Berlangganan RSS RSS Feed

PENGATURAN SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) LINTAS BATAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA

PENGATURAN SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) LINTAS BATAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA

 

 

JURNAL

 


Oleh:

Riza Fauzi Rahman Hakim

AX0.05.0532

 

Program Kekhususan: Hukum Internasional

 

Pembimbing:

Dr. Idris, S.H., M.A.

Maret Priyanta, S.H., M.H.

 


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

 2012

ABSTRAK

 

PENGATURAN SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) LINTAS BATAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA

 

Riza Fauzi Rahman Hakim

AX0.05.0532

 

Sampah elektronik (e-waste) adalah limbah yang berasal dari peralatan elektronik yang telah rusak, bekas dan tidak dipakai lagi oleh pemiliknya. Sampah elektronik merupakan jenis limbah yang pertumbuhannya paling tinggi tiap tahunnya. Dalam setiap sampah elektronik terkandung material dan logam berharga disamping juga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan jika sampah elektronik tidak dikelola dengan baik. Karena sifatnya tersebut, terjadi banyak kasus pengiriman sampah elektronik dari negara maju ke negara berkembang. Selain bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan tentang sampah elektronik dalam hukum internasional, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah elektronik dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif berupa penelitian kepustakaan dengan mengandalkan bahan primer seperti Konvensi Basel 1989 dan peraturan perundang-undangan sampah elektronik dan limbah B3 pada umumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh, sistematis, faktual dan akurat tentang pengaturan sampah elektronik dalam hukum internasional dan pengelolaannya dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

Dalam Konvensi Basel 1989, sampah elektronik diatur secara terbatas dalam Annex VIII Poin A1150, A1180, A1190 dan A2010. Namun terdapat banyak pengecualian dalam Konvensi Basel 1989 tersebut. Adanya pengecualian tersebut menjadi celah hukum bagi negara-negara maju untuk mengirimkan sampah elektronik yang berasal dari negaranya ke negara-negara berkembang. Dalam prakteknya pengiriman tersebut melanggar banyak ketentuan dalam Konvensi Basel 1989 itu sendiri karena sampah elektronik tidak dikelola berdasarkan prinsip ESM dan prinsip lainnya. Pengelolaan sampah elektronik dalam sistem hukum lingkungan indonesia mengacu kepada pengaturan tentang limbah B3 dan ketentuan-ketentuan lainnya. Pengelolaan sampah elektronik lebih tepat dilaksanakan berdasarkan prinsip EPR namun meskipun terdapat payung hukum dalam hukum nasional, hingga kini belum ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur lebih lanjut. Pengelolaan sampah elektronik dalam prakteknya telah sesuai dengan aturan yang ada namun banyak pula terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: sampah elektronik, konvensi basel dan limbah B3.

 

 

 

ABSTRACT

 

REGULATION ON TRANSBOUNDARY OF ELECTRONIC WASTE (E-WASTE) IN INTERNATIONAL LAWS AND MANAGEMENT IN INDONESIA

 

Riza Fauzi Rahman Hakim

AXO.05.0532

 

            

            The method used in this research was a normative legal approach in a form of literature research by relying on primary materials such as Basel Convention and legislation on electronic waste and B3 wastes in general. This research was descriptive-analytical in nature, because it was intended to describe the applicable legislation comprehensively, systematically, factually, and accurately on the regulations of electronic waste in international laws and its management in Indonesia’s environment legal system.

            In Basel Convention electronic waste is covered in a limited way In Annex VIII (entries A1150, A1180, A1190 and A2010) and Annex IX (B1110) but there are many exceptions in the Convention. The existence of the exceptions becomes a legal gap for developed nations to ship electronic wastes originated from their nations to developing nations. In practice, such shipments breach some provisions of Basel Convention itself because electronic waste is not treated based on ESM and other principles. The management of electronic waste in Indonesia’s environment legal system refers to regulation on hazardous wastes and other legislations. The management of electronic waste is better implemented based on EPR principle. However, although there is a legal umbrella in national laws, till now there is no its operational rules that govern it further. In practice, the treatment of electronic waste has been in conformity with the applicable rules but there still occur some violation on the applicable rules.

