TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PDAM TIRTA MULTATULI KABUPATEN LEBAK DAN BADAN USAHA MILIK SWASTA DIBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PDAM TIRTA MULTATULI KABUPATEN LEBAK DAN BADAN USAHA MILIK SWASTA DIBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.   Emir Aulia 110111090168 ABSTRAK Pengeloaan infrasruktur air minum merupakan salah satu dari program pemrintah guna memenuhi kebutuhan

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PDAM TIRTA MULTATULI KABUPATEN LEBAK DAN BADAN USAHA MILIK SWASTA DIBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PDAM TIRTA MULTATULI KABUPATEN LEBAK DAN BADAN USAHA MILIK SWASTA DIBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.   Emir Aulia 110111090168 ABSTRAK Pengeloaan infrasruktur air minum merupakan salah satu dari program pemrintah guna memenuhi kebutuhan

/ Komentar Dimatikan

IMPLEMENTASI BRANCHLESS BANKING DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

IMPLEMENTASI BRANCHLESS BANKING DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN   Chanris Bahri Priyono 110110090121   Pembimbing: Dr, Tarsisius Murwaji, S.H., M.H. Dr. Etty Mulyati, S.H.,

/ Komentar Dimatikan

IMPLEMENTASI BRANCHLESS BANKING DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

IMPLEMENTASI BRANCHLESS BANKING DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN   Chanris Bahri Priyono 110110090121   Pembimbing: Dr, Tarsisius Murwaji, S.H., M.H. Dr. Etty Mulyati, S.H.,

/ Komentar Dimatikan

PELANGGARAN MEREK DAGANG MERIAM CANNON ARSENAL FOOTBALL CLUB OLEH SURJIT KAUR, AMARJIT SINGH JOHAL DAN MANJIT SINGH JOHAL DIKAITKAN DENGAN THE AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

ABSTRAK   Ketika orang sudah mulai membuat sesuatu untuk dijual kepada orang lain, mereka juga telah membuat merek pada barang buatannya itu, dengan maksud membedakan dengan barang buatan orang lain. Produsen pemilik merek dengan segenap usaha yang keras berusaha membesarkan

/ Komentar Dimatikan

PELANGGARAN MEREK DAGANG MERIAM CANNON ARSENAL FOOTBALL CLUB OLEH SURJIT KAUR, AMARJIT SINGH JOHAL DAN MANJIT SINGH JOHAL DIKAITKAN DENGAN THE AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

ABSTRAK   Ketika orang sudah mulai membuat sesuatu untuk dijual kepada orang lain, mereka juga telah membuat merek pada barang buatannya itu, dengan maksud membedakan dengan barang buatan orang lain. Produsen pemilik merek dengan segenap usaha yang keras berusaha membesarkan

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG MUT’AH PASCACERAI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BEKAS SUAMI KEPADA BEKAS ISTERI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

ABSTRAK Pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berdasarkan Pasal 1 UUP menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG MUT’AH PASCACERAI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BEKAS SUAMI KEPADA BEKAS ISTERI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

ABSTRAK Pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berdasarkan Pasal 1 UUP menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

/ Komentar Dimatikan

Analisis Terhadap Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2012 Tentang Tender Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

ABSTRAK Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setap pelaku usaha. Sebagaimana implementasinya, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi. Berdasarkan

/ Komentar Dimatikan

Analisis Terhadap Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2012 Tentang Tender Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

ABSTRAK Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setap pelaku usaha. Sebagaimana implementasinya, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi. Berdasarkan

/ Komentar Dimatikan

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU   GITA ROLINA 110111090132   Pembimbing: Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H

/ Komentar Dimatikan

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU   GITA ROLINA 110111090132   Pembimbing: Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA ANTARA PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE DENGAN EVI MARGARETHA SINAGA

  Adanya putusan hakim ini menunjukkan bahwa telah adanya pelembutan terhadap Pasal 251 dalam praktik di Indonesia.Putusan hakim ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam praktik hukum asuransi di Indonesia dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan asuransi di kemudian hari.   A.          Simpulan dan

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA ANTARA PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE DENGAN EVI MARGARETHA SINAGA

  Adanya putusan hakim ini menunjukkan bahwa telah adanya pelembutan terhadap Pasal 251 dalam praktik di Indonesia.Putusan hakim ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam praktik hukum asuransi di Indonesia dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan asuransi di kemudian hari.   A.          Simpulan dan

/ Komentar Dimatikan