TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN KILAT YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI GARUT ACENG HM FIKRI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN KILAT YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI GARUT ACENG HM FIKRI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN               UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Oleh : Diah Pitaloka R. 110110070601 Program Kekhususan : Hukum Perdata Pembimbing :

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN KILAT YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI GARUT ACENG HM FIKRI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN KILAT YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI GARUT ACENG HM FIKRI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN               UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Oleh : Diah Pitaloka R. 110110070601 Program Kekhususan : Hukum Perdata Pembimbing :

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ZAKAT SURAT BERHARGA SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ZAKAT SURAT BERHARGA SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ZAKAT SURAT BERHARGA SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ZAKAT SURAT BERHARGA SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK WNI YANG DI ADOPSI OLEH WNA YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK WNI YANG DIADOPSI OLEH WNA YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum  

/ Komentar Dimatikan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK WNI YANG DI ADOPSI OLEH WNA YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK WNI YANG DIADOPSI OLEH WNA YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum  

/ Komentar Dimatikan

TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

/ Komentar Dimatikan

TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

/ Komentar Dimatikan

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARI’AH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

ABSTRAK   Mempunyai rumah sendiri merupakan impian bagi setiap orang, bahkan menjadi kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Masalahnya, tidak setiap orang mampu untuk membeli rumah dengan cara tunai, sehingga mereka mencari solusinya dengan cara membeli dengan angsuran melalui bank

/ Komentar Dimatikan

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARI’AH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

ABSTRAK   Mempunyai rumah sendiri merupakan impian bagi setiap orang, bahkan menjadi kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Masalahnya, tidak setiap orang mampu untuk membeli rumah dengan cara tunai, sehingga mereka mencari solusinya dengan cara membeli dengan angsuran melalui bank

/ Komentar Dimatikan

Aspek Hukum Penyadapan Jaringan Telekomunikasi Indonesia oleh Australia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

ASPEK HUKUM PENYADAPAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA SKRIPSI Teuku Mochammad Triviansha 110110080416 Pembimbing: Dr. Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M in IT Law, FCB.Arb.

/ Komentar Dimatikan

Aspek Hukum Penyadapan Jaringan Telekomunikasi Indonesia oleh Australia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

ASPEK HUKUM PENYADAPAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA SKRIPSI Teuku Mochammad Triviansha 110110080416 Pembimbing: Dr. Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M in IT Law, FCB.Arb.

/ Komentar Dimatikan

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

/ Komentar Dimatikan

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

/ Komentar Dimatikan