Berlangganan RSS RSS Feed

TINJAUAN TERHADAP IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN

TINJAUAN TERHADAP IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN

Oleh:
Muhammad Faiz Faisal
110110060099

Pembimbing:
Adrian E. Rompis, S. H., M.H., BBA.
Abi Ma’ruf Radjab, S. H., M. H.

ABSTRAK
Perizinan memiliki arti penting dalam sektor kehutanan, terutama berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan. Dalam hal ini telah terjadi disharmonisasi kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki posisi delematis dalam memberikan pelayanan perizinan, antara kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berakibat kepada kerusakan lingkungan alam, serta upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam mengharmonisasikan benturan kewenangan tersebut.
Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yang digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai masalah yang terjadi yang menyebabkan adanya benturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam sistem perizinan di sektor kehutanan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahannya, lalu ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.
Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya disharmonisasi kewenangan dalam pemberian izin pemanfaatan hutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebabkan oleh dasar hukum yang mengatur tentang kehutanan yang bersifat lintas sektoral, perbedaan cara penafsiran peraturan perundang-undangan tentang kehutanan yang dipengaruhi oleh orientasi kepentingan dari masing-masing pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan terjadinya ikonsistensi peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan yang berubah-ubah akibat keadaan politik Indonesia yang tidak stabil. Sehingga Pemerintah mengupayakan menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan melalui upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta pemberian sanksi-sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan dan pencabutan izin kepada penerima izin yang melakukan pelanggaran hukum secara ketat.
ABSTRACT

Permission has important meaning in forestry sector, especially relate to eternal environment and utilization of forest result. In this case already happened disharmonisasi competence of utilization permit giving forest between Central government and Local Government, where Local Government has position delematis in giving service permission, between importance of environment protection and improvement incoming of local territory that cause to damage of nature environment, and effort what will be conducted by goverment for harmonization in competence collision is referred.
Researcher uses method of judicial formality-normative approach, that used to analyze rule hits competence of utilization permit giving forest by book legislation that go into effect by using data that obtained either from bibliography study or from field research that analysed in descriptive qualitative. Descriptive Analysis is used to know and getting the picture that reality hit problem that happened causative existence of competence collision between Central government and Local Government in system permission in forestry sector, then analysed in qualitative and looked for its resolving, last pulled a conclusion that utilized to answer existing problems.
From research result above, researcher concludes that the happening of disharmonisasi competence in giving of forest utilization permit between Central government and Local Government caused by legal fundament that arrange about forestry that have the character of pass by quickly sectoral, difference of law and regulation interpretation way about forestry that influenced by importance orientation from each party either Central government or Local Government, and the happening of inconsistention law and regulation hits fickle forestry Indonesia political situation consequence unstable. Until government strived took care of directness function of forest fundamental and forest condition pass by effort rehabilitates and forest recalamation and farm, that bent on return forest quality and improve society utilization, and giving of administration of sanctions have the shape of oral exhortation and or written, government constraint, money forces, closing of effort place, stop of company machine activity and permit repeal to permit receiver that in breach law in tightens.

Kata Kunci: Izin, Kewenangan, Hukum Kehutanan
Keyword: Permission, Competence/Authority, Forestry Law

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya ditulis UU Pemda, telah menggariskan paradigma baru dalam prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab dalam UU Pemda yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat
Berkaitan dengan urusan Pemerintah Daerah dalam hubungan pelayanan umum dan hubungan pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan perizinan ini merupakan hal utama dan penting dalam rangka mewujudkan pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam secara terarah dan terkendali. Sehingga perizinan ditetapkan sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan wewenang pelayanan perizinan di daerah, pada umumnya bersifat multidimensi dan dijumpai pada berbagai sektor kegiatan, seperti kehutanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, perumahan, pertanahan, pertanian, pertambangan, serta perhubungan. Khususnya dalam sektor kehutanan, Pemerintah Daerah mempunyai posisi dilematis dalam memberikan pelayanan perizinan, antara kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk mengejar pendapatan asli daerah dan meningkatkan jumlah investor yang menanamkan modalnya di daerah, Pemerintah Daerah masih sering dalam penetapan suatu izin didasarkan atas perhitungan jangka pendek dengan mengabaikan peran serta masyarakat maupun aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Adanya suatu perizinan di berbagai bidang usaha sangat diperlukan agar dapat mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perizinan saat ini dalam implementasinya cukup banyak yang belum ramah lingkungan, masih bersifat sektoral, bahkan cenderung tumpang tindih. Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan peraturan perundang-undangan merupakan hal penting dalam bidang perizinan, karena peraturan menjadi dasar dikeluarkannya suatu izin.
B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:
1. Mengapa dapat terjadi disharmonisasi kewenangan dalam pemberian izin pemanfaatan hutan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah walaupun telah ada peraturan-peraturan tentang kehutanan?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengharmonisasikan benturan kewenangan untuk mengendalikan perbedaan yang terjadi dalam praktek pemberian izin pemanfaatan hutan di daerah?

HASIL DAN PEMBAHASAN
Suatu negara hukum seperti Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi semata-mata menjaga ketertiban dan kepastian hukum saja, melainkan menentukan arah, membentuk dan berusaha mewujudkan masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara, yakni masyarakat sejahtera. Gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Negara atau pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde).
Indonesia sebagai sebuah negara kesejahteraan (welfare state), secara eksplisit terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk selanjutnya ditulis UUD 1945. Konsepsi ini membawa dampak yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan tujuan kehidupan bernegara , yaitu negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Pemerintah menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Salah satu instrumen hukum tersebut di atas ialah “izin” atau “perizinan”. Izin merupakan instrumen hukum administrasi negara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya yang bersifat preventif.
Keberadaan perizinan pun memiliki arti penting dalam sektor kehutanan, terutama berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan. Oleh karena itu, keputusan mengenai pemberian izin pemanfaatan hutan menjadi hal yang sangat signifikan, yang dapat menentukan nasib dari suatu hutan, apakah dengan diberikan izin tersebut pelestarian lingkungan hidup menjadi terancam atau dengan pemberian izin tersebut dapat mendukung pembangunan berkelanjutan bangsa Indonesia.
Secara tidak langsung dengan berlakunya otonomi daerah sesuai dengan UU Pemda, banyak memunculkan permasalahan di sektor kehutanan. Hal ini dikarenakan urusan kehutanan menjadi salah satu urusan pemerintahan yang didelegasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui desentralisasi. Keputusan ini datur berdasarkan ketentuan UU Kehutanan, Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:
“Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah daerah”.
Selain itu, pembagian urusan pemerintahan didukung dengan keluarnya PP No. 38/2007.
Dengan dikeluarkannya PP No. 38/2007, tidak menyebabkan berkurangnya persoalan yang bermunculan dalam sektor kehutanan, melainkan timbulnya permasalahan yang lain, yaitu ketentuan ini tidak mengatur secara khusus atau terinci mengenai kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan, sehingga dapat mengancam keberlangsungan pelestarian lingkungan hidup.
Dengan demikian, berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba menemukan penyebab terjadinya disharmonisasi kewenangan dalam pemberian izin pemanfaatan hutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan karena pemberian izin tersebut merupakan titik pangkal terjadinya kerusakan lingkungan alam. Permasalahan tersebut terdapat pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kehutanan dan proses pelaksanaan pemberian izin yang terjadi di lapangan.
Pertama, dasar hukum yang mengatur tentang kehutanan yang tidak jelas, khususnya kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan. Peraturan perundang-undangan merupakan hal penting dalam hal pemberian izin pemanfaatan hutan, karena peraturan tersebut menjadi dasar hukum dikeluarkannya suatu izin. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang merupakan dasar hukum penyelenggaraan kehutanan di Indonesia.
Pengaturan mengenai kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan (berdasarkan Pasal 39 UU Kehutanan dan Pasal 60 sampai dengan Pasal 66 PP Nomor 6 Tahun 2007), yaitu melalui:
a. Menteri Kehutanan, apabila areal hutan berada pada lintas provinsi dan pada areal yang telah dibebani IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem.
b. Gubernur, apabila areal hutan berada pada lintas kabupaten/kota.
c. Bupati/Walikota, apabila pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya yang tidak melintasi batas-batas kabupaten/kota.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hutan, khususnya dalam hal pemberian izin pemanfaatan hutan, telah diatur dalam UU Pemda maupun UU Kehutanan. Di UU Pemda, secara implisit memberi pemahaman bahwa yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Pemerintah Daerah tetapi UU Kehutanan tidak mengatur khusus atau terinci mengenai kewenangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut secara umum lebih menekankan kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah berwenang sejauh kewenangan itu diserahkan oleh pusat kepada Daerah.
Berdasarkan peraturan di atas jelas bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan yang lebih besar dibandingkan Pemerintah Daerah yang mengurusi pengelolaaan hutan yang bersifat operasional, yaitu penyelenggaraan izin pemanfaatan hutan. Sehingga pada dasarnya pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hutan, khususnya dalam hal pemberian izin pemanfaatan hutan telah diatur dalam UU Pemda dan UU Kehutanan serta Peraturan Pemerintah yang mendukungnya.
Kedua, permasalahan lain yang kemudian timbul dalam prakteknya adalah cara menafsirkan pasal-pasal pada tiap perundang-undangan yang terkait dengan bidang kehutanan tersebut. Interpretasi masing-masing pihak dipengaruhi kuat oleh orientasi kepentingan yang berimplikasi pada kebijakan masing-masing pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional.
Demikian pula dengan produk hukum di bidang perizinan dan persoalan internalisasi pertimbangan kelestarian fungsi hutan dalam proses penetapan perizinan belum tercipta kepastian hukum maupun keseragaman antar dan inter aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta di lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh kepentingan sektoral dari masing-masing instansi yang lebih mengedepankan keuntungan dibandingkan dengan kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan kepada kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Ketiga, terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan yang berubah-ubah. Hal ini disebabkan oleh keadaaan politik dan ekonomi Indonesia yang tidak stabil, sehingga masa berlakunya suatu perundang-undangan tidak terlalu lama.
Keadaan tersebut tidak baik bagi perekonomian Indonesia karena hal itu behubungan dengan investor-investor baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin menginvestasikan uang atau dananya di Indonesia. Sehingga keadaan tersebut dapat mengurangi pendapatan negara.
Dalam hal mengupayakan harmonisasi benturan kewenangan dalam praktek pemberian izin pemanfaatan hutan di daerah, yaitu dengan menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan melalui upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan harus dihindari terjadinya konservasi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Pemberian izin harus sesuai dengan tujuan pemanfaatan hutan tersebut. Apabila ada pelanggaran diberikan sanksi-sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan dan pencabutan izin.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Dalam prakteknya telah terjadi disharmonisasi kewenangan dalam pemberian izin pemanfaatan hutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pertama, hal ini disebabkan oleh dasar hukum yang mengatur tentang kehutanan, khususnya kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan bersifat sektoral, sehingga terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan maupun kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua, adanya penafsiran pasal-pasal pada tiap perundang-undangan dalam bidang kehutanan yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi kuat oleh orientasi kepentingan masing-masing pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Ketiga, terjadinya inkonsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan yang berubah-ubah akibat keadaaan politik dan ekonomi Indonesia yang tidak stabil.
2. Dalam hal mengupayakan harmonisasi benturan kewenangan dalam praktek pemberian izin pemanfaatan hutan di daerah, yaitu dengan menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan melalui upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan harus dihindari terjadinya konservasi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Pemberian izin harus sesuai dengan tujuan pemanfaatan hutan tersebut. Apabila ada pelanggaran diberikan sanksi-sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan dan pencabutan izin.
B. Saran
Upaya yang penting yang harus dilakukan Pemerintah dalam mengharmonisasikan benturan kewenangan dalam praktek pemberian izin pemanfaatan hutan di daerah adalah melakukan penataan kembali kelembagaan atau perangkat daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip organisasi, yang memiliki visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Apabila penataan kembali kelembangaan atau perangkat pemerintahan pusat dan daerah telah dilakukan, lalu melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dengan menerapakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi (KISS) sehingga proses pemberian izn menjadi lebih terarah dan terkendali.

Daftar Pustaka
Buku:
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung, 2008.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah