Berlangganan RSS RSS Feed

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN IZIN CERAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN IZIN CERAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990  IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

JURNAL

Oleh :

Firman Ginanjar

110111060663

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Pembimbing :

Hj. Yayu Rochaya, S.H.

Deviana Yuanitasari, S.H., M.H.

 

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum, menjamin hak dan kebebasan asasi penduduknya. Salah satu dari hak dan kebebasan yang dijamin Negara itu adalah hak untuk berkeluarga dan mendapat keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan wujud pemenuhan hak dan kebebasan seseorang untuk berkeluarga dalam usaha mewujudkan hak dan mendapat keturunan. PNS memiliki fungsi sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Seorang PNS dalam melaksanakan perceraian harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur perceraian yang telah diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Tujuan penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan Perceraian PNS, khusunya Pasal 7 ayat 2 PP No 10 Tahun 1983 izin untuk berceria karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat. Meskipun Undang-Undang No 1 tahun 1974 membolehkan bercerai dengan alasan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian terhadap asas dan norma serta bersipat desktiptif analistis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa PNS pria bisa mengajukan gugatan perceraian dengan alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit, karena alasan tersebut dapat dijadikan salah satu alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang perkawinan berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia, terlepas apa profesi dan kedudukanya, kedudukan undang-undang dengan Peraturan Pemerintah lebih tiggi Undang-Undang.

Kata Kunci : Ketentuan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil

 

ABSTRACT

As a country of law, Indonesia guarantee the rights and freedoms of the people. One of the rights and freedoms guaranteed by the country’s right to have a families and got a descendants through a legitimate marriage. Law No. 1 of 1974 about marriage is a manifestation of the fulfillment of rights and freedoms of each individuals to have a families in attempt to realize the rights and had a descendants. A Civil Servants have a function as an element of the State apparatus and public servant. A CIVIL SERVANT whom performing a divorce must meet the terms and procedure of divorce which had been arranged in PP No. 10 in 1983 Jo PP No. 45 in 1990 about the civil servant Marriage approval and Divorce. The purpose of this research is the existence of a discrepancy between the law No. 1 of 1974 about marriage with PP No. 10 in 1983 Jo PP Number 45 in 1990 about the civil servant marriage approval and Divorce, especially article 7 paragraph 2 PP No. 10 1983 about permission to divorce because wife Gets a disability or illness and she was unable to perform her duties as a result, is not permitted by the state officials. Although law No. 1 of 1974 allows divorced for that reason.

The research was carried out using methods of normative jurisdiction approach which focused on an examination of the principles and norms as well as a descriptive analysis, and The data collection techniques performed by the literature research.

The conclusion of this research was obtained that a men civil servant could filed for a divorce by reason of physical disability or illness, since the reason can be one of the reasons for divorce on the Marriage laws, Marriage law applies to every citizen of Indonesia, regardless of what profession and position, the position of the law is higher in comparison with Government Regulations

1.      PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Di Indonesia masalah perceraia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ketentuan pelaksanaanya diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .

Perceraian sebagai solusi merupakan hak pribadi setiap manusia demi kemaslahatan masing-masing pihak. Oleh karena itu, sebuah perceraian harus dilandasi oleh alasan yang kuat.[1]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat 3 menegaskan Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, perkara perceraian antara orang-orang yang beragama non muslim menjadi kewenangan peradilan Umum.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang  berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-   undangan yang berlaku.

PNS selain harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PNS harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Percerain PNS.

B.     Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang diatas, pembahasan dalam tulisan ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah prosedur pengajuan gugatan cerai Pegawai Negeri Sipil, menurut PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 tahun 1990, dikaitkan dengan Udang-Undang Perkawinan?
  2. Bagaimanakah praktik pengajuan gugatan perceraian apabila izin cerai Pegawai Negeri Sipil tersebut ditolak atau tidak dikabulkan oleh pejabat dikaitkan dengan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 tahun 1990?

 

2.      HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengajuan Gugatan Cerai Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 tahun 1990 Dikaitkan Dengan Undang-undang Perkawinan.

Pegawai Negeri Sipil mempunyai beberapa kewajiban, antara lain wajib menaati segala  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini wajib memberi contoh yang baik sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluargannya. Untuk itu guna meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan pereraian.[2]  Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat melalui atasan sesuai hierarkinya. Pejabat pemberi Izin yang dimaksud adalah Gubernur dan wakilnya, Walikota/Bupati atau wakilnya.

Prosedur Pengajuan Izin Perceraian Dengan PNS Sebagai Penggugat. PNS penggugat mengajukan Permohonan Izin cerai secara tertulis yang diajukan kepada atasan langsung dilengkapi dengan alasan lengkap dan dilampirkan photo copy Akta Nikah, KTP, Kartu Keluarga dan SK Pangkat Terakhir. Pengelola Kepegawaian unit kerja atau SKPD memproses permohonan tersebut dengan melakukan pemanggilan dan membuat BAP selanjutnya diteruskan kepada pejabat melalui BKD selambat-lambatnya 3 bulan. BKD menerima, memproses permohonan gugat cerai dimaksud dengan melakukan pemanggilan memberikan penasehatan terhadap yang bersangkutan. Membuat BAP penasehat yang bersangkutan. Membuat surat rekomendasi ke Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung. Surat Rekomendasi dari Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung disampaikan oleh PNS yang bersangkutan ke BKD, menjadi bahan pertimbangan, apakah permohonan yang bersangkutan disetujui ataukah ditolak. Jika permohonan tersebut disetujui maka Surat Keputusan Walikota Bandung tentang izin perceraian, selanjutnya diproses untuk diparaf oleh Sekretaris Daerah dan selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Bandung. Surat Keputusan Walikota Bandung Izin perceraian selesai ditandatangani oleh Walikota Bandung langsung disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi syarat PNS tersebut mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. PNS yang telah mendapat Akta cerai dari Pengadilan Agama segera menyampaikan lagi ke BKD sebagai bahan penetapan gaji.[3]

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membolehkan mengajukan gugatan Perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Izin Perkawinan dan Perceraian, adanya larangan bagi PNS pria bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat. Penjelasan di atas menunjukan adanya perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian PNS mengenai alasan perceraian, seharusnya tidak adanya perbedaan mengenai alasan-alasan perceraian Karena Undang-Undang Perkawinan dengan  Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS mengatur dalam satu lingkup yang sama yaitu mengenai alasan-alasan dapat tejadinya suatu perceraian, mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) jenis  dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (2) kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyebutan jenis peraturan perundang-undangan di atas sekaligus merupakan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya. Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian, dalam praktik Pegawai Negeri Sipil bisa mengajukan gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, karena alasan tersebut dapat dijadikan salah satu alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, kedudukan Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah jelas lebih tinggi Undang-Undang.[4] Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil Perempuan tidak adanya larangan oleh pejabat berceraian karena suami mendapat cacat badan atau penyakit, seperti contoh saudari WM adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di SMK Negeri Kota Bandung sebagai salah satu guru pada SMK Negeri, WM melaksanakan pernikahan dengan MP dihadapan Pegawai Pencatat  Nikah kantor urusan agama kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, pada tanggal 25 Januari Tahun 1991, memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaiman tercatat pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan agama dengan Nomor : 704/20/I/1991, tanggal 25 Januari Tahun 1999. Pada tanggal 9 November Tahun 2010 WM mengajukan permohonan izin cerai kepada atasannya, dengan melampirkan photo copy Akta Nikah, photo copy KTP, photo copy Kartu Kelurga dan photo copy Pangkat terakhir. Alasan MP tidak mampu memberi nafkah bathih, karna MP impotensi dan Wm ingin mempunyai keturunan. Alasan tersebut diberi Izin oleh pejabat karena tidak ada larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil perempuan bercerai dengan alasan suami cacat badan atau penyakit dan alasan dapat diterima oleh akal sehat. Adanya larangan bercerai karena alasan cacat badan atau penyakit hanya berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil pria saja.

Praktik Pengajuan Gugatan Perceraian, Apabila Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil Tersebut Ditolak Atau Tidak Dikabulkan Oleh Pejabat Dikaitkan Dengan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 tahun 1990 .

 

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadi yakni terjadi dengan sendirinya. Putusnya perkawinan karena perceraian dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya atau perceraian gugat oleh seorang istri terhadap suaminya yang perkawinanya dilakukan menurut agama Islam.[5]

Putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah suatu hal yang mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak terjadi perceraian. Penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:   

“Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”

Berdasarkan penjelasan umum dinyatakan prinsip Undang-Undang  sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang di maksud dalam Undang-Undang Perkawinan menganggap perceraian hanyalah merupakan pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan. Artinya dalam suatu perkawinan maka suami isteri pada hakikatnya diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga perceraian sejauh mungkin dapat dihindarkan.

Keberhasilan tugas pemerintahan dan pembangunan banyak tergantung kepada kemauan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Maka dari itu dikatakan bahwa kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan. Pegawai Negeri Sipil juga menempati kedudukan yang mulia, yaitu sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Apabila Izin Perceraian dari Pejabat belum ada, maka majelis hakim akan menunda sidang dan memberikan kesempatan kepada pemohon atau penggugat selama- lamanya 6 bulan untuk mengurus surat izin cerai tersebut. Jika kurang dari 6 bulan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sudah mendapat izin dari atasanya, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut bisa langsung melaporkan ke panitera dan persidangan akan segera dilanjutkan sebagaimana proses perkara perceraian biasanya. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh hakim selama 6 bulan untuk mengurus izin cerai Pegawai Negeri Sipil tersebut belum ada, maka kedua belah pihak akan dipanggil kembali untuk sidang selanjutnya, hakim akan bertanya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengenai kelanjutan perkaranya. Jika Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap ingin melanjutkan perkaranya tanpa adanya surat izin dari pejabat, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala risiko, yaitu sanksi dari instansi berupa hukuman disiplin karena telah melanggar peraturan Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan perceraian tanpa izin pejabat, dengan begitu sidang dapat di lanjutkan tanpa adanya izin dari pejabat. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan izin oleh Pejabat.

Hasil Penelitian, Dalam praktik Surat izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil ditolak atau tidak dikabulkan oleh pejabat  hanya bersifat administratif. Artinya dalam proses perceraian di pengadilan Agama tanpa adanya surat izin dari pejabat atau surat izin tersebut ditolak oleh pejabat, proses peradilan tetap dapat dilaksanakan, tidak memberikan jaminan apabila izin perceraian Pegawai Negeri Sipil dikabulkan atau ditolak oleh pejabat, Pengadilan akan menolak atau mengabulkan gugatan perceraian Pegawai Negeri Sipil, karena Pengadilan agama sifatnya Yustisi, berkaitan dengan pembuktian, apabila dapat dibuktikan di pengadilan dan alasan yang dikemukakan di perbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut.[6] Hakim dalam meneruskan persidangan tanpa adanya surat izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang bukan merupakan penyimpangan hukum, karena institusi Kehakiman bersipat independen dan tidak dipengaruhi oleh instansi manapun, Hakim meneruskan jalannya persidangan bagi perkara Pegawai Negeri Sipil  izin pejabat, karena kewajiban hukum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menegaskan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

3.      SIMPULAN DAN SARAN

A.    Simpulan

1. Undang-Undang Perkawinan membolehkan mengajukan gugatan Perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat. Ada perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian PNS. Terkait dengan alasan diajukannya perceraian seperti dijelaskan diatas. Hasil penelitian, dalam praktik seorang PNS pria dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit karena Undang-Undang perkawinan berlaku bagi setiap Warga Negera Indonesia, terlepas apa profesi dan kedudukanya, kedudukan Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah lebih tinggi Undang-Undang.

2. Walaupun dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, terdapat aturan mengenai kewajiban PNS untuk mendapatkan surat izin dari pejabat sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, pada kenyataanya dalam praktik tidak demikian. Dalam praktik surat penolakan izin perceraian pejabat terhadap PNS tidak mempengaruhi proses beracara di Pengadilan Agama karena surat izin pejabat merupakan kewajiban administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan kewajiban yuridis. Lembaga Pegadilan Agama adalah lembaga independen, putusan yang diberikan oleh hakim adalah putusan yang bebas yang tidak terikat dengan hal apapun, termasuk lembaga yang membawahi seorang Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

B.     SARAN

1. Ketidaksesuaian aturan antara Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, ketidaksesuaian pada akhirnya akan membingungkan. Menurut penulis, seharusnya disesuaikan antara peraturan tersebut. Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yakni suatu asas Undang-Undang dimana jika ada 2 Undang-Undang yang mengatur objek yang sama maka Undang-Undang yang lebih tinggi yang berlaku sedangkan Undang-Undang yang lebih rendah tidak mengikat.

2Terkait alasan perceraian pada PNS, mengacu pada aturan yang mengikat kepada PNS secara khusus yaitu Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Izin Perkawinan dan Perceraian PNS  maka seharusnya penerapan Peraturan Pemerintah ini menjadi tegas, karena dalam Peraturan Pemerintah dicantumkan bahwa syarat izin dari pejabat adalah sebuah kewajiban maka PNS yang ingin mengajukan cerai tidak dapat diproses di pengadilan Agama apabila tidak memiliki izin dari pejabat.

DAFTAR PUSTAKA 

A.    BUKU

Djamaan Nur, Fiqh Munakahat,Semarang, Dina Utama, 1993.

Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2007.

Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1991.

M. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 1991.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada,  1999.

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, PT. Alumni, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia

Indonesia, 1990.

Rozalli Abdullah, Hukum Kepegawaian, Jakarta, CV.Rajawali, 1986.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika,2004.

Soegeng Pridiodarminto, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan PerkawinanPNS, Jakarta,

Pradnya Paramitha, 1992.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas

Indonesia (UIPRESS), 2008.

Soewarno Handayaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional,

Jakarta, Gunung Agung, 1999.

 

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia,

Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

 

Titik Trimulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta,

Kencana, 2010.

B.     Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pokok-Pokok Kepegawaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Infres Nomor 1 Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Preceraian Pegawai Negeri Sipil.

C.          Sumber-Sumber Lain

1.      Internet

http://bkd.jabarprov.go.id.

http://bkd.bayuwangikab.

2.      Wawancara

Hasil Wawancara dengan Titin Supriatin, Bagian Perencanaan  Dan Kesejahtraan Pegawai

BKD Kota Bandung, 13 April  2012.

Hasil Wawancara Dengan Acep Saiffudin, Hakim Pengadilan Agama Bandung, 03 Mei 2012.

 

 

 

 

 


[1] Soegeng Pridiodarminto, Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992, hlm 108.

[2] Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, Cv Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 89.

[3] Sumber BKD Kota Bandung.

[4] Wawancara dengan Acep Saifudin, Hakim Pengadilan Agama Bandung, 03 Mei 2012.

[5] H. Riduan Syahrani, Seluk beluk Dan Asas-asas hukum Perdata, Bandung, P.T Alumni, 2004, hlm 98-99.

[6] Ibid