Keyword: e-waste, basel convention, hazardous waste.

 

 

 

PENGATURAN SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGELOAANNYA DI INDONESIA

 

Riza Fauzi Rahman Hakim (AX0.050.532)

A.  Pendahuluan

1.  Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan industri teknologi informasi dan komunikasi selain berdampak positif juga berimplikasi negatif dengan lahirnya sampah atau limbah jenis baru yang dikenal dengan sampah elektronik atau electronic waste (e-waste). Sampah elektronik didefinisikan sebagai peralatan listrik dan elektronik yang telah rusak dan tidak dipakai lagi oleh pemiliknya.[1]

Sampah elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan limbah pada umumnya. Salah satunya adalah tingkat pertumbuhannya yang tinggi dibanding sampah jenis lainnya. Karakteristik lainnya adalah sampah elektronik mengandung substansi dan material berharga, proses pembuatannya yang boros energi dan mengandung bahan berbahaya dan beracun. Karena mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah elektronik berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia apabila sampah elektronik tidak dikelola dengan baik.[2] Sementara itu, proses mendaur ulang sampah elektronik juga menghadapi masalah serius karena dalam prosesnya sulit, mahal dan beresiko tinggi terhadap para pekerja serta menghasilkan produk-produk sekunder yang beracun.[3]

Peliknya permasalahan sampah elektronik tersebut telah mendorong negara-negara maju untuk mengirimkan sampah elektronik ke Guiyu di China[4] dan Ghana di Afrika dengan dalih barang bekas yang masih layak digunakan.[5] Dampak pencemaran lingkungan dan kesehatan yang diakibatkan oleh kegiatan daur ulang sampah elektronik yang tidak layak di daerah-daerah tersebut telah nampak nyata dan menjadi keprihatian dunia.[6] Sebagai salah satu negara berkembang di Asia, Indonesia pun tidak luput dari pengiriman sampah elektronik.

Perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lintas batas negara dalam hukum internasional diatur dalam Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal (selanjutnya disebut dengan Konvensi Basel 1989). Konvensi Basel 1989 ditandatangani pada tanggal 22 Maret 1989. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 1992.[7] Sementara dalam hukum nasional, pengaturan sampah elektronik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip-prinsip hukum lingkungan dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sama halnya dengan pengaturan dalam kerangka internasional, meskipun terdapat perangkat hukum yang berkaitan dengan sampah elektronik yang berlaku di Indonesia, kasus-kasus sampah elektronik baik itu dalam hal perpindahan sampah elektronik maupun pengelolaannya masih kerap terjadi. Kasus sampah elektronik tersebut meliputi kasus impor sampah elektronik pada tahun 2010[8] dan 2012[9] serta kasus penimbunan sampah elektronik pada tahun 2011.[10]

Pengelolaan sampah elektronik merupakan hal yang mutlak diperlukan mengingat akan potensi bahaya yang ditimbulkan jika terus dibiarkan. Sampah elektronik tidak hanya menjadi permasalahan satu negara saja tapi merupakan masalah global yang harus ditangani bersama dalam suatu pengaturan internasional.

2.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pembahasan dalam tulisan ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah pengaturan tentang sampah elektronik dalam hukum internasional?
  2. Bagaimanakah pengelolaan sampah elektronik dalam sistem hukum lingkungan Indonesia

B.PENGATURAN SAMPAH ELEKTRONIK LINTAS BATAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA

1.        Pengaturan Sampah Elektronik dalam Konvensi Basel 1989 dan Penerapannya

Indonesia terikat dan tunduk terhadap ketentuan Konvensi Basel 1989 dengan meratifkasi Konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal. Dalam Konvensi Basel 1989, sampah elektronik diatur secara terbatas dalam Annex VIII Poin  A1150,  A1180, A1190 dan A2010.  Berdasarkan Poin dalam Annex di atas, sampah elektronik yang tergolong limbah B3 berdasarkan Konvensi Basel 1989 adalah:

