Berlangganan RSS RSS Feed

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48/PK/AG/2009 TENTANG SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN AKAD MURABAHAH DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN SYARIAH

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48/PK/AG/2009 TENTANG SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN AKAD MURABAHAH DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN SYARIAH

 

Ricky Alexandra

AX0 05 0690

 

Pembimbing:

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H.

Hj. Asih Baktiasih, S.H.

 

Abstrak

Akad murabahah yang terjadi pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009 ini tidak berbeda dengan perjanjian kredit bank konvensional pada umumnya. Dalam perkara tersebut, para penggugat (pemohon Peninjauan Kembali) berupaya untuk mendapatkan keadilan mengenai penyelesaian sengketa akibat cacatnya sebuah perjanjian yaitu perjanjian jual beli dengan akad murabahah. Penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap akad murabahah dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009 apabila dilihat dari Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan akibat hukum dari akad murabahah yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Abstract

Murabahah contract that occurred in the case in the Supreme Court decision No. 48 PK/AG/2009 is no different from credit a conventional bank agreements in general. In the case, the plaintiffs (petitioners Revision) trying to get justice on disability due to a dispute settlement agreement is a purchase agreement with murabahah contract. This study will discuss the considerations in the murabahah contract judges to the Supreme Court decision No. 48 PK/AG/2009 when viewed from the Law. 21 of 2008 on Islamic Banking and legal consequences of the murabahah contract is not in accordance with Islamic  principles.

 

Keyword : Murabahah contract, authority, Islamic  principles, Islamic banking regulations

 

 

A.    PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Pelaksanaan prinsip murabahah berlangsung antara Bank sebagai penjual dan Nasabah sebagai pembeli dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariah. Namun, prinsip syariah didalam praktiknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dimana kesesuaian ijab dan qabul tidak terpenuhi pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 48 PK/AG/2009. Akad murabahah yang terjadi pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 48 PK/AG/2009 ini tidak berbeda dengan perjanjian kredit bank konvensional pada umumnya. Dalam perkara tersebut, para penggugat (pemohon Peninjauan Kembali) berupaya untuk mendapatkan keadilan mengenai penyelesaian sengketa akibat cacatnya sebuah perjanjian yaitu perjanjian jual beli dengan akad murabahah. .Cacatnya sebuah akad  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara aturan dengan yang terjadi dalam praktiknya.

2.      Permasalahan

Adapun permasalahan hukum yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap akad murabahah dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009 apabila dilihat dari Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?
  2. Bagaimanakah akibat hukum dari akad murabahah yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009 berdasarkan Prinsip Murabahah?

 

B.     HASIL DAN PEMBAHASAN

1.      Analisis tentang pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap akad murabahah dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009 dilihat dari Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Penyelesaian sengketa antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah termasuk kedalam ranah hukum perjanjian. Untuk itu, maka asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku pada para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa.[1]

Berdasarkan asas tersebut dan kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah terhadap perkara sengketa akad murabahah para pihak H. EFFENDI bin RAJAB dan Dra. Psi. FITRI EFFENDI binti MUNIR mengajukan gugatan perdata tentang pembatalan lelang sita jaminan dan pembatalan perjanjian akad murabahah yang sebenarnya adalah perjanjian take over kredit terhadap PT. BANK BUKOPIN PUSAT, yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. BANK BUKOPIN CABANG SYARI’AH BUKITTINGGI, PEMERINTAH RI, Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI, Cq. DIR. JEND. PIUTANG DAN LELANG KANTOR WILAYAH I MEDAN, Cq. KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) BUKITTINGGI, dan DEFRIANTA SUKIRMAN.

Pertimbangan hakim tentang akad murabahah tersebut, Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan kewenangannya memeriksa dan memutus perkara tersebut. atas dasar kewenangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam putusan Nomor 0284/PDT.G/2006/PA.Bkt menyatakan bahwa Akad jual beli al-Murabahah yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam akte No. 2 tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal menurut hukum dan menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Pinjam Meminjam uang menurut syari‟ah (dengan aqad Al-Qardh).

Kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang  perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Berkaitan dengan akad murabahah pada perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009. Tersebut yang terjadi dalam kegiatan perbankan yaitu Bank Bukopin maka penyelesaian sengketanya menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa :

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah; 1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga   pembiayaan syariah dengan nasabahnya, 2) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, 3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antar orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun demikian, terjadinya akad murabahah antara para pihak yang bersengketa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009 dilakukan pada tahun 2003, yaitu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juga sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu kewenangan Pengadilan Agama terhadap akad murabahah tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Dalam perkara tersebut, pihak tergugat melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0284/PDT.G/2006/PA.Bkt ke Pengadilan Tinggi Agama Padang. Adapun yang menjadi dasar dalam upaya hukum banding tersebut adalah bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara akad murabahah tersebut karena pelaksanaan akad terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi dengan putusan No. 08/PDT.BTH/2004/PN.BT tanggal 22 September 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan ketentuan asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/ 2007/PTA.Pdg menyatakan bahwa terhadap akad murabahah antara pihak Effendi bin Rajab dan pihak Bank Bukopin  bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang akad murabahah tersebut dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung, sehingga dalam tingkat kasasi Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan kasasi dari pihak Effendi bin Rajab dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam putusan Mahkamah Agung No. 292 K/AG/2008 yang menyatakan bahwa membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/ PA.Bkt.

Pertimbangan hakim terhadap akad murabahah tersebut juga dipertimbangkan kembali dalam proses Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak Effendi bin Rajab. Pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009 yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat diberlakukan surut karena perkara ini telah ada pada tahun 2004. Inilah yang menjadi dasar bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

 

2.      Analisis tentang akibat hukum dari akad murabahah yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009  berdasarkan Prinsip Murabahah.

Pada  perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009, akad murabahah yang dilakukan antara Effendi bin Rajab  dengan pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittnggi tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. Syarat mutlak Akad Murabahah yaitu harus ada barang yang diperjual belikan. Tidak terpenuhinya syarat mutlak Akad Murabahah tersebut, maka Akad Murabahah yang disepakati oleh Effendi bin Rajab dan Bank Bukopin Syariah Cabang Bukitinggi mengandung cacat hukum, mengandung causa yang palsu, karena perjanjian itu dibuat untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya yaitu hutang piutang dengan jaminan benda tidak bergerak untuk jangka waktu 5 tahun (60 bulan) dengan tambahan pembayaran untuk pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi.

Menurut syariat islam transaksi antara Effendi bin Rajab dan Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi tidak  dibenarkan menurut Syariat Islam. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 :“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Menurut Pasal 1335 BW, suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Berdasarkan Pasal 1335 BW tersebut akad murabahah antara effendi bin Rajab dan Bank Bukopin Syariah Cabang Bukitinggi adalah perjanjian yang terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Syarat sah perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) disyaratkan suatu perjanjian yang sah harus memiliki causa yang halal. Walaupun akad Al-Murabahah yang disepakati oleh Effendi bin Rajab dengan pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi  dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009 klausulanya adalah murabahah, namun akad murabahah tersebut adalah fiktif karena pelaksanaannya bukanlah maksud dari murabahah itu sendiri.

 

C.    KESIMPULAN DAN SARAN

1.      Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian, yaitu :

  1. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah penyelesaian akad murabahah merupakan kewenangan Pangadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkaranya. Pertimbangan hakim terhadap akad murabahah dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/AG/2009 bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena undang-undang tidak berlaku surut, sehingga perkara akad murabahah yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
  2. Akibat hukum akad murabahah yang sebenarnya adalah akad take over kredit adalah batal demi hukum karena akad tersebut tidak sesuai dengan prinsip murabahah yang berdasarkan syariah.

2.      Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

  1. Pihak-pihak yang bersengketa dalam ekonomi syariah perlu memperhatikan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu lembaga penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian dapat dimuat pilihan forum penyelesaian sengketanya dalam isi perjanjian tersebut.
  2. Pihak-pihak yang hendak melakukan kegiatan dalam ekonomi syariah perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah dan prinsip-prinsip syariah, sehingga dikemudian hari dapat dihindari adanya akad-akad (perjanjian) yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

 

 

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah ( UU 21 Tahun 2008), Bandung: Replika Aditama, 2009.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor  21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

 

 

 

 

 

 


[1] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah ( UU 21 Tahun 2008), Replika Aditama, 2009, Bandung, hlm. 109.