik untuk termobilisasi dengan opini yang telah dilontarkan. Kampanye aksi 22 Mei (people power) sebagai antisipasi hasil pemilu presiden 2019 merupakan upaya dari kubu 02 menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada elit, terlepas dari ada tidaknya kecurangan pada lembaga terkait. Tujuan aktor populis ini adalah untuk membalikkan keadaan sementara, walaupun disisi lain mereka telah mengetahui bahwa mereka telah kalah. Gerakan ini tentunya sudah melukai makna demokrasi yang berada dibawah nanungan negara hukum. Yang seharusnya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang oleh segolongan rakyat apalagi adanya upaya delegitimasi lembaga penyelenggara pemilu. Karena sebenarnya sudah disediakan saluran aspirasi yang lebih ‘elegan’ dan konstitusional yang dapat ditempuh untuk mengatasi kecurangan apapun dalam pemilu 2019.

Di Indonesia populisme mendorong ke arah perdebatan yang tidak produktif dan tendensius. Pemerintah harus tegas melawan arus opini publik, politisi seharusnya tidak bersikap mengikuti arah mata angin hanya karena tidak ingin popularitasnya menurun. [13] tujuannya sudah benar ketika populisme ada untuk membatasi tindakan elit, tetapi bukan berarti rakyat harus melakukannya dengan cara yang sewenang-wenang.

 

Penutup

 

Demokrasi memang membutuhkan prasyarat adanya masyarakat yang tersedukasi dan masyarakat yang mampu menalar dengan baik. Untuk memaknai rangkaian proses Pemilu dan keterlibatan hukum di dalamnya masyarakat harus mampu berpikir secara terbuka dan kritis. Ketidakilmiahan masyarakat akan merangsekkan demokrasi Indonesia dalam kubangan populisme.

            Populisme bila dicermati, telah merasuki kepada kehidupan politik Indonesia dan mempengaruhi beberapa pihak masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemerintahan sebelumnya membuat suatu gerakan progresif menuai protes sehingga melakukan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Padahal kedaulatan rakyat berarti kedaulatan untuk seluruh rakyat bukan sebagian rakyat. Ketika masa pendukung Prabowo-Sandiaga bukan keseluruhan rakyat Indonesia maka kedaulatan rakyat tidak dapat dimaknai rakyat secara kolektif. Pertanyaannya kemudian: rakyat yang mana?

            Apa yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi menjadi pukulan bagi kita semua rakyat Indonesia. Gerakan Kedaulatan Rakyat/aksi 22 mei di depan gedung Bawaslu yang berakhir ricuh tentunya merugikan banyak sekali pihak. Bagi yang bukan berdomisili di sekitar tempat kejadian mungkin menjalani kehidupannya dengan normal kemarin, tanpa harus takut dengan keadaan mencekam di tengah ricuh yang tidak kunjung usai. Sekarang bahasannya bukan masalah siapa yang benar dan siapa yang salah. Berbagai dugaan terkait kubu 01 yang berbuat curang dan kubu 02 yang disebut makar seharusnya dapat dihadapi dengan dewasa dengan menjadikan masalah ini sebagai pendewasaan dalam proses politik dan demokrasi bangsa.

Walau bagaimanapun juga aksi protes kemarin berujung kericuhan serta banyak merusak sarana dan prasarana disekitar tempat kejadian. Jika begitu apa artinya memperjuangkan sosok pemimpin  tetapi justru merugikan masyarakat lain, pada akhirnya pertanyaan ini akan muncul “siapa yang akan bertanggung jawab atas semua ini?” tetapi kita tidak dapat langsung melabelkan bahwa fasilitas yang dirusak kemarin adalah perbuatan salah satu pendukung kubu yang merasa dicurangi. Bagaimana jika ada salah satu kelompok yang menginginkan perpecahan kedua kubu dengan menyusup dan akhirnya memimpin gerakan kericuhan? Walau bagaimanapun aksi tersebut menjadi kesempatan yang bagus untuk memecah belah bangsa. Jadi sebagai seorang yang mempercayai adanya hukum di negara ini, sebaiknya kita tidak tergiring opini kubu manapun.

Jika gerakan ini terus berjalan dan berlanjut pada tahun-tahun pemilu berikutnya tanpa adanya perbaikan  dari pemerintah. Pada akhirnya akan ditemui sebuah jalan yang buntu dimana lembaga pengawas tidak dapat diawasi lagi dan Ia menjadi tidak bisa mengawasi karena kredibilitasnya dipertanyakan, kekuasaan tertinggi yang dianggap sebagai puncak tidak dapat dibenarkan lagi dalam pemutusan dalam hal ini sengketa. Maka dari itu populisme muncul dengan sekelumit pertanyaan kepada pemerintah yang salah satunya adalah tentang siapa yang mengendalikan para pengendali? [14] Tentunya jika hal tersebut terjadi akan sangat pelik persoalan di negara ini.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, sebaiknya kita serahkan semuanya pada proses secara konstitusional yang dibenarkan kelegalannya. Biarkan lembaga yang berwenang yang menyelesaikan berbagai kecurangan jika memang ada, dan biarkan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan tertinggi yang memutus sengketa hasil pemilu untuk menjawab ketidakpuasan kubu 02 dan sebagai transparansi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga ketika jalur legal yang ditempuh, kedaulatan rakyat yang berkeadilan dapat terwujud bukan hanya untuk salah satu pihak namun untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Referensi :

Karya Tulis/Jurnal Ilmiah

Kaltwasser, C. M. (2017). Populisme, A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Mouffe, C. (2018). For a Left Populism. Verso Books.

Muhtadin, Burhanudin. 2019. Populisme Politik Identitas dan Demokrasi Elektoral. Malang:

Intrans Publishing.

Raz, J. (1979). “The Rule of Law and Its Virtue,” in The Authority of Law. Oxford: Clarendon Press.

Anditya, N. R. (2017). Negara Sayap Kanan di Negara-Negara Demokratis. Kembalinya yang Politis. IIS BRIEF Issue 6, 3.

Hadiz, V. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing in Indonsia. Journal of Contemporary Asia, 18.

 

Web Site

Sumarto, E. (2019, Mei 21). Pengumuman KPU Pilpres 2019 : Jokowi Menang, Lihat Angka

Kekalahan Prabowo di 3 Kali Pilpres. Retrieved Mei 24, 2019, from Tribun Timur.com: http://makassar.tribunnews.com/2019/05/21/pengumuman-kpu-pilpres-2019-jokowi-menang-lihat-angka-kekalahan-prabowo-subianto-di-3-kali-pilpres

Gabrilin, A. (2019, Mei 21). KPU : Penguman Hasil Perolehan Suara Pemilu Bukan

pengumuman Pemilu. Retrieved Mei 24, 2019, from nasional KOMPAS.com: https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/11525501/kpu-pengumuman-hasil-perolehan-suara-bukan-pengumuman-pemenang-pemilu

Putri, Z. A. (2018, Juli 29). Ini Alasan Ijtima Ulama Capreskan Prabowo Subianto. Retrieved

Mei    23, 2019, from Detik.Com: https://news.detik.com/berita/4139032/ini-alasan-ijtimak-ulama-capreskan-prabowo-subianto

Safitri, E. (2019, Mei 16). Bawaslu Minta KPU Tetap Pertahankan Situng. Retrieved Mei 23,

2019,  from News Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4551508/bawaslu-minta-kpu-tetap-pertahankan-situng

Sumandoyo, A. (2018, Agustus 13). Pilpres 2019 : Ulama Sana Versus Ulama Sini.

Retrieved Mei 23, 2019, from Tirto.id: https://tirto.id/pilpres-2019-ulama-sana-versus-ulama-sini-cRT4

JDIH.POM. (2003). UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Diambil

kembali dari jdih.pom.go.id: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nk_pZo7a3XYJ:jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003%255B1%255D.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id

HAM, Komnas. (1999). UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Diambil

kembali dari komnas ham: https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf

 

[1] https://www.kpu.go.id  diakses pada 24 Mei 2019 pukul 11.20 WIB

[2] https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/11525501/kpu-pengumuman-hasil-perolehan-suara-bukan-pengumuman-pemenang-pemilu diakses pada 24 Mei 2019 pukul 10.53 WIB

[3] Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism, A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2017). hlm.2

[4] Ibid., hlm.3

[5] Ibid., hlm.3

[6] Ibid., hlm 5

[7] Ibid., hlm.6

[8] https://news.detik.com/berita/d-4416521/prabowo-menyebarkan-hoax-dan-kebohongan-tak-arif-malu diakses pada 30 mei 2019 puku; 22.04 WIB

[9] https://news.okezone.com/read/2019/02/25/605/2022558/3-perempuaan-kampanye-jokowi-legalkan-lgbt-jika-terpilih-tkd-ini-kriminal diakses pada 30 mei 2019 pukul 09.23 WIB

[10] https://news.okezone.com/read/2019/05/15/605/2056046/ini-bocoran-isi-surat-wasiat-prabowo-subianto diakses pada 30 mei 2019 pukul 22,08 WIB

[11] https://news.detik.com/berita/4139032/ini-alasan-ijtimak-ulama-capreskan-prabowo-subianto diakses pada 23 mei 2019 pukul 22.00 WIB

[12] https://tirto.id/pilpres-2019-ulama-sana-versus-ulama-sini-cRT4 diakses pada 23 mei 2019 pukul 22.15 WIB

[13] Burhanudin Muhtadi, Populisme Politik Identitas dan Demokrasi Elektoral, Intrans Publishing, Malang, 2019, hlm. 8.

 

[14] as Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser, Loc. Cit, hlm 82