Berlangganan RSS RSS Feed

ASPEK HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARTU DISKON BANDUNG CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ASPEK HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARTU DISKON BANDUNG CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

 

Oleh :

Christian Hasudungan

110110070361

 

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

 

Pembimbing :

Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2012

 

ABSTRAK

 

Menimbang banyaknya industri bisnis yang bergerak di berbagai bidang, seperti bidang kuliner sampai laundry kiloan, jumlah konsumen yang mencari keberagaman tempat dengan harga-harga yang bersaing pun meningkat. Tempat yang menyajikan barang dan/atau jasa yang baik namun memiliki harga yang bersaing, biasanya akan dipilih oleh konsumen. Bandung Card melihat kesempatan dimana terdapat peningkatan permintaan konsumen kepada pelaku usaha atau merchant untuk memberikan keberagaman tempat dengan harga-harga bersaing. Oleh karena itu, Bandung Card mengeluarkan produknya berupa kartu diskon yang mempunyai kegunaan yaitu dapat memberikan potongan harga/diskon kepada pemilik kartu diskon terhadap produk dari merchant yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pihak Bandung Card. Posisi kurang menguntungkan terdapat pada konsumen. Sering terjadi ketidaksesuaian antara informasi besaran potongan harga yang diberikan kepada pemilik kartu dengan kenyataannya. Konsumen tidak mempunyai kejelasan kepada siapa harus menyatakan komplainnya. Oleh karena itu, konsumen seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih produk dengan meneliti terlebih dahulu, apakah produk tersebut sesuai fungsinya dengan apa yang diinformasikan oleh pelaku usaha.

Pada penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur dan peraturan perundang-undangan dan dengan penelitian lapangan yang berkaitan dengan substansi skripsi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

Bandung Card telah melanggar Pasal 7 huruf (b) dan 10 huruf (b) UUPK yaitu dengan tidak memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai gambaran produknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Pertanggungjawaban Bandung Card selaku penerbit kartu diskon apabila timbul kerugian bagi konsumen yang diakibatkan oleh salah satu tempat usaha yang ditinjau dari UUPK adalah tanggung jawab produk yang mengharuskan Bandung Card untuk mengganti kerugian konsumen secara langsung, dengan memberikan potongan harga yang seharusnya didapatkan konsumen (Pasal 19 UUPK). Sedangkan perlindungan hukum terhadap tempat-tempat usaha yang telah bekerja sama dengan Bandung Card yang dalam hal ini telah melakukan wanprestasi adalah perlindungan dari KUH Perdata (Pasal 1244 dan 1246 KUH Perdata), YLKI dan BPKN untuk mendapatkan haknya kembali akibat tindakan wanprestasi Pelaku Usaha.

 

Kata kunci : Bandung Card, Merchant, Tanggung jawab produk

 

LEGAL ASPECT TOWARDS THE USE OF BANDUNG CARD DISCOUNT CARD IN SALE TRANSACTION REVIWED BY THE ACT NUMBER 8 OF 1999 REGARDING CONSUMER PROTECTION

 

ABSTRACT

 

Considering the number of business industry that moves across a variety of fields, such as culinary field until the number of consumer laundry kilogram, seeking diversity places with competitive prices also increased. A place that serves up the goods and/or services is good but has a price competitive, usually will be selected by the consumer. Bandung Card see an opportunity where there is a growing consumer demand to businessmen or merchant to provide a diversity of places with competitive prices. Therefore, the issue of its products in the form of Silver Card discount cards that have usability that is able to provide discounted rates/discounts to owners of discount cards of the merchant’s product that has entered into an employment contract with the Bandung cards. Less favorable Position on the consumer. Frequent mismatch between information quantity discounts given to the owner of the card with the reality. Consumers do not have clarity to whom should declare their complain. Therefore, consumers should be more careful in choosing products with researching beforehand, whether the product is in accordance with what its function is informed by businessmen.

In this study the author uses descriptive research analytical specifications with normative juridical approach method. Whereas data obtained through the study of literature and libraries by reviewing laws and regulations and with field research related to the substance of the thesis then analyzed data obtained juridical qualitative.

Bandung Card had violated article 7 subparagraph (b) and 10 (b) UUPK that is by not giving the correct information and clear about its products resulting in loss of picture for consumers because the information is not in accordance with reality. Responsibility of Bandung Card as a discount card publisher if losses arise for consumers inflicted by one place of business they came from UUPK is product liability that requires bandung card for compensated consumers directly, by giving discount that should have been gained consumer (article 19 UUPK). Whereas legal protection of business places which have teamed up with Bandung Card which in this case has done is breach of contracts,  consumer can get protection from Indonesian civil code (section 1244 and 1246 Indonesian civil code), YLKI and BPKN to get the right back due to breach of contract actions by offender of business.

 

Keyword : Bandung Card, Merchant, Product Liability

 

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, banyak sekali usaha-usaha di berbagai bidang, misalnya usaha dari industri bisnis tempat-tempat kuliner, industri bisnis fotografi, sampai industri bisnis jasa laundry kiloan. Usaha-usaha tersebut menyajikan banyak macam barang dan/atau jasa dengan segala kelebihannya masing-masing yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan kemudian konsumen tersebut memutuskan untuk membeli barang dan/atau jasa tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Maraknya usaha-usaha bisnis dewasa ini, bukan berarti para pemilik usaha diperbolehkan untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan untung yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kepuasan dan keselamatan konsumennya. Pada dasarnya kepuasan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan tercapai apabila konsumen tersebut memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya itu, sesuai dengan selera dan tidak merugikan dirinya, baik dari segi ekonomi, kesehatan, kegunaan serta keselamatannya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan menarik manfaat atau kegunaan suatu produk. Manfaat atau kegunaan suatu produk dilihat dari teori ekonomi adalah ditimbulkan dari kegunaan (utilities) karena bentuk kegunaan karena tempat, kegunaan karena waktu dan kegunaan karena kepemilikan.[1]

Bandung Card melihat kesempatan dimana terdapat peningkatan permintaan konsumen kepada pelaku usaha atau merchant untuk memberikan keberagaman tempat dengan harga-harga bersaing. Oleh karena itu, Bandung Card mengeluarkan produknya berupa kartu diskon yang mempunyai keguanaan yaitu dapat memberikan potongan harga/diskon kepada pemilik kartu diskon terhadap produk dari merchant yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pihak Bandung Card.

Bandung Card mempunyai hubungan dengan pemilik kartu dan juga merchant. Hubungannya dengan pemilik kartu ialah sebagai pelaku usaha dan konsumen. Bandung Card menawarkan kelebihan-kelebihan yang ditimbulkan dari produknya, jika calon konsumen tersebut berminat, calon konsumen tersebut harus memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Hubungan Bandung Card dengan merchant sebenarnya sama seperti kepada pemilik kartu diskon, tetapi bedanya merchant tidak dibebankan biaya sama sekali oleh Bandung Card. Bandung Card hanya menawarkan kerja sama kepada merchant yang mana bila kontrak tersebut disetujui oleh pihak merchant, maka Bandung Card mempunyai kewajiban untuk mempromosikan produk-produk dari merchant  pada media-media yang dimiliki oleh Bandung Card tersebut.

Posisi kurang menguntungkan terdapat pada konsumen. Maksud posisi kurang menguntungkan disini adalah saat pemilik kartu mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan oleh Bandung Card dengan kenyataan yang terjadi. Konsumen tidak memiliki kejelasan kepada siapa harus melaporkan hal tersebut dan meminta pertanggungjawaban.

 

B. PERMASALAHAN

  1. Pertanggungjawaban Bandung Card selaku penerbit kartu diskon apabila timbul kerugian bagi konsumen yang diakibatkan  oleh salah satu tempat usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
  2. Perlindungan hukum terhadap tempat-tempat usaha yang telah bekerja sama dengan Bandung Card.

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

  1. 1.    Pertanggungjawaban Bandung Card selaku penerbit kartu diskon apabila timbul kerugian bagi konsumen yang diakibatkan  oleh salah satu tempat usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bandung Card mempunyai kewajiban terhadap konsumen untuk menginformasikan Merchant mana yang memberikan potongan harga beserta produk-produknya, besaran potongan harga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan potongan harga tersebut. Pada kenyataannya, timbul permasalahan karena informasi yang diberikan oleh Bandung Card melalui situs nya kepada pemilik kartu, sering tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebagai contoh nyata adalah pada Merchant BEGAN CLOTHING yang berada di jalan Trunojoyo, Bandung. Bandung Card menginformasikan melalui situs website nya, bahwa pada Merchant tersebut memberikan potongan harga sebesar 20% (dua puluh persen) dan tanpa ketentuan apapun.[2] Namun pada kenyataannya setelah penulis meninjau langsung, potongan harga yang diberikan hanyalah 15% (lima belas persen) dan itu pun hanya untuk baju. Untuk celana, potongan harga yang diberikan adalah 10% (sepuluh persen).

Pasal 7 huruf (b) UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.[3]

Bandung Card selaku pelaku usaha telah melanggar kewajibannya yang terdapat pada Pasal 7 huruf (b) UUPK, karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai besaran potongan harga yang sebenarnya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan potongan harga tersebut. Selain melanggar Pasal 7 UUPK, Bandung Card selaku pelaku usaha dalam kasus ini telah melanggar Pasal 10 huruf (b) UUPK mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Bandung Card harus melakukan pertanggungjawaban. Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari mengkonsumsi produk dari pelaku usaha, terdapat 4 (empat) macam tanggung jawab pelaku usaha.[4] Pertama, Pertanggungjawaban Kontraktual (Contractual Liability), yaitu pertanggungjawaban pelaku usaha yang timbul akibat adanya hubungan perjanjian atau privity of contract dengan konsumen. Kedua, Pertanggungjawaban Produk (Product Liability), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung yang tidak didasarkan adanya perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Ketiga, Pertanggungjawaban Professional (Professional Liability), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha pemberi jasa atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang disediakan oleh pelaku usaha tersebut. Keempat, Pertanggungjawaban Kriminal (Criminal Liability), yaitu tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada tanggung jawab pidana dari pelaku usaha, baik barang maupun jasa, atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen).

Berdasarkan teori tanggung jawab pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah Bandung Card, bertanggung jawab kepada konsumen berdasarkan tanggung jawab produk atau Product Liability. Selain itu tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 19 UUPK yang mengharuskan pelaku usaha mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen akibat menkonsumsi produknya. Dalam hal ini tanggung jawab yang harus diberikan adalah diskon yang seharusnya didapatkan oleh konsumen.

2. Perlindungan hukum terhadap tempat-tempat usaha yang telah bekerja sama dengan Bandung Card

Di dalam kontrak kerjasama antara Bandung Card dengan Merchant yang dalam hal ini adalah “Usaha Kuliner Kedai Maimun”, Merchant mempunyai hak seperti apa yang tertera dalam kontrak kerjasamanya No. 764/MOU/BC/0311, yaitu :[5]

Produk dari Merchant “Usaha Kuliner Kedai Maimun” yang dipasarkan kepada masyarakat luas, dipromosikan dan diinformasikan oleh Bandung Card melalui :

a)      Website www.bandungcard.com dan www.bandungreview.com mengenai informasi potongan harga dan ketentuan yang berlaku,

b)      Facebook “bandungcard” dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak, yaitu dua kali penginformasian di dalam satu bulan,

c)      Twitter “@bandungcard” dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak, yaitu dua kali tweet di dalam satu bulan,

d)     Flyer yang oleh Bandung Card sebarkan secara teratur dan rutin di tempat-tempat keramaian di Bandung dimana masyarakat sering berkumpul, dan

e)      Newsletter dengan bertuliskan nama dari Merchant dengan ukuran yang kecil.

Bandung Card telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan yaitu mempromosikan dan menginformasikan nama Kedai Maimun beserta besarnya potongan harga, dan ketentuan yang berlaku pada media-media yang dimiliki oleh Bandung Card, baik media cetak maupun media elektronik. Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, Bandung Card sebagai Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa ia melakukan wanprestasi akibat dari hal yang tidak terduga dan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya.

Selain itu, menurut Pasal 1246 KUH Perdata, Kedai Maimun sebagai pihak kreditur dapat menuntut ganti rugi berdasarkan kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, apabila Bandung Card melakukan prestasinya yaitu mencantumkan dan mempromosikan nama Kedai Maimun pada web Bandung Card ataupun media-media lain milik Bandung Card. Kedai Maimun terlebih dahulu mengkalkulasi keuntungan yang seharusnya didapat terhitung sejak kontrak kerjasama tersebut dibuat dan disepakati. Kemudian hasilnya dapat dimintakan kepada Bandung Card yang merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Kedai Maimun. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen juga dapat dilakukan lembaga perlindungan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN). Kedai Maimun dapat melaporkan tindakan wanprestasi yang dilakukan Bandung Card kepada YLKI dengan menyertai bukti bahwa benar Bandung Card telah melakukan wanprestasi. Selanjutnya YLKI akan mencarikan jalan penyelesaiannya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

       Kesimpulan

  1. Pertanggungjawaban Bandung Card selaku penerbit kartu diskon apabila timbul kerugian bagi konsumen yang diakibatkan oleh salah satu tempat usaha yang ditinjau dari UUPK adalah tanggung jawab produk yang mengharuskan Bandung Card untuk mengganti kerugian konsumen secara langsung, dengan memberikan potongan harga yang seharusnya didapatkan konsumen. Pertanggungjawabannya diatur dalam Pasal 19 UUPK yang mengharuskan pelaku usaha wajib bertanggung jawab dalam hal kerugian yang dialami konsumen dengan memberikan ganti rugi.
  2. Perlindungan hukum terhadap tempat-tempat usaha yang telah bekerja sama dengan Bandung Card yang dalam hal ini telah melakukan wanprestasi adalah Pasal 1244 KUH Perdata, Bandung Card harus mengganti kerugian yang dialami Merchant akibat wanprestasi yang dilakukannya apabila Bandung Card tidak dapat membuktikan bahwa ia melakukan wanprestasi akibat dari hal yang tidak terduga dan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya. Pasal 1246 juga memberikan hak kepada Merchant untuk menuntut ganti rugi berdasarkan kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. Selain perlindungan yang didapatkan pada KUH Perdata dan UUPK, Merchant juga mendapatkan perlindungan dari YLKI dan BPKN untuk mendapatkan haknya kembali akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Bandung Card.

 

Saran

  1. Bandung Card dan pelaku usaha yang lainnya, sebaiknya memperhatikan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 UUPK, agar kerugian yang dialami konsumen seperti kasus di atas tidak terulang kembali. Bandung Card juga harus selalu memperbaharui informasi yang diberikan bagi pemilik kartu, bila terjadi perubahan mengenai Merchant dan/atau besaran potongan harga yang diberikan. Hal ini bertujuan agar pemilik kartu tidak terkecoh akibat informasi yang tidak update yang hal tersebut dapat merugikan pemilik kartu.
  2. Dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak dalam perjanjian tersebut harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut. Hal itu untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selain itu, baik Bandung Card maupun Merchant harus memperhatikan waktu kontrak apakah masih dalam jangka waktu kerjasama atau tidak. Hal itu bertujuan agar tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kewajiban dari pihak yang lain yang tidak dipenuhi.

 

DAFTAR PUSTAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Johanes Gunawan, Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap PT. PLN (PERSERO) Sebagai Lembaga Pelayanan Umum, Bandung : Pro Justitia (Majalah Ikatan Alumni Unpad) Nomor 4 tahun IX, 2001.

Kontrak Kesediaan Kerjasama (K3) antara Bandung Card dengan Usaha Kuliner Kedai Maimun No. 764/MOU/BC/0311

Sofjan Sauri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1987.

Wawancara dengan pegawai BEGAN CLOTHING pada hari Senin, 17 Oktober 2011, pukul 12:50.


[1] Sofjan Sauri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep dan Strategi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1987, hlm. 16.

[2] Berdasarkan tinjauan langsung ke BEGAN CLOTHING pada hari Senin, 17 Oktober 2011, pukul 12:50

[3] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 44.

[4] Johanes Gunawan, Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap PT. PLN (PERSERO) Sebagai Lembaga Pelayanan Umum, Bandung : Pro Justitia (Majalah Ikatan Alumni Unpad) Nomor 4 tahun IX, 2001, hlm. 75-76.

[5] Berdasarkan kontrak kesediaan kerjasama (K3) antara Bandung Card dengan Usaha Kuliner Kedai Maimun No. 764/MOU/BC/0311.