PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA   Oleh: Perwira Prestroika Putra Simangunsong Pembimbing: Dr. Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. Sudaryat, S.H.,M.H ABSTRAK   Kehidupan manusia sering kali dihadapkan pada suatu peristiwa

/ Komentar Dimatikan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA   Oleh: Perwira Prestroika Putra Simangunsong Pembimbing: Dr. Hj. Kartikasari, S.H.,M.H. Sudaryat, S.H.,M.H ABSTRAK   Kehidupan manusia sering kali dihadapkan pada suatu peristiwa

/ Komentar Dimatikan

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA ATAS ADANYA PROTES DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN PENGATURAN PEMBATASAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN OLEH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN GATT 1994-WTO DAN AGREEMENT ON IMPORT LICENSING PROCEDURES

Nama: Maria Elyza Larasati Npm: 110110080004 Program Kekhususan: Hukum Internasional Pembimbing: Dr. Hj. Sinta Dewi,S.H.,LL.M , Prita Amalia,S.H.,M.H.   ABSTRAK Dalam perdagangan internasional, terdapat dua mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk membatasi ekspor maupun impor. Pertama, dengan menggunakan proteksi

/ Komentar Dimatikan

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA ATAS ADANYA PROTES DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN PENGATURAN PEMBATASAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN OLEH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN GATT 1994-WTO DAN AGREEMENT ON IMPORT LICENSING PROCEDURES

Nama: Maria Elyza Larasati Npm: 110110080004 Program Kekhususan: Hukum Internasional Pembimbing: Dr. Hj. Sinta Dewi,S.H.,LL.M , Prita Amalia,S.H.,M.H.   ABSTRAK Dalam perdagangan internasional, terdapat dua mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk membatasi ekspor maupun impor. Pertama, dengan menggunakan proteksi

/ Komentar Dimatikan

NIKAH TAFWIDH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Nama : Azka Aulianisa NPM : 110110100286 Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Pembimbing : Dr. Djanuardi, S.H., M.H. Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. ABSTRAK Ketentuan membayar mahar walaupun bukan merupakan salah satu rukun dan syarat perkawinan, tetap merupakan suatu kewajiban yang

/ Komentar Dimatikan

NIKAH TAFWIDH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Nama : Azka Aulianisa NPM : 110110100286 Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Pembimbing : Dr. Djanuardi, S.H., M.H. Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. ABSTRAK Ketentuan membayar mahar walaupun bukan merupakan salah satu rukun dan syarat perkawinan, tetap merupakan suatu kewajiban yang

/ Komentar Dimatikan

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENCURIAN DATA KARTU KREDIT DI TOKO THE BODYSHOP INDONESIA

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} TINDAKAN HUKUM

/ Komentar Dimatikan

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENCURIAN DATA KARTU KREDIT DI TOKO THE BODYSHOP INDONESIA

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} TINDAKAN HUKUM

/ Komentar Dimatikan

LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM OLEH MASYARAKAT FALKLAND/MALVINAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM OLEH MASYARAKAT FALKLAND/MALVINAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Oleh: Arwita Suci Pamungkas Sari 110111090049 Pembimbing: Dr.idris,S.H.,MA. Siti Noor Malia Putri,S.H.,LL.M   ABSTRAK Sengketa yang berkepanjangan antara Argentina dan Inggris menimbulkan gejolak-gejolak kepada masyarakat Falkland/Malvinas, yang dengan sendirinya mengadakan Referendum.

/ Komentar Dimatikan

LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM OLEH MASYARAKAT FALKLAND/MALVINAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM OLEH MASYARAKAT FALKLAND/MALVINAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Oleh: Arwita Suci Pamungkas Sari 110111090049 Pembimbing: Dr.idris,S.H.,MA. Siti Noor Malia Putri,S.H.,LL.M   ABSTRAK Sengketa yang berkepanjangan antara Argentina dan Inggris menimbulkan gejolak-gejolak kepada masyarakat Falkland/Malvinas, yang dengan sendirinya mengadakan Referendum.

/ Komentar Dimatikan

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN WNA DI PENGADILAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2640 K/PDT/2009)

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN WNA DI PENGADILAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2640 K/PDT/2009) Oleh : Saskia Destin 110110100078 Program Kekhususan : Hukum Perdata Pembimbing : Dr. Muhammad Amirulloh, S.H.,M.H. Tri Handayani, S.H.,M.H.  

/ Komentar Dimatikan

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN WNA DI PENGADILAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2640 K/PDT/2009)

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN WNA DI PENGADILAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2640 K/PDT/2009) Oleh : Saskia Destin 110110100078 Program Kekhususan : Hukum Perdata Pembimbing : Dr. Muhammad Amirulloh, S.H.,M.H. Tri Handayani, S.H.,M.H.  

/ Komentar Dimatikan

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Adib Fadil 1101110901031, Sonny Dewi Judiasih1, Rai Mantili1 1Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat   ABSTRAK Tingginya angka

/ Komentar Dimatikan

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Adib Fadil 1101110901031, Sonny Dewi Judiasih1, Rai Mantili1 1Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat   ABSTRAK Tingginya angka

/ Komentar Dimatikan