Pemutusan Aliran Internet Pencegah Hoax: Solusi atau Ilusi?

27 Aug Pemutusan Aliran Internet Pencegah Hoax: Solusi atau Ilusi?

Oleh: Maudy Andreana Lestari

 

Pendahuluan

Berada dalam era industri 4.0 ternyata telah menjadikan perkembangan teknologi utamanya internet sebagai salah satu konsumsi pokok bagi masyarakat dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Luasnya dunia internet memicu masyarakat untuk bergantung kepada canggihnya teknologi modern dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, meski secara faktual Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan pengguna internet terbesar ke-6 di dunia[1] dengan ketergantunan akan penggunaannya pemutusan aliran internet secara sepihak yang dilakukan oleh negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kerap terjadi.

Menilik berbagai alasan mengapa pemerintah melakukan pembatasan akses internet di Indonesia ternyata menimbulkan Pro-Kontra dalam praktiknya. Sebagian orang beranggapan bahwa ini adalah bentuk perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat dalam beberapa situasi tertentu agar tidak termakan berita-berita yang dianggap negatif atau hoax oleh pemerintah. Namun, sebagian orang pula beranggapan bahwa ini adalah bentuk dari sikap semi-otoriter pemerintah dalam membatasi kebebasan berpendapat, padahal kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang telah jelas terenumerasi dalam Pasal 28F UUD 1945 merupakan hak konstitusonal. oleh sebab itu kalangan pemerhati HAM pun berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kominfo adalah tindakan extra-constitusional.

Melihat adanya Pro dan Kontra dalam situasi tersebut PLEADS FH Unpad merasa ada beberapa hal yang harus dipahami oleh khalayak tentang situasi Pemutusan Aliran Internet Pencegah Hoax ini. Apakah berhasil memberikan solusi atau justru berakhir ilusi?

 

Penyebaran Penggunaan Internet di Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Digital Marketing 2019, terkait Data Statistik Digital dan Pengguna Internet di Dunia tahun 2019 Kuartal Kedua jika dilihat secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan 4,437 milyar dari total populasi (penduduk) 7,697 milyar.[2] Dari data tersebut, Indonesia menempati peringkat 6 dunia sebagai pengguna internet terbesar yang mana berdasar pada hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dituliskan bahwa dari 264 juta jiwa penduduk Indonesia ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung pada internet.[3]

Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia membuat masyarakat tidak bisa dengan mudahnya untuk terlepas dari kegunaan internet tersebut. Tidak hanya dipakai sebagai akses mencari informasi, tapi penggunaan internet kini sudah meluas sebagai sumber mata pencaharian dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Bagi sebagian masyarakat yang bergantung pada dunia internet di dalam kehidupannya jelas akan ada kerugian yang mendalam apabila suatu waktu akses internet tersebut tiba-tiba terputus dan tidak dapat di akses walau hanya dalam beberapa waktu saja.

 

Pemutusan Aliran Internet oleh Kominfo serta dampaknya

Masih hangat rasanya di telinga kita ketika kominfo memberitahukan bahwa akan ada pembatasan akses sosial media untuk meminimalisir tersebarnya berita-berita yang dianggap hoax oleh pemerintah. Namun sayangnya, langkah tegas untuk mengadakan pembatasan akses media sosial agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan pada masyarakat justru dilakukan pada momen atau situasi tertentu yang notabenya memerlukan pengawalan dari masyarakat luas. Contohnya, pemutusan serta pembatasan akses internet menjelang sidang MK pemilu serentak 2019, aksi people power (demonstrasi 22-23 Mei 2019) dan lagi, baru terjadi pembatasan akses internet di Papua.

Tak hanya kehilangan perkembangan informasi, bagi sebagian orang yang bekerja langsung bersentuhan dengan internet seperti bisnis online jelas sangat mengalami kerugian yang tinggi. Seperti halnya dengan pembatasan beberapa akses platform di internet menyebabkan terhalangnya interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen.

“Yang dilakukan pemerintah adalah pembatasan akses, bukan pemutusan akses internet. Publik masih bisa berkomunikasi menggunakan fitur komunikasi yang lain, seperti teks. Baik WhatsApp (WA) maupun pesan teks (SMS). Jadi tidak mengekang hak publik untuk mendapatkan informasi,” itulah yang dikatakan oleh Ferdinandus Setu selaku Pelaksana Tugas Kepala Humas Kemenkominfo. Namun, menilik isu lebih lanjut pada praktisnya, hampir seluruh pengguna jaringan internet di Indonesia kehilangan akses dan jaringannya, sehingga tak jarang masyarakat mengakali semua itu dengan menggunakan akses VPN gratis mana kala hal tersebut terjadi.

Pemutusan aliran internet oleh pemerintah, atau lebih tepatnya “pembatasan” yang dimaksud, justru minim menimbulkan solusi pencegahan hoax di masyarakat. Tanpa disadari, pemerintah hanya berfokus dalam mematikan sebagian jaringan akses pada platform tertentu di situasi tertentu pula. Ketika ada situasi yang dianggap telah usai, masyarakat bisa kembali mengakses informasi serta menggunakan internet seperti sediakala. Namun, apakah tindakan sepihak tersebut dapat menjamin masyarakat tetap tidak mendapatkan hoax? Fakta atau opini yang dilontarkan oleh masyarakat pasti akan tetap bisa berputar walau ada sedikit waktu yang berhenti. Itulah sebuah kenyataan yang tidak bisa dibungkam oleh pemerintah. Maka, apakah “pembatasan” aliran internet pencegah hoax tersebut adalah solusi yang tepat?

 

Selain Merugi, Hak Kebebasan Berpendapat Dilanggar

Hak asasi manusia sebagai salah satu materi konstitutionalisme secara gamblang diatur dalam pasal 28 UUD 1945, merupakan sebuah tindakan revolusiner dalam rangka menjamin hak asasi masyarakat Indonesia yang merupakan imbas akibat minimnya penaturan hak asasi manusia secara komprehensif dalam UUD 1945 sebelum perubahan dan tertentu berakibat pada banyaknya penyelewenangan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan yang korup.

Dalam tulisan Susi Dwi Harijanti dan Bagir Manan, sudah selayaknya hak asasi manusia diatur secara gamblang dalam konstitusi. Dengan cara itu, hak asasi tidak sekedar sebagai natural rights atau legal rights, melainkan juga sebagai constitutional rights. Hal ini sebagaimana fungsi konstitusi itu sendiri yang menurut Murphy disebut sebagai Guardian od Fundamental Rights. Mendudukan hak asasi sebagai constitutional rights adalah upaya untuk mewujudkan konstitusi sebagai Guardian of Fundamental Rights karena langsung berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi.[4]

John Stuart Mill mengatakan bahwa kebebasan berpendapat atau berekspresi dibutuhan untu melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahannya, lalu dapat menyebarluaskan informasi tersebut dan mendiskusikannya satu sama lain. [5]

Hak kebebasan berpendapat menjadi salah satu elemen penting dalam berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif. Hal ini dapat direalisasikan dari berbagai macam kegiatan seperti perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga proses pemilihan yang demokratis.

Konsep kebebasan berpendapat membawa suatu pertanyaan, apakah penggunaan media sosial dapat dikatakan sebagai penggunaan hak kebebasan berpendapat? Bilamana merujuk pada pasal yang mengatur hak kebebasan berpendapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”

Maka media eletronik merupakan kata yang merepresentasikan media sosial sebagai bagian dari sarana menyampaikan pendapat. Dalam dua dasawarsa terakhir, media sosial sebagai bagian dari internet telah menjadi salah satu kebutuhan individu dalam hal menunjang kehidupannya sehari-hari. Maka tak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan media penyalur informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses publik secara luas serta memiliki bentuk yang beragam.

Penutup

 

Pada konsepnya, pembatasan hak asasi manusia yang bersifat derogable rights dapat dilakukan, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dalam pembatasan yang diatur oleh undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis..

Namun, meski pembatasan hak tersebut diperbolehkan secara hukum, perlu adanya proses pengambilan kebijakan yang tidak reaktif sehingga kebijakan yang diambil pemerintah bukanlah kebijakan yang sewenang-wenang.

PLEADS FH Unpad mengharapkan proses pengambilan kebijakan yang menyangkut pembatasan hak asasi manusia dilakuan secara rasional komprehensif dengan mengkaji alternatif-alternatif terhadap pemberlakuan kebijakan yang mengedepankan dampak yang timbul, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh kebijakan tersebut. Hoax bukanlah sesuatu yang dapat disembunyikan karena ia adalah keniscayaan. Maka, jika dikatakan tepat atau tidak seharusnya bukan media sosial atau internet yang harus terus menerus dibatasi, melainkan tiap pengguna platform media sosial pun yang harus mulai di didik pula agar dapat memilah dan membatasi segala informasi yang diterima. Sehingga untuk mencegah penyebaran berita dan informasi hoax di sosial media dapat menghasilkan sebuah solusi tanpa merugikan masyarakat.

 

Referensi

 

Buku

Jimly Asshiddiqie. 2014. Kontutusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2016. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016

Osgar S. Matompo. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No 1, Juni 2014

Tony Yuri Rahmanto. 2016. Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 7 No. 1, Juli 2016

Media Daring

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2014. Pengguna internet indonesia nomor 6 dunia. Diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-%20internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media pada 24 Agustus 2019 pukul 15.45.

 

Digital Marketing, 2019. Data Statistik Digital dan Pengguna Internet di Dunia tahun 2019. Diakses dari https://andi.link/data-statistik-digital-dan-pengguna-internet-di-dunia-tahun-2019-kuartal-kedua-q2/ pada 24 Agustus 2019 pukul 15.48.

 

Intan Rakhmayanti, 2019. Dari 264,16 Juta Penduduk Indonesia, 171,17 Juta Jiwa Gunakan Internet. Diakses dari https://autekno.sindonews.com/newsread/1404565/207/dari-26416-juta-penduduk-indonesia-17117-juta-jiwa-gunakan-internet/ pada 24 Agustus 2019 pukul 21.34.

 

[1] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2014. Pengguna internet indonesia nomor 6 dunia. Diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-%20internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media. pada 24 Agustus 2019 pukul 15.45.

[2] Digital Marketing. 2019. Data Statistik Digital dan Pengguna Internet di Dunia tahun 2019. Diakses dari https://andi.link/data-statistik-digital-dan-pengguna-internet-di-dunia-tahun-2019-kuartal-kedua-q2/. pada 24 Agustus 2019 pukul 15.48.

[3] Intan Rakhmayanti. 2019. Dari 264,16 Juta Penduduk Indonesia, 171,17 Juta Jiwa Gunakan Internet. Diakses dari https://autekno.sindonews.com/newsread/1404565/207/dari-26416-juta-penduduk-indonesia-17117-juta-jiwa-gunakan-internet/ pada 24 Agustus 2019 pukul 21.34.

 

[4] Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2016. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016., hal. 456

[5] Tony Yuri Rahmanto. 2016. Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 7 No. 1, Juli 2016., hal. 48