Parliamentary Threshold: Hantu Bagi Partai Baru

04 Jul Parliamentary Threshold: Hantu Bagi Partai Baru

Pendahaluan

Pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Indonesia mengalami babak baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dimana tahun 2019 akan menjadi saksi dilaksanakannya pemilihan umum serentak untuk yang pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebelumnya, pengaturan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara terpisah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat dilihat sebelum disatukannya pengaturan pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengaturan antara pilpres dan pileg dibedakan dalam undang-undang tersendiri.

Hadirnya parliamentary treshold dalam sistem pemilu di Indonesia tidak lain untuk menyeleksi partai yang telah mengikuti kontestasi untuk duduk dalam parlemen, hal ini tidak lain merupakan bentuk penyederhanaan daripada sistem multipartai yang berlaku di Indonesia. Parliamentary Treshold sendiri diatur dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hanya berlaku untuk penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik untuk bisa menyiapkan mesin yang dapat menggaet suara masyarakat. Terlebih lagi untuk partai baru yang mengikuti kontestasi. Dalam pemilu serentak 2019, terdapat empat partai baru yang mengikuti kontestasi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Keempat partai baru tersebut langsung mendapat pekerjaan rumah untuk bisa mengumpulkan suara nasional minimal 4% agar dapat mengirimkan perwakilannya ke DPR. Namun, dari hasil quick count yang beredar di media massa, keempat partai tersebut diprediksi tidak dapat menembus angka parliamentary treshold. Dari data yang diambil dari quick count Litbang Kompas per 25 April 2019, Perindo memperoleh 2,68% suara diikuti Partai Berkarya 2,37% suara, PSI 2,03% suara, dan Partai Garuda 0,62% suara.

Hal ini menjadi diskursus menarik dimana partai baru yang menawarkan gagasan perubahan substantif dalam tubuh parlemen tersendat langkahnya oleh pemberlakuan parliamentary treshold sehingga tidak bisa mengirimkan perwakilannya ke Senayan dan suara dari partai baru terpaksa hilang karena adanya sistem ini. PLEADS FH Unpad mencoba mengangkat panasnya isu parliamentary treshold dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Napak Tilas Parliamentary Treshold

Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat lah yang memiliki kuasa untuk menentukan corak dan cara pemerintahan yang akan diselenggarakan. Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Hal ini didasarkan pada sistem kedaulatan rakyat yang diwakilkan (indirect democracy). Pemilu sebagai sarana sirkulasi elit untuk memilih wakil-wakil rakyat merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu tertentu di negara demokrasi.

Sejaln dengan hal tersebut, International Commision of Jurist dalam konferensinya di Bangkok pada 1965 memberikan definisi tentang suatu pemerintahan perwakilan sebagai “a government deriving its power and authority are exercised through representative freely choosen and responsible to them”. Konferensi tersebut menetapkan adanya pemilihan umum sebagai syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Di Indonesia sendiri, dalam menjalankan proses pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen menggunakan parliamentary treshold sebagai syarat agar suara partai politik dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Parliamentary Treshold merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk parlemen, jadi, setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik diketahui seluruhnya, lalu dibagi jumlah suara secara nasional.

Terdapat beberapa istilah seperti parliamentary treshold, electoral treshold, ataupun treshold. Namun menurut August Mellaz, ketiga terminologi tersebut pada dasarnya sama artinya, yaitu ambang batas (syarat) yang harus harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan perwakilannya ke parlemen.

Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 3/PUU-VII/2009 menyatakan ada perbedaan antara parliamentary treshold dengan electoral treshold. Menurut Mahkamah, electoral treshold adalah kebijakan ambang batas persentase perolehan kursi atau suara bagi partai politik peserta pemilu agar dapat mengikuti pemilu selanjutnya yang mulai diberlakukan di Indonesia pada pemilu 1999 sampai pemilu 2004.

International IDEA menjelaskan bahwa ambang batas adalah jumlah minimal yang harus didapatkan partai politik untuk mendapatkan perwakilan. Ambang batas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ambang batas natural atau efektif biasanya tercantum dalam undang-undang dan ambang batas tersembunyi, seperti ukuran daerah pemilihan. Di Indonesia sendiri, penerapan parliamentary treshold berada dalam kategori ambang batas natural karena diatur secara langsung oleh undang-undang yang mengatur pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kebijakan parliamentary treshold berujung pada ide untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang duduk dalam parlemen, sehingga hanya partai besar dan menengah yang akan mengelola pemerintahan dalam kekuasaan legislatif. Kebijakan ini merupakan bentuk perubahan dari kebijakan electoral treshold yang dianut oleh UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebelum UU No. 10 tahun 2008.

Indonesia sendiri menganut sistem multi partai, dimana adanya perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya dalam satu wadah yang sempit saja. Sistem multi partai ini dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada sistem dwi partai. Kebijakan parliamentary treshold merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang dibentuk oleh pembuat undang-undang yang mendapat delegasi wewenang dari UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 3/PUU-VII/2009 telah menjamin konstitutionalitas dari parliamentary treshold dengan maksud menciptakan sistem kepartaian sederhana melalui pengurangan jumlah partai politik yang dapat menempatkan wakilnya di parlemen.

Parliamentary treshold akan menyeleksi dari banyaknya partai yang mengikuti pemilihan umum untuk mendapatkan kursi di parlemen, sehingga hanya partai-partai yang memiliki suara mayoritas yang akan duduk di parlemen. Hal ini ditujukan untuk mengefektifkan kinerja parlemen dan memperkuat sistem presidensial.

Secara historis, parliamentary treshold mulai diberlakukan di Indonesia pada pemilu 2009 dengan ketentuan sebesar 2,5% dan pada pemilu 2014 sebesar 3,5% dan tidak berlaku secara nasional. Pada Pemilu 2009, parliamentary treshold diatur dalam pasal 202 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan sebagai berikut

  • Partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
  • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pemberlakuan pertama kali parliamentary treshold mendapat banyak tantangan dengan langsung diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh partai-partai peserta pemilu 2009. Para pemohon dan permohonannya mengajukan bahwa pasal 202 ayat (1), pasal 203, pasal 205, pasal 206, pasal 207, pasal 208, pasal 209 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam dalam amar putusannya nomor 3/PUU-VII/2009 menolak permohonan pemohon dengan alasan sebagai berikut, (1) bahwa ketentuan pasal 22E UUD 1945 menunjukan bahwa yang menjadi rambu-rambu konstitusi mengenai pemilu adalah pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali, dianutnya asas luber jurdi, tujuan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, peserta pemilu DPR ialah partai politik dan DPD merupakan perseorangan, dan penyelenggara pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Mengenai sistem pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut pemilu, daerah pemilihan, dan sebagainya oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

Mahkamah berpendapat bahwa parlementiary treshold tidaklah melanggar asas kedaulatan rakyat karena parpol yang berhasil memenuhi ketentuan PT ditentukan oleh rakyat bukan DPR atau pemerintah, PT juga tidak melanggar prinsip negara hukum karena dibuat secara demokratis oleh DPR dan Pemerintah juga tidak melanggar hak asasi manusia bahkan tetap menjamin hak hidup partai politik, PT juga tepat untuk diterapkan pada DPR saja tidak pada DPRD karena kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan berbeda dengan kedudukan DPR yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan menjadi mekanisme check and balances dengan pemerintah, kebiijakan ini bukanlah diskriminatif tetapi merupakan kebijakan proporsional karena tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia dengan tidak membedakan faktor pembeda suku, agama ,ras, dan golongan.

