Berlangganan RSS RSS Feed

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

 

Destin Benyamin

110110080150

 

Pembimbing :

Rosi Rosmawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2012

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

 

ABSTRAK

 

            Dalam praktek ketenagakerjaan belakangan ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem pekerja kontrak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena dianggap lebih efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut banyak terjadi pelanggaran terhadap penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya, sehingga merugikan dan menghilangkan hak-hak pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diselenggarakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pekerja kontraknya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi pekerja kontraknya serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu meliputi penelitian terhadap kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan sifat, keadaan, gambaran dan uraian yang menyangkut masalah yang terjadi pada kegiatan pekerja kontrak di PT Kereta Api Indonesia (Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu metode penelitian dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan cara mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan perjanjian pekerja kontrak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap pekerja kontraknya karena tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terutama mengenai jangka waktu dan masa percobaan terhadap pekerja kontrak dalam PT Kereta Api Indonesia (Persero). Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan perusahaan memilih memakai sistem PKWT yang dianggap lebih efisien dan menguntungkan dibandingkan PKWTT. Kurangnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia juga menjadi kendala pelaksanaan PKWT.

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum-PKWT

 

JUDICIAL REVIEW IMPLEMENTATION OF CERTAIN TIME JOB AGREEMENT AT PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) WORKING TO THE LAW NUMBER 13 OF 2003 ON MANPOWER

 

ABSTRACT

 

            In the practice of labor recently, many companies use contract workers through a system of Certain Time Job Agreements (PKWT) because it is considered to be more efficient and profitable for the company. But in the implementation of those work agreement seems happened many violation that is not in accordance with the provisions of the Law No. 13 of 2003 on Manpower and other provisions, that disrupting and eliminating worker’s rights. This research aims to discover, assess, and analyze the implementation of Certain Time Job Agreement (PKWT) organized by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) with its contract workers in providing protection and fulfillment of his contract as well as the right for workers, and to know the factors contributing towards the implementation of the Certain Time Job Agreement (PKWT) in PT Kereta Api Indonesia (Persero).

This is a descriptive analytical research which include research on the realities associated with the condition of natural description, and explanation of the problems that occur on the activities of contract workers at PT Kereta Api Indonesia (Persero). The method used in this study is a juridical research methods in a way which is the study of literature by collecting data in the form of regulations and other literature-related literature with the agreement of contract workers of PT Kereta Api Indonesia (Persero).

            The results of this research show that there is a violation of the implementation on Certain Time Job Agreement (PKWT) on PT Kereta Api Indonesia (Persero) against its contract workers because it does not comply with the provisions pursuant to Law No. 13 of 2003 On Manpower, especially regarding the period and probation of contract workers in the PT Kereta Api Indonesia (Persero). This is caused due to the tendency of companies choosing to wear PKWT system which is considered to be more efficient and profitable than PKWTT. The lack of scrutiny from Ministry of Employment Service and Transmigration of the Republic Indonesia has also become an obstacle on implementation of PKWT system.

 

Key Word : Law Protection-PKWT

 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

            Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis semakin pesat dan dapat berubah dengan intensitas yang cukup tinggi, dimana hal tersebut dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keadaan dan eksistensi sebuah perusahaan. Pimpinan perusahaan harus mengikuti perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi pada segala aspek di lingkungan perusahaan sehingga mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan. Menyikapi perkembangan tersebut, perusahaan selalu menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menguntungkan bagi perusahaan.

Suatu perusahaan akan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Untuk menekan biaya tersebut dapat dilakukan melalui komponen sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan. Dalam arti lain, ada kebijakan yang diberikan perusahaan terhadap tenaga kerjanya untuk melakukan efisiensi biaya. Salah satu praktek yang banyak terjadi adalah penggunaan status pekerja kontrak bagi karyawan perusahaan, dimana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan bentuk usaha pemerintah agar pembangunan ketenagakerjaan dapat diatur dengan tegas sehingga nasib dan kesejahteraan para tenaga kerja dapat berjalan sesuai apa yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ketenagakerjaan ini pada saat yang bersamaan juga diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Pada prakteknya, banyak permasalahan mengenai status pekerja kontrak, seperti dampak dari diberlakukannya sistem pekerja kontrak dalam praktek hubungan kerja kontrak membawa efek fragmentatif, degradatif, diskriminatif dan eksploitatif terhadap pekerja. Hal tersebut terjadi karena  perbedaan penafsiran dan berbagai pelanggaran terhadap Undang-Undang dan peraturan  pelaksanaan hubungan kerja kontrak di tengah semakin lemahnya kompetensi, peran dan fungsi pengawasan oleh Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Menurut pemberitaan media pada 25 November 2011, ada ketidakjelasan status dan hubungan kerja antara PT KAI (Persero) terhadap 157 pekerjanya, hingga digelar Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR RI bersama para Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek.[1]

