Nurhadi Aldo dan Kekhawatiran Kampanye Golput

20 May Nurhadi Aldo dan Kekhawatiran Kampanye Golput

Pendahuluan

Kontestasi Pilpres 2019 tentu menimbulkan diskursus yang menjalar di tengah-tengah masyarakat. Pemilihan diibaratkan sebagai penjelmaan dari spirit demokrasi yang harus dilakukan secara periodik oleh negara demokratis. Namun, hal ini bukan berarti menjadi ciri pakem dari suatu negara demokratis—meminjam pendapat Fareed Zakaria—karena pemilihan juga harus dapat menghasilkan pemerintahan yang baik, tegaknya hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan dan menjamin persamaan.

Kini, kontestasi Pilpres 2019 menghasilkan dua orang yang sedang bertarung di arena, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.  Perdebatan diantara kedua kubu seakan telah mewarnai realitas politik dari lingkup suprastruktur hingga infrastruktur. Tak hanya itu, segmentasi perdebatan pun sudah ada pada dunia daring semacam facebook, twitter, line, dan instagram. Hal menggelitik pun muncul tatkala ada akun fiktif berbau kampanye yang mengaku sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden jalur prestasi, Nurhadi-Aldo.

Akun Nurhadi-Aldo booming di masyarakat sebagai penyegar dari panasnya euforia kontestasi. Dengan candaan-candaan seksis dan akronim menggelitik, Nurhadi-Aldo mengasumsikan mereka merupakan pasangan alternatif dari kedua pasang calon resmi yang ada. Dalam acara Rosi yang diselenggarakan Kompas TV, Nurhadi mengatakan bahwa apa yang dilakukannya hanyalah sekedar penolakan terhadap fanatisme pada kedua pasang calon yang ia anggap sudah terlampau kelebihan sehingga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Berbagai macam komentar bertebaran dalam masyarakat. Kekhawatiran pun meruak dikarenakan platform Nurhadi-Aldo berpotensi untuk memperbesar tingkat golput dalam pilpres 2019. Terlepas dari konten candaan yang dikeluarkan oleh akun Nurhadi-Aldo, PLEADS mencoba untuk menganalisis kekhawatiran akan kampanye golput yang tersirat dari hadirnya pasangan calon jalur prestasi ini.

 

Diskursus Mengenai Golput

Golput merupakan sebuah akronim dari golongan putih. Sampai saat ini ada banyak kata yang disepadankan dengan golput, seperti golongan hitam ataupun ghost voters. Terminologi ini merujuk pada seseorang atau kelompok pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan tertentu.

Dilansir dari tulisan Nyarwi Ahmad, Indonesia memiliki sejarah tersendiri terkait munculnya gerakan golput. Hal ini bermula pada pengesahan UU Pemilu pada tahun 1969 yang memicu ketidakpuasan masyarakat karena terlalu memaksa partai politik sehingga mematikan kekuatan partai politik baru dan kontestasi cenderung dikuasai oleh Golkar.  Pada tahun 1971, Arief Budiman dan beberapa aktivis lainnya mendeklarasikan suatu gerakan moral di Gedung Balai Budaya Jakarta yang disebut dengan Golongan Putih atau Golput.

Gerakan golput dianggap sebagai kekuatan simbolik perlawanan terhadap rezim orde baru. Arief pun mengatakan bahwa Pemilu hanyalah sarana pemberian legitimasi terhadap kekuasaan dan sarana pencarian legitimasi bagi pembangunan yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan melebarnya ketimpangan sosial.

Terminologi golput dalam studi politik dikatakan sebagai non voters, sebagaimana dijelaskan sebelumnya sebagai orang atau kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya. Louis DeSipio, Natalie Masuoka, dan Christopher Stout mengkategorikan non-voters menjadi tiga golongan. Pertama, Registered Non Voted yaitu kalangan warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih dan memiliki hak pilih namun tidak menggunakannya. Kedua, Citizen Not Registered yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak dapat menggunakannya. Ketiga, Non Citizen yaitu orang yang dianggap bukan warga negara sehingga tidak memiliki hak pilih.

Indra J. Piliang melihat golput sebagai bentuk penyegaran budaya politik Indonesia pasca orde baru dan mengkategorisasikan alasan golput menjadi tiga. Pertama, Golput Ideologis yaitu orang yang menolak segala jenis produk ketatanegaraan. Kedua, Golput Pragmatis yaitu golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidaknya pemilu, memilih atau tidak tidak akan berdampak bagi dirinya. Ketiga, golput politis yaitu golput yang dilakukan akibat preferensi politiknya berbeda. Fatah menambahkan kategori golput yaitu golput karena sebab teknis tertentu menyebabkan mereka tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara.

Sebagai bagian dari hak berpolitik, hak memilih merupakan salah satu hak asasi yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan ketika golput juga merupakan salah satu hak berpolitik seseorang untuk tidak memilih. Apabila kita kembali kepada hakikat hak, bahwa hak merupakan kuasa untuk melakukan sesuatu. Yang berarti dapat dilakukan dan juga tidak dilakukan.