Adanya parliamentary treshold tidak lain adalah bentuk legal policy yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Besaran presentase dari parlementiary treshold kembali pada kebijakan pembuat undang-undang, tidak ada pakem dalam menentukan presentase parliamentary treshold karena disesuaikan kembali dengan kondisi dari negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan presentase parliamentary treshold yang dianut oleh negara lain seperti 2% di Israel, 3% di Spanyol, 5% di Jerman, hingga 10% di Turki. Hingga pada Pemilu 2019, ditetapkanlah besaran 4% untuk parliamentary treshold sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang naik 0,5% dari Pemilu 2014 yang hanya sebesar 3,5%.

Asumsi Memperkuat Oligarki Partai

Konsepsi partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi negara dalam kacamata politik dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai ideologi serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan, dengan begitu pengaruh  partai bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan putusan.

Carl. J Friedrich mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

Hal ini sesuai  dengan tugas partai politik sebagai sarana komunikasi politik, dimana ia bertugas untuk merumuskan kepentingan bersama mengenai usul kebijakan yang diperjuangkan melalui parlemen untuk menjadi kebijakan umum, partai politik juga sebagai sarana rekrutmen politik dimana partai bertugas untuk menciptakan kader yang akan ditempatkan dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan.

Dalam negara demokrasi modern, partai politik memiliki peran untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik memastikan keterlibatan masyarakat dan akomodasi aspirasi juga kepentingan masyarakat demi kemaslahatan bersama. Untuk melakukan hal tersebut, partai politik membutuhkan kekuasaan untuk membentuk kebijakan dengan cara menempatkan perwakilannya dalam pemerintahan.

Idealnya memang partai politiklah yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat berdasarkan basis ideologi yang dianut oleh partai, namun nilai ideal ini kadang tidak diindahkan sehingga terjadi penyelewengan kepercayaan yang dilakukan partai politik dengan mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, ambil contoh monopoli kekuasaan Partai Golkar yang berlangsung selama 32 tahun sejak Presiden Soekarno dilengserkan oleh Presiden Soeharto, dimana Golkar menjadi kendaraan politik berkumpulnya elemen tentara Indonesia, birokrasi, dan jaringan pengusaha rezim orde baru. Partai politik tidak berperan banyak, kecuali Golkar yang selalu dimenangkan oleh negara untuk memberi kesan demokrasi berjalan di Indonesia. Pemilu pada masa orde baru memiliki karakter tidak adil dan transparan, mobilisasi besar-besaran kekuatan Golkar, dan komisi pemilihan didominasi oleh orang-orang yang ditunjuk pemerintah.

Hal itulah yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Sebagaimana adagium yang dikeluarkan John Emerick Edward Dalberg dari pemikiran Plato “power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely”. Bahwa kekuasaan cenderung korup, apalagi kekuasaan absolut yang pasti akan korup seutuhnya. Walaupun dalam negara demokrasi dijamin adanya check and balances, namun pemain-pemain korup cenderung berlindung dibalik nama partai politik yang berdalih membela kepentingan masyarakat.

Adanya penyelewengan tujuan partai politik yang dialami Indonesia semasa orde baru melahirkan budaya oligarki dalam tubuh partai sehingga menimbulkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem dan mendorong adanya pemrosotan bentuk negara yang ideal dari demokrasi menuju oligarki. Plato mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kelompok kecil yang memerintah demi kepentingan golongannya sendiri.

Jeffrey A. Winters dalam bukunya oligarchy, menyatakan bahwa sebelum mendefinisikan oligarki harus dimulai dengan mendefinisikan oligarch atau oligark terlebih dahulu. Oligark adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumberdaya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadu atau posisi sosial ekslusifnya. Berdasarkan itulah, Jeffrey A. Winston mendefinisikan oligarki sebagai refers to the politics of wealth defensi by materially endowed actors.

