Refleksi Singkat Mengenai Hukum dan Politik

10 Sep Refleksi Singkat Mengenai Hukum dan Politik

Oleh: Hario Danang Pambudhi

Tulisan ini merupakan reaksi dari tulisan esai yang sebelumnya diterbitkan di official account PLEADS FH Unpad tentang “Sistem Hukum Nasional sebagai Pengingat Bahwa Hukum Bukan Alat Penguasa” yang ditulis oleh Hayaa Afra. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menggurui melainkan untuk menambah diskursus terkait interaksi antara hukum dan politik.

Dalam awal tulisannya, penulis menggunakan pendapat Lawrence M. Friedman mengenai teori sistem hukum yang mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Adanya tiga komponen ini berinteraksi mencuptakan kondisi jalannya hukum sebagai sarana pengatur masyarakat.

Hal ini dijelaskan oleh penulis, dimulai dari substansi hukum yang terkait dengan perumusan peraturan yang digagas oleh akademisi hukum harus bisa dijalankan oleh aparat dan institusi penegak hukum sebagai struktur hukum. namun, peraturan itu tidak dapat diimplementasikan apabila budaya masyarakat tidak menerima aturan tersebut karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Hal ini menimbulkan kewajiban moral bagi pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan substansi dan struktur hukum yang demokratis.

Penulis menyadari bahwa keheterogenan masyarakat Indonesia membuat hukum harus responsif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menggunakan teori hukum pembangunan sebagai haluan dalam pembinaan hukum nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembangunan negara harus dilakukan melalui hukum yang menjamin ketertiban masyarakat (social order) agar terciptanya tatanan masyarakat yang teratur. Karenanya, hukum haruslah direkonstruksikan sebagai alat yang merepresentasikan kebutuhan rakyat,bukan kebutuhan penguasa. Dalam hal ini, pertanyaan retoris yang dibawa adalah apakah kebijakan pemindahan ibukota merupakan kebutuhan penguasa?

Dari apa yang digambarkan dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk menjauhkan unsur politik dari hukum dengan mengingat penggunaan sistem hukum. Dapat digambarkan bahwa penulis berpandangan  hukum merupakan das sollen yang mana sebagai pedoman dalam kegiatan politik, sehingga politik bukanlah variabel bebas, tetapi merupakan variabel terpengaruh.

Apabila menggunakan kaca mata posivistis, maka penulis lupa bahwa hukum merupakan das sein yang secara realistis sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam pembuatannya tetapi juga dalam kenyataan empirisnya. Apabila kita mengingat definisi hukum menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, maka didapati bahwa hukum merupakan seperangkat asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Berangkat dari pengertian ini, kita sadari bahwa ada suatu ruang bagi masuknya proses politik dalam pembentukan hukum, mencakup kata “lembaga” yang merujuk pada institusi yang berwenang untuk membuat hukum dan “proses” yang merujuk pada tarik-ulur kekuatan politik dalam institusi yang bersangkutan.

Hukum merupakan  kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi bahkan bersaingan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan legislatif dalam membuat peraturan perundang-undangan yang memang melibatkan keputusan-keputusan politik. Maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya hukum lah yang terpengaruh oleh politik, hal ini dikarenakan bahwa subsistem politik memiliki konsentrasi yang lebih besar daripada hukum. konfigurasi politik yang akan menentukan bagaimana karakter daripada produk hukum dalam suatu negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Daniel S. Lev bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Oleh karenanya, konsepsi dan struktur politik yang berlaku di tengah msyarakat yang akan menentukan terbentuknya suatu produk hukum.

Asumsi yang berkembang berdasarkan kacamata posivistis, menempatkan hukum sebagai produk politik yang merupakan hasil dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi, bahkan bersaingan. Namun, memang konsepsi seharusnya tidaklah seperti itu. Das sollen nya memang harus menempatkan hukum diatas politik, sehingga kegiatan-kegiatan politik haruslah berdasarkan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan Prof. Sri Soemantri bahwa jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari jalurnya.

Namun, secara pragmatis, interaksi hukum dan politik berada dalam derajat determinasi yang seimbang antara satu sama lain. Karenanya, hal ini tidak menafikan bahwa hukum adalah produk politik, namun kehidupan politik juga harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Konfigurasi politik akan memengaruhi karakter dari produk hukum dan hukum harus menjadi guideline, agar konfigurasi politik yang dilakukan oleh para elite tidak menyimpang dari tujuan bernegara.

Oleh karenanya, dibutuhkan adanya politik hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini didasari agar hukum terus menjadi wahana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Politik hukum sendiri berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan menunjukan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakan. Selain itu, pengaruh kekuatan politik terhadap hukum juga dibatasi dengan berlakuknya sistem konstitusional yang berdasarkan check and balances.

Dalam kerangka posivistik, hukum  merupakan produk politik sebagai sumber kekuatan mengikatnya hukum. Namun, hukum tidak boleh dibentuk tanpa adanya suatu politik hukum yang berorientasi kebutuhan rakyat. Karenanya, tidak memungkiri contoh yang diambil penulis masih memperlihatkan belum adanya pengambilan keputusan secara rasional komprehensif. Berdasarkan apa yang dikutip dari berbagai media nasional, Presiden sendiri masih menunggu dua kajian terakhir terkait pemindahan, bahkan ketua DPR sendiri belum mendapatkan kajian mengenai pemindahan ibu kota. Padahal, Presiden sudah menetapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Seharusnya, kajian mengenai pemindahan ibu kota harus dilakukan secara komprehensif dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Sehingga tidak ada asumsi pengambilan keputusan yang dilakukan secara inkrementalis yang hanya mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok yang kuat dan mapan belaka.

Referensi:

Merdi Hajiji. 2013.  Relasi Hukum dan Politk dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 3 Desember 2013

Moh. Mahfud M.D. 1998.  Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES

Solichin Abdul Wahab. 2017. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara