Berlangganan RSS RSS Feed

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Menwa Mahawarman untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Menwa
Mahawarman untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan
Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria
Memorandum Hukum
Diajukan untuk memenuhi salah syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum
Oleh :
Dean Adzhari Fauzi Rachman
A10 050 307
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing :
Dr. Hj. Efa Laela Fakriah S.H,M.H
H. Zulafdi Ardian S.H.
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS HUKUM
BANDUNG
2012
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan tanah di Jalan
Surapati no 29 Bandung, perlindungan hukum bagi Menwa Mahawarman,
langkah -langkah yang dilakukan oleh menwa mahawarman untuk memperoleh
hak atas tanah Hak Guna Bangunan dan penyelesaian sengketa yang berkaitan
dengan tanah Hak Guna Bangunan di Jalan Surapati 29 Bandung.
Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang
merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder di
bidang hukum melalui penelitian studi dokumen, meliputi bahan hukum primer
berupa data Undang – Undang Pokok Agraria, keputusan – keputusan ditingkat
peradilan yang terkait dengan penelitian ini, Analisis data yang digunakan adalah
analisis deskriptip kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.
Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Status penguasaan tanah Hak Guna
Bangunan oleh Menwa Mahawarman didasarkan pada aturan perundang –
undangan yang berlaku, dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur
Jawa Barat, No.Kpts.11/A.19/VIII/1966 merupakan alat bukti sementara hak guna
bangunan yang sah. Sehingga ada perlindungan hukum bagi menwa mahawarman
sebagai pemegang hak atas tanah di Jalan Surapati nomor 29 sebenarnya sudah
diatur dalam Pasal – pasal yang terdapat dalam UUPA. 2) Upaya penyelesaian
sengketa mengenai tanah Hak Guna Bangunan di Jalan Surapati nomor 29 Kota
Bandung dalam proses diselesaikan melalui jalur hukum perdata yang pada
pengadilan Negeri I Bandung.
This study aims is to determine the ownership status of land in Jalan
Surapati No. 29 Bandung, legal protection for Mahawarman regiment, the steps
performed by the regiment mahawarman to acquire land rights Broking and
settlement of disputes relating to Use of Building Right at land in Jalan Surapati
29 Bandung.
This research was conducted by a method which is a normative juridical
approach to library research is a study of secondary data in the field of law
through research studies document, including primary legal materials in the form
of Data Act – Basic Agrarian Law, the decision – making judicial level associated
with this research, data analysis deskriptip used is qualitative analysis, and
conclusions drawn deductively.
The results obtained: 1) Status of land acquisition Use of Building Right
by the regiment Mahawarman based on the rules and regulations – law and
regulations, as evidenced by the Decree of the Governor of West Java,
No.Kpts.11/A.19/VIII/1966 is evidence while the legal right to build. So that there
is legal protection for the regiment mahawarman as holders of land in Jalan
Surapati number 29 is already provided for in Article – Article contained in the
Basic Agrarian Law. 2) Resolution of disputes concerning Use of Building Rights
at land Surapati Road No. 29 in the city of Bandung already resolved through civil
law in the State court I Bandung.
Kata Kunci : Status Penguasaan, Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan
Keywords: Status Mastery, Land Use Rights Certificates Building
KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM
A. Kasus posisi
Perkara ini terkait bangunan di Jalan Surapati No. 29 yang memiliki luas
tanah dan bangunan 810 meter persegi yang merupakan markas Mahawarman.
Rumah ini asalnya dimiliki oleh Ir. Sukirman, berdasarkan dokumen yang ada,
tanah tersebut pernah dimohonkan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Ir. Sakirman
pada Tahun 1960 dan terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 43 (HGB
No.43). Hingga pada Tahun 1963, ada proses tukar guling antara Wardono yang
mewakili ayahnya (Sukirman) dan anaknya Adi Sidarta, yaitu Ira. Namun saat itu
ada peristiwa G 30 S PKI pada Tahun 1966. Penghuni rumah itu keluar, lalu
ditempati Resimen Mahasiswa Mahawarman Jawa Barat (selanjutnya disebut
Menwa Mahawarman) yang telah diberikan hak untuk menempati tanah dan
bangunan yang terletak di Jl. Surapati No. 33, Bandung yang sekarang dikenal
dengan nama Jl. Surapati No. 29, Bandung (selanjutnya disebut Surapati 29).
Gubernur Jawa Barat pada Tahun 1966 berdasarkan SK 11/1966 (hak
diskresi) telah menyerahkan Surapati 29 untuk ditempati oleh Menwa
Mahawarman “oleh sebab” pemegang HGB No.43 (a) tidak menempati Tanah dan
Bangunan dimaksud dan (b) pemegang HGB No.43 terkait organisasi terlarang.
Sengketa lahan sendiri terjadi antara dua ahli waris, yakni Ir Sukirman yang
diwakili anaknya Wardono dengan istri Adi Sidarta dan anaknya Ira.Pada 1963,
terjadi tukar guling antara Ir Sukirman dengan Adi Sidarta. Ir Sukirman sebagai
pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) melakukan tukar guling dengan Adi Sidarta
yang memiliki rumah di Jakarta. Wardono mengaku memiliki bukti kepemilikan
terhadap lahan tersebut,seperti surat akta jual-beli tanah.Alat bukti kepemilikan
tersebut sebagian tersimpan di BPN. Alat bukti kepemilikan ini berupa ijazah,
surat akta jual beli yang menyatakan bahwa tanah itu milik ayah Wardono. Ayah
Wardono membeli tanah ini dari orang Belanda sejak tahun 1963 dengan cara
atepdicicil, dan Wardono memiliki bukti pembayaran beserta konversi dari
kepemilikan kolonial Belanda, eigendom verponding atas nama Dr. Eduard Rob
Randal Linn.
B. Permasalahan Hukum
Berdasarkan penjelasan- penjelasan tentang kasus posisi tersebut di atas,
dapat dikemukakan permasalahan hukumnya sebagai berikut :
1. Bagaimanakah status hak tanah dan bangunan yang menjadi lahan
sengketa yang terletak di Jalan Surapati nomor. 29 Bandung (dahulu Jl.
Surapati nomor 33) ditinjau dari peraturan perundang undangan yang
berlaku?
2. Tindakan- tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Menwa
Mahawarman agar dapat memperoleh Hak Guna Bangunan terkait
dengan Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), dan hukum positif yang berlaku?
Pendapat Hukum
Sesuai dengan Pasal 1 Keppres Nomor 32 Tahun 1979 Ayat (1) yang berbunyi :
“ Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal
konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya
pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang
bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.”
Bukti surat yang merupakan dasar bagi ahli waris Adi Sidharta
merupakan bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum, dan bahkan diragukan
kebenaran atas keterangan dalam bukti surat tersebut. Sebagaimana dalam yaitu
penetapan Pengadilan Negeri Klas I A.Bandung,No.221/PDT/P/2006/PN. BDG,
yang setelah dipelajari banyak kejanggalan dalam Penetapan tersebut. Dimana
pemohon Adi Sidharta menyatakan pemohon beralamat dijalan Surapati No. 29
dahulu No. 33 Kota Bandung, padahal alamat tersebut di tempati atau dikuasai
oleh Resimen Maharwarman Propinsi Jawa Barat sampai dengan sekarang.
Jika dihubungkan dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kota Bandung, tertanggal 23 Mei 2008, perihal Permohonan
Informasi, maka tanah berikut bangunan a quo adalah dalam penguasaan negara
dan belum beralih kepada pihak manapun sejak tanggal 20 September 1980.
Bahwa, berdasarkan pasal tersebut maka Hak Guna Bangunan No. 43 adalah
bersifat sementara dan berlaku dengan jangka waktu 20 tahun, dan oleh karenanya
Hak Guna Bangunan atas bangunan diatas tanah di jalan Surapati No. 29
Bandung, haruslah diperbaharui, dan Hak Guna Bangunan No. 43 secara otomatis
sudah hapus dan tidak dapat diperpanjang. Apabila kurun waktu 20 (dua puluh)
tahun HGB berakhir dan pengguna lahan tidak mengurus
perpanjangan/peningkatan hak status atas tanah HGB, maka tanah bangunan
dimaksud adalah milik negara. Undang undang menjamin bahwa perorangan dan
badan hukum yang telah menguasai tanah negara lebih dari 20 (dua puluh) tahun,
berhak untuk mengajukan permohonan hak tanah negara dimaksud.
Dan lain dari itu pemegang Hak Guna Bangunan No. 43 juga telah
menelantarkan objek a quo selama lebih dari 40 tahun. Bahwa, berdasarkan pasal
40 huruf a dan huruf e, UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang
berbunyi
“Hak guna bangungan hapus karena :
1. Berakhirnya jangka waktu
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu sayarat
tidak terpenuhi
3. Dilepaskan atau diserahkan secara sukarela oleh pemegang hak
4. Pencabutan hak untuk kepentingan umum
5. Tanahnya musnah
6. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) UUPA”
Dalam penjelasan hukum ini saya sebagai penulis mencoba
mengesampingkan “permasalahan” pemalsuan atau keterangan dipalsukan oleh
pihak yang “mengaku” pemegang hak atas nama Ir. Sakirman. Karena menurut
pendapat saya selaku penulis fakta dan dasar hukum di atas cukup untuk
membuktikan Menwa Mahawarman adalah pihak satu-satunya yang sah dan
berhak atas tanah Surapati 29 atau setidaknya pihak yang berhak untuk
memohonkan Hak Atas Tanah dan Bangunan Surapati 29. Maka sesuai UU
Agraria tidak diperpanjang maka tanah dan bangunan otomatis dikuasai negara.
Bahwa berdasarkan bukti – bukti beserta analisa yuridis yang ada, penulis
berpendapat ada beberapa tindakan – tindakan hukum yang dapat dilakukan
Resimen Mahawarman Propinsi Jawa Barat yang diantaranya adalah :
A. Memohon pembatalan penetapan kepada Pengadilan Negeri agar
penetapan hukum yang ada batal demi hukum.
B. Berdasarkan Pasal 40 (a) UU No.5 tahun 1960 (“UU Agraria”)
menyatakan “Hak Guna Bangungan hapus karena : a. jangka waktunya
berakhir” dan ketentuan UU Agraria dimaksud ditegaskan kembali dalam
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (“PP
No.40/1996”) setelah hapusnya Hak Guna Bangunan No. 43 atas objek a
quo, maka setiap warga negara Indonesia dan badan hukum berhak untuk
mengajukan Hak Guna Bangunan yang baru terhadap objek a quo, dengan
tidak bertentangan yang tidak berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 36
ayat (1) UU Agraria yang menyatakan
“Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan ialah : a. warga negara
Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia” dan ketentuan Undang –Undang Pokok
Agraria dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 19 PP No. 40/1996.
Maka Menwa Mahawarman sebagai badan hukum yang berhak atas tanah
tersebut berhak mendapat jak prioritas untuk mengajukan permohonan
perpanjangan hak guna bangunan.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Setelah mempelajari Kasus Posisi, Permasalahan hukum, Pemeriksaan
Dokumen, Tinjauan Teoritis dan Pendapat Hukum pada Memorandum Hukum
yang Penulis buat, sampailah penulis pada kesimpulan dan Saran mengenai kasus
yang dihadapi oleh Mahawarman.
Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Status tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di Jalan Surapati
No. 29 Bandung (dahulu Jalan Surapati No. 33 Bandung) merupakan
bekas Eigendom Verponding No. 11338 dan kemudian diterbitkan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 43 dan telah berakhir hak jangka
waktunya selama 20 tahun pada tanggal 20 September 1980, dan statusnya
kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Sehingga
dapat dikatakan bahwa status tanah yang terletak di Jalan Surapati No. 29
Bandung tersebut adalah tanah negara sebagaimana diatur dalam pasal 55
ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pokok-pokok Agraria
2. Tanah di Jalan Surapati No. 29 Bandung tersebut merupakan bekas
Eigendom Verponding No. 11338 dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 43 dan telah berakhir hak jangka waktunya selama 20
tahun pada tanggal 20 September 1980, dimana konversi sisa waktu
eigendom hak barat tidak lebih dari 20 tahun. Pasal 5 Keppres Nomor 32
Tahun 1979 yang berbunyi :
“Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai asal konversi hak Barat
yang dimiliki oleh Perusahaan milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badanbadan
Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan
memperhatikan ketentuan tersebut Pasal 1.”
Setelah adanya konversi kedua belah pihak baik Adi Sidarta maupun Ir.
Sukirman tidak mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan. Sehingga
Menwa Mahawarman sebagai pihak yang menguasai tanah dan bangunan
tersebut dalam jangka waktu terlama memiliki hak prioritas untuk
mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah berikut bangunan
yang terletak di jalan Surapati No. 29 Bandung (dahulu Jalan Surapati No. 33
Bandung).
B. Rekomendasi untuk Mahawarman
Memperhatikan hal hal yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat
dirumuskan beberapa rekomendasi hukum yang dapat digunakan sebagai
masukan kepada semua pihak Menwa Mahawarman terkait dengan Kasus Hak
Guna Bangunan ini, yaitu :
1. Agar instansi –instansi terkait dapat menunggu hasil persidangan yang dapat
menjadi dasar pengajuan pendaftaran hak/permohonan hak untuk tidak
menimbulkan konsekuensi yang dapat merugikan pihak –pihak terkait
dikemudian hari. Diharapkan pihak peradilan membela pihak yang memang
sepantasnya memiliki hak atas hukum bukan pihak –pihak yang hanya
mencari keuntungan pribadi dan tidak mengabaikan peraturan- peraturan
hukum yang seharusnya wajib mereka patuhi sebagai aparat penegak hukum.
2. Diharapkan kepada para aparat hukum dan Kodam III Siliwangi menahan diri
dengan meneliti terlebih dahulu status alas hak atas tanah yang menjadi lahan
persengketaan dan bertindak profesional agar dapat lebih bertanggung jawab
untuk mencegah terjadinya sengketa.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku – buku :
A.P, Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju,
Bandung, 1999.
AP Parlindungan, II, Konversi Hak Hak Atas Tanah Menurut Sistem
UUPA, Mandar Maju,Bandung, 1997 .
Ali Achmat Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid I
,Prestasi Pustaka,Jakarta, 2003.
Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan
Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993.
Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek Aspek
Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Uli Press
Yogykarta, 2005 .
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang
Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah
Nasional, Jilid I, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007.
C.S.T.Kamsil, Suplemen Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PT.
Praduya Paramita, Jakarta, 2001.
Edi Prajoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas
Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan
Nasional, CV. Utomo, Bandung, 2006.
Effendi Perangin – angin, Praktek Permohjonan Hak Atas Tanah,
Rajawali Press, Jakarta, 1993.
Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Irawan Soerodjo, Kapasitas Hukum Atas Tanah di Indonesia, Arkola
Surabaya,2003.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Edisi ke-II, Cetakan ketiga,
1994.
Maria S.W. Sumarlrdjono, Kebijakan Pertanahan, PT Kompas Media
Nusantara, Jakarta, 2007.
Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran
Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung
1994
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003
Sudikno Merlokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty
Yogyakarta. 1977.
Wantjik Saleh K. Hak Hak Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977 .
B. Peraturan Perundang Undangan
Undang Undang Dasar Republik Indonesia1945
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -
Pokok Agraria
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak- Hak
Atas Tanah dan Benda- Benda yang ada Diatasnya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996, tentang
Hak Guna Usaha, Hak Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Tanah.
C. Sumber Yang Lainnya
Penetapan Pengadilan Negeri Klas.I A. Bandung dengan No.
221/PDT/P/2006/PN.BDG.
Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor Kpts.11/A.19/VII/1996 tertanggal
3 November Tahun 1966

http://coropendekar212.wordpress.com/2011/05/25/pengalihan-hak-atastanah/

diakses pukul 10:00 wib 24 April 2012