Pada PT KAI (Persero), adanya pekerja kontrak merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan, tetapi tidak demikian dengan para pekerjanya yang selama ini lebih banyak merasa dirugikan, karena perjanjian kerja dalam bentuk tidak tetap/kontrak atau yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Namun pada prakteknya terjadi pelanggaran-pelanggaran dimana recruitment karyawan dilakukan dengan melakukan masa percobaan dan dilanjutkan dengan kontrak. Pada PT KAI (Persero) terdapat permasalahan mengenai adanya masa percobaan kerja yang diberlakukan terhadap karyawan dengan status pekerja kontrak, dimana permasalahan tersebut masih belum terselesaikan sampai sekarang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan aturan yang ada.

B. Permasalahan

            Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
  2. Kendala-kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)?

 

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pekerja Kontrak Di PT KAI (Persero)

Pengertian pekerja sangat luas, yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh atau pekerja bebas.[2] Undang-Undang Ketenagakerjaan membedakan pekerja menjadi dua macam, yaitu pekerja tetap dan pekerja kontrak berdasarkan Pasal 59 ayat (2).  Pekerja kontrak didasari oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara  pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian kerja tertentu diadakan karena jenis dan sifat pekerjaan yang menjadi objek perjanjian kerja tersebut memang mengharuskan demikian.[3]

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1), Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Dalam memori penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan diterangkan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung pada cuaca atau kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi bergantung pada cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek PKWT.[4]

Pada penelitian ini, dilakukan analisis mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT KAI (Persero) dengan beberapa pekerja kontraknya. Para pekerja yang menjadi penelitian skripsi ini direkrut langsung oleh PT KAI (Persero) melalui beberapa tahapan/proses penerimaan karyawan baru. PT KAI (Persero) sudah membuat PKWT berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan syarat sah : (1) kesepakatan kedua belah pihak; (2) kecakapan; (3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; (4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku.

PT KAI (Persero) merekrut pekerja kontraknya yang bekerja pada bidang administrasi dimana perjanjian kontraknya adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan jangka waktu paling lama adalah 3 (tiga) tahun, akan tetapi yang bersangkutan telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun tanpa terputus di PT KAI (Persero)  dimulai dari September 2002 hingga saat ini, dan statusnya sebagai pekerja kontrak belum diangkat menjadi karyawan tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (4), (5), dan (6), PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jika PT KAI (Persero) bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Akibat hukum yang harus diberlakukan berdasar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (7) bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

PT KAI (Persero) juga merekrut  pekerja kontrak berdasarkan PKWT pada bagian IT dimulai sejak awal Februari 2011, dan terhadapnya diberlakukan masa percobaan kerja berdasarkan Addendum/Perjanjian Tambahan. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa terhadap perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Terhadap hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PT KAI (Persero) melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan karena telah menerapkan masa percobaan kerja terhadap salah satu karyawan kontraknya. Akibat hukum terhadap pelanggaran tersebut berdasal Pasal 58 ayat (2) yaitu masa percobaan kerja yang diberlakukan pada maka dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

 

B. Kendala Pelaksanaan PKWT dalam PT KAI (Persero) Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan

Kecenderungan PT KAI (Persero) dan perusahaan pada umumnya untuk memakai pekerja kontrak bukan tanpa sebab. Memang jika dibandingkan secara langsung, memakai pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) jauh lebih efisien dibandingkan memakai pekerja/buruh dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Karena untuk pekerja/buruh dengan sistem PKWT perusahaan tidak perlu memikirkan berbagai tunjangan dan berbagai kegiatan untuk pelatihan atau pendidikan dan sebagainya.

Perjanjian kerja merupakan awal terjadinya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian kerja biasanya telah disediakan secara sepihak oleh perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja/buruh tersebut, di mana isi dari perjanjian kerja tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh perusahaan dan pihak pekerja/buruh hanya tinggal menandatangani saja sebagai bentuk menyetujuinya atau dapat menolak perjanjian kerja tersebut.

Karena isi perjanjian kerja telah dibuat terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan, maka biasanya isinya cenderung berat sebelah dan lebih memberikan keuntungan kepada pengusaha, dan pekerja/buruh berada dalam posisi yang dirugikan. Keadaan ini menurut Sri Gambir Melati Hatta timbul karena kedudukan pengusaha yang kuat baik dalam segi ekonomi maupun kekuasaan, sedangkan pekerja/buruh berada dalam posisi yang lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Posisi monopoli pengusaha ini membuka peluang baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Akibatnya pengusaha mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya.[5]Padahal perusahaan seharusnya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk didalamnya perlindungan terhadap pekerja kontrak. Perlindungan tersebut menurut Soepomo dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni : [6]

  1. Perlindungan Ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk apabila tenaga kerja tersebut tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
  2. Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi.
  3. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

 

PENUTUP

 

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap identifikasi masalah dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

  1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai jangka waktu perjanjian kerja serta diberlakukannya masa percobaan kepada pekerja kontrak berdasarkan keterangan dari pekerja kontrak yang bekerja pada PT KAI (Persero). Akibat hukum terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang melanggar ketentuan mengenai adanya masa percobaan kerja adalah perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, sedangkan terhadap pelanggaran mengenai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka demi hukum berubah statusnya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
  2. Kendala pelaksanaan PKWT disebabkan antara lain karena kurang jelasnya aturan dan batasan tentang pelaksanaan PKWT, dan kecenderungan perusahaan yang memanfaatkan sistem PKWT karena lebih efisien dan menguntungkan dibandingkan sistem PKWTT. Selain hal tersebut, pelanggaran yang dilakukan oleh PT KAI (Persero)  mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja kontrak yang bekerja pada PT KAI (Persero).

 

B. Saran

  1. Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PT KAI (Persero) harus tetap tunduk pada ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksana lainnya, dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan penuh tanggung jawab. Isi ketentuan dari perjanjian tersebut harus mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak secara lebih detail dan tidak merugikan pihak pekerja kontrak, demi kelangsungan hubungan kerja yang sehat dalam suatu perusahaan.
  2. Peran Serikat Pekerja harus lebih optimal untuk membela kepentingan/hak-hak para anggotanya, terutama demi pekerja dengan status kontrak. Selain itu harus dilakukan pengawasan yang lebih intensif oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau oleh setiap petugas pengawas yang telah diberi tugas oleh pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja kontrak, sehingga tidak ada lagi pekerja kontrak yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi secara menyeluruh. Terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, harus diberlakukan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku-Buku

Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

Hidayat Muharam, Hukum Ketenagakerjaan, Citra Aditya Bakti, Cet.I, Bandung, 2006.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1995.

Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia , PT. Alumni, Bandung, 1999.

 

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke-4.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

 

Sumber Lainnya

Ardi Juhari, Memprihatinkan, 10 Tahun Mengabdi Tetap Jadi Pegawai Kontrak, Batam Today, http://www.batamtoday.com/berita9762-Memprihatinkan,-10-Tahun-Mengabdi-Tetap-Jadi-Pegawai-Kontrak.html diunduh pada tanggal 7/12/2011.

 


[1] Ardi Juhari, “Memprihatinkan, 10 Tahun Mengabdi Tetap Jadi Pegawai Kontrak”, Batam Today, diakses dari http://www.batamtoday.com/berita9762-Memprihatinkan,-10-Tahun-Mengabdi-Tetap-Jadi-Pegawai-Kontrak.html pada tanggal 7 Desember 2011.

[2] Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 26.

[3] Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 50.

[4] Hidayat Muharam, Hukum Ketenagakerjaan, Citra Aditya Bakti, Cet.I, Bandung, 2006, hlm. 8.

[5] Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia , PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 139.

[6] Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 61-62.