Berlangganan RSS RSS Feed

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.164PK/PID.SUS/2009

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERPIDANA ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.164 PK/PID.SUS/2009
Oleh:
Herlince Sartika
110110080223

Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing:
Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H.
Nella Sumika Putri,S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2012

“Studi Kasus Terhadap Penerapan Ajaran Penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Alasan-alasan yang Meringankan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Artalyta Suryani Dalam Putusan Mahkamah Agung No.164 PK/PID.SUS/2009”
Herlince Sartika
110110080223
Kewenangan pemeriksaan dalam permintaan Peninjauan Kembali dilakukan Mahkamah Agung semata-mata bertitik tolak dari alasan keberatan yang diajukan oleh terpidana dan tidak berwenang memeriksa dan memutus permintaan peninjauan kembali atas “alasan sendiri”. Berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (2) poin 4 KUHAP hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali telah menjatuhkan putusan dengan ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana Artalyta Suryani dengan pertimbangan bahwa terdapat pertimbangan yang tidak cukup (onvoeldende gemotiveerd) dalam putusan judex juris terkait pertimbangan seharusnya ada pihak lain yang menjadi terdakwa utama sebagai pihak yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau plegen yang sebenarnya pemilik dana suap yaitu Itjih Nursalim dan/atau Syamsul Nursalim dan terkait hal-hal yang meringankan bagi diri terpidana. Menjadi penting untuk ditelaah apakah tepat hakim MA pada tingkat PK menjatuhkan ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana berdasarkan pertimbangan sendiri tersebut di luar permohonan terpidana.
Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti studi kasus ini adalah melalui metode yuridis normatif dengan data utamanya berupa data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan.
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penyusunan studi kasus ini menunjukkan bahwa, pertama Putusan hakim MA pada tingkat PK untuk kasus penyuapan terpidana Artalyta Suryani telah keliru menyebutkan kualifikasi para peserta sesuai dengan ajaran penyertaan dan tidak tepat untuk mempertimbangkan ajaran penyertaan sebagai salah satu alasan dijatuhkannya ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana ; kedua alasan-alasan yang meringankan bahwa terpidana tidak secara langsung merugikan keuangan negara dan terpidana tidak secara langsung menikmati hasil kejahatan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kekhasan dari kasus Artalyta Suryani tidaklah tepat dijadikan sebagai salah satu alasan dijatuhkannya ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana. Hakim MA pada tingkat PK dalam kasus terpidana seharusnya menyatakan permohonan terpidana tidak dapat diterima.

“ Case Study on The Application of Complicity Theory in Article 55 Paragraph (1) ke-1 KUHP and Mitigating Factors in Corruption Cases Confict Artalyta Suryani Related To The Supreme Court Decision No.164 PK/PID.SUS/2009”

Herlince Sartika
110110080223

Examination Authority on request of Criminal Review is executed by Supreme Court only with the reason of objection brought by convict. Supreme court does not have an authority to examine and adjudged Criminal Review’s request with “ it’s own reason”. Based on provision article 266 paragraph (2) point 4 KUHAP, the Judge of Supreme Court condemned a verdict with consideration that judex juris made inadequate consideration (onvoeldende gemotiveerd) about another person that should be the main accused as a accomplice or principal offender whose the owner of bribery fund, Syamsul Nursalim and/or Itjih Nursalim and also about the mitigating factors of the convict Artalyta Suryani. It is important to analyze whether it is correct for the Judge of Supreme Court to sentence the less criminal provision to confict based on it’s own consideration out of confict’s request.
This research uses normative juridical in analyzing this case study with the library research as the main resource.
The Result of the research on this case study shows that, First the verdict of Supreme Court on bribery case which brought Artalyta Suryani as a confict make a mistake to qualify accomplice as reffered to complicity theory and it is not correct to consider complicity theory as one of the reason to sentence the less criminal provision to confict; Second, the mitigating factors , the confict indirectly does not create losses to the state and she does not take benefit from the commiting crime, based on the fact on court proceedings, are not correct to be one of the reason to sentence the less criminal provision to confict. The Judge of Supreme Court on the case of the confict should declare that the confict’s request can not be accepted.

A. LATAR BELAKANG
Hakim MA pada tingkat PK dalam KUHAP dibatasi kewenangannya untuk mengadili permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya. Kewenangan pemeriksaan dalam permintaan Peninjauan Kembali semata-mata bertitik tolak dari alasan keberatan yang diajukan oleh terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP dan tidak berwenang memeriksa dan memutus permintaan peninjauan kembali atas “alasan sendiri”.
Hakim MA pada tingkat PK Dalam perkara terpidana Artalyta Suryani telah memberikan pertimbangan dengan “alasan sendiri” terkait dengan terdapat pertimbangan yang tidak cukup (onvoeldende gemotiveerd) dalam tingkat judex juris dan tidak mempertimbangkan terkait alasan permohonan terpidana dalam mengajukan PK yaitu terkait dengan adanya kekeliruan hakim/kekhilafan hakim MA pada tingkat kasasi dalam mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi. Hal ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji apakah hakim MA pada tingkat PK dapat menjatuhkan putusan menerima permohonan terpidana dan menjatuhkan ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana dengan pertimbangan “alasan sendiri”.
Hakim MA pada tingkat PK berpendapat bahwa dalam perkara terpidana seharusnya ada terdakwa utama sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau plegen yaitu Itjih Nursalim dan/atau Syamsul Nursalim. Hakim MA pada tingkat PK mempertimbangkan terkait ajaran penyertaan walaupun Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak men-jo kan dengan pasal 55 terkait penyertaan. Dengan bentuk penyertaan yang disebutkan oleh hakim MA tersebut akan berpengaruh pada diri terpidana yaitu terkait pertanggungjawabannya dalam perkara tindak pidana korupsi penyuapan kepada Jaksa Urip Tri Gunawan, karena inti pokok deelneming adalah menentukan pertanggungjawaban peserta delik. Menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah “alasan sendiri” dari hakim MA pada tingkat PK terkait dengan ajaran penyertaan dalam kasus terpidana Artalyta Suryani dapat dijadikan sebagai salah satu alasan dijatuhkannya ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana.
Putusan hakim MA pada tingkat PK terhadap Artalyta Suryani juga mendapat perhatian publik terkait pertimbangan alasan-alasan yang meringankan yang digunakan majelis hakim sebagai landasan dijatuhkan ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana yaitu terpidana tidak secara langsung merugikan keuangan negara dan alasan bahwa terpidana tidak menikmati hasil kejahatan karena hanya menghubungkan antara Urip Tri Gunawan dengan Syamsul Nursalim.
Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang menjadi terdakwa utama sebagai pihak yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau plegen yang sebenarnya pemilik dana sebesar US$ 660,000 (enam ratus enam puluh ribu dolar Amerika) yaitu Itjih Nursalim dan/atau Syamsul Nursalim dan adanya alasan-alasan yang meringankan yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan kembali dapat dijadikan alasan dijatuhkannya ketentuan yang lebih ringan kepada terpidana sesuai dengan ketentuan pasal 266 ayat (2) huruf b poin 4 KUHAP.
B. MASALAH HUKUM
Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan hukum yaitu:
1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seharusnya ada pihak lain yang menjadi terdakwa utama sebagai pihak yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau plegen yang sebenarnya pemilik dana sebesar US$ 660,000 (enam ratus enam puluh ribu dolar Amerika) yaitu Itjih Nursalim dan/atau Syamsul Nursalim dapat dijadikan sebagai alasan dijatuhkannya ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap terpidana Artalyta Suryani berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (2) huruf b poin 4 KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hakim terkait alasan-alasan yang meringankan pada terpidana Artalyta Suryani dapat dijadikan sebagai alasan dijatuhkannya ketentuan pidana yang lebih ringan berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (2) huruf b poin 4 KUHAP?

C. PEMBAHASAN DAN TEORI
Dalam menganalisis perkara ini, penulis menggunakan teori-teori tentang tindak pidana, ajaran penyertaan, tindak pidana korupsi, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat/ringannya pidana terhadap terdakwa/terpidana, upaya hukum peninjauan kembali dan penafsiran.
Berdasarkan teori-teori tersebut, hasil analisis untuk permasalahan hukum yang pertama yaitu Ketidakjelasan terkait hubungan kepesertaan antara Artalyta Suryani dan Syamsul Nursalim tercermin dalam dakwaan Penuntut Umum KPK dan putusan Hakim MA pada tingkat PK. Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan tidak ada yang menunjukkan ada hubungan langsung antara terpidana Artalyta Suryani dengan Syamsul Nursalim, dimana tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Syamsul Nursalim meminta terpidana Artalyta Suryani untuk mewakili kepentingannya untuk menghentikan penyelidikan kasus BDNI. Syamsul Nursalim juga hingga pada saat ini masih buron dan belum diproses secara hukum. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan kata penghubung alternatif “atau” untuk kedudukan peserta lain dalam tindak pidana yang dilakukan terpidana yaitu sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau plegen. Dengan keputusan hakim yang mempertimbangkan terkait ajaran penyertaan sebagai salah satu alasan dijatuhkannya ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana Artalyta Suryani dengan memakai ajaran penyertaan menyuruh melakukan (doen plegen) atau plegen yang diyakininya tersebut, hakim terlihat memang tidak menguasai ajaran penyertaan. Dikaitkan dengan ajaran menyuruh melakukan (doen plegen) harus diingat ada syarat-syarat penting untuk dapat dikatakan memenuhi syarat menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP oleh karenanya orang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum. Pendapat bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dihukum adalah pendapat yang sejak tahun 1898 diterima umum, baik oleh ilmu hukum pidana maupun oleh yurisprudensi hukum pidana. Ketujuh syarat untuk adanya doenplegen yang diuraikan oleh Simons tidak ada satupun ditemukan pada diri terpidana Artalyta Suryani.
Alternatif bentuk penyertaan bahwa terdapat terdakwa utama sebagai plegen yang sebenarnya pemilik dana sebesar US$ 660,000 (enam ratus enam puluh ribu dollar amerika) yaitu Itjih Nursalim dan/atau Syamsul Nursalim sebagai orang yang melakukan (plegen) dalam tindak pidana korupsi suap terhadap Urip Tri Gunawan adalah menyesatkan. Apabila dalam perkara tersebut orang yang melakukan (plegen) penyuapan terhadap Urip Tri Gunawan adalah Itjih Nursalim dan/atau Syamsul Nursalim kemudian apa peran terpidana Artalyta Suryani dalam perkara tersebut? Padahal didalam amar putusannya hakim MA pada tingkat Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terpidana Artalyta Suryani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi memberikan uang sebesar Rp 660,000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika) kepada Urip Tri Gunawan selaku Jaksa Tim Penyelidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Pertimbangan hakim MA pada tingkat PK Terkait dengan alasan-alasan yang meringankan bagi diri terpidana tidak tepat dijadikan sebagai alasan menjatuhkan ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana. Pertama alasan yang meringankan yang menyatakan bahwa Terpidana tidak secara langsung merugikan keuangan negara. Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap yaitu menyerahkan uang kepada Jaksa Urip Tri Gunawan sebesar US$ 660,000 (enam ratus enam puluh ribu dollar Amerika) bukan korupsi yang merugikan keuangan negara yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK. Menjadi rancu apabila hakim Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali menyatakan terpidana tidak merugikan keuangan negara sebagai salah satu keadaan yang meringankan bagi diri terpidana, padahal terpidana dalam tindak pidana ini jelas menggunakan uang yang berasal dari pihak ketiga. Dengan pertimbangan tersebut seolah-olah Hakim MA pada tingkat PK masih ragu apakah memang uang tersebut berasal dari kekayaan negara atau tidak. Kedua yaitu alasan yang meringankan bahwa terpidana tidak menikmati hasil kejahatannya. Melihat kepada pasal yang didakwakan kepada terpidana Artalyta Suryani yaitu dakwaan primair pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK, maka permasalahan menikmati atau tidak menikmati adalah bagian dari orang yang menerima suap dan bukan bagi orang yang memberi suap. Hakim MA pada tingkat PK telah menjatuhkan ketentuan pidana yang lebih ringan kepada terpidana dengan menggunakan pertimbangan alasan-alasan sendiri dan tidak berdasarkan permohonan dari kuasa hukum terpidana Artalyta Suryani padahal Hakim MA pada tingkat PK tidak berwenang dan memasuki pemeriksaan permintaan peninjauan kembali berdasar atas alasan sendiri.
C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali terkait keberadaan peserta lain sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau plegen dalam tindak pidana korupsi Terpidana Artalyta Suryani adalah tidak tepat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di dalam diri terpidana tidak terpenuhi syarat-syarat penting sebagai orang yang disuruh melakukan. Terpidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dibenarkan oleh Hakim MA pada tingkat PK yang menyatakan bahwa terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana dalam dakwaan primair. Terkait alternatif hubungan penyertaan yaitu plegen tidak tepat karena terpidana telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagai dimaksud dalam dakwaan primair.
2. Pertimbangan hakim terkait keadaan-keadaan yang meringankan yang dijadikan sebagai alasan dijatuhkannya ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap terpidana Artalyta Suryani adalah tidak tepat. Pertimbangan yang menyatakan bahwa terpidana tidak secara langsung merugikan keuangan negara meminjam makna dari unsur tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara dalam pasal 2 dan 3 UU PTPK dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana korupsi penyuapan. Uang suap tersebut berasal dari pihak ketiga yaitu Syamsul Nursalim dan belum dibuktikan bahwa uang tersebut berasal dari kekayaan negara. Secara umum Hakim MA pada tingkat PK melampaui wewenangnya karena memasuki pemeriksaan permintaan peninjauan kembali berdasar atas alasan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
E. Utrecht, Hukum Pidana 1; Satu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Hukum (Doktoral Hukum) 1, Satu Pembahasan Pelajaran Umum, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994
————–, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994

Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1978

Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008