Berlangganan RSS RSS Feed

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SEBAGAI PENGGUNA JASA BROKER DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI PT. AGRODANA FUTURES DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SEBAGAI PENGGUNA JASA BROKER DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI PT. AGRODANA FUTURES DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nikko Hadimulya

A10050360

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing :

Dr. An-An Chandrawulan,S.H.,LLM

Hj. Aam Suryamah,S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2012

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SEBAGAI PENGGUNA JASA BROKER DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI PT. AGRODANA FUTURES DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

 

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan dalam bursa berjangka diberbagai negara termasuk Indonesia sangat pesat dan juga merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi, namun banyak orang yang melakukan investasi didalam perdagangan bursa berjangka komoditi walaupun mereka belum sepenuhnya mengerti. Berkaitan dengan masalah perlindungan investor atau nasabah, hal ini sering dihadapi oleh para nasabah yang ingin berinvestasi namun karena para nasabah/investor seringkali hanya melihat di satu sisi yaitu profit, tanpa memperdulikan kerugian yang akan timbul dikemudian hari.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dasar perusahaan berjangka serta tanggung jawab dan ketentuannya di masyarakat umum dalam hal ini nasabah, yang mana nasabah merupakan pengguna jasa terkait dilindungi dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka komoditi. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara nasabah atau investor masih belum bisa diwujudkan secara adil, walaupun ketentuan Undang-undang nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi secara umum telah diatur dengan baik, Namun dalam prakteknya tidak semua pihak mematuhi ketentuan tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Undang-undang nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki berbagai cara penyelesaian sengketa baik secara perdata maupun pidana dan bahkan lembaga-lembaga di samping lembaga peradilan seperti Bappebti, Bursa Berjangka, Perusahaan Pialang telah menyediakan sarana pengaduan sebagai bentuk perlindungan nasabah atau investor. Selanjutnya nasabah akan diberikan pengarahan terkait kerugian yang timbul akibat kelalaian atau cidera janji pialang berjangka dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pialang berjangka wajib mengganti kerugian yang dialami nasabah serta penggantian kerugian oleh lembaga bursa berjangka.

Kata Kunci : Perjanjian Kontrak (Contract Agreement),PT. Agrodana Futures

 

 

LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS AS A BROKER SERVICE USERS IN FOREIGN TRADE IN PT. AGRODANA FUTURES OF REVISED LAW NUMBER 32 OF 1997 CONCERNING THE COMMODITY FUTURES TRADING

ABSTRACT

The development of futures trading in various countries including Indonesia are very rapid and is also one of the factors supporting economic growth, however theres many people are investing in commodity futures trading, although they are not fully understood. Issues relating to the protection of investors or clients, this is often faced by customers who want to invest but because the client / investor is often only seen on one side of the profit, regardless of the losses that will arise in the future.

This thesis research aims to identify, assess, analyze the company’s basic responsibilities and provisions in the general population in this case the customer, which the customer is the user-related services is protected in Law No. 32 Year 1997 About Commodity Futures Trading. The method used is the normative legal research is descriptive analysis. Legal materials collected by library research techniques and analyzed qualitatively.

These results indicate the existence of the gap between the customer still can not be realized in a fair, even though the provisions of Law No. 32 Year 1997 on the Commodity Futures Trading was generally well organized, but in practice not all parties comply with these provisions. Legal protection given to the Law No. 32 Year 1997 on the Commodity Futures Trading has various ways of dispute resolution both in civil and criminal, and even institutions like the judiciary in addition to Bappebti, Stock Futures Brokerage Company has provided a means of complaint as a form of protection customer or investor. The next customer will be briefed related losses resulting from negligence or breach of contract and in accordance with the futures broker that has been regulated in Law Number 32 Year 1997 on the Commodity Futures Trading, futures broker shall indemnify the customer experience, and receive reimbursement by the agency futures exchange.

Keyword : contract agreement, PT.Agrodana Futures

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar berjangka (futures market) merupakan bagian dari pasar derivatif yang digunakan oleh berbagai pihak untuk mengelola resiko. Di Indonesia pasar ini sudah lama dirasakan kebutuhannya, tetapi realisasinya sangat lambat. Berbagai kendala seperti sedikitnya yang ingin menjadi promoter, sebagian besar masyarakat menganggap perdagangan berjangka dalam Forex sama dengan judi dan sebagainya, belum lagi masalah persaingan dan perselisihan antara pemerintah dengan pialang tidak resmi. Krisis ekonomi dan keuangan mereposisikan urgensi akan bursa berjangka di Indonesia yang sudah sangat telat di banding Negara lain yang telah memulai perdagangan sejak abad yang lalu. Akibat kendala diatas maka sosialisasi akan perlunya pasar berjangka terabaikan[1].

Di Indonesia telah banyak perusahaan marketing forex locals yang hanya menonjolkan sisi high return saja tanpa memberikan informasi yang baik atau dibekali kemampuan untuk trading forex dengan baik yang akhirnya menyebabkan kerugian para investor yang selanjutnya membentuk stigma buruk tentang forex trading[2].

Tercatat selama Tahun 2006 BBJ menerima 160 pengaduan nasabah yang melibatkan 38 Anggota Bursa (AB) dan Tahun 2007 sebanyak 112 nasabah yang melibatkan 25 Anggota Bursa (AB), dibalik angka yang tercatat itu kualitas terhadap pelanggaran semakin meningkat mulai dari kejahatan pelanggaran pidana dalam bentuk penyalahgunaan dana nasabah, membohongi

masyarakat dengan menjanjikan keuntungan pasti dan menerima setoran dana nasabah sebelum risk disclosure.[3]

Pialang Berjangka/broker atau perusahaan berjangka yang bergerak di dalam perdagangan berjangka selalu menjadi kontroversi di masyarakat. Di Indonesia memiliki lebih dari seratus perusahaan pialang berjangka, namun hanya beberapa perusahaan pialang berjangka saja yang memiliki izin serta kemampuan atau pengalaman pialang berjangka yang memadai untuk melakukan trading. Banyak kasus yang terjadi antara lain kasus pelanggaran administratif yang dilakukan oleh wakil pialang seperti izin wakil pialang serta prosedur pendirian perusahaan yang tidak lengkap, ini dapat dijadikan upaya tindak kejahatan di dalam perdagangan berjangka komoditi.

Dalam prakteknya banyak marketing atau wakil pialang berjangka bahkan pialang berjangka dari Perusahaan Pialang Berjangka sendiripun lebih banyak mengumbar tentang besarnya keuntungan dengan modal yang tidak bergitu besar kepada calon nasabah, mereka dari awal hanya berbicara tentang keuntungan yang akan di dapat oleh calon nasabah jika berinvestasi di Bursa Berjangka. padahal dalam kenyataanya tidak semua yang dijanjikan tersebut dapat terpenuhi bahkan tidak jarang banyak yang cidera janji.

Selain itu juga terdapat banyak klausul dalam isi perjanjian antara nasabah dan broker yang dibuat secara sepihak baik oleh perusahaan pialang maupun broker itu sendiri dalam prakteknya, sehingga nasabah atau investor dirugikan, padahal dalam isi suatu perjanjian broker wajib memberitahukan ada resiko dan dokumen keterangan perusahaan agar nasabah atau investor percaya dan mengerti dalam melakukan investasi di perusahaan pialang.

 

B. Permasalahan

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil permasalahan yang timbul sebagai berikut :

  1. Bagaimana tanggung jawab broker/pialang yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap nasabah/investor?
  2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa dikaitkan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?

 

 

C. Pembahasan

Apabila Pialang Berjangka tidak melakukan kewajibannya untuk memberitahukan tentang hal pemberitahuan adanya resiko,dokumen perusahaan,isi penjelasan klausul di perusahaan berjangka, maka Pialang Berjangka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi :

”Setiap Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (2) atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), atau Pasal 53 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berikut adalah pemaparan sebagai bentuk tanggung jawab broker akibat cidera janji atau tuntutan ganti rugi oleh nasabah.  seperti terhadap margin yang ditarik oleh Pialang Berjangka yang ditempatkan dalam sebuah rekening terpisah, dalam hal ini broker bertanggung jawab atas penarikan suatu dana dari rekening tersebut apabila diketahui melanggar aturan amanat nasabah, dan dalam melakukan suatu transaksi tanpa sepengetahuan nasabah serta terjadi hal-hal yang dapat merugikan nasabah, broker atau wakil pialang harus wajib mengganti kerugian tersebut. Broker tidak diperbolehkan untuk menambah dan membuat klausul baku di dalam isi suatu perjanjian kecuali atas pengetahuan nasabah.

Hal diatas sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 78 yang berbunyi :

”Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaanya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”.

Dalam hal mengenai tuntutan ganti rugi oleh nasabah yang di akibatkan cidera janji oleh broker atau materiil, maka nasabah berhak atas pemberian tuntutan kerugian dari Dana Kompensasi yang diberikan oleh Bursa Berjangka. Pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah tidak mengurangi kewajiban Pialang Berjangka untuk mengganti kerugian tersebut kepada nasabah, artinya Pialang Berjangka harus tetap mengganti kerugian nasabah apabila jumlah ganti rugi belum mencukupi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi :

”Pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah tidak mengurangi kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk :

a)      Membayar kembali ganti rugi kepada Bursa Berjangka; dan

b)      Membayar kepada Nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

Pasal 46 ayat (2) huruf b menyatakan :

”hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan”

Pasal 46 ayat (4) menyatakan :

”Dana yang wajib dibayarkan oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituntut sebagai hutang Pialang Berjangka bersangkutan”

Peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan dan tanggung jawab yang diberikan terhadap nasabah atau investor. Hal ini dapat kita lihat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45, 46 ayat 1,2,3, dan 4,Pasal 50, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta ketentuan dalam pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, seperti yang diatur dalam Pasal 106,107 dan 108.

apabila terjadi masalah antara nasabah dengan pialang berjangka atau perusahaan pialang berjangka, baik tentang perbuatan curang atau pelanggaran yang merugikan para pihak maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara :

  1. 1.      Penyelesaian secara Perdata

Penyelesaian secara perdata merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi :

“Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

  1. Musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
  2. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.

Setiap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

  1. a.      Melalui Perusahaan Pialang Berjangka

Pertama-tama akan dilakukan melalui badan penyelesaian yang ada di setiap perusahaan pialang berjangka, dimana setiap perusahaan pialang berjangka diwajibkan untuk menyediakan suatu divisi kepatuhan (compliance) yang wajib melakukan penanganan pengaduan nasabah untuk pertama kalinya.

  1. b.      Melalui Bursa Berjangka

Sebenarnya, apabila pengaduan melalui penyelesaian yang pertama yaitu melalui internal perusahaan pialang berjangka tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi nasabah, maka nasabah dapat memakai penyelesaian yang disediakan oleh pihak Bursa Berjangka. Jika nasabah masih tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bursa Berjangka maka barulah nasabah dapat meminta penyelesaian kepada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

  1. c.       Melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) biasanya akan dilakukan melalui sistim mediasi. Mediasi tersebut dilakukan guna menampung aspirasi nasabah yang mengadukan kasusnya yang biasanya menginginkan pengembalian dana melalui cara penyelesaian sengketa secara cepat.

Penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan penyelesaian pada tingkat terakhir secara perdata melalui badan-badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena jika pada tahap ini nasabah masih belum menemukan kepuasan juga terhadap penyelsaian yang ada maka penyelesaian berikutnya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan.

  1. 1.      Penyelesaian secara Pidana

Penyelesaian secara pidana biasanya akan dilakukan terhadap tindakan pelanggaran yang temasuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Misalnya pelanggaran dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sesuai dengan cara penyelesaiannya yaitu penyelesaian secara pidana maka setiap penyelesaian terhadap kasus pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana.

Kesimpulan

  1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan dan tanggung jawab yang diberikan terhadap nasabah atau investor. Hal ini dapat kita lihat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45, 46 ayat 1,2,3, dan 4,Pasal 50, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta ketentuan dalam pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, seperti yang diatur dalam Pasal 106,107 dan 108. Jadi dalam hal ini apabila nasabah atau investor dirugikan maka dapat menuntut baik secara perdata maupun pidana dan pengembalian dana yang dirugikan.
  2. Terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan kerugian di bursa berjangka dapat melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang biasanya dilakukan melalui mediasi, serta penyelesaian sengketa secara pidana yang biasanya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

 

Saran

  1. Sebelum melakukan transaksi kontrak berjangka sebaiknya terlebih dahulu mengetahui apakah perusahaan yang dipilih sudah mempunyai izin dari Bappepti atau belum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu juga dengan Wakil Pialang Berjangka yang akan terlibat langsung dengan calon nasabah atau nasabah apakah sudah memenuhi persyaratan serta memperoleh izin dari Bappepti. Bappebti dalam hal ini harus meningkatkan kinerjanya untuk selalu mengawasi dengan ketat setiap Perusahaan-perusahaan Pialang Berjangka.
  2. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan agar proses transaksi berjalan lancar adalah sebagai berikut ;
    1. Calon nasabah terlebih dahulu harus memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka.
    2. Harus ada kerja sama yang baik antara calon nasabah atau nasabah dengan Wakil Pialang Berjangka serta perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
    3. Melakukan persiapan-persiapan yang matang sebelum melakukan transaksi kontrak berjangka.

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) harus lebih ketat dalam mengawasi setiap pialang berjangka, apalagi pialang berjangka yang nakal.

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) seharusnya juga ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan curang dari pialang nakal karena izin pialang tersebut dikeluarkan oleh pihak Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dianatan Eka Putra, Berburu Uang Di Pasar Modal, Penerbit Effhar & Dahara Prize, Jakarta, 2002

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peristilahan Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, Maret 1999

Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramaniya, Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Hanafi Sofyan. Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000

Hamdy Hady, Forex For Manager, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001

Marzuki Usman Singgih Riphat Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, cetakan II,Ghalia Indonesia, Jakarta,1985

Sawidji Widioatmodjo,Cara Cepat Memulai Investasi Saham, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004

Sawidji Widoatmodjo, dkk, Forex Trading Online, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009

Subekti, Hukum Perjanjian, Cet.14, Jakarta : Intermedia, 1992

Sunaryati Hartono, Kembali Ke Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1985

The Fei Ming, Day Trading, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001

Tim Penyusun, Buku Panduan Investasi di PT Agrodana Futures, 2008
PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Keputusan Kepala BAPPEPTI No. 07/Bappepti/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka pada Pasal Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor : 09/BAPPEBTI/KP/2000, Pasal 3

WEBSITE atau ARTIKEL

www.blogbintang.com

www.liputanberita.com

http://id.wikipedia.org/wiki/bursa_komoditi

http://bappebti.go.id/Departemen_perindustrian_dan_perdagangan/ pengantar_ peraturan

www.bappebti.go.id

http://www2.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalPasarModal/tabid/137/lang /id-ID/language/id-ID/Default.aspx

http://digilib

http://www.dudung.net/

http://www.bbj-jfx.com

www.agrodana-future.com


[1] Hanafi Sofyan. Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 7

[2] http://adiwirasta.blogspot.com/2007/08/forex high risk and high return.html, diakses pada hari rabu, tanggal 9 Maret 2011, jam 4.37 wib

[3] http://www.bbj-jfx.com/node/661, diakses pada hari senin, tanggal 21 November 2010, jam 3:57 wib