  1. Abu logam berharga yang berasal dari pembakaran papan sirkuit (printed circuit boards) yang tidak termasuk dalam Annex IX tergolong limbah B3;
  2. Sampah elektronik baik yang berupa perangkat maupun scrap yang mengandung komponen-komponen seperti aki (accumulator),  kategori baterai yang terdapat dalam Annex VIII, mercury-switches, tabung CRT monitor dan layar kaca lainnya dan kapasitor papan sirkuit komputer (printed circuit board/PCB);
  3. Sampah elektronik yang mengandung material dan komponen yang terdapat dalam Annex I seperti cadmium, mercury, lead dan polychlorinated biphenyl;
  4. Sampah elektronik yang memiliki salah satu karakteristik yang terdapat dalam Annex III;
  5. Limbah kabel logam yang dilapisi atau diisolasi dengan plastik yang
    mengandung atau terkontaminasi dengan coal tar, PCB, lead, cadmium, senyawa organo halogen lainnya atau komponen dalam Annex I lainnya;
  6. Limbah kabel logam yang dilapisi atau diisolasi dengan plastik memiliki salah satu karakteristik yang terdapat dalam Annex III;
  7. Tabung monitor CRT dan layar kaca lainnya juga tergolong limbah B3.

Berdasarkan ketentuan di atas, tidak semua jenis sampah elektronik yang tercakup dalam pengaturan yang terdapat dalam Konvensi Basel 1989. Lain halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Annex IA dan Annex IB WEEE Directive 2002 yang hanya berlaku di Uni Eropa yang mencantumkan 10 kategori sampah elektronik. Pengaturan dalam WEEE Directive 2002 lebih komprehensif dan lengkap jika dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam Konvensi Basel 1989.

Selain itu, dalam Konvensi Basel 1989 terdapat beberapa pengecualian. Berdasarkan Annex IX Poin B1110 Konvensi Basel 1989, semua sampah elektronik atau perangkat elektronik bekas (termasuk papan sirkuit komputer, komponen elektronik dan kabel) yang ditujukan untuk penggunaan kembali secara langsung (direct reuse) dan bukan untuk daur ulang atau pembuangan akhir tidak tergolong sebagai limbah berbahaya dan beracun.

Atas dasar ketentuan inilah, banyak negara-negara maju yang mengirimkan perangkat elektronik bekas atau sampah elektronik dengan mengklaim bahwa perangkat atau sampah elektronik yang dikirimkan tersebut merupakan perangkat yang masih berfungsi dengan baik. Padahal dalam tataran praktisnya, tidak ada mekanisme pengujian yang menentukan apakah perangkat atau sampah elektronik tersebut masih berfungsi dengan baik atau tidak.

Pada kenyataannya perangkat elektronik yang diklaim masih berfungsi dengan baik tersebut merupakan perangkat yang sudah usang, tidak terpakai dan rusak. Ribuan ton sampah elektronik yang dikapalkan ke China dari negara-negara maju merupakan perangkat yang sudah rusak. Timbunan sampah elektronik tersebut pada akhirnya menjadi bahan baku daur ulang informal yanng berfokus pada pemulihan (recovery) atau pengekstrakan material berharga seperti emas dan material lainnya. Begitupun halnya dengan timbunan sampah elektronik yang diekspor ke Ghana dan Nigeria yang kebanyakannya merupakan perangkat yang sudah rusak. Di kedua negara Afrika tersebut, sampah elektronik tidak dikelola dengan prinsip ESM (environmentally sound management). Dampak dari kegiatan daur informal di China dan di Afrika tersebut telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sistemik dan serius.

Pengiriman sampah elektronik oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang ke negara-negara berkembang tersebut pada dasarnya telah melanggar prinsip tanggung jawab negara yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Pengiriman sampah elektronik tersebut juga melanggar persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat 8 dan Ayat 9 dan Konsideran Ke-9 dan Ke-23 Pembukaan Konvensi Basel 1989.

Dalam prakteknya negara-negara peserta Konvensi Basel 1989 menerapkan regulasi yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan larangan impor limbah B3 dan sampah elektronik yang masih terbatas hanya terhadap sampah elektronik yang terdapat dalam Konvensi Basel 1989. Pengaturan tersebut ditetapkan berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kerangka Konvensi Basel 1989 sebenarnya terdapat sejumlah ketentuan yang tidak mengikat yang berisi ketentuan tentang pengelolaan sampah elektronik. Di antaranya adalah Ministerial Declaration on the Environmentally Sound Management of Electrical and Electronic Waste, The Mobile Phone Partnership Initiative 2011 dan The Partnership for Action on Computing Equipment (PACE) 2011.[11]

Namun dalam prakteknya baik itu pedoman-pedoman dalam the Mobile Phone Partnership Initiative 2011 dan the Partnership for Action on Computing Equipment (PACE) 2011 belum dapat diberlakukan secara efektif oleh negara-negara khususnya negara peserta Konvensi Basel 1989. Hal ini dikarenakan sifat dari pedoman-pedoman teknis pengelolaan sampah elektronik itu sendiri yang hanya bersifat softlaw dan tidak bersifat mengikat. Perlu kesadaran negara-negara peserta Konvensi Basel 1989 untuk menerapkan berbagai pedoman tersebut.

2.        Pengelolaan Sampah Elektronik sebagai Limbah Berbahaya dan Beracun dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia

Sampah elektronik merupakan sampah yang berasal dari perangkat listrik dan elektronik yang telah tidak terpakai dan/atau telah rusak. Dengan demikian sampah elektronik merupakan sampah yang berasal dari sisa suatu usaha atau kegiatan yaitu kegiatan penggunaan perangkat elektronik oleh pemilik atau penggunanya. Sampah elektronik juga mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun seperti timbal, kadmium, kromium dan sebagainya yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Sampah elektronik dapat mencemari dan/atau merusakkan lingkungan hidup jika sampah elektronik dikelola dan diolah secara keliru.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 limbah B3, sampah elektronik tergolong sebagai limbah berbahaya dan beracun (B3). Karenanya pengaturan dan pengelolaan sampah elektronik mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 menurut Pasal 1 Angka (23) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3. Berdasarkan Pasal 2 Huruf (j) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah elektronik dan limbah B3 salah satunya di dasarkan pada asas pencemar pembayar.

Menurut Siti Sundari Rangkuti, pada umumnya prinsip pencemar membayar mengandung makna bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran dan penguasa memutuskan untuk memelihara baku mutu lingkungan. Latar belakang pemikirannya adalah bahwa biaya upaya-upaya pengelolaan lingkungan seharusnya terungkap di dalam biaya pokok barang dan jasa yang pembuatan atau pemakaiannya mengakibatkan pencemaran.[12] Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk membiayai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran.[13]

Penjabaran lebih lanjut dari prinsip pencemar pembayar adalah prinsip Extended Producer Responsibilities (EPR). Berdasarkan praktik negara-negara terutama negara-negara di kawasan Uni Eropa, pengelolaan sampah elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip Extended Producer Responsibilities (EPR) atau Individual Producer Responsibilities (IPR). Prinsip EPR ini diterapkan di Uni Eropa melalui peraturan WEEE Directive 2002. Berdasarkan prinsip EPR, maka produsen dan pengguna (end user) perangkat elektronik bertanggung jawab untuk mengelola dan mengolah perangkat elektronik yang diproduksi dan/atau yang digunakan. Tanggung jawab konsumen terjadi ketika membeli perangkat elektronik karena biaya daur ulang dan pengelolaan sampah elektronik dimasukan dalam komponen harga jual barang. Konsumen dapat mengembalikan perangkat elektronik yang mereka miliki secara gratis.[14]

Prinsip EPR memang belum dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Namun secara implisit manifestasi prinsip EPR telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar hukum tersebut di antaranya adalah ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Selanjutnya terdapat ketentuan dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.

Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (4)  dan (5) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disebutkan bahwa:

Apabila penghasil limbah tidak dapat mengolah dan/atau menimbun, penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3. Hal ini tidak menyebabkan hilangnya tanggung jawab penghasil Limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya.

Kemudian prinsip pencemar membayar yang merupakan gagasan awal prinsip EPR juga diakomodir dalam Pasal 2 Huruf (j) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya penerapan prinsip EPR secara tidak langsung telah diakomodir pula dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai internalisasi biaya lingkungan hidup. Dalam penjelasan disebutkan bahwa:

Internalisasi biaya lingkungan hidup adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan-ketentuan di atas secara tidak langsung merupakan dasar bagi penerapan prinsip EPR dalam pengelolaan sampah elektronik di Indonesia. Namun dalam kenyataannya, belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur secara jelas dan lengkap tentang bagaimana seharusnya prinsip EPR ini dapat dilaksanakan di lapangan. Namun demikian, meskipun belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut tentang penerapan prinsip EPR dalam pengelolaan sampah elektronik, pada hakikatnya pengelolaan sampah elektronik dapat diberlakukan berdasarkan prinsip EPR.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan pengelolaan sampah elektronik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Pada tahun 2010 saja, terjadi kasus impor ilegal 10 kontainer yang memuat televisi tabung dan monitor bekas ke Indonesia yang berasal dari Amerika Serikat.[15] Kemudian pada tanggal 20 Januari 2012,  terjadi impor ilegal 20 kontainer berisi limbah B3 dan timbunan sampah elektronik yang berasal dari Uni Eropa.[16]Sementara pada tahun 2011, terjadi penimbunan sampah elektronik di sebuah kawasan rawa dengan vegetasi bakau di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam.[17]

Pemerintah RI telah melarang impor limbah B3. Larangan impor limbah B3 tersebut tentunya juga berlaku terhadap sampah elektronik. Larangan impor limbah B3 tersebut terdapat dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Bahwa setiap orang dilarang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Larangan impor limbah B3 juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyatakan:

Setiap orang dilarang melakukan impor limbah B3.

Kegiatan penimbunan sampah elektronik ilegal di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam tersebut tidak sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Kegiatan pembuangan limbah B3 hanya dapat dilakukan dengan izin menteri, gubernur atau bupati.walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kasus impor sampah elektronik dan penimbunan sampah elektronik ilegal di Tanjung Uncang menjadi indikasi bahwa kesadaran akan penerapan peraturan pengelolaan sampah elektronik berdasarkan regulasi yang ada masih sangat lemah. Berdasarkan prinsip from cradle to grave, pengawasan terhadap pengelolaan sampah elektronik dilakukan mulai dari buaian sampai liang kubur, dari awal terbentuk sampai ke pembuangan akhirnya

C.      Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis pada bab-bab yang sebelumnya, maka penulis berkesimpulan:

  1. Indonesia terikat dan tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Basel 1989. Dalam Konvensi Basel 1989, sampah elektronik diatur secara terbatas dalam Annex VIII Poin  A1150,  A1180, A1190 dan A2010. Selain itu terdapat pengecualian dalam Annex IX Poin B1110. Adanya pengecualian tersebut menjadi celah hukum bagi negara-negara maju untuk mengirimkan sampah elektronik ke negara-negara berkembang. Pengiriman tersebut bertentang dengan ketentuan dalam Konvensi Basel 1989, prinsip tanggung jawab negara, prinsip ESM dan prinsip lainnya. Negara-negara peserta Konvensi Basel 1989 kecuali Indonesia telah gagal untuk memberlakukan pengawasan perpindahan dan pengelolaan sampah elektronik berdasarkan prinsip ESM sebagaimana diatur dalam Konvensi Basel 1989.
  2. Berdasarkan ketentuan dalam tentang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannnya pengelolaan sampah elektronik di Indonesia pada dasarnya dapat diberlakukan berdasarkan prinsip EPR. Meskipun belum ada peraturan pelaksanaannya, pengelolaan sampah elektronik berdasarkan prinsip EPR seharusnya dapat diberlakukan. Pada kenyataannya banyak terjadi kasus sampah elektronik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 60 dan 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannnya.

Adapun saran dan rekomendasi dari Penulis adalah sebagai berikut:

  1. Para pihak dalam Konvensi Basel 1989 yang belum meratifikasi Amandemen Konvensi Basel 1989 seharusnya segera meratifikasi Amandemen tersebut yang melarang semua limbah B3 dalam kondisi apapun karena Konvensi Basel 1989 tidak melarang secara mutlak impor limbah B3 dan juga sampah elektronik.
  2. Ketentuan dalam Konvensi Basel 1989 yang mengatur sampah elektronik sebaiknya lebih diperjelas dan diperinci dan sebaiknya harus ada ketentuan yang membedakan antara sampah elektronik dan perangkat elektronik yang masih layak dan berfungsi dengan baik.
  3. Penerapan prinsip EPR dalam pengelolaan sampah elektronik memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karenanya pengelolaan sampah elektronik di Indonesia sebaiknya didasarkan pada prinsip EPR dan  prinsip EPR dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi hakim manakala terjadi kasus yang relevan.
  4. Semua negara khususnya negara pihak dalam Konvensi Basel 1989 sebaiknya segera menerapkan dan mengadopsi berbagai pedoman teknis dan peraturan tentang pengelolaan sampah elektronik  untuk mengatasi persoalan sampah elektronik meskipun pedoman dan aturan tersebut bersifat softlaw.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

A.      Buku-Buku

Mathias Schluep (et.al.), Sustainable Innovation and Technology Transfer   Industrial Sector          Studies; Recycling from E-waste to Resources,     Paris:   UNEP, 2009.

Noble, Elizabeth, E-waste Thing Thank; Review and Synthesis, Canberra: Canberra Environment and Sustainability Resource Centre, 2008.

Nordbrand, Sara, Out of Control; E-waste Trade Flows from EU to Developing Countries, Sweden: SwedWatch, 2009.

PACE Working Group, Basel Convention-Patnership for Action on Computing Equipment            (PACE); Guidance Document on the Environmentally Sound Management of Used and End-of-Life Computing Equipment, Jenewa: Secretariat of Basel Convention, 2011.

Puckett, Jim (et.al), Exporting Harm: The High-Tech Trashing of Asia, Seattle: Basel Action Network dan Silicon Valley Toxics  Coalition (SVTC ), 2002.

Siti Sundari Rangkuti,Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,         Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

B.       Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan    Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah      Bahan Berbahaya dan   Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan   Berbahaya.

Presiden Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transboundary Movement Of Hazardous Wastes And Their Disposal.

Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes          and Their Disposal.

Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive 2002).

The Restriction on Hazardous Substances (ROHS) Directive 2002.

C.      Jurnal Ilmiah

Huo, Xia (et.al), “Elevated Blood Lead Levels of Children in Guiyu, an Electronic Waste Recycling Town in China”, Environmental Health Perspectives Volume 115 No. 7, (2007).

Nnorom, I.C dan O Osibanjo, “Overview of electronic waste (e-waste) management practices and legislations, and their poor applications in the developing countries”, Resources, Conservation and Recycling Volume 52, (2008).

D.   Sumber Elektronik

Basel Action Network, “Indonesia Turns Back E-Waste Shipment from MA             Recycler”,2010,<http://ban.org/ban_news/2010/100302_indonesia_            turns_            back_ewaste_shipment.html>, Diakses pada hari Kamis, 14 April 2011, pukul 08.20 WIB.

FX. Laksana Agung S, “Rawa Di Batam Ditimbun Limbah Elektronik”,             2011,<http://regional.kompas.com/read/2011/03/19/00054581/Raw a.4.He            ktar.Ditimbun.Limbah.Elektronik>, Diakses pada hari Kamis, 1 Desember 2011, pukul 09.20 WIB.

Katharina Kummer Peiry, “The Basel Convention on the Control of            Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their          Disposal; Basel            22 March 1989”,             <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/bcctmhwd/bcctmhwd.html>, Diakses pada hari Selasa, 06 Maret 2012, pukul 18.06 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup, “Tindak Lanjut Penanganan Kasus Impor            Limbah Non B3 dan Terkontaminasi B3”, 2012, <http://www.menlh.go.id/tidak-lanjut-penanganan-kasus-impor-          limbah-non-b3-dan-kontaminasi-b3/>, Diakses pada hari Jum’at, 31 Maret 2012, pukul 14.50 WIB.

Secretariat of Basel Convention, “Implementation of Decision VIII/2 On   Creating Innovative Solutions Through the Basel Convention for the Environmentally Sound Management of Electrical and         Electronic Wastes,             <http://archive.basel.int/meetings/oewg/oewg6/docs/21e.pdf>,         Diakses pada hari Sabtu, 14 April 2012, pukul 15.06 WIB.

 

 

 


[1]     Elizabeth Noble, Elizabeth Nobel, E-waste Thing Thank; Review and Synthesis, Canberra Environment and Sustainability Resource Centre, Canbera, 2008, hlm. 8.

[2]     Elizabeth Noble, Elizabeth Nobel, Idem.,  hlm. 8-11.

[3]     Mathias Schluep (et.al.), Sustainable Innovation and Technology Transfer Industrial Sector Studies; Recycling from E-Waste to Resources, Paris, UNEP, 2009, hlm. 12.

[4]     Jim Puckett (et.al), Exporting Harm; The High-Tech Trashing of Asia,  Basel Action Network dan Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC ), Seattle, 2002, hlm. 15-22.

[5]     Sara Nordbrand, Out of Control; E-Waste Trade Flows from EU to Developing Countries, SwedWatch, Sweden, 2009, hlm. 19.

[6]     Xia Huo (et.al), “Elevated Blood Lead Levels of Children in Guiyu, an Electronic Waste Recycling Town in China,” Environmental Health Perspectives Volume 115 No. 7, hlm. 15, (2007).

[7]     Katharina Kummer Peiry, “The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal; Basel 22 March 1989”, <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/bcctmhwd/bcctmhwd.html>, Diakses pada hari Selasa, 06 Maret 2012, pukul 18.06 WIB.

[8]     Basel Action Network, “Indonesia Turns Back E-Waste Shipment from MA Recycler”, 2010,<http://ban.org/ban_news/2010/100302_indonesia_turns_back_ewaste_shipment.hml>, Diakses pada  hari Kamis, 14 April 2011, pukul 08.20 WIB.

[9]    Kementerian Lingkungan Hidup, “Tindak Lanjut Penanganan Kasus Impor Limbah Non B3 dan Terkontaminasi B3”, 2012, <http://www.menlh.go.id/tidak-lanjut-penanganan-kasus-impor-limbah-non-b3-dan-kontaminasi-b3/>, Diakses pada hari Jum’at, 31 Maret 2012, pukul 14.50 WIB.

[10]    FX. Laksana Agung S, “Rawa Di Batam Ditimbun Limbah Elektronik”, 2011, <http://regional.kompas.com/read/2011/03/19/00054581/Rawa.4.Hektar.Ditimbun.Limbah.Elektronik>, Diakses pada hari Kamis, 1 Desember 2011, pukul 09.20 WIB.

[11]    Sekretariat Konvensi Basel, “Implementation of Decision VIII/2 On Creating Innovative Solutions Through the Basel Convention for the Environmentally Sound Management of Electrical and Electronic Wastes, <http://archive.basel.int/meetings/oewg/oewg6/docs/21e.pdf>, Diakses pada hari Sabtu, 14 April 2012, pukul 15.06 WIB.

[12]    Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 254.

[13]    Siti Sundari Rangkuti, Idem., hlm, 244.

[14]   I.C  Nnorom dan O Osibanjo, “Overview of Electronic Waste (E-Waste) Management Practices and Legislations and Their Poor Applications in the Developing Countries”, Resources, Conservation and Recycling Volume 52, hlm. 843-858, (2008).

 

[15]    Basel Action Network, Loc.Cit.

[16] Kementerian Lingkungan Hidup, Loc.Cit.

[17]    FX. Laksana Agung S, Loc.Cit.