Berlangganan RSS RSS Feed

EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR

POKOK-POKOK AGRARIA

 

SKRIPSI

 

Disusun Oleh:

Chrisna Tri Septiana

110110070089

 

Program Kekhususan: Hukum Perdata

 

Pembimbing:

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H.

H. Zul Afdi Ardian, S.H., M.H.

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2012

 

 

ABSTRAK

Tanah merupakan modal dasar bagi pembangunan dan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sebagai imbalan jasa dan penghormatan kepada Kepala Desa dan Prangkat Desa, maka digunakanlah tanah yang disebut tanah jabatan (bengkok) yang merupakan tanah desa yang penggunaannya untuk upah atau ganjaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, mengetahui status hukum tanah jabatan bagi pejabat desa dan untuk memahami serta merumuskan eksistensi tanah jabatan di desa yang ada di kecamatan nusaherang.

 

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedang data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisa.

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi tanah jabatan dipergunakan untuk hal yang diperuntukannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan sebagai upah atau gajih para pamong desa, tetapi ada juga yang menyimpang seperti telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh salah satu kepala desa di kecamatan nusaherang kabupaten kuningan yang telah menjual tanah jabatan yang jelas telah melanggar peraturan yang ada, baik peraturan desa maupun peraturan daerah. Karena telah memindah alihkan tanah jabatan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi.

 

ABSTRAK

 

 

Land is the basic for the development of capital and it is one of the natural resources that are important for the survival of a nation. The land is used as compensation for services and paid tribute to the village chief and village card is called Land Grants which is a village’s land use to pay or reward to the Head of Countryside and The Villages. The objective of the research in this paper is to determine the existence of the Land Grants For Officers base on Customary Law in Nusaherang District Kuningan Regency In Perspective of Law Number 5 Year 1960 about Basic Rules of Agrarian Law, knowing the legal status of the land grants for the village officials, to understand and to formulate the existence of the land grants in the Nusaherang district.

The method used by writer is the juridical normative, with the descriptive analytical study. Primary data obtained by conducting in-depth interviews, secondary data are materials that have the binding force of law and can help to analyze.

The results showed that the existence of the land grants used to advance the welfare of society and as a reward or lard for the village officials, but there are also distorted, such as there has been abuse of authority by one of the chief villages in the Nusaherang District in Kuningan Regency that obvious sold the land, he against the existing rules, both rural and local regulations because the land has shifted position  to another party for personal gain.

 

PENDAHULUAN

 

  1. A.                 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang pada dasarnya bertujuan mensejahterakan rakyatnya. Tujuan tersebut juga mengandung arti untuk segenap aspek penghidupan rakyat baik perorangan maupun kelompok. Sumber alam yang diciptakan Tuhan mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, mempunyai fungsi yang sangat  penting dan dapat dinikmati oleh semua orang dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.[1]

Melihat perkembangan hukum tanah pada dasarnya merupakan susunan sosial ekonomi masyarakat yang pandangan tinggi rendahnya derajat seseorang dipandang dari segi ekonomi, pada saat sekarang ini masyarakat pedesaan melihatnya dari kepemilikan atas tanah. Pada masyarakat hukum adat, ada pengaturan mengenai masalah tanah yang tidak hanya mengatur masalah hak milik tetapi juga menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dilakukan atas tanah tersebut, misalnya digunakan untuk pembayaran, gadai, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan kepemilikan tanah tidak diperlukan surat menyurat secara tertulis, tetapi cukup adanya pengakuan secara lisan dari masyarakat setempat bahwa tanah tersebut dikelola oleh orang yang bersangkutan, sehingga orang tersebut seperti pemiliknya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Amandemen 4 mengatakan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. Menurut ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sebagai salah satu unsur penting bagi sumber kemakmuran rakyat harus dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[2]

 

  1. B.                 Identifikasi masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah status hukum tanah bagi pejabat Desa menurut hukum adat di Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ?
  2. 2.      Bagaimanakah eksistensi tanah jabatan di Desa Cikadu menurut Hukum Adat di Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ?

 

Hasil dan Pembahasan

  1. A.     Analisa Terhadap status Hukum Tanah Jabatan Bagi Pejabat Desa yang Di Jual Kepala Desa Cikadu Ditinjau Dari hukum Adat Dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

 

Pada dasarnya  tanah jabatan  (bengkok) telah diatur kegunaannya menjadi hak pakai, ketentuan ini terdapat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan peraturan desa serta peraturan daerah. Maka dengan terjadinya peralihan kepemilikan tanah jabatan (bengkok) sudah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang sepatutnya mendapatkan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Pelanggaran atau perbuatan pidana juga tertera dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tentang Ketentuan Pidana Pasal 52 (ayat 1,2,dan 3) dan tentang peralihan Peraturan dalam pasal 53 (ayat 1 dan 2) yang dimana mengatur tentang perbuatan melanggar hukum dan ketentuan peralihan serta dalam KUHPer Pasal 1365 Tentang perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya peralihan hak atas tanah bengkok di Desa Cikadu, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan yang telah dijual oleh Kepala Desa Cikadu pada masa tahun 1999-2007 pada kenyataannya telah masuk kedalam pelanggaran yang dapat diberikan sanksi atau denda yang telah ditentukan baik dalam hukum adat maupun hukum agraria, dengan adanya hukum tersebut maka akan jelas sanksi apa yang akan diberikan kepada mantan kepala desa cikadu yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat desa tersebut.

Dari hasil wawancara dengan perangkat dan leluhur di desa cikadu dengan adanya kasus ini terdapat suatu peraturan yang telah ditetapkan yang bersifat turun temurun yang mengharuskan mantan kepala desa cikadu pada masa tahun 1999-2007 mengembalikan tanah yang telah di jualnya kepada pihak desa,dikarenakan tanah tersebut diperuntukan untuk keperluan desa baik untuk tanah kas desa maupun sebagai pengganti upah perangkat desa (tanah bengkok). Mengenai status hukum tanah bengkok yang dialihkan haknya kepada pihak lain adalah benar dengan membatalkan sertifikat peralihan kepemilikan dan menghukum tergugat untuk mengembalikan status tanah seperti semula yaitu kembali kepada Pemerintah Desa Cikadu Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan[3]

 

  1. B.     Analisa eksistensi tanah jabatan di Desa Cikadu menurut Hukum Adat di Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

 

Eksistensi tanah jabatan di Desa Cikadu dapat dilihat dari status hukum tanah jabatan yang pejabatnya telah memperoleh gajih dari pemerintah seperti sekretaris desa.Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten sedangkan perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa tersebut dengan menjalankan tata tertib pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya. Sekretaris desa digaji dari APBN karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan perangkat desa lainnya digaji dengan tanah bengkok, sesuai dengan kondisi desa setempat.[4]

Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS berarti sudah tidak mengelola tanah bengkoknya secara otomatis, kemudian eks tanah bengkok sekretaris desa yang membuat status dan fungsi tanah bengkok itu tidak menentu karena sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 bahwa tanah bengkok dan sejenisnya menjadi kas desa, tapi dalam kenyataannya di lapangan banyak desa yang terjadi konflik antara kepala desa, perangkat desa lainnya dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Keterangan hasil wawancara dengan kepala camat nusaherang memberikan fakta-fakta yang mendukung kesamaan dan kesetaraan tiap desa menegenai tanah jabatan (bengkok) yang pejabat desanya menjadi pegawai negeri sipil (PNS), hampir setiap desa yang pejabat desanya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengelola tanah eks bengkok dengan cara mengembalikannya kepada desa untuk dijadikan tanah kas desa dan sebagian menjadi hak para pejabat desa yang lainnya. Mengenai eksistensi tanah jabatan dapat dilihat kembali kepada pemerintahan desa itu sendiri yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

 

PENUTUP

 

A.        Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan, mengenai jawaban dari permasalahan yang penulis kaji sebagai berikut :

1.         Status Tanah jabatan (bengkok) yang termasuk kekayaan desa harus digunakan sebaik-baiknya dan untuk kemajuan masyarakat desa dan tanah jabatan (bengkok) ini sebagai kekayaan desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa pada Pasal 15 ayat (1). Dengan melihat ketentuan dan peraturan yang ada sudah jelas dengan adanya peralihan kepemilikan yang dilakukan oleh Kepala Desa Cikadu pada masa 1999-2007 telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi baik itu hukuman maupun denda.

2.         Eksistensi tanah jabatan pada dasarnya merupakan tanah kas desa yang selain mempunyai fungsi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa, tanah kas desa ini juga sebagian digunakan sebagai tanah bengkok yang berfungsi untuk membayar gajih atau upah para pejabat desa selama masa jabatan yang ditentukan. Penggunaan tanah bengkok seperti dalam peraturan desa yang ada di Kecamatan Nusaherang salah satunya peraturan desa Jambar nomor 05 tahun 2010 pasal 3 menyebutkan, penggunaan tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa dapat digunakan untuk kepentingan desa dengan memperhatikan kebutuhan sasarannya yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa serta sebagai asset pemerintah desa dan dapat dijadikan pemasukan desa dengan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

 

  1. 3.      Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih adanya kekurangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa terkait dengan penggunaan tanah jabatan (bengkok).

1.         Sebaiknya diadakan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat terkait terhadap penggunaan Tanah Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

2.         Perlunya peraturan yang tetap yang menetapkan sanksi untuk mengatur tentang penyalahgunaan wewenang,sehingga akan terbentuk sistem yang baik yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

 

Daftar Pustaka

 

  1. A.     Buku-buku

H. Muchsin, – Imam Koeswahyono, – Soimin, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

 

Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia,PT.Raja Grafindo Persa, Jakarta, 1985/1996.

 

  1. B.   Perundang-undangan

 

UUD 1945 Hasil Amandemen ke 4

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Thaun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

 

  1. C.   Sumber lain

 

Wawancara. Pejabat Desa Cikadu. Tgl 29 Mei 2012.

 

Wawancara, Kepala Camat Nusaherang. Tgl 7 april 2012.

 

 

 


[1] H. Muchsin, Imam Koeswahyono, Soimin, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

[2] Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia , PT.Raja Grafindo Persa, jakarta, 1985/1996, hlm. 40.

[3] Wawancara. Pejabat Desa Cikadu. Tgl 29 Mei 2012.

[4] Wawancara, Kepala Camat Nusaherang. Tgl 7 april 2012.