Berlangganan RSS RSS Feed

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

 

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

 

Sandi Gumati

110110080419

 

Pembimbing :

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H.

Hazar Kusmayanti, S.H., M.H.

 

ABSTRAK

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Pengembangan potensi wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan wakaf pun tidak terlepas dari peran pengelola wakaf (nazhir) yang amanah, jujur, adil, memiliki etos kerja tinggi dan profesional, namun saat ini peran nazhir dalam mengelola wakaf masih bersifat tradisional sehingga banyak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengelolaannya. Misalnya, pengelola wakaf (nazhir) menjaminkan tanah wakaf kepada pihak lain. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk menentukan kesesuaian jaminan tanah wakaf yang dilakukan oleh pengelola wakaf (nazhir) menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan untuk mendapatkan jalan keluar dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf dan sanksi bagi pengelola wakaf (nazhir)  yang menjaminkan tanah wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada kajian dan analisis tentang data-data sekunder dan wawancara lapangan yang mendukung tentang ketentuan mengenai wakaf, dengan adanya penyimpangan/pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. data yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa harta benda (tanah) wakaf harus dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang (tahbisul ashli) dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari pihak yang mewakafkan harta bendanya (wakif), oleh karena itu jaminan tanah wakaf yang dilakukan oleh pengelola wakaf (nazhir) dilarang menurut Hukum Islam dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penyelesaian sengketa perwakafan diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Kata Kunci : Jaminan, Wakaf, Nazhir dan Penyelesaian Sengketa.

 

ABSTRACT

GUARANTEE OF LAND ENDOWMENTS BY WAQF MANAGER (NAZHIR) VIEWED FROM ISLAMIC LAW AND THE LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAKAF

Development of the potential of communal ownership to economic empowerment people need to get the full support of all parties, both the government and the community. The development and empowerment of the Waqf was inseparable from the role of manager waqf (nazhir) trustfull, honest, just, have a high work etic and professional, but currently the role managing endowment still nazhir traditional so much going on offense and the abuse of authority in the process to manage them. For example, the manager of waqf (nazhir) guarantee land endowment to the other party. The purpose of the research is to determine the suitability of the guarantee, the land endowment made by managers of endowment according to Islamic law and act No. 40 0f 2004 On Endowment, and to get a way out in dispute resolution and sanctions for land endowment (waqf) manager (nazhir) guarantee land endowment according to Islamic law and Act No. 40 of 2004 On Endowment.

This research uses the juridical normative approach which focuses on the study and analysis of secondary data and field interviews in favor of provisions on endowments, with the laples/violation of Act No. 40 of 2004 On Endowments. Data collected in the form of legal materials pertaining to issues that will be examined and will be analyzed qualitative juridically.

This research result that possessions (land) waqf must be taken benfits with fixed intact goods (tahbisul ashli) and the goods lost his ownership of the wakif, hence assurance land waqf done by management waqf (nazhir) are prohibited under the law of Islam and the article 40 act no 41 of waqf. Dispute settelement waqf arranged in article 62 Act No 41 0f 2004 on Endowment namely dispute settlement waqf be pursued through mutual consensus, when dispute settlement suggestions through not succeed, dispute may be settled by mediation, arbitrage of court.

Keyword : guarantee of land endowment, nazhir and dispute settlement.

 A.    Pendahuluan

 1.      Latar Belakang

Lembaga atau pranata yang dianjurkan oleh ajaran Islam bagi seseorang yang dapat dijadikan sebagai penghubung (wasilah) dari rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya salah satunya adalah wakaf. Perwakafan merupakan suatu pelaksanaan dari suatu bentuk amal ibadah seseorang yang bertujuan pada nilai sosial keagamaan sesama umat. Hal ini terlihat dari subtansi tujuan wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan umum kemasyarakatan, dan dapat dipergunakan sebagai salah satu media pengembangan kehidupan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan wakaf pada dasarnya tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau kelompok, karena hal tersebut dapat berdampak pada permasalahan dalam masyarakat.

Pengelolaan wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyari’atkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Islam sebelum datang ke Indonesia, telah ada suatu lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf, contohnya Tanah Preman di Lombok dan Tanah Pusaka (tinggi) di Minangkabau.[1]Pengertian kaum muslimin di Indonesia tentang wakaf selain didasarkan pada Al-Qur’an, Hadits dan kitab-kitab fiqih dapat dipahami pula masih didasari oleh hukum adat setempat. Perwakafan di Indonesia pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang yang bersifat mendatangkan keuntungan/produktif. Keadaan ini dapat dilihat pada bangunan-bangunan mesjid, rumah sakit, sekolah dan sebagainya, oleh karena itu banyak sekali permasalahan seputar biaya  pemeliharaan harta benda wakaf dan hal ini yang masih menjadi kendala perwakafan di Indonesia.

Merujuk pada data Departemen Agama (Depag) Republik Indonesia tahun 2008, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi (m2) atau sekitar 268.653,67 hektar (ha) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia.[2] Keadaan ini sangat disayangkan karena sebagian besar dari jumlah wakaf yang begitu banyak tersebut, hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah produktif. Kehadiran wakaf dalam jangkauan yang lebih luas dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi, terutama apabila wakaf tersebut dikelola dengan manajemen yang baik dan profesional. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (yang selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf) mempertegas bahwa :

“Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah”.

 Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, antara lain dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan harta benda wakaf secara profesional menuju arah yang lebih produktif. Keadaan pengelolaan tersebut, tidak terlepas dari peran pengelola wakaf (nazhir) yang diberi amanah oleh orang yang berwakaf (wakif). Nazhir mempunyai peran sangat penting, dimana harta benda wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Apabila pengelolaan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa wakaf dikemudian hari.

Hukum Islam telah mengatur bahwa harta benda wakaf bukan objek jual beli, sewa menyewa, gadai dan hibah, meskipun bentuk wakaf tersebut merupakan wakaf untuk keluarga. Misalnya seseorang yang ditunjuk menjadi nazhir oleh wakif, walaupun nazhir itu anggota keluarga dari wakif maka tidak ada hak untuk nazhir tersebut menjaminkan tanah wakaf yang dikelolanya tersebut kepada siapapun.

 2.      Identifikasi Masalah

Hasil pemaparan latar belakang tersebut di atas dapat ditarik dua identifikasi masalah yaitu :

  1. Bagaimanakah objek tanah wakaf yang dijaminkan oleh pengelola wakaf (nazhir) dikaitkan dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
  2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah wakaf dan sanksi bagi pengelola wakaf (nazhir) yang menjaminkan tanah wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

 B.     Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Indonesia pada saat ini sedang dihadapkan kepada masalah sosial dan tuntutan tentang kesejahteraan ekonomi, oleh karena itu keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti, perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak dengan cara tukar menukar, dengan menjual atau dengan dihibahkan.[3] Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh pengelola wakaf (nazhir) menjadi salah satu unsur terpenting, karena objek tanah wakaf bisa menjadi produktif dan berdaya guna tergantung pada pengelolaannya. Oleh karena itu, seorang nazhir harus mempunyai sifat amanah, jujur, adil, memiliki etos kerja yang tinggi dan profesional sesuai dengan bidang dan kemampuannya.

Pengelolaan wakaf yang tidak profesional dapat menimbulkan suatu persengketaan wakaf, salah satunya adalah jaminan objek tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir. Pasal 40 Undang-undang Wakaf mengatur bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang;

  1. dijadikan jaminan;
  2. disita;
  3. dihibahkan;
  4. dijual;
  5. diwariskan;
  6. ditukar;
  7. dialihkan dalam bentuk pemgalihan hak lainnya.

 

Pengaturan tentang larangan harta benda wakaf tersebut di atas, sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu :

“Dari Ibn ‘Umar Ibn Al-Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi untuk meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata : Ya Rasullallah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu. Rasullallah berkata : “jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah hasilnya”. Berkata Ibn ‘Umar : maka “umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa harta itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. ‘Umar menyedekahkan harta itu untuk orang fakir, kepada kerabat, kepada budak, untuk jalan Allah, kepada orang terlantar dan tamu. Tidaklah berdosa orang yang mengurusnya (nazhir) memakan sebagian dari harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (H.R. Bukhari Muslim)”.

 Pengaturan tentang larangan dalam Hadits tersebut di atas, diikuti oleh pendapat Mazhab Syafi’i yang menyebutkan bahwa menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun. Para ahli fiqih menyebutkan pula bahwa apabila larangan terhadap harta benda wakaf yaitu menjual, menghibahkan dan mewariskan, maka tidak boleh pula untuk mengagunkan (menjaminkan) harta benda (tanah) wakaf tersebut kepada siapapun meskipun sudah memenuhi syarat dan rukun jaminan (kafalah).

Undang-undang Wakaf menjelaskan pula bahwa apabila terjadi persengketaan wakaf, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalan Litigasi dan Non Litigasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang Wakaf menyebutkan bahwa :

  1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

 Pengelola wakaf (nazhir) yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan wakaf dikenakan sanksi berupa, sanksi pidana dan sanksi administratif. Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Wakaf menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pemberian sanksi selain pidana tersebut di atas, juga terdapat sanksi administratif bagi nazhir yang terbukti melakukan penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Namun, dalam sanksi administrasi tersebut, Undang-undang wakaf tidak menjelaskan secara jelas. Berdasarkan  pada tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Wakaf yaitu :

  1. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkanharta benda wakaf;
  2. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasionaldan internasional;
  3. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status hartabenda wakaf;
  4. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
  5. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
  6. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunankebijakan di bidang perwakafan.

 Pasal 49 ayat (1) huruf (d) cukup menjadi landasan sebagai bentuk sanksi administratif  kepada nazhir yang melakukan penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap pengelolaan harta benda wakaf.

 C.    Kesimpulan dan Saran

1.      Simpulan

Secara Hukum Islam dan Undang-undang Wakaf, bahwa pengelola wakaf tidak boleh menjaminkan objek tanah wakaf. hal tersebut berlandaskan Hadits yang dirayatkan oleh Bukhari Muslim yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf dilarang untuk di jual, dihibahkan dan diwariskan. Pendapat ahli fiqih menyebutkan bahwa semua harta benda yang dilarang untuk dijual maka tidak boleh juga untuk dijaminkan. Menurut Pasal 40 Undang-undang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Upaya penyelesaian wakaf, diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Wakaf yaitu pertama-tama dilakukan melalui upaya musyawarah, apabila  penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang dilakukan tidak berhasil maka, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, apabila masih belum ditemukan penyelesaiannya, maka diupayakan melalui Pengadilan Agama. Adapun sanksi bagi pengelola wakaf (nazhir) yang melakukan pelanggaran atau menyalahgunakan wewenangnya, misalnya menjaminkan harta benda (tanah) wakaf dalam mengelola wakaf, maka sanksinya menurut Undang-undang Wakaf berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

 2.      Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian yang ditulis ke dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

  1. Pengaturan sanksi administratif bagi nazhir yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam pengelolaan harta benda wakaf tidak diatur secara jelas dalam Pasal 68 Undang-undang Wakaf, seharusnya ada pengaturan yang jelas tentang nazhir yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam pengelolaan harta benda wakaf. Bagi pemerintah, khususnya yang menangani bidang wakaf harus melakukan sosialisasi secara berkala kepada pihak pengelola wakaf (nazhir), pihak yang mewakafkan harta bendanya (wakif) serta pihak-pihak yang terkait dalam pemanfaatan dan pemberdayagunaan wakaf.
  2. Bagi masyarakat, nazhir, wakif dan pihak-pihak yang terkait dalam pemanfaatan dan pemberdayagunaan wakaf diharapkan mengetahui, memahami serta mempunyai sikap dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf, sehingga meminimalisir penyalahgunaan yang berujung pada sengketa wakaf.

 D.    Daftar Pustaka

 1.      Sumber Utama

Al-Qur’an dan Hadits

 2.      Buku-buku

Departemen Agama Republik Indonesia, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,Direktorat. Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004.

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988, hlm.94.

 3.      Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

 4.      Sumber lain

Badan Wakaf Indonesia, “Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif”, http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=264:aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif&catid=27:opini&Itemid=137&lang=in.

 

 


[1]Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988, hlm.94.

[2]Badan Wakaf Indonesia, “Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif”, http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=264:aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif&catid=27:opini&Itemid=137&lang=in, diunduh pada tanggal 16 Maret 2012, jam 14.39 WIB.

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,Direktorat. Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,Jakarta, 2004, hlm. 3.