Walaupun Winters lebih memfokuskan diri pada kekayaan material sebagai sumber kekuasaan oligark, Ia juga menyebutkan empat sumber daya kekuasaan lain diluar sumber daya material yaitu hak politik, kekuasaan jabatan resmi dalam pemerintahan dan organisasi, kekuasaan pemaksaan dan kekuasaan mobilisasi. Keempat sumber daya kekuasaan ini ketika dipegang oleh individu secara terkonsentrasi dan ekslusif menghasilkan elite.

Michels melihat bahwa partai politik menuju sistem oligarkis, pertama kali ditentukan oleh pemimpin itu sendiri dan kedua ditentukan oleh faktor keorganisasian. Pilihan oemimpin untuk sampai kepada suatu sistem yang demokratis atau oligarkis dianalisanya melalui indikator sifat ideologi, pengutamaan kepentingan, dan tujuan pemimpin. Apabila pemimpin partai menikmati sifat progresif dari ideologi maka partai akan menjadi demokratis. Sebaliknya, sekiranya sifat konservatif dari ideologi menjadi perhatian utama bagi pemimpin, maka mereka sampai kepada kecenderungan oligarkis dari partai. Di samping itu, jika pemimpin terikat kepada pelayanan kepentingan seluruh anggota dan mempunyai tujuan untuk merealisir pembaharuan dan perubahan maka sifat demokratis akan terpelihara. Namun, jika elite partai mementingan kepentingan kelompok kecil mereka sendiri, maka partai menjadi partai oligarkis.

Oligark melalui partai politik dengan penguasaan sumber daya material hendak mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya dalam kontestasi pemilu dan jalannya pemerintahan hasil pemilu dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih. Oleh karenanya, mesin partai dalam meraup suara sangatlah penting bagi oligark untuk mendapatkan kekuasaan.

Pada Pemilu anggota DPR 2009 dimana saat pemberlakuan parliamentary treshold pertama, hanya 9 partai yang lolos parlemen yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Hanya 2 partai baru yang mampu lolos yaitu Partai Gerindra dan Partai Hanura. Sementara pada Pemilu 2014, hanya Partai Nasdem sebagai partai baru yang mampu lolos ke parlemen.

Kinerja anggota DPR pun kadang membuat kecewa masyarakat, misalkan dilihat dari produktifitas dalam legislasi. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus menyatakan bahwa kinerja DPR pada periode ini merupakan yang terburuk sepanjang reformasi.

Partai baru sebagai harapan dan angin segar dalam kontestasi seyogyanya bisa membawa perubahan dalam parlemen sehingga menjamin sifat demokratis dan pandangan baru terkait konsensus kepentingan dalam dapur parlemen. Sistem parliamentary treshold tidaklah bisa disalahkan karena MK pun memandang adanya kebijakan ini sebagai bentuk penjagaan efektifitas dalam parlemen sehingga tidak terjadi perbenturan kepentingan yang berlarut-larut. Hal ini malah harus menjadi pemicu partai baru untuk memberdayakan mesin politiknya lebih efektif lagi sehingga dapat merebut suara mayoritas juga menembus angka parliamentary treshold.

Permasalahan dari apa yang terjadi dalam konstelasi perpolitikan Indonesia ialah partai-partai yang cenderung memiliki nilai-nilai yang sama antara satu sama lain, tidak adanya ciri ideologi khas yang memberikan nilai jual dari partai-partai yang ada, mereka memiliki kemasan yang sama juga metode kampanye yang tidak jauh berbeda satu sama lain, sehingga yang membedakan hanyalah orang-orang di dalamnya saja.

Hal semacam ini oleh Otto Kircheimer dinamakan sebaga de-ideologisasi partai-partai. Dimana partai-partai yang semula dibedakan antara partai kiri dan kanan memiliki tujuan yang sama untuk memenangkan kontestasi, untuk mencapai tujuan tersebut mereka perlu memperluas dukungan dari para pemilih. Adanya konvergensi dari kiri dan kanan menghasilkan kenaikan jumlah pemilih, sehingga Otto menyebutkan ada klasifikasi partai yang disebut catch all party, yaitu partai yang ingin mendapatkan semaksimal mungkin dukungan dari bermacam-macam kelompok masyarakat.

Tujuan untuk memenangkan pemilihan umum dari partai-partai memang telah menjadi orientasi pragmatis yang tak bisa ditinggalkan. Namun dengan diimplementasikannya sistem multi partai di Indonesia, seyogyanya partai dapat menunjukan perbedaan antara satu sama lain secara nyata. Dalih perbe            daan nilai perjuangan yang terkandung dalam masing-masing AD/ART partai belum sepenuhnya diperlihatkan secara jelas dalam proses berpolitik karena tuntutan untuk memenangkan suara mayoritas.

Kesimpulan

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang strategis dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Schattscheider meyatakan bahwa “political parties created democracy”.  Dimana partai berperan sebagai aktor utama dalam proses demokratisasi.

Adanya sistem muti partai yang diperkuat sistem pemilihan perwakilan berimbang atau proportional representation memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai baru. Namun, adanya parliamentary treshold untuk dapat menempatkan wakil partai dalam parlemen menjadi hantu bagi partai baru yang berlaga dalam kontestasi, dimana partai baru sering dianggap sebagai anak bawang yang mencoba menarik suara-suara yang telah dipelihara oleh partai-partai tua.

Pentingnya pembentukan partai baru dikarenakan seluruh kebijakan yang dibuat negara sebenarnya dapat dikatakan sebagai konsensus politik diantara partai-partai. Dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, pembentukan aliran politik baru sangat diperlukan demi mencapai perubahan yang progresif dalam suatu negara.

Untuk mencegah terseretnya partai demokratis menjadi oligarki, Jimly Asshidiqie menyatakan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh partai agar tidak menjadi partai oligarki. (1) mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik dalam proses pengambilan keputusan; (2) mekanisme keterbukaan partai dimana masyarakat di luar dapat ikut serta dalam penentuan kebijakan partai politik; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan negara.

Selain itu, penting adanya pembeda yang menjadi ciri khas antara satu partai dengan partai lain sebagaimana demokrasi sebagai market place of idea yang memberikan banyak pilihan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya sehingga masyarakat teredukasi oleh cara dan nilai yang dikedepankan partai dalam mencapai tujuan bernegara.

 

Referensi

Dokumen Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009

Buku

Jimly Asshiddiqie. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Rajawali Pers

Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Sjachran Basah. 2011. Ilmu Negara. Bandung : Citra Aditya Bakti

Karya Tulis

Endang Sulastri. 2017. Tesis : “Representasi Perempuan Dalam Oligarki Partai Politik”. Jember : Universitas Muhammadiyah Jember., hal. 190 diakses dari http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/pslcf/article/view/901/715

Sunny Ummul Firdaus. 2011. Relevansi Parliamentary Treshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 2 April 2010., hal. 96 diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/111752-ID-relevansi-parliamentary-threshold-terhad.pdf

Yogo Pamungkas. 2014. Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilah Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.  Jurnal Rechtsvinding Volume 3 Nomor 1 April 2014 diakses dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%203%20JRV%203%20NO%201%20PROTECT.pdf

Media Daring

Christoforus Ristianto. 2019. Hasil Quick Count Pileg 2019 Indikator: 9 Parpol Masuk Senayan. https://nasional.kompas.com/read/2019/04/20/10595341/hasil-quick-count-pileg-2019-indikator-9-parpol-lolos-ke-senayan diakses pada 3 Mei 2019

Martyasari Rizky. 2018. Formappi : Kinerja DPR Tahun Ini Adalah Yang Paling Buruk. https://nasional.kontan.co.id/news/formappi-kinerja-dpr-tahun-ini-adalah-yang-paling-buruk diakses pada 3 Mei 2019