Organ-Organ Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kerajaan Romawi Kuno (757/747 SM – 509 SM)

16 Sep Organ-Organ Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kerajaan Romawi Kuno (757/747 SM – 509 SM)

Oleh : Muhammad Pasha  Nur Fauzan (2018)

Sepanjang sejarah umat manusia, kita mengenal beberapa peradaban-peradaban yang sukses baik dari segi kebudayaan, ilmu pengetahuan, militer, atau pemerintahan. Salah satu peradaban sukses yang kita kenal terletak di semenanjung Italia, yakni peradaban Romawi. Dapat dikatakan bahwa peradaban Romawi adalah peradaban yang memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan modern, khususnya pada bidang hukum. Banyak hal-hal dalam hukum saat ini yang merupakan warisan kebudayaan Peradaban Romawi, seperti pemisahan antara hukum publik dengan hukum privat, dan pemisahan hukum dagang dengan hukum perikatan secara umum[1] yang merupakan produk dari peradaban kuno ini. Bagi cabang Ilmu Politik, konsep awal pembatasan kekuasaan, konsep awal pemilihan umum, serta  konsep awal lembaga perwakilan juga merupakan warisan berharga peradaban ini.

Secara umum, peradaban Bangsa Romawi dapat kita bagi kedalam beberapa periode seperti periode kerajaan, periode republik, dan periode kekaisaran. Dalam tulisan kali ini, kita akan membahas Romawi pada periode kerajaan yang dimulai dari 757/747 SM sampai dengan berakhirnya pada tahun 509 SM.[2] Selama kurun waktu tersebut, Romawi dipimpin oleh 7 orang raja yakni Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, dan Tarquinius Superbus.[3] Tulisan ini berupaya untuk mengetahui bagaimana Negara Kerajaan Romawi ini dijalankan, lembaga-lembaga apa saja yang berdiri disana pada masa itu, apa saja tugas serta kewenangannya, dan bagaimana lembaga-lemmbaga yang dimaksud bersatu padu membentuk suatu sistem ketatanegaraan Kerajaan Romawi yang berdiri selama kurang lebih 250 tahun lamanya.

  1. Pembagian Warga Negara Romawi sebagai Penopang Organisasi Kenegaraan Romawi

Bangsa Romawi mengklasifikasikan warga negaranya kedalam beberapa golongan dengan bermacam-macam cara, baik itu yang bersifat hierarkis atau hanya pembagian deferensiasi saja. Keberadaan pembagian ini adalah pengaruh dari kebudayaan Bangsa Indo-Eurpean yang berkelompok berdasarkan klan.[4] Pembagian ini pulalah yang menjadi basis penyelenggaraan negara Romawi. Adapun pada periode kerajaan, pembagian secara umum meliputi tiga cara yakni berdasarkan gens, kelas sosial, dan curiae.

  1. Klan Romawi

Klan atau menurut bangsa Romawi disebut dengan gen adalah unit politik paling kuno di Romawi. Sebagaimana sebuah bangsa dalam rumpun Indo-European yang berkelompok berdasarkan klan, Bangsa Romawi pun melakukan hal yang sama. Keanggotaan dalam sebuah klan akan menentukan hak-hak sesorang di hadapan negara. Hak-hak seperti kebebasan, hak voting dalam Majelis Curiae, hak menduduki jabatan, hak untuk memliki properti, dll bukan melekat pada indidvidu warga negara melainkan pada klan.[5] Sehingga hak apa saja yang dapat dinikmati oleh seorang warga negara tergantung dari klan manakah ia berasal.

  1. Kelas Sosial Masyarakat Romawi

Masyarakat Romawi mengenal penggolongan hierarkis terhadap warga negaranya yang mana secara garis bersar penggolongan tersebut dibagai menjadi dua kelas, yakni Patricia dan Plebeia.[6] Namun pada praktiknya, ada golonga ketiga bernama Cliente yang merupakan Plebeia yang kedudukannya menjadi lebih baik setelah menjalin hubungan hukum tertentu dengan keluarga dari golongan Patricia.

1)         Patricia

Patricia adalah golongan masyarakat yang merupakan anak secara hukum dari keluarga yang klannya diakui oleh negara sebagai klan patricia. Klan patricia ini merupakan klan penduduk Romawi sehingga para anggota klan patricia ini disebut sebagai civitas optime iure atau orang-orang yang menikmati hak-hak kewarganegaraan secara penuh. Seorang patricia memiliki hak-hak politik sepert hak untuk melakukan voting di Majelis Curiae, hak untuk menduduki jabatan negara, hak keperdataan yang lengkap, hak atas kebebasan, dan hak untuk menikahi seseorang yang berrada diluar golongan klannya.[7]

2)         Plebeia

Plebeia adalah warga negara Romawi yang tidak memiliki klan, atau memiliki klan yang bukan merupakan klan patricia. Mereka yang tergolong kepada golongan ini biasanya bukanlah penduduk asli Romawi melainkan orang-orang dari negeri tetangga yang pindah ke Romawi untuk memeprbaiki nasib, penduduk asli dari wilayah taklukan Romawi, atau budak yang dimerdekakan. Pada perkembangannya, penduduk-penduduk yang bukan Romawi ini akan menjadi lebih ‘keromawi-romawian’ dan memiliki klan Romawi pula, namun klan-klan Romawi baru tersebut, bukanlah klan patricia dan tentu tidak dapat menikmati hak-hak seagaimana dinikmati oleh anggota dari klan yang patricia.[8]

3).   Cliente

Golongan ini pada mulanya adalah kelompok plebeia, hanya saja mereka menjalin hubungan  hukum dengna keluarga patricia yang membuat ia menjadi client dari keluarga paricia. Seorang Plebia dapat menikmati sebagain hak-hak patricia jika mereka menjalin hubungan patronus dengan keluarga patricia. Dengan adanya hubungan ini, keluarga patricia tersebut akan menjadi patronus atau pelindung dari keluarga plebeia dan akan menjadi wakil mereka di hadapan hukum Romawi. Sebagai gantinya, tentu para plebeia ini harus membayar dengan membantu pekerjaan patronus-nya, memberikan uang, atau membayarkan jaminan jika saja si patronus ini ditawan saat perang. [9]

  1. Curiae

Curiae merupakan pembagian masyarakat berdasarkan keluarga-keluarga yang memiliki kedekatan, kemiripan, atau kesamaan tradisi dan festival keagamaan, yang biasanya adalah keluarga-keluarga yang tinggal bersamaan di suatu distrik di Kota Roma.[10] Karena pembagiannya berdasarkan kedekatan tradisi, maka keluarga-keluarga dalam Curiae tidak harus bagian dari klan Patricia, karena Plebeia atau Cliente pun ikut serta menjadi sebuah Curiae bersama klan-klan Patricia.[11] Curiae sendiri adalah element yang membentuk warga negara Roma dan Majelis Curiae atau Majelis Rakyat Romawi yang diisi berdasarkan pada Curiae.

Pembagian yang dimaksud dikatakan sebagai basis keorganisasian politik Kerajaan karena memang Kerajaan ini dibangun diatas pegelompokkan tersebut. Seperti disebut sebelumnya bahwa pada awal pendiriannya Romawi merupakan konfederasi klan-klan latin. Maka sebagai sebuah kesatuan unit baru, konfederasi klan-klan ini membutuhkan pemimpin yang memimpin mereka tidak lagi sebagai klan tetapi  sebagai sebuah kesatuan. Para patre (tetua) dari tiap-tiap klan kemudian menunjuk satu orang dari golongannya sendiri untuk menjadi Raja Romawi dan Raja ini akan mendirikan Dewan Senat yang diisi oleh para patre yang menunjuknya.[12] Pada praktik kenegaraan Romawi, kedudukan pada sesuatu jabatan pun akan ditentukan berdasarakan pembagian golongan masyarakat tersebut. Begitu pun pembagian dalam suatu badan perwakilan ditentukan berdasarkan pada golongan-golongan yang disebutkan diatas.