Diskursus mengenai golput pun semakin menarik tatkala Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bagi umat muslim untuk wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pada 26 Januari 2009. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai cara untuk mengurangi presentase golput di Indonesia

Kekhawatiran Kampanye Golput

Berbagai reaksi timbul dari munculnya akun Nurhadi-Aldo, salah satu asumsi yang muncul dari komentar warganet ialah Nurhadi-Aldo berpotensi untuk mempertinggi presentase golput pada pilpres 2019. Dari data yang dilansir oleh tirto.id, angka golput dalam pilpres sejak 2004 memang terus menanjak

Pertanyaan pun muncul mengenai upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan presentase golput di Indonesia. Salah satu gagasannya ialah pemidanaan bagi orang yang memilih golput dalam pemilihan. Namun, kembali pada hakikat hak, dimana golput sebagai turunan hak berpolitik seseorang tentu menjadi hal yang mustahil untuk memidana seseorang yang tidak menggunakan haknya.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pun tidak mengatur boleh tidaknya golput dilakukan oleh seseorang. Namun, UU Pemilu mengatur pemidanaan bagi seseorang yang menjanjikan uang atau materi lainnya agar tidak menggunakan hak pilihnya

Golput tentu berkaitan dengan tingkat partisipasi  politik masyarakat dalam pemilihan. Herbert McColsky menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, salah satunya adalah memilih pemimpin negara, secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan bentuk pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Tingginya presentase golput tentu akan berpengaruh pada  tingkat partisipasi politik masyarakat. Tingkat partisipasi politik yang rendah di negara demokrasi yang menjunjung paham kedaulatan rakyat dianggap sebagai pertanda yang kurang baik, yang secara sederhana berpengaruh pada legitimasi pemerintah yang rapuh. Hal ini akan menjadi ancaman dikarenakan realitas politik Indonesia yang mana terjadi diversification of power atau poliarchy dimana terjadi penyebaran kekuatan politik pada kelompok-kelompok kepentingan masyarakat sehingga secara sederhana akan berpengaruh pada efektivitas pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Melihat dari munculnya akun kampanye fiktif pasangan capres dan cawapres jalur prestasi Nurhadi-Aldo, tentu kita tidak bisa menjustifikasi hal tersebut sebagai bentuk kampanye golput. Justru hal ini menjadi kritik sosial pada peserta pemilu untuk melakukan kampanye politik yang mengikuti perkembangan zaman, tidak terpaku pada cara-cara yang konvensional semata.

Hal ini juga sebagai bentuk aktualisasi dari kejenuhan masyarakat akan perdebatan-perdebatan tidak substansial. Sehingga penyegaran metode-metode kampanye perlu dilakukan tidak hanya untuk pasangan capres dan cawapres tetapi juga caleg-caleg yang bertarung di pemilu 2019.

Penutup

Demokrasi merupakan perpaduan antara gagasan mengenai kuasa dari rakyat dan gagasan mengenai hak-hak individual yang dijamin secara hukum. Itulah sebabnya demokrasi selalu memiliki prosedur untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan dipilih melalui pemilu. Sekarang ini, pemilu tidak hanya secara prosedur menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana di masa lalu, tetapi telah menjadi media bagi rakyat untuk terlibat dalam mekanisme pergantian kekuaaan atau sirkulasi elit secara lebih bermakna sehingga mereka mampu memanfaatkan dan mengelola legitimasi politik yang diberikan pada wakilnya.

Proses memanfaatkan dan mengelola legitimasi politik sukar diwujudkan apabila partisipasi politik dari masyarakat yang rendah. Karena Tingkat partisipasi politik yang rendah di negara demokrasi yang menjunjung paham kedaulatan rakyat dianggap sebagai pertanda yang kurang baik, yang secara sederhana berpengaruh pada legitimasi pemerintah yang rapuh.

Hal ini harus disiasati oleh para peserta pemilu dengan melakukan kampanye yang sesuai perkembangan juga kebutuhan masyarakat dan meninggalkan cara-cara konvensional. Dilihat dari boomingnya materi kampanye dari Nurhadi-Aldo sehingga harus menjadi pemacu para tim pemenangan untuk berbenah diri untuk merebut suara masyarakat.

PLEADS FH Unpad mengharapkan momentum pemilu serentak 2019 menjadi batu loncatan bagi demokrasi Indonesia untuk melangkah dalam level selanjutnya. Sehingga menjadi golput bukanlah pilihan untuk mengembangkan level demokrasi Indonesia ke arah substansial. Golput merupakan bentuk penghianatan terhadap demokrasi karena demokrasi substansial harus dilihat dari seberapa jauh kualitas masyarakat terlibat secara kritis dalam kontestasi elektoral dan terlibat secara bermakna dalam proses politik pasca pemilu serentak.

 

Referensi

Buku

Fareed Zakaria. 2003. The Future of Freedom : Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York-London : W.W Norton Company

Herbert McClosky. 1972. Political Participation. International Encyclopedia of the Social Science ed. 2. New York : The Macmillan Company

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Budiarto Danujaya. 2012. Demokrasi Disensus, Politik Dalam Paradoks. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Jurnal

Nyarwi Ahmad. 2009. Golput Pasca Orde Baru : Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 12 No. 3 Maret 2009. Diakses pada https://www.researchgate.net/publication/235989862_Golput_Pasca_Orde_Baru

Media Daring

Desi Purnamasari. 2018. Periksa Data : Gelombang Golput yang Tak Pernah Surut. https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc diakses pada Jumat 15 Februari 2019 pukul 20.00 WIB