Berlangganan RSS RSS Feed

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 DALAM HAL PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN
1996 DALAM HAL PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
JURNAL
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang
Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum
Oleh:
Ilham Pratama
A10.05.0383
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Pembimbing:
Dr. H. Isis Ikhwansyah S.H., M.H., CN
Hj. Etty Djukardi S.H., M.H., CN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2012
ABSTRAK
Adanya hak preferent, maka pemegang hak tanggungan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungannya atas harta kekayaan debitor yang dibebani dengan hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan selama masa penangguhan eksekusi jaminan utang berdasarkan Undang-Undang Hak Tangungan dan UUKPKPU dan tanggung jawab kurator terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan pada proses utang piutang terhadap harta kepailitan dalam praktik di Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, UUKPKPU telah terjadi inkonsistensi, di mana kreditor pemegang hak tanggungan seharusnya dilindungi oleh undang-undang, tetapi yang terjadi adalah adanya pengaburan konsep dan tujuan hak jaminan..Penetapan ketentuan masa stay bagi pemegang hak tanggungan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU merupakan ketentuan merugikan bagi kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen atau diutamakan (asas droit de preference).Kedua, Pasal 72 UUKPKPU yaitu kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalainnya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima. ABSTRACK Preferent right there, then the mortgage holder should not be deprived of any rights to perform the execution of the rights of dependents over the debtor property encumbered with a mortgage. This study aims to determine how the legal protection of creditors holding mortgages during the period of suspension of execution of loan guarantees under the Act and UUKPKPU Tangungan rights and responsibilities of the curator of the mortgage holders of the rights of creditors in the bankruptcy debts to assets in the practice of the Court.
The results showed that, first, UUKPKPU inconsistencies have occurred, in which the holders of mortgage lenders should be protected by law, but that there is a blurring of the concept and purpose of security right .. stay for the Determination of the provisions of the mortgage holder as stipulated in Article 56 paragraph (1) UUKPKPU is a provision detrimental for the creditors holders of hak tanggungan that have a notch as creditors of preferred or precedence (principle of droit de preference). Secondly, Article 72 of UUKPKPU namely curator responsible against fault or negligence which cause the harm towards the bankruptcy estate, then the curator can
be sued and required to make restitution when due kelalainnya, even more so because of his mistakes (deliberate) has caused harm to the parties concerned of the bankruptcy estate, especially if the bankruptcy estate reduced in value so as to obtain the payment of the bill is less than it should be accepted. PENDAHULUAN Pergerakan ekonomi setiap negara di gerakan oleh pelaku-pelaku bisnis di negara nya, untuk dapat menggerakan suatu bisnis, perusahaan atau perorangan akan memerlukan dana. Dana dapat berbentuk modal atau pinjaman, dana tersebut bisa di dapat dari lembaga-lembaga keuangan atau investor-investor baik investor dalam negeri ataupun investor luar negeri. Untuk itu setiap negara harus mampu membuat aturan dalam berinvestasi sehingga investor dalam negeri ataupun investor luar negeri merasa aman dalam menginvestasikan uangnya, sehingga pergerakan ekonomi di negara tersebut akan tumbuh dan berkembang sangat pesat. LATARBELAKANG DAN PERMASALAHAN Diberlakukannya UU Hak Tanggungan, maka hak tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah. Seorang pemegang hak tanggungan mempunyai hak yang disebut hak preferent, yang dimaksud hak preferent adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak tanggungan bahwa apabila debitornya cidera janji maka kreditor berhak menjual harta debitor melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundangan-undagan yang bersangkutan sebagai perwujudan dari hak kreditor pemegang hak tanggungan untuk didahulukan dari para kreditor lainnya. Dengan adanya hak preferent tersebut, maka pemegang hak tanggungan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas hak.
Perkembangan di Indonesia ternyata belum dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengantisipasi kesulitan pelaksanaan hukum yang sifatnya menyeluruh, seperti adanya pertentangan dalam ketentuan-ketentuan hukum pada substansi Undang-Undang Kepailitan mengenai
penangguhan hak eksekusi kreditor preferent yang tidak sejalan dengan hak separatis dari pemegang hak jaminan yang dalam hal ini adalah pemegang hak tanggungan Ketentuan hukum tersebut terdapat inkonsistensi di antara aturan-aturan dalam Undang-Undang Kepailitan yang dalam subtansinya telah diperkenalkan suatu lembaga baru di dalam hukum kepailitan di Indonesia, yaitu lembaga penangguhan pelaksanaan hak dari kreditor preferent, yaitu kreditor yang didahulukan haknya, pemegang hak tanggungan, gadai, hipotik, dan agunan atas hak kebendaan lainnya. Undang-Undang Kepailitan yang baru ini pada dasarnya tetap mengakui adanya hak-hak kreditor preferent tadi, tetapi karena dalam Undang-Undang kepailitan ini terdapat pengaturan mengenai lembaga penangguhan pelaksanaan dari kreditor preferent yang berlaku secara otomatis selama 90 hari sejak putusan pernyataan pailitan diucapkan, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang cukup membingungkan, mengingat tingginya kedudukan kreditor preferent atau separatis, sebagaimana yang dikenal dalam hukum positif tentang hak jaminan yang berlaku di Indonesia
 Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan selama masa penangguhan eksekusi jaminan utang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan?
 Bagaimanakah tanggung jawab kurator terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan pada proses utang piutang terhadap harta kepailitan dalam praktik di Pengadilan?
PEMBAHASAN Untuk menjaga agar peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tesebut, karena hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.
Berkaitan dengan perlindungan terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan atau pemegang hak jaminan selama masa penangguhan eksekusi jaminan utang, di dalam UU KPKPU telah terjadi inkonsistensi, di mana kreditor pemegang Hak Tanggungan seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan, tetapi yang terjadi adalah adanya pengaburan konsep dan tujuan hak jaminan dalam UU KPKPU yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU. Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU mengemukakan bahwa “penangguhan bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan harta pailit”, dengan kata lain bahwa harta debitor yang sebelum kepailitan telah dibebani hak jaminan merupakan harta pailit ketika debitor dinyatakan pailit. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU menunjukkan bahwa ternyata undang-undang ini tidak konsisten, di satu pihak ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU mengakui hak separatis dari kreditor preferen, tetapi di lain pihak ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU justru mengingkari hak separatis itu karena menentukan barang yang dibebani hak jaminan merupakan harta pailit. Selanjutnya Pasal 58 ayat (3) UU KPKPU menentukan, selama jangka waktu penangguhan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU, kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang merupakan benda bergerak yang dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor. Apabila telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU, tetapi tidak menempatkan harta debitor yang telah dibebani hak jaminan di luar harta pailit merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi sistem hukum hak jaminan. Hal itu membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan di dalam hukum perdata dan membuat kabur konsep dan tujuan hak jaminan itu sendiri.
Pada saat menjalankan tugasnya, kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat
kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi kurator. Berdasarkan Standar Profesi Kurator dan Pengurus, bahwa yang dimaksud dengan kecermatan dan keseksamaan, menyangkut segala sesuatu yang dikerjakan oleh kurator dalam melaksanakan penugasan di lapangan maupun dalam memberikan laporan mengenai hasil penugasannya tersebut. Kurator harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan penugasannya, memiliki dasar yang kuat sesuai dengan UU KPKPU dan peraturan pelaksanaannya serta menempuh prosedur standar profesi, begitu juga dalam penyajian laporan. Tanggung jawab kurator, sebagai seorang kurator itu sangat berat. Menurut Pasal 72 UU KPKPU, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalainnya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dengan demikian kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 72 UU KPKPU tersebut, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima.
Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Dalam hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga, tindakan tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, yang tidak dapat dibebankan pada harta pailit dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Akan tetapi apabila tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh
undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun oleh karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit. Kewenangan yang luas yang diberikan oleh undang-undang kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator. SIMPULAN
Pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen, hanya dapat melaksanakan hak eksekusinya atas benda yang dibebani hak tanggungan untuk dua bulan setelah menjalani masa penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan. Penetapan ketentuan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang Hak Tanggungan harus ditangguhkan untuk jangka waktu selama 90 hari sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU merupakan ketentuan merugikan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen atau diutamakan (asas droit de preference). UU KPKPU telah terjadi inkonsistensi, di mana kreditor pemegang Hak Tanggungan seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan, tetapi yang terjadi adalah adanya pengaburan konsep dan tujuan hak jaminan dalam UU KPKPU. Pada dasarnya tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sudah di atur dalam Pasal 72 UU KPKPU yaitu kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, maka kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalainnya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama apabila harta pailit
berkurang nilainya sehingga memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima. SARAN Memeriksa dan memutus suatu perkara kepailitan hendaklah Hakim tidak hanya berdasarkan pada Undang-undang Kepailitan saja, tetapi juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Hak Tanggungan, dengan mengecualikan berlakunya ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU KPKPU, sehingga ketentuan Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan tetap berlaku.