PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian dan meraih gelar Sarjana Hukum Oleh: Indana Nurfahmi 110110090341 Program Kekhususan: Hukum Ekonomi   Pembimbing:

/ Komentar Dimatikan

PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian dan meraih gelar Sarjana Hukum Oleh: Indana Nurfahmi 110110090341 Program Kekhususan: Hukum Ekonomi   Pembimbing:

/ Komentar Dimatikan

STUDI KASUS TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDUNG NOMOR 213/PDT.6/2010/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA STUDI KASUS Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuhSidangUjianSarjanadanmeraihgelarSarjanaHukum Oleh: RatuTribuanaTriaraWirasuta 110111090032 Program Kekhususan : Hukum Perdata Pembimbing: Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. H. Zul Afdi Ardian, S.H

Abstrak   Ketentuan jual beli tanah hak milik selain mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga pada Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (UUPA). Di dalam UUPA ada ketentuan bahwa jual beli tersebut

/ Komentar Dimatikan

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAl DAN BATUBARA

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Oleh: Muhammad Ichsan 110110106001 Program Kekhususan

/ Komentar Dimatikan

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAl DAN BATUBARA

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Oleh: Muhammad Ichsan 110110106001 Program Kekhususan

/ Komentar Dimatikan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Oleh: Melda Citra Dewi Panjaitan 110110100403 Pembimbing: Yesmil Anwar, S.H., M.Si. Ijud Tajudin, S.H., M.H.  

/ Komentar Dimatikan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Oleh: Melda Citra Dewi Panjaitan 110110100403 Pembimbing: Yesmil Anwar, S.H., M.Si. Ijud Tajudin, S.H., M.H.  

/ Komentar Dimatikan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

PERLLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Oleh: Melda Citra Dewi Panjaitan 110110100403 Pembimbing: Yesmil Anwar, S.H., M.Si. Ijud Tajudin, S.H., M.H.  

/ Komentar Dimatikan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

PERLLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SECONDARY RAPE OLEH PERS ATAS PEMBERITAAN TENTANG PERKOSAAN DI MEDIA MASSA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Oleh: Melda Citra Dewi Panjaitan 110110100403 Pembimbing: Yesmil Anwar, S.H., M.Si. Ijud Tajudin, S.H., M.H.  

/ Komentar Dimatikan

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA PONGGANG KECAMATAN SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”;

/ Komentar Dimatikan

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA PONGGANG KECAMATAN SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”;

/ Komentar Dimatikan

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA   Oleh: Muhammad Iman Nurhaqi 110110100216   Program Kekhususan: Hukum Perdata   Pembimbing : Linda Rachmainy, S.H., M.H. Ema Rahmawati, S.H., M.H.   ABSTRAK   Hak Gugat Warga

/ Komentar Dimatikan

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA   Oleh: Muhammad Iman Nurhaqi 110110100216   Program Kekhususan: Hukum Perdata   Pembimbing : Linda Rachmainy, S.H., M.H. Ema Rahmawati, S.H., M.H.   ABSTRAK   Hak Gugat Warga

/ Komentar Dimatikan