Berlangganan RSS RSS Feed

PEMASANGAN, PERBAIKAN, DAN PERLINDUNGAN KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DI PERAIRAN INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

PEMASANGAN, PERBAIKAN, DAN PERLINDUNGAN KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DI PERAIRAN INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

 

Fadli Yuliansyah – 110110060240

 

Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M.,

Dr. Idris, S.H., M.A.

 

Abstraksi

Kabel telekomunikasi bawah laut saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan komunikasi di dunia yang perkembangannya tergantung pada kerja sama internasional dan hukum internasional. UNCLOS 1982 merupakan  perjanjian internasional yang terdapat mengatur mengenai pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut di laut teritorial dan diluar laut teritorial suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 berkewajiban untuk melaksanakan dan mengimplementasikan hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam UNCLOS 1982 ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah peraturan perundang-undangan nasional yang dimiliki oleh Indonesia mengenai pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut di dalam laut teritorial Negara Pantai telah diimplementasikan sesuai dengan yang diatur didalam UNCLOS 1982.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan di dalam UNCLOS 1982 mengenai pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut. Akan tetapi pengimplementasian tersebut masih belum efektif sehingga perlu dikaji ulang peraturan perundang-undangan yang telah ada dan perlu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru yang mengadopsi peraturan di dalam UNCLOS 1982 mengenai kabel bawah laut secara efektif. Selain itu, pada saat ini masih banyak terdapat kasus kerusakan terhadap kabel bawah laut dikarenakan proses perlindungan yang tidak berjalan secara efektif sehingga praktek perlindungan kabel bawah laut ini perlu dikaji kembali.

 

 

Abstract

Submarine telecommunication cable today is very important for development of world communication which its development is very dependent upon the international cooperation and international law. UNCLOS 1982 is an international treaty that regulating about installation, repairment, and protection of submarine cable in territorial sea and outside the territorial sea of a state. Indonesia as one of the states that have ratified UNCLOS 1982 have an obligation to perform and implementing the rights and obligations that have been regulated in UNCLOS 1982 into Indonesian’s legislation.

The purpose of this research is to review if Indonesian’s national legislation about installation, repairment, and protection of submarine cable in Coastal State territorial water that have been implemented is in accordance with UNCLOS 1982.

            The result of this research is that relatively, Indonesian legislations have implemented the regulations in UNCLOS 1982 about installation, repairment, and protection of submarine cable. However the implementation is still not effective yet thus the existing legislation need to be reviewed and there is a need to issued a new legsilation which adopts the regulation in UNCLOS 1982 about submarine cable effectively. Furthermore, today there is still a lot of case about cable fault caused by the protection process is not working effectively thus the submarine cable protection practices here need to be reviewed.

 

Keyword/Kata Kunci :

Kabel bawah laut, UNCLOS 1982, Perundang-undangan Indonesia, Implementasi, laut teritorial

 

1. Pendahuluan

     A. Latar Belakang

Kabel bawah laut memiliki peranan yang sangat penting terhadap ekonomi dunia. Kabel bawah laut ini melandasi terbentuknya jaringan telekomunikasi global, internet, e-commerce, dan jaringan keamanan serta perdagangan di dunia. Setiap negara berkewajiban untuk melindungi kabel bawah laut dan memastikan bahwa setiap kabel bawah laut yang mengalami kerusakan harus diperbaiki secepat mungkin. Akan tetapi, meskipun kabel bawah laut memiliki peranan penting terhadap laju ekonomi dan keamanan di setiap negara, banyak pemerintah yang kurang memiliki kesadaran atas segala permasalahan hukum, kebijakan dan keamanan yang timbul dari pemasangan, pelindungan, dan perbaikan kabel bawah laut.

Kerusakan dari kabel bawah laut ini dapat mengakibatkan putusnya jalur komunikasi yang ada sehingga dapat menggangu kegiatan komunikasi. Ini mengakibatkan jalur komunikasi yang terputus tersebut harus segera dipulihkan dan bisa saja diperlukan adanya penggantian jalur komunikasi. Pemulihan jalur komunikasi tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh satelit, sehingga keberadaan dari kabel dan pipa bawah laut ini sangat dibutuhkan. Ini mengakibatkan apabila terdapat kabel bawah laut yang mengalami kerusakan, maka perbaikan kabel bawah laut tersebut harus dilakukan secepat mungkin.

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982, atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan laut baik yang  merupakan bagian dari wilayahnya (perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial) yang berada di bawah kedaulatan Negara,  maupun laut yang berada di luar wilayah negara. Pengaturan dalam UNCLOS 1982 termasuk pengaturan kabel bawah laut di dalamnya, sudah menjadi  suatu hukum kebiasaan internasional, sehingga ketentuan tersebut mengikat tidak hanya negara peserta UNCLOS 1982 tetapi juga mengikat negara yang bukan peserta UNCLOS 1982

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Dalam hal ini wajib mengimplementasikan ketentuan di dalam UNCLOS yang berkaitan dengan pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Salah satu permasalahan dalam pemasangan kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia adalah tidak adanya pengaturan yang mengizinkan adanya negara asing yang dapat melakukan pemasangan kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia. Saat ini, terdapat juga kasus-kasus kerusakan kabel bawah laut di Indonesia yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan kabel bawah laut. Kasus-kasus ini diantaranya adalah kasus kerusakan kabel bawah laut di Selat Madura yang diiakibatkan oleh tersangkutnya jangkar dari Kapal KM Kirana III; Kasus kabel bawah laut milik PT. Perusahaan Listrik Negara yang menghambat revitalisasi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS); dan kasus kerusakan kabel bawah laut yang terjadi di Kepulauan Seribu. Sampai saat ini juga belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alur peletakan kabel bawah laut di laut teritorial maupun di perairan kepulauan, padahal hal ini dapat mengakibatkan terjadinya tabrakan antara alur peletakan kabel bawah laut dengan alur-alur lainnya.

 

     B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah hak dan kewajiban negara atas kabel telekomunikasi bawah laut menurut UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan pengaturan kabel telekomunikasi bawah laut di dalam laut teritorial?
  2. Apakah peraturan perundang-undangan Indonesia yang telah ada sudah cukup mengatur hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban Indonesia tentang kabel bawah laut sesuai dengan pengaturan di dalam UNCLOS 1982?

 

2. Hasil dan Pembahasan

Salah satu permasalahan utama dalam kabel bawah laut ini adalah bagaimanakah perlindungan terhadap kabel bawah laut dilakukan. Setelah penulis meninjau dan menganalisis ketentuan-ketentuan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 94 Tahun 1999, penulis merasa bahwa pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan di dalam Pasal 21 ayat (1) (c) UNCLOS 1982 yang menyatakan suatu Negara pantai dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kabel bawah laut yang berada di wilayah perairannya. Ketentuan-ketentuan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 94 Tahun 1999 dirasakan telah cukup untuk mengatasi permasalahan keamanan kabel bawah laut di perairan Indonesia.

Permasalahan dalam pengaturan kabel bawah laut di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ini salah satunya adalah tidak adanya ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai kabel bawah laut apabila dibandingkan dengan pengaturan di dalam UNCLOS 1982 yang secara spesifik menyebutkan kabel bawah laut. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada umumnya, kegiatan pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut termasuk dalam bagian dari bangunan atau instalasi bawah laut seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut. Sementara itu, pelaksanaan pemasangan kabel bawah laut termasuk juga dalam kegiatan pekerjaan bawah air seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM  23 Tahun 1990, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008. Tanpa adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai kabel bawah laut, ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dimana terdapat pengaturan yang saling timpang tindih dalamn penerapannya sebab terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai hal yang sama yaitu mengenai pembangunan bangunan atau instalasi bawah air dan pekerjaan bawah air.

