TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

/ Komentar Dimatikan

TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

/ Komentar Dimatikan

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARI’AH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

ABSTRAK   Mempunyai rumah sendiri merupakan impian bagi setiap orang, bahkan menjadi kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Masalahnya, tidak setiap orang mampu untuk membeli rumah dengan cara tunai, sehingga mereka mencari solusinya dengan cara membeli dengan angsuran melalui bank

/ Komentar Dimatikan

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARI’AH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

ABSTRAK   Mempunyai rumah sendiri merupakan impian bagi setiap orang, bahkan menjadi kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Masalahnya, tidak setiap orang mampu untuk membeli rumah dengan cara tunai, sehingga mereka mencari solusinya dengan cara membeli dengan angsuran melalui bank

/ Komentar Dimatikan

Aspek Hukum Penyadapan Jaringan Telekomunikasi Indonesia oleh Australia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

ASPEK HUKUM PENYADAPAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA SKRIPSI Teuku Mochammad Triviansha 110110080416 Pembimbing: Dr. Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M in IT Law, FCB.Arb.

/ Komentar Dimatikan

Aspek Hukum Penyadapan Jaringan Telekomunikasi Indonesia oleh Australia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

ASPEK HUKUM PENYADAPAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA SKRIPSI Teuku Mochammad Triviansha 110110080416 Pembimbing: Dr. Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M in IT Law, FCB.Arb.

/ Komentar Dimatikan

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

/ Komentar Dimatikan

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

/ Komentar Dimatikan

Tanggung Jawab Badan POM Terhadap Banyaknya Obat Perangsang Wanita Ilegal Tanpa Sertifikasi Dari Badan POM Dihubungkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP BANYAKNYA OBAT PERANGSANG WANITA ILEGAL TANPA SERTIFIKASI DARI BADAN POM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh    : Ratu Nurrika Anugerah Mariana Pembimbing    : Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. Aam Suryamah, S.H., M.H. ABSTRAK TANGGUNG

/ Komentar Dimatikan

Tanggung Jawab Badan POM Terhadap Banyaknya Obat Perangsang Wanita Ilegal Tanpa Sertifikasi Dari Badan POM Dihubungkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP BANYAKNYA OBAT PERANGSANG WANITA ILEGAL TANPA SERTIFIKASI DARI BADAN POM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh    : Ratu Nurrika Anugerah Mariana Pembimbing    : Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. Aam Suryamah, S.H., M.H. ABSTRAK TANGGUNG

/ Komentar Dimatikan

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEMARAN LIMBAH MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

ABSTRAK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEMARAN LIMBAH MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU Aryanti Dwi Rachmawati 110110100354 Kebutuhan manusia akan bahan bakar minyak dan gas

/ Komentar Dimatikan

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEMARAN LIMBAH MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

ABSTRAK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEMARAN LIMBAH MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU Aryanti Dwi Rachmawati 110110100354 Kebutuhan manusia akan bahan bakar minyak dan gas

/ Komentar Dimatikan

LEGAL MEMORANDUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN COSTA RICA TERHADAP AKTIVITAS YANG DILAKUKAN NICARAGUA DI WILAYAH PERBATASAN KEDUA NEGARA

LEGAL MEMORANDUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN COSTA RICA TERHADAP AKTIVITAS YANG DILAKUKAN NICARAGUA DI WILAYAH PERBATASAN KEDUA NEGARA   M. Fachri. P.W 110110070045 Pembimbing : H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D

/ Komentar Dimatikan

LEGAL MEMORANDUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN COSTA RICA TERHADAP AKTIVITAS YANG DILAKUKAN NICARAGUA DI WILAYAH PERBATASAN KEDUA NEGARA

LEGAL MEMORANDUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN COSTA RICA TERHADAP AKTIVITAS YANG DILAKUKAN NICARAGUA DI WILAYAH PERBATASAN KEDUA NEGARA   M. Fachri. P.W 110110070045 Pembimbing : H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D

/ Komentar Dimatikan