  1. Lembaga-Lembaga Negara Kerajaan Romawi

Meski Peradaban Romawi tidak mengenal konsep pembagian kekuasaan seperti yang kita kenal saat ini, namun akan menjadi lebih mudah dipahami ketika tulisan ini menyajikan lembaga-lembaga negara Romawi berdasarkan pada pemahaman pemisahan kekuasaan yang kita pahami saat ini. Namun perlu ditekankan terlebih dahulu disini bahwa keberadaan raja disini tidaklah benar-benar berdiri pada cabang eksekutif saja sebagaimana disusun dalam tulisan ini karena kekuasaan raja meliputi kekuasaan di cabang lain pula. Pengelompokkan tersebut hanya diamaksudkan untuk mempermudah pemahaman pembaca.

  1. a) Kekuasaan Eksekutif
  2. Raja Romawi

Raja atau rex merupakan jabatan tertinggi di negara ini. Sebenarnya raja merupakan penguasa atas seluruh Kota Roma, kepala negara, kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan legislatif, dan yudikatif secara bersamaan. Raja juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas pasukan Romawi. Jabatan inilah yang memiliki kekuatan dominan dalam menentukan tiap-tiap kebijakan Kerajaan baik didalam kerajaan itu sendiri maupun urusan dengan negara lain. Sebagaimana kepala negara, Raja akan bertindak sebagai perwakilan atas seluruh warga Romawi jika berhadapan dengan negara lain, atau di hadapan para Dewa Romawi. [13]

Raja berhak membuat dekrit, berhak menjadi hakim atas segala kasus kriminal yang terjadi di Kota Roma, berhak pula atas pengelolaan segala aset negara, perencanaan pembangunan, dan menjadi komandan tertinggi saat sedang dalam peperangan. Satu-satunya urusan yang tidak bisa dilakukan sendiri berdasarkan kehendak raja adalah terkait dengan deklarasi perang terhadap negara lain yang harus melibatkan Dewan Senat dan Majelis Curiae. [14]

Meski dengan kekuasaan yang hampir absolut, namun sejatinya Raja Romawi pun memiliki tuntutan moral untuk mengikuti kebiasaan ketatanegaraan Romawi. Raja diharapnkan agar dalam menyelenggarakan negara seslalu meminta nasihat dari Dewan Senate dan meminta restu dari Majelis Rakyat (sebagai representasi rakyat) apalgi jika berikaitan dengna urusan yang sangat penting, meski keputusan final tetap di tangan Raja. Kebiasaan ketatanegaraan ini jika dipatuhi oleh Raja akan menjadi indikasi bahwa Raja merupakan individu yang menghormati tradisi nenek moyang Bangsa Romawi (mos maiorum). [15]

Kerajaan Romawi adalah negara yang menganut sistem monarki elektif, sehingga jabatan Raja ini tidaklah diteruskan secara herediter melainkan dipilih dengan proses tertentu.[16] Calon Raja dipilih oleh Dewan Senat Romawi dari anggota Dewan Senat itu sendiri. Namun, calon yang telah ditentukan oleh Senat tidak begitu saja menjadi raja melainkan akan ditunjukkan dihadapan Majelis Rakyat untuk di-voting apakah Majelis menyetujui calon raja tersebut atau menolaknya.[17] Jika ditolak maka Senat akan menunjuk calon lain sampai disetujui. Jika disetujui, maka Senat akan menerbitkan auctoritas patrum sebagai tanda formal bahwa calon yang disetujui Majelis telah menadi Raja sah Romawi [18]

  1. Interrex[19]

Berbeda dengan sistem yang kita anut saat ini di Indonesia, ketika masa kekuasaan seorang presiden habis kita telah memiliki calon presiden yang akan menggantikan kedudukannya. Begitupun dengan negara yang menganut monarki herediter, ketika raja mundur atau meninggal dunia maka penerus tahtanya pun sudah ditentukan. Kerajaan Romawi, karena menganut sistem monarki elektif dan masa jabatan raja yang diemban selama seumur hidup, maka ketika raja meninggal dunia, calon untuk meneruskan tahtanya belum ada saat itu juga. Raja Romawi harus dipilih oleh Dewan Senat melalui dialog yang alot dan panjang. Maka selama itu pula terjadi kekosongan Raja di Kerajaan Roma.

Ketika masa kekosongan ini terjadi, maka negara tersebut akan memasuki fase interregnum. Pada fase ini raja baru sedang didiskusikan. Namun pemerintahan harus terus berjalan, maka pemerintahan saat masa interregnum akan diserahkan ke pundak seorang interrex. Orang yang mengisi jabatan interrex adalah seorang anggota senat. Namun interrex hanya akan menjabat selama 5 hari saja. Setelah 5 hari maka interrex akan menunjuk anggota senat lainnya untuk menjadi interrex berikutnya dengan masa jabatan selama lima hari pula. Hal tersebut terus dilakukan sampai Senat berhasil menunjuk calon raja baru.[20]

  1. Praefectus Urbi / Custos Urbi

Kekosongan raja tidak hanya terjadi karena Raja meninggal. Di zaman dimana informasi belum semudah ini untuk ditransferkan dan mobilitas masih sangat lambat, kekosongan raja juga akan terjadi ketika raja sedang pergi keluat kota. Pada prinsipnya, jabatan raja tidak kosong sebagaimana interregnum, hanya saja raja yang menjabat tak dapat melaksanakan tugasnya karena tidak sedang berada di Kota Roma. Saat itu, perjalanan antar kota bisa saja ditempuh selama berhari-hari dan ada kekosongan pelaksana negara selama waktu yang cukup lama pula.

Dalam kondisi yang demikian, raja akan menunjuk pejabat yang akan menggantikan posisinya di Kota Roma selama ia tidak disana. Pejabat tersebut adalah Praefectus Urbi / Custos Urbi (The Guardian of The City). Custos Urbi ini akan menyelenggarakan negara sebagaimana raja, Ia juga memiliki wewenang seperti wewenang raja. Namun Kewenangannya ini hanya berlaku di wilayah dalam tembok kota roma saja. Kewenagannya Custos Urbi memrintah Kota Roma akan hilang begitu sekembalinya raja. [21]

  1. Kekuasaan Legislatif

Cabang kekuasaan ini masih didominasi oleh Raja karena rajalah yang berhak membuat aturan untuk Kerajaan Romawi. Meski begitu, Roma telah mengenal yang berfungsi sebagai representasi rakyat yang akan dilibatkan oleh raja dalam hal-hal tertentu seperti Dewan Senat dan Comitia Curiae/Majelis Curaiae / Majelis Rakyat.

  1. Dewan Senat Romawi

Senat merupakan Lembaga perwakilan Romawi yang diisi oleh perwakilan (para patre) dari tiap-tiap klan patricia.[22] Karena anggota senat adalah representasi dari klan-klan patricia, maka ketika klan patricia bertambah jumlahnya, Keanggotaan di Senat pun bertambah. Namun sejarah mencatat bahwa jumlah paling banyak saat itu ditentukan sebanyak 300 orang. [23]

Tugas umum Senat adalah sebagai penasehat raja. Namun nasihat senat tidak bisa begitu saja disampaikan pada raja karena senat hanya akan berkumpul di sebuah forum jika diperintahkan oleh Raja.  Senat juga melakukan pengesahan kepada setiap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Raja meski tidak dapat menolaknya. Tidak jarang juga Raja, dalam membentuk hukum kan melibatkan Senat. Pada masa interregnum para senat ini akan membantuk tugas interrex dalam menyelenggarakan kekuasaan raja, serta mendiskusikan pemilihan calon raja baru. [24]

Meski secara de facto Raja adalah jabatan yang mengeksekusi segala macama kekuasan negara, namun pada dasarnya sumber kedaulatan yang supreme dalam pemahaman bangsa Romawi terletak pada Dewan Senat. Hal tersebut karena para Senat inilah sebagai dewan yang berisi para patre yang mentransferkan kedaultan tersebut kepada raja. Maka ketika rajameninggal dunia pun secara alami kedaulatan terseut akan kembali kepada Senat untuk ditransferkan kepada Raja berikutnya.[25]

  1. 2. Comitia Curiae / Majelis Curiae sebagai Majelis Rakyat Romawi

Selain Senat, Romawi juga memiliki Lembaga perwakilan lain, yakni Majelis Curiae. Jika anggota senat berasal dari klan patricia, maka majelis curiae ini diisi berdasarakan pada curiae dimana artinya tidak hanya patricia saja yang menjadi anggota Majelis ini, tapi para client dan plebeia yang duduk bersama sebagai sebuah curiae.[26] Sebagaimana Senat, Majelis Curiae pun hanya akan berkumpul jika diperintahkan oleh Raja atau Interrex. [27]

Ketika Majelis ini dikumpulkan maka mereka bisa diperintahkan untuk memberikan nasihat terkait suatu kebijakan yang akan diambil raja atau pembuatan hukum, untuk mendengarkan pengumuman okeh raja, atau dimintai restu atas suatu keputusan raja, atau dimintai persetujuan terhadap calon raja baru oleh seorang interrex. Biasanya, pendapat curiae dalam pembuatan hukum akan diminta jika hukum yang dibuat oleh raja berkaitan dengan komposisi curiae atau klan Romawi seperti memeasukan suatu klan kedalam curiae tertentu atau mengembalikan keanggotaan seoragwarga negara ke dalam klan tertentu. Tetapi meski begitu, keputusan tetap berada di tangan raja, kecuali jika terkait dengan deklarasi perang karena raja mutlak harus menjapat persetujuan dari Majelis Curiae [28]

  1. Kekuasaan Yudikatif

Sebagaimana cabang kekuasaan legislatif, kekuasaan ini pun didominasi oleh Raja karena ia adalah hakim atas segala kasus yang terjadi di Kota Roma. Tetapi, bukan berarti pada pelaksanaannya Raja tidak dibantu oleh Lembaga lain karena pada kenyataanya raja pun mendelegasikan kekuasaannya pada pejabat-pejabat tertentu seperti Quaestor Parricidi dan Duumviri Pereduellionis.

  1. Quaestor Parricidi

Quaestor Paricidi adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja untuk menginvestivigasi kasus-kasus criminal yang terjadi di Kota Roma. Namun Quaestor Parricidi tidak bergerak secara mandiri melainakn hanya akan bergerak jika diperintahkan oleh Raja.[29] Pekerjaan yang akan dieksekusi oleh Quaestor Parricidi adalah terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dianggap mengancam kemanan publik Kota Roma seperti pembunuhan, perampokan, mencuri makanan di lading, atau penggunaan sihir.[30]

  1. Duumviri Perduellionis

Duumviri Perduellionis sama seperti Quaestor Parricidi juga merupakan pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja. Duumviri Perduellionis ini hanya terdiri dari dua orang saja. Pekerjaan mereka mirip seperti Quaestor Parricidi, hanya saja mereka akan berfokus pada kasus-kasus kejahatan terhadap negara. Para  pengkhianat Raja, yang mana juga menjadi pelaku kejahatan terhadap negara akan ditindak oleh dua orang ini. [31]

Sistem ketatanegaraan tersebut bertahan selama periode Kerajaan Romawi, setidaknya sampai pada tiga raja terakhir, yakni Tarquinius Priscus, Servius Tullius, dan Tarquinius Superbus yang merupkan Raja Etruska karena pada masa itu Romawi jatuh kepangkuan peradaban Etruska. Pada masa Eruska ini, Pemilihan raja menjadi bersifat herediter. Raja terakhir, Superbus bahkan memerintah secara tiran. Hal tersebut tak dapat diterima oleh Bangsa Romawi yang bebas.

Puncak kekecewaan rakyat Romawi terjadi ketika putra Superbus, Tarquinius memperkosa seorang wanita Patricia bernama Lucretia. Karena merasa bersalah, Lucretia melakukan bunuh diri di hadapan ayahnya dan orang-orang Romawi. Hal tersebut memancing amarah rakyat yang akhirnya menggulingkan kekuasaan Etruska dan mendirikan Republik Roma. Karena menurut Dynosius Halycarnasus seorang sejarawan Yunani, ‘Bangsa Romawi lebih baik melihat ribuan orang tewas untuk mempertahankan kemerdekaanya ketimbang satu orang yang tewas ditangan tirani.’ [32]

Pada periode Republik, terjadi perubahan dalam struktur tata negara Romawi, seperti peniadaan Raja yang digantikan dengan 2 orang consul dan 1 orang rex sacrocum, penguatan Dewan Senat, penambahan hak-hak politik bagi para plebeia bahkan menyediakan forum dan jabatan eksekutif untuk mereka. Masa ini akan bertahan sampai Revolusi kedua yang merubah Romawi menjadi kekaisaran.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abbott, Frank Frost, A History and Description of Roman Political Institution (Boston: The Athenaum Press, Ginn and Company, 1902)

