Berlangganan RSS RSS Feed

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Oleh :

Muttaqin
AX0.05.0601

Pembimbing:
Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H.
Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., CN.

Abstrak


Hukum perdata adat di beberapa daerah tertentu masih sangat kuat pengaruhnya, bahkan lebih dipatuhi daripada hukum yang berlaku. Akibatnya, lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien oleh masyarakat hukum adat. Pengucapan sumpah dalam hukum adat di daerah Minangkabau telah berubah seiring berkembangnya keyakinan masyarakat setempat, terutama setelah diterimanya hukum Islam oleh masyarakat hukum adat. Hukum Islam sejak kedatangannya di nusantara sampai saat ini diakui sebagai hukum yang hidup (living law). Keberadaan sumpah pocong seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat minangkabau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tersebut dalam masyarakat Indonesia masih dipertanyakan keabsahannya dan kedudukannya dalam hukum Indonesia maupun dalam hukum Islam. Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan hukum sumpah pocong menurut hukum positif di Indonesia dan akibat hukum sumpah pocong menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis kualitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan akurat melalui suatu proses analisis dengan menggunakan hierarki peraturan perundang-undangan.
Customary civil law in certain areas is still very powerful, even more than the law obeyed. As a result, the concrete courts of the duty to uphold law and justice as receive, examine, and resolve any disputes filed, considered as a place to resolve disputes that are not effectively and efficiently by the indigenous people. Swearing in of customary law in the Minangkabau region has changed over the growing confidence of local communities, especially after the acceptance of Islamic law by indigenous people. Islamic law since his arrival in the archipelago to this day is recognized as the living law. The existence of pocong oath as practiced by indigenous people minangkabau, Agam regency, West Sumatra, Indonesia is in the community is still questionable validity and legal position in Indonesia and the Islamic law. This study will discuss the legal position under pocong oath positive law in Indonesia and the legal effect under pocong oath Minangkabau customary law and Islamic law. This was a descriptive analysis using qualitative methods to legally approach provides a thorough, systematic, and accurate through a process of analysis by using a hierarchy of legislation.

Keyword : sumpah pocong, adat Minangkabau, sengketa tanah waris

A. PENDAHULUAN


1. Latar Belakang
Pengucapan sumpah dalam hukum adat di daerah Minangkabau telah berubah seiring berkembangnya keyakinan masyarakat setempat, terutama setelah diterimanya hukum Islam oleh masyarakat hukum adat. Hukum Islam sejak kedatangannya di nusantara sampai saat ini diakui sebagai hukum yang hidup (living law). Hal ini dapat dipahami karena sepanjang kesadaran teologis seorang muslim berjalan sebagaimana mestinya, maka ketaatan pada ajaran Islam menjadi keniscayaan. Seorang muslim akan menundukkan dirinya dan seluruh aspek kehidupannya kepada ajaran Islam, sebagai konsekuensi keberimanan seorang muslim.
Diterimanya hukum Islam dalam masyarakat hukum adat di Indonesia membuat dikenalnya sumpah pocong, yaitu sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti jenazah yang hendak dimakamkan, lalu mengucapkan sumpah secara Islam dihadapan saksi seorang ulama, pemuka adat, dan beberapa anggota masyarakat lainnya. Daerah hukum adat yang sampai sekarang masih mempraktikkan sumpah pocong sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa dalam anggota masyarakatnya adalah Desa Balingka, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Contoh praktik pengucapan sumpah pocong dalam masyarakat adat Agam adalah pelaksanaan sumpah pocong yang diadakan pada tanggal 19 desember 2009, yang dilaksanakan di Mesjid Jamik Balingka kab Agam Sumatera Barat. Sumpah pocong tersebut dilakukan oleh Bapak H Novri dan Bapak Safri, 2 (dua) orang saudara yang terlibat dalam sengketa tanah waris adat.
Keluarga kedua orang yang bersengketa tersebut, Bapak H. Novri dan Bapak Safri, memiliki sebidang tanah adat. Telah lama keluarga mereka memanfaatkan dan mengolah tanah adat tersebut untuk memenuhi kehidupan dan penghasilan keluarga. Namun setelah kedua orang tua mereka meninggal, terhadap status tanah adat tersebut belum ditentukan siapa yang berhak memiliki dan mengolah tanah adat tersebut.
Hal itu mengakibatkan kedua belah pihak, Bapak H. Novri dan Bapak Safri merasa bahwa pihaknya masing-masing lah yang berhak mewarisi dan mengelola tanah adat tersebut. agar kasus tersebut tidak berlarut-larut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara adat-istiadat yang berlaku. Oleh karena itu mereka menghadap pemuka adat Kabupaten Agam untuk dapat diselesaikan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara dilakukan pengucapan sumpah pocong dalam sengketa tanah waris adat yang terletak di jalan Bukittinggi-Maninjau KM5 Kabupaten Agam Sumatera Barat.
Keberadaan sumpah pocong seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat munangkabau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tersebut dalam masyarakat Indonesia masih dipertanyakan keabsahannya dan kedudukannya dalam hukum Indonesia maupun dalam hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal adanya praktik sumpah pocong. Oleh karena itu manarik kiranya penulis mengangkat permasalahan pengucapan sumpah pocong dalam suatu kajian hukum.
2. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana kedudukan hukum sumpah pocong menurut hukum positif di Indonesia ?
b. Bagaimana akibat hukum sumpah pocong menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. kedudukan hukum sumpah pocong menurut hukum positif di Indonesia
Dalam situasi tidak ada bukti surat dan bukti saksi, menurut HIR pasal 164 dilakukan bukti persangkaan yaitu dengan meneliti rentetan kejadian di masa lalu. Bukti keempat menurut Hukum Acara Perdata adalah pengakuan, dan pada bukti terakhir atau yang kelima yaitu sumpah. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah decissoir atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas, menyelesaikan perkara. Gagasan untuk melakukan sumpah mimbar bisa ditawarkan oleh hakim, meski tidak tertutup kemungkinan inisiatif justru diajukan penggugat yang merasa sangat yakin berada di pihak yang benar. Dalam keadaan begini, penggugat pun bisa meminta sumpah dibebankan pada dirinya atau pada lawan. Bila penggugat meminta hakim membebankan pada pihak lawan, maka pihak lawan pun bisa kembali melemparkan agar sumpah dilakukan oleh si penggugat. Dalam keadan seperti itu maka hakim harus memberikan putusan yang disebut putusan sela untuk menentukan siapa yang harus dibebani sumpah, pihak penggugat atau tergugat.
Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan pekara padanya, disebut sumpah pemutus (decissoir). Sumpah pemutus ini ditaur didalam pasal 1930 KUH Perdata yang berbunyi sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan, yang berupa apapun juga, selain tentang hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak akan boleh diperhatikan., sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkat perkaranya, bahkan juga apabila tiada upaya lain yang manapun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu.
Pasal 314 R.Bg, berbunyi seseorang yang didalam suatu sengketa telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya oleh pihak lawan atau yang dikembalikan kepadanya oleh lawannya itu, atau yang diperintahkan oleh hakim, tidak boleh diwajibkan mengajukan sesuatu bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan dalam sumpah itu.
Dalam hukum positif (hukum yang hidup dan berkembang pada suatu masyarakat) Indonesia, tidak diatur mengenai sumpah pocong. Namun sumpah memang diakui sebagai salah alat bukti dalam peradilan perdata. Alat bukti sumpah ini diatur dalam pasal 177 jo pasal 155 dan 156 Het Herzienne Indonesische Reglement (HIR). Sumpah merupakan alat bukti paling terakhir selain alat-alat bukti lainnya yaitu alat bukti surat atau tulisan, saksi, persangkaan-persangkaan, dan pengakuan (pasal 164 HIR).
2. Akibat hukum sumpah pocong menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam
Sumpah pocong dilakukan untuk memberikan dorongan psikologis pada pengucap sumpah untuk tidak berdusta. Berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa maka sumpahnya pun disebut sumpah mimbar. Artinya, pihak yang dibebani sumpah akan dibawa ke muka mimbar rumah ibadah. Setelah ditetapkan hari untuk bersumpah, pelaku akan dibawa ke depan mimbar rumah ibadah agama yang dipeluknya. Setelah bersuci, di muka mimbar ia akan diupacarakan seperti orang meninggal, diiringi doa-doa.
Hukum adat di Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran keagamaan, dimana segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adat istiadat adalah kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat, yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur). Dalam adat nan sabana adat termasuk semua aturan-aturan yang tertera dalam Al-Qur’an atau yang disebut juga sebagai adat yang datang dari Allah. Adat nan sabana adat ini menjadi landasan utama hukum adat Minangkabau, ungkapan inilah yang dikatakan sebagai “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan syarak mangato adat mamakai”. Oleh karena itu sumpah pocong dalam hukum adat Minangkabau merupakan bagian dari ketentuan adat yang berdasarkan syariat agama. Sumpah pocong menurut hukum adat memiliki akibat hukum yang harus dipatuhi guna menghindari sanksi adat atau pengucilan.
Islam tidak mengenal adanya sumpah pocong, hal ini menunjukkan bahwa sumpah pocong bukan berasal dari Islam. Istilah sumpah pocong, tidak ada didalam Islam. Tetapi merupakan tradisi dari daerah tertentu yang beranggapan bahwa dengan sumpah pocong, siapa yang berbohong maka akan mendapatkan akibat buruk yang mempertaruhkan nyawanya. Umat Islam tidak harus melaksanakan sumpah pocong.
Dalam Islam kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Rosulullah bersabda, “Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah maka ia telah kufur atau syirik.” (HR Tirmidzi dari Umar ibnu Khattab). Di dalam tuntunan syariat Islam yang ada bukan ‘Sumpah Pocong’ tetapi adalah : MUBAHALAH (mengutuk) atau kadang disebut LI’AN. Jadi mubahalah itu adalah sebuah proses justifikasi untuk menguji kebenaran atas sesuatu yang disengketakan, entah itu pendapat, entah itu Harta waris, entah itu apapun yang di klaim oleh 2 pihak atau lebih dan tidak diketahui siapa yang benar.
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya sumpah pocong. Sumpah pocong dapat disamakan kedudukannya dengan sumpah atas nama berhala karena dilakukan tidak sesuai dengan syariah Islam. Oleh karena itu sumpah pocong hukumnya adalah bertentangan dengan ajaran hukum Islam, sehingga akibat hukum dari pelaksanaan sumpah pocong menurut hukum Islam adalah batal (batal demi hukum).

C. KESIMPULAN DAN SARAN


1. Kesimpulan
a. Sumpah pocong biasa dilakukan dalam masyarakat hukum adat sebagai salah satu penyelesaian sengketa. Sumpah pocong tidak diatur dalam hukum positif Indonesia namun kedudukannya dapat diakui sebagai sumpah pemutus dalam persidangan pengadilan apabila diperlukan dan dimintakan oleh hakim. Hal tersebut diatur dalam Pasal 177 jo. Pasal 155 dan Pasal 156 HIR.
b. Sumpah pocong menurut hukum adat memiliki akibat hukum yang harus dipatuhi guna menghindari sanksi adat atau pengucilan. Sumpah pocong tidak diatur dalam hukum Islam oleh karena itu simpah pocong akibatnya adalah batal dan menyalahi aturan-aturan syariah dalam melakukan sumpah.
2. Saran
a. Hukum positif Indonesia telah mengakui adanya keberadaan hukum adat, oleh karena itu pihak yang bersengketa sebaiknya tidak hanya menggunakan penyelesaian sengketa secara adat tetapi juga melalui lembaga peradilan.
b. Hukum Islam tidak mengenal adanya sumpah pocong, oleh karena itu sebaiknya sumpah pemutus dalam penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah sehingga sumpah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga secara agama.

Daftar Pustaka


Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997.
Dt. A. Batuah, dan Dt. A. Madjoindo, Tambo Minangkabau dan Adatnya, Balai Pustaka, Jakarta, 1959.
Effendi Perangin, Hukum Waris, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, Cetakan Pertama, 1995.
Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan menurut Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2001.
Idrus Hakimi, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997.
Irma Setyowati Soemitro, Beberapa Aspek Kewarisan Pada Kerabat Matrilineal, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
R.H.Soemitro, Metode Penulisan Hukum, Ghalia, Jakarta, 1983.
———-, metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
———-, Hukum Adat Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
———- dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1980.
Surojo Wingjodipuro, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat, CV. Hahimasa Agung, Jakarta, 1994.
Ujtada, Saifuddin. Al Masailul Fiqhiyah. Rausyan Fikr: Jombang. 2007.
Zainuddin Ali, Hukum perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.