Berlangganan RSS RSS Feed

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) DALAM HAL KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR MIGAS YANG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR PENYEDIA BARANG DAN JASA DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PEDOMAN TATA KERJA NOMOR 007 REVISI II/PTK/I/2011 TENTANG PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS) DALAM HAL KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR MIGAS YANG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR PENYEDIA BARANG DAN JASA DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PEDOMAN TATA KERJA NOMOR 007 REVISI II/PTK/I/2011 TENTANG PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

 

SKRIPSI

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh

Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

 

Oleh:

Irma Yunita

110113080036

 

                                    Program Kekhususan : Hukum Perdata

 

Pembimbing:

Dr. An-An Chandrawulan, S. H., LL.M.

Hj. Yayu Rochaya, S. H.

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2012

ABSTRAK

Kegiatan di dalam suatu perusahaan, khususnya di perusahaan yang bergerak dibidang migas, salah satunya adalah proses pengeboran, di dalam proses tersebut KKKS membutuhkan barang dan jasa untuk membantu proses produksi. KKKS membutuhkan supplier atau vendor sebagai penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini disebut dengan pengadaan barang dan jasa. Di dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKKS harus dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu adanya Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI II/PTK/I/2011 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Tujuan penelitian adalah meneliti dan mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang terdapat di lingkungan perusahaan KKKS ditinjau dari Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan meneliti dan mengetahui bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa di dalam lingkungan KKKS, serta meneliti dan mengetahui perlindungan hukum bagi KKKS dalam hal terjadinya keterlambatan pengiriman barang dan jasa yang dilakukan oleh Kontraktor penyedia barang dan jasa menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pedoman Tata Kerja Nomor 007REVISI II/PTK/I/2011.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptis analitis, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis data studi kepustakaan dan wawancara, dalam hal ini Penulis melakukan penelitian yang berlokasi pada Kantor Kangean Energy Indonesia (KEI).

Hasil penelitian bahwa dalam perjanjian pengadaan jasa-jasa antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa adalah dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia barang dan jasa wanprestasi dikarenakan tidak adanya  itikad baik dari pihak penyedia barang dan jasa. Kedudukan pihak pengguna barang dan jasa lebih dominan dari penyedia barang dan jasa, pihak pengguna membuat klausul-klausul dalam kontrak namun penyedia barang dan jasa dapat menegosiasikan klausul yang belum dibakukan seperti aspek teknis dan harga, untuk itu dengan adanya negosiasi penyedia barang dan jasa tidak lagi melanggar ketentuan dalam kontrak. Perlindungan hukum ditinjau dari Buku III KUH Perdata menurut Pasal 1267 KUH Perdata berupa ganti kerugian dan pemenuhan perikatan. Menurut Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI II/PTK/I/2011 adalah berupa denda atas keterlambatan 5 ‰ dari seluruh total kontrak dan ganti kerugian dan pemenuhan atas perikatan berupa menggantikan objek yang telah diperjanjikan tersebut.

 

LEGAL PROTECTION OF THE CONTRACTORS COOPERATION CONTRACT IN CASE OF DELAY IN RECEIVING SUPPLY GOODS AND SERVICES FROM GOODS AND SERVICES PROVIDER IN THE SECTOR OF OIL AND GAS BASED ON THIRD BOOK OF INDONESIA CIVIL LAW AND WORK PROCEDURE GUIDELINES TO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) CONTRACTORS NUMBER 007/PTK/I/2011 REVISION NUMBER 2

 

The activities within a company, especially in a company engaged in the field of oil and gas, one of which is the process of drilling, the contractors cooperation contract require in that process of goods and services to assist in the production process. In the procurement of goods and services in the contractors cooperation contract must be rule of law applicable based on work procedure guidelines to supply chain management in Production Sharing Contract (PSC) contractors number 007/PTK/I/2011 revision 2. The purpose of the research is to examine the implementation of the contract and knowing procurement of goods and services contained in the contractors cooperation contract  reviewed  by Article 1338 of subsection (3) of Indonesia civil law. Researching and knowing how the position of the parties to the contract on the procurement of goods and services within the contractors cooperation contract and goods and services provider. And researching and knowing the legal protection for the contractors cooperation contract in case of delay in delivery of goods and services carried out by goods and services provider reviewed by third book of Indonesia civil law and work procedure guidelines to supply chain management in Production Sharing Contract (PSC) contractors number 007/PTK/I/2011 revision number 2.

The approach used in this research is the juridical-normative approach, research is the analytical specifications descriptive, data collection techniques to study library, data analysis methods in library studies and interviews, in which case the writer did some research that is located on the Kangean Office Energy Indonesia (KEI)

The implementation of procurement of goods and services contract is goods and services  provider delay in delivery of goods and services contract due to the lack of good faith from the goods and services provider. The position of the users of goods and services is more dominant from goods and services provider,  the user made clauses of the contract, however, providers goods and services provider can negotiate clause has not been standardized as the technical aspect and the price, by given the negotiation from contractor cooperation contract, so goods and services provider should be no longer violate provisions in the contract. Legal protection according to  third book of Indonesia civil law article 1267 is replace losses and fulfillment of the alliance According to the work procedure guidelines to supply chain management in Production Sharing Contract (PSC) contractors number 007/PTK/I/2011 revision 2 is fines for the delay amount 5  ‰ of the total contract and replace the losses and the fulfillment of the alliance consists of replacing the object that has been exchanged.

Keyword/ Kata Kunci :

Keterlambatan, Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUH Perdata) memberikan definisi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut R. Setiawan, perjanjian diatas adalah pengertian perjanjian yang masih belum lengkap juga sangat luas, karena pengertian perjanjian hanya sepihak dan tidak menyangkut mengikatnya kedua belah pihak. Perjanjian hendaknya menyebutkan kedua belah pihak harus saling mengikat, sehingga timbul suatu hubungan hukum di antara para pihak.[1]

Pejanjian bernama (Benoemd) adalah Perjanjian khusus yang mempunyai nama sendiri. maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian tidak bernama (Onbenoemde Overeenkomst) adalah di luar perjanjian, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Contoh : perjanjian pengadaan barang dan jasa. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.[2]

Para pihak melakukan perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjan, baik yang telah diatur maupun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sangat penting adanya itikad baik dari para pihak. Itikad baik dikatakan suatu sendi yang terpenting dalam suatu perjanjian. [3]

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang mencakup salah satunya adalah sektor pertambangan. Minyak dan gas bumi. Negara harus menjamin selalu ada hubungan antara Bangsa Indonesia dengan wilayahnya.[4] Artinya pelaksanaan kekuasaan, baik pengusahaan dan pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan negara, dalam hal ini pengusahaan migas dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (yang selanjutnya disingkat BPMIGAS) seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi .

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) KKKS merupakan kontraktor sebagai Perusahaan minyak dan gas bumi. Kegiatan di dalam suatu perusahaan, khususnya di perusahaan yang bergerak dibidang migas, salah satunya adalah proses pengeboran. KKKS membutuhkan supplier atau vendor sebagai penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini disebut dengan pengadaan barang dan jasa. Di dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKKS tidak semudah membeli barang di pasar tradisional melainkan harus dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu adanya Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI II/PTK/I/2011 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Dalam prakteknya di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, kontraktor penyedia barang dan jasa sering melakukan wanprestasi atau lalai dalam melakukan kewajibannya.

  1. B.     Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan untuk dibahas antara lain:

  1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dihubungkan dengan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
  2. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selaku pengguna barang dan jasa dengan  penyedia barang dan jasa?
  3. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap  KKKS jika terjadi keterlambatan pengiriman barang dan jasa yang dilakukan oleh Kontraktor Penyedia Barang dan Jasa Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pedoman Tata Kerja Nomor 007REVISI II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama ?
  1. C.    Pembahasan

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara Kangean Energy Indonesia (KEI) sebagai pengguna barang dan jasa dengan PT. X sebagai penyedia barang dan jasa, PT. X sebagai penyedia barang dan jasa harus menyelesaikan kewajibannya dalam : pabrikasi atas single point mooring buoy, mobilisasi, dan instalasi. Itikad baik sudah harus muncul sejak awal perjanjian terbentuk. Perjanjian yang dibuat harus berdasarkan pada itikad baik. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi :

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1338 KUH Perdata di atas memerintahkan agar semua perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, para pihak wajib saling berbuat layak dan patut, yaitu para pihak dalam pelaksanaan perjanjian tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak mementingkan kepentingan-kepentingan sendiri, berlaku secara adil dan seimbang. Asas itikad baik hampir terkandung dalam setiap perjanjian dan sekiranya dianut dalam setiap sistem hukum.[5] Pada kenyataannya PT. X sebagai penyedia barang dan jasa telah terlambat melaksanakan prestasi dalam memobilisasikan single point mooring buoy yang menyebabkan kerugian besar, hal ini dikarenakan PT. X sebagai penyedia barang dan jasa diketahui telah melanggar klausul dalam kontrak yaitu mensubkontrakkan pekerjaannya kepada pihak lain. Kangean Energy Indonesia telah mempercayakan bahwa PT. X dalam melaksanakan isi dari perjanjian dengan itikad baik, namun pada kenyataannya, PT. X melanggar ketentuan yang ada di dalam kontrak. Kangean Energy Indonesia (KEI)

Perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh Kangean Energy Indonesia (KEI) selaku pengguna barang dan jasa dengan PT.X selaku penyedia barang dan jasa adalah berbentuk kontrak baku. Dalam kontrak itu di dalamnya telah terdapat syarat-syarat atau klausul-klausul tertentu yang dibuat oleh Kangean Energy Indonesia (KEI) yang berbentuk Body of Contract (BOC) tanpa perundingan terlebih dahulu. Namun ada beberapa klausul yang dapat dirundingkan terlebih dahulu yaitu seperti  masalah harga, hal teknis, dan hal lainnya, namun tidak merubah sasaran pekerjaan dari yang diperjanjikan. Sehingga dalam perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa penyedia barang dan jasa tidak memiliki pilihan atas isi dari ketentuan-ketentuan yang sudah di bakukan. Pihak penyedia barang dan jasa dapat menegosiasikan terhadap klausul-klausul yang ada di dalam kontrak tersebut selama tidak merubah sasaran pekerjaan. Hal-hal yang belum dibakukan hanyalah beberapa saja misalnya menyangkut jenis harga, aspek teknis, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.[6] Untuk itu dengan diberikannya kesempatan kepada pihak penyedia barang dan jasa dalam menegosiasikan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki oleh penyedia barang dan jasa, pihak penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan  barang dan jasa seharusnya tidak lagi melanggar ketentuan yang terdapat dalam perjanjian/kontrak.

Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan atas jasa-jasa single point mooring buoy melalui metode penunjukan langsung, yaitu:

  1. Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan/terlambat melakukan prestasi;
  2. Mensubkontrakkan pekerjaan kepada kontraktor penyedia barang dan jasa yang lain artinya telah melakukan sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian.

Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan beberapa kemungkinan tuntutan yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang dinyatakan wanprestasi, yaitu:

  1. Pemenuhan perikatan;
  2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
  3. Ganti kerugian;
  4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
  5. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Maka seharusnya Kangean Energy Indonesia (KEI) selain dapat meminta denda kepada PT. X atas pelaksanaan kontrak, Kangean Energy Indonesia dapat meminta penggantian atas kapal yang akan memobilisasikan single point mooring buoy tersebut.  Jika PT. X tidak juga memberikan penggantian atas kapal untuk pelaksanaan mobilisasi dari single point mooring buoy, Kangean Energy Indonesia dapat mencarikan penyedia barang dan jasa yang memiliki kemampuan sama dalam hal pengadaan jasa-jasa single point mooring buoy. Biaya atas penyedia barang dan jasa yang baru dan penggantian kapal tersebut akan dibebankan PT.X.

 

  1. D.    Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan penyedia barang dan jasa tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan di dalam kontrak, dalam hal ini pihak penyedia barang dan jasa terlambat dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan tidak adanya itikad baik atau kejujuran dari pihak penyedia barang dan jasa, sehingga menyebabkan kerugian. Kedudukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai penggguna barang dan jasa dan penyedia barang dan jasa tidak seimbang, karena pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagai pengguna barang dan jasa lebih dominan daripada penyedia barang dan jasa. Klausul-klausul dalam kontrak sebelumnya telah dibuat oleh pengguna barang dan jasa, namun ada beberapa hal yang belum dibakukan seperti aspek harga, teknis,dan lainnya selama tidak merubah sasaran pekerjaan yang dapat dinegosiasikan. Dengan adanya negosiasi seharusnya pihak penyedia barang dan jasa tidak lagi melanggar ketentuan yang terdapat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dan adanya dengan adanya itikad baik. Perlindungan hukum terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam hal keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa ditinjau dari Buku III KUH Perdata: Pihak penyedia barang dan jasa yang telah dinyatakan wanprestasi, menurut Pasal 1267 KUH Perdata wajib untuk pemenuhan perikatan sepenuhnya dan ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam hal keterlambatan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa ditinjau dari Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI II/PTK/I/2011: Meminta denda atas keterlambatan 5 ‰ dari seluruh total kontrak dan ganti kerugian dan pemenuhan atas perikatan berupa menggantikan objek yang telah diperjanjikan tersebut.

Hendaknya dalam melaksanakan perjanjian diperlukan adanya itikad baik dari kedua belah pihak, sehingga perjanjian dapat terlaksana dengan baik, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hendaknya pihak penyedia barang dan jasa lebih memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh pengguna barang dan jasa dalam hal negosiasi. Sehingga tidak adanya ketidakjujuran dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa. Hendaknya klausul mengenai “wanprestasi”  yang terdapat dalam perjanjian barang dan jasa diamandemen dengan menambahkan pemenuhan perikatan sepenuhnya jika terjadi wanprestasi.

  1. E.     Daftar Pustaka
[1] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1986.

[2] Riduan Syahrani S.H.,Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,PT. Alumni,Bandung,2006.

[3] Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979.

[4] Sutadji Pudjo Utomo, Makalah Seminar tentang “Operating and Managerial Aspecst Of PSC” Tanggal 13-15 Desember 1995, Savoy Homann Hotel – Bandung.

[5] Erman Radjagukguk, Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Bebas, (Makalah Seminar: Hukum Kontrak Internasional, BPHN, Maret, 1977), Jakarta.

[6] Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.