Botsford, George Willis, The Roman Assemblies : From Their Origin to The End of The Republic (New York: The Macmillan Company, 1909)

Davidson, James Leigh Strachan, Problems Of The Roman Criminal Law, Volume I (London: Oxford University Press, 1912)

Forsythe, Gary, A Critical History of Early Rome : From Prehistory to The First Punic War (Berkeley: University of California Press, 2005)

Hallicarnasus, Dionysius of, The Roman Antiquities, Volume III, Book III – IV, ed. by Earnest Carry and Edward Spelman (London, 1940)

Watson, Alan, ‘Review : ROMAN LAW INFLUENCE ON THE CIVIL LAW’, Michigan Law Review, 81 (2014), 972–76

 

DIGITAL

Smith, LLD, W. and Wayte, W. (n.d.). A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890),PRAEFECTUS URBI. [online] Perseus.tufts.edu. Available at: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0063:entry=praefectus-urbi-cn [Accessed 6 Sep. 2019].

 

CATATAN KAKI

[1] Alan Watson, ‘Review : Roman Law Influence On The Civil Law’, Michigan Law Review, 81.4 (2014), 972–76. Hal 973-974.

[2] Gary Forsythe, A Critical History of Early Rome : From Prehistory to The First Punic War (Berkeley: University of California Press, 2005). Hal. 78.

[3] Frank Frost Abbott, A History and Description of Roman Political Institution (Boston: The Athenaum Press, Ginn and Company, 1902). Hal. 3.

[4] Ibid. Hal. 1

[5] Ibid. Hal. 1-2.

[6] Op. Cit. Forsythe. Hal. 157

[7] Op. Cit. Abbott. Hal. 18-19

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] George Willis Botsford, The Roman Assemblies : From Ther Origin to The End of The Republic (New York: The Macmillan Company, 1909). Hal. 8-11.

[11] Op. Cit. Botsford. Hal 24-25.

[12] Op. Cit. Abbot. Hal. 6.

[13] Ibid. Hal. 15.

[14] Ibid. Hal 15-16.

[15] Ibid.

[16] Dionysius of Hallicarnasus, The Roman Antiquities, Volume III, Book III – IV, translated. by Earnest Carry and Edward Spelman (London, 1940). Hal 181. “Dalam karyanya ini, Dionysius seorang sejarawan Yunani Kuno menyatakan bahwa Raja Roma dipilih oleh rakyat, hal terseut mengindikasian bahwa Roma tidak memilih raja secara herediter.”

[17] Ibid. Hal. 301. “Dinyatakan oleh Dionysius bahwa Tullus di-vote oleh Curiae, yang mana merujuk pada Majelis Curiae atau Comitia Curiae.

[18] Op. Cit. Forsythe. Hal. 110

[19] Meski berasal dari anggota senat, namun interrex bukan sebuah jabatan dibawah Senat dan tidak sama dengan Senat. Pada praktiknya, interrex berlaku sebagaimana raja, namun dalam menyelenggarakan negara, seorang interrex akan dibantu oleh Senat.

[20] Op. Cit. Abbott. Hal. 14

[21] Smith, LLD, W. and Wayte, W. (n.d.). A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890),PRAEFECTUS URBI. [online] Perseus.tufts.edu. Available at: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0063:entry=praefectus-urbi-cn [Accessed 6 Sep. 2019].

[22] Op. Cit. Botsford. Hal. 17.

[23] Op. Cit. Abbott. Hal. 16.

[24] Ibid. Hal. 17.

[25] Op. Cit. Forsythe. Hal. 110

[26] Op. Cit. Botsford. Hal. 24

[27] Op. Cit. Abbott. Hal. 19.

[28] Ibid.

[29] Op. Cit. Abbott. Hal. 16.

[30] James Leigh Strachan Davidson, Problems Of The Roman Criminal Law, Volume I (London: Oxford University Press, 1912). Hal. 107-108.

[31] Loc. Cit. Abbott. Hal. 16.

[32] Op. Cit. Hallicarnasus. Hal. 475-481.