Berlangganan RSS RSS Feed

Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974

PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.1 Tahun 1974 TENTANG PERKAWINAN

 

ABSTRAK

 

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum. Perkawinan merupakan sebuah lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin merupakan salah satu hal yang mengakibatkan laju kelahiran menjadi lebih tinggi. Oleh karena itulah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data kepustakaan. Sehingga dapat mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur termasuk dalam kategori eksploitasi anak dan jelas akan merampas semua hak anak, sepanjang hal tersebut tidak mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mencegah dan menghimbau agar perkawinan di bawah umur jangan sampai terjadi dengan cara menegakkan norma dan asas-asas yang ditentukan dalam undang-undang terkait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARRIAGE AGE OF YOUNG AND THE EFFECTS OF DIVORCE JURISDICTION IN THE DISTRICT COURT OF RELIGION IN REVIEW Sumedang OF THE LAW OF MARRIAGE # 1 of 1974

ABSTRACT

 

Human in the process of development requires a partner who can provide offspring according to what he wanted. In the smallest form, live with it starts with the existence of a family, because family is a symptom of human life which was originally formed by at least one male – male and a female who has met the requirements of what is called marriage. Marriage is a legal event. Marriage is a sacred institution that aims to establish a happy and lasting family based on the Belief in God Almighty. In addition, the marriage relationship to the population problem. Lower age limit for women to marry is one of the things that resulted in the birth rate is higher. Hence Law. 1 of 1974 on Marriage and Islamic law to establish a set age limits on marriage. 19 years for men and for women 16 years.

The method used is a normative juridical laws that give priority to the research of secondary data as the main ingredient, while the specification is descriptive analytical research in the methods of collecting data through a data research literature. So as to gain a thorough and systematic study.

The study concluded that underage marriage is included in the category of child exploitation and certainly will take away all the rights of children, as long as it does not follow the rules and laws. Therefore, the public and the government have jointly called for the prevention and underage marriage not to happen by way of enforcing the norms and principles stipulated in related laws.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. A.  PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah – tangga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan menghendaki adanya kematangan psikologis1.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia2.

 

 

1R.Subekti, Kitab Undang- undang Hukum Perdata,Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.53

2 Undang- undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hlm.540.

 

Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berlakunya secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

  1. B.  HASIL DAN PEMBAHASAN

 

  1. 1.             Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Kab.Sumedang

Perkawinan bukan semata – mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam suatu persekutuan hidup yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Batas usia dalam perkawinan terkait dengan kematangan sosial suami isteri, dengan maksud bahwa tanggung jawab sosial suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik di dalam membina kesejahteraan keluarga dan pergaulan di masyarakat.

Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun di dalam kenyataan masyarakat di Kabupaten Sumedang sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Tercatat selama tahun 2011 terdaftar sebanyak  50 kasus perceraian yang disebabkan karena melangsungkan perkawinan pada usia muda 3.

Dari beberapa kasus perceraian yang terdaftar peneliti mengambil beberapa sampel yang diteliti diantaranya kasus perceraian yang terjadi pada Sodari Yeyen  yang berusia 17 tahun dan Sdr.Tatang .S yang berusia 19 tahun, pasangan tersebut melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2010. Pada awalnya hubungannya baik – baik saja, tetapi setelah pernikahan berlangsung cukup lama salah satu diantaranya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Belakangan suami dari Sdri.Yeyen mulai tidak menafkahi Yeyen baik lahir maupun batin. Bahkan sering terjadi kesalah pahaman diantara pasangan tersebut yang diakibatkan dari ketidaksesuaian pendapat diantara pasangan itu dan karena belum matangnya usianya saat melangsungkan perkawinan, sehingga masih mementingkan egonya masing – masing. Pada tanggal 7-6-2011 pasangan tersebut resmi bercerai 4.

Berdasarkan kasus di atas baik Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Peraturan perundang – undangan hanya memuat tentang alasan perceraian, tata cara perceraian, dan akibat perceraian. Pasal 38 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dengan jelas alasan – alasan perceraian. Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu.

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun 5.

Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak afresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.

Dengan adanya dispensasi usia kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama setempat sebagian masyarakat dapat melangsungkan perkawinan usia muda ini yang banyak dipengaruhi karena adanya beberapa faktor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Data Sekunder dari Buku Desa Kertamekar Kecamatan Tanjung Kerta Sumedang, Tahun  2011

4  Wawancara Dengan Tatang S tanggal 15 Desember 2011

5 http:// www.kompas.com

 

 

  1. 2.             Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Ijin Dispensasi Perkawinan Usia Muda di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kab.Sumedang.

        Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

  1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan.

2.      Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Seringkali pernikahan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh undang – undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki – laki maupun perempuan yang belum mencapai usia kawin namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Kawin apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan telah memenuhi beberapa tahap dalam pemeriksaan 6.

Dispensasi merupakan penetapan pengadilan mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan Dispensasi Usia Kawin ialah :

  1. Banyaknya orang tua/wali mempelai pria dan mempelai wanita yang melangsungkan  perkawinan di bawah tangan sehingga dapat menghemat  biaya perkawinan.
  2. Banyaknya orang tua/wali yang menikahkan  karena beberapa faktor yang mendukung untuk melangsungkan perkawinan.
  3. Banyaknya orang tua/wali yang tidak ingin aibnya terbuka karena perilaku menyimpang anak  dan terjadi K.T.D (Kehamilan Yang Tidak Diinginkan).

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

 

6 Wawancara Dengan Agus Wahyu Panitera Muda Bag.umum tanggal 11 Juli 2011

Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau penjabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Batas umur yang ditentukan oleh Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani (batin), sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang –Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin. Oleh karena itu, tiap – tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan Izin Kawin maupun Dispensasi Usia Kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti Izin Kawin maupun Dispensasi Usia Kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal –hal yang menentukan apakah Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin dapt diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar – dasar yuridis namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan – alasan penting lainnya seperti misalnya keyakinan hakim.

 

  1. C.   KESIMPULAN DAN SARAN

 

  1.      Bahwa benar pernikahan usia muda di lokasi ini yaitu merupakan suatu kejanggalan yang masih harus dipahami bagi setiap masyarakat sekitar. Penelitian memperlihatkan permasalahan tersebut dengan dibuktikan bahwa dari kasus ini terdapat anggota masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan telah ditetapkan. Masyarakat telah banyak melakukan pernikahan usia muda di bawah batas umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2.
  2.      Menghimbau kepada masyarakat luas/ masyarakat di Kabupaten Sumedang agar tidak cepat menikahkan anaknya di usia muda atau di bawah 19 tahun, karena hal tersebut merupakan eksploitasi terhadap anaknya sendiri. Umunya para orang tua atau wali tidak mengidahkan aturan hukum yang ada dan efek apa yang timbul jika menikahkan anaknya di usia tersebut.

 

 

 

  1. D.  DAFTAR PUSTAKA

1R.Subekti, Kitab Undang- undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

2 Undang- undang Perkawinan, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

3  Data Sekunder dari Buku Desa Kertamekar Kecamatan Tanjung Kerta Sumedang, Tahun  2011

4  Wawancara Dengan Tatang S tanggal 15 Desember 2011

5 http:// www.kompas.com

6 Wawancara Dengan Agus Wahyu Panitera Muda Bag.umum tanggal 11 Juli 2011