Permasalahan lain dalam pemasangan kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia ini adalah tidak adanya pengaturan yang mengizinkan adanya negara asing yang dapat melakukan pemasangan kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia. Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel-kabel yang dimiliki oleh negara asing di dalam perairan Indonesia dan mengizinkan dilakukannya pemeliharaan dan penggantian kabel bawah laut setelah menerima pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis melalui saluran diplomatik. Akan tetapi, ini tidak menjelaskan apakah negara asing dapat melakukan pemasangan kabel bawah laut yang baru, dimana kabel tersebut melewati perairan Indonesia. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 23 Tahun 1990 di dalam Pasal 2 mengatur suatu persyaratan bahwa yang dapat melakukan usaha salvage dan atau pekerjaan bawah air hanyalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha tersebut, serta perusahaan patungan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing (joint venture). Di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 23 Tahun 1990 ini tidak disebutkan bahwa perusahaan asing dapat melakukan pemasangan kabel bawah laut di wilayah perairan Indonesia.

Dalam Pasal 51 ayat (2) UNCLOS 1982, diatur bahwa Negara Kepulauan harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh Negara lain dan yang melalui perairannya tanpa melalui darat serta mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel demikian setelah diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya. UNCLOS 1982 memang tidak mengatur secara langsung mengenai pemasangan kabel bawah laut berupa Lintas Negara yang melewati perairan teritorial suatu negara, akan tetapi dengan melihat ketentuan di dalam Pasal 51 ayat (2) UNCLOS 1982 tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa UNCLOS 1982 tidak melarang pihak asing yang ingin melakukan pemasangan kabel bawah laut yang melewati perairan teritorial suatu negara.

Permasalahan lain dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai kabel bawah laut dapat ditemukan dimana sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alur peletakan kabel bawah laut di laut teritorial maupun di perairan kepulauan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai alur peletakan kabel bawah laut ini adalah timbulnya kasus kabel bawah laut milik PT. PLN yang menghambat dilaksanakannya pengembangan APBS karena kabel milik PT. PLN tersebut telah dipasang tanpa memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut. Selain itu, karena tidak adanya ketentuan mengenai alur peletakan kabel bawah laut ini, maka kabel bawah laut milik PT. PLN ini telah dipasang secara tidak teratur sehingga telah menggangu keamanan dalam pelayaran di APBS. Pengaturan mengenai alur peletakan kabel bawah laut ini memang tidak diatur secara langsung di dalam UNCLOS 1982, akan tetapi hal ini dapat ditemui apabila dilakukan penafsiran dalam Pasal 21 UNCLOS 1982.

Melalui Pasal 21 UNCLOS 1982 ini, UNCLOS mewajibkan kepada Negara Pantai untuk memperhatikan keamanan dalam laut teritorial miliknya rangka sebagai upaya menjaga pelayaran internasional di laut teritorialnya. Dalam rangka menjaga keamanan ini, maka Indonesia sebaga Negara Pantai memiliki kewajiban untuk menentukan alur pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut di laut teritorial miliknya. Dengan adanya pengaturan mengenai alur peletakan kabel bawah laut ini, maka kabel bawah laut tersebut tidak akan mengganggu alur pelayaran laut ataupun alur lainnya. Selain itu, keamanan kabel bawah laut tersebut akan terjamin apabila telah dipasang sesuai dengan alur peletakan kabel bawah laut. Penentuan alur peletakan kabel bawah laut ini juga dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran internasional di lintas damai.

 

3. Kesimpulan dan Saran

     A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis terhadap bagaimanakah hasil implementasi pengaturan UNCLOS 1982 mengenai pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel telekomunikasi bawah laut di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, penulis menyimpulkan sebagai berikut.

  1. UNCLOS 1982 telah mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi negara pantai atas kabel bawah laut yang berada di wilayah teritorialnya. Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai kabel bawah di dalam UNCLOS 1982 ini, maka UNCLOS 1982 telah mendukung terciptanya hubungan komunikasi internasional yang lancar dengan memanfaatkan fasilitas kabel telekomunikasi bawah laut.
  2. Terdapat beberapa hal penting yang belum diterapkan di Indonesia walaupun hal ini tidak diatur secara langsung di dalam UNCLOS 1982. Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum mengatur mengenai alur peletakan kabel bawah laut di wilayah perairannya. Selain itu, walaupun pemerintah Indonesia telah menentukan standar dalam persyaratan pemasangan kabel bawah laut, dalam kenyataannya masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaanya dimana kabel bawah laut yang berada di wilayah Perairan Indonesia saat ini ada yang tidak dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kekosongan hukum dalam hal penentuan alur peletakan kabel bawah laut dan adanya penyimpangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan mengenai pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut, penulis menyimpulkan bahwa peraturan perundangan-undangan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dan penerapannya masih belum memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh UNCLOS 1982 mengenai kabel bawah laut.

 

B. Saran

Beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut berdasarkan UNCLOS 1982  diantaranya adalah sebagai berikut.

  1. Pemerintah Indonesia segera meninjau ulang peraturang perundang-undangan yang berkaitan dengan kabel bawah laut di laut teritorial Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai kabel bawah laut ini sebaiknya juga ditambahkan pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut.
    1. Dibentuknya sub-bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terfokus pada penyelenggaraan kegiatan pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut di Perairan Indonesia. Sub-bagian ini harus memiliki data dan informasi dari seluruh kabel bawah laut yang dipasang di Perairan Indonesia dan data tersebut harus bersifat transparan.
    2. Adanya penentuan standar dalam tata cara pelaksanaan pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut baik bagi pihak dalam negeri maupun pihak asing.
    3. Adanya pengaturan mengenai penataan dan alur peletakan kabel bawah laut agar tidak menghalangi alur-alur lainnya.
  2. Pemerintah Indonesia dapat membentuk instansi di masing-masing daerah yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
  3. Pemerintah Indonesia dapat menyediakan unit patroli untuk mencegah terjadinya kerusakan kabel bawah laut dan segera melakukan antisipasi apabila telah terjadi kerusakan kabel bawah laut.

 

4. Daftar Pustaka

     A. Buku

Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982 – Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, CV. Abardin. 1991

I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2, Penerbit Mandar Maju, 2005

Mocthar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, P.T. Alumni, Bandung, 2003

R. R. Churcill and A. V. Lowe, The Law of the Sea, Manchester University Press, 1992

 

     B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 tahun 1990 tentang Usaha Salvage dan atau Pekerjaan Bawah Air

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 94 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Penggunaan Sistem Komunikasi Bawah Laut

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 

 

     C. Internet/Website

Douglas R. Burnett, “The Importance of the United Nations Law of the Sea Convention to the Cable Industry”. Holland & Knight Telecommunications, Newsletter, 2006, hlm. 2. Diakses dari oceanlaw.org, pada tanggal 10 Januari 2011

Imam Wahyudiyanta, “Listrik Madura Mati Akibat Kabel Bawah Tanah Tersangkut Jangkar”, Selasa, 5 Januari 2010. Diakses dari http://surabaya.detik.com pada tanggal 20 April 2012

Indonesia Maritim Institute, “Kabel dan Pipa Bawah Laut, Semrawut Tak Merata”, 2011, Diakses dari http://indomaritimeinstitute.org, pada tanggal 20 April 2012

Rahardi Soekarno J., “Bahayakan Pelayaran, Kabel Bawah Laut PLN Disoal”, 12 April 2011. Diakses dari http://forum.detik.com pada tanggal 20 April 2012.

Robert Beckmann, “Submarine Cables – A Critically Important but Neglected Area of the Law of the Sea, dalam 7th International Conference on Legal Regimes of Sea, Air, Space and Antarctica, 15-17 Januari 2010. Diakses dari http://cil.nus.edu.sg/ pada tanggal 19 Januari 2011

About Fadli Yuliansyah

Pria, berkewarganegaraan Indonesia, Muslim, lahir pada tanggal 10 Juli 1988 di Bandung, dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Saat ini sedang berusaha menerapkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki untuk perkembangan yang lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain.