Berlangganan RSS RSS Feed

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (SINGLE PRESENCE POLICY) OLEH BANK UMUM SWASTA NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

 

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (SINGLE PRESENCE POLICY) OLEH BANK UMUM SWASTA NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

 

SKRIPSI

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

 

Oleh :

I Made Arya Sutisna

110110060120

 

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

 

Pembimbing :

Dr.Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H.

Etty Mulyati, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2012

 

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (SINGLE PRESENCE POLICY) OLEH BANK UMUM SWASTA NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL

 

I Made Arya Sutisna

110110060120

Bank Indonesia selaku pengawas bank di Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Berdasarkan kebijakan ini, ditentukan bahwa setiap pemegang saham pengendali bank yang pada saat atau setelah berlakunya ketentuan kebijakan ini telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank harus melakukan penyesuaian struktur kepemilikan. Permasalahan yang timbul dalam kebijakan ini adalah kesesuaian kebijakan dengan tujuan API dan juga kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan serta analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif.

Kebijakan Kepemilikan Tunggal telah membuat para pemegang saham pengendali melaksanakan salah satu opsi yang diberikan oleh Bank Indonesia. Merger yang dilakukan oleh beberapa Bank Umum Swasta Nasional telah membuat jumlah bank di Indonesia berkurang dan  bank hasil merger mengalami peningkatan dari segi total aset. Walaupun Kebijakan Kepemilikan Tunggal ini dianggap efektif, namun kebijakan ini belum sesuai dengan tujuan API yaitu menciptakan struktur perbankan nasional yang kuat, sehat dan efisien. Hal ini dikarenakan masih adanya pemegang saham pengendali yang belum melaksanakan kebijakan ini. Selain itu, salah satu dampak dari merger adalah adanya pengurangan jumlah karyawan, sehingga Kebijakan Kepemilikan Tunggal ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu negara di samping memerlukan program pembangunan yang terencana dan terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, faktor lainnya adalah dibutuhkannya modal/dana pembangunan yang cukup besar. Peningkatan pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi perlu ditunjang dengan peningkatan dana pembangunan. Umumnya suatu negara mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana pembangunan, untuk itu diperlukan mobilisasi dana dari masyarakat[1]. Tugas untuk memobilisasi dana dari masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga perbankan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat. Penghimpun dana oleh lembaga keuangan bank dilakukan dari masyarakat, sebaliknya penyaluran dana misalnya pemberian kredit ditujukan kepada masyarakat pula. Terlihatlah adanya hubungan yang simbiosis antara masyarakat sebagai pihak yang memerlukan jasa bank dengan lembaga keuangan bank untuk memperlancar kehidupannya[2].

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting karena lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian[3].

Hukum positif yang mengatur lembaga perbankanterus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut. Hal tersebut telah dapat masyarakat rasakan dalam kehidupan kegiatan perbankan di Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditujukan untuk lembaga perbankan begitu gencar dikeluarkan oleh pemerintah. Semuanya itu untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan tersebut, juga untuk meningkatkan kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional , dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Dengan demikian maka perbankan dapat menjadi lebih siap dan mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan yang semakin dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional[4].

Salah satu regulasi yang memegang peranan penting dalam perkembangan perbankan nasional adalah Pakto 88. Regulasi ini lebih jauh lagi mengatur kebijakan tentang efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, pengerahan dana, mendorong ekspor non migas dan mendorong laju pertumbuhan pasar modal. Salah satu kebijakan strategis yaitu dengan meniadakan pembatasan untuk mendirikan bank baru, kemudahan memperoleh izin untuk menjadi bank devisa dan diadakannya batas maksimum pemberian kredit (BMPK)[5]. Pada saat regulasi ini dikeluarkan, secara umum industri perbankan nasional saat itu sedang mengalami perkembangan yang sangat baik. Pada saat berlakunya regulasi ini, banyak bank-bank baru yang didirikan karena syarat-syarat pendirian bank pada saat itu memang mudah. Dengan bertumbuhnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat[6]. Hal ini selain membawa pengaruh positif bagi perekonomian Indonesia juga membawa pengaruh negatif, yaitu terjadinya kenaikan tingkat inflasi. Pada hakekatnya, kebijakan Pakto 88 ini adalah awal dari kebobrokan perkembangan perbankan di Indonesia, yaitu dengan tidak diterapkannya prinsip prudential banking dengan benar[7].

Perbankan Indonesia mengalami suatu krisis yang sangat berat pada tahun 1997. Krisis ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena konsentrasi alokasi dana yang besar pada segelintir pihak, pemberian pinjaman yang tidak menaati aturan, lemahnya pengawasan dan sumber daya manusianya, struktur permodalan perbankan nasional yang masih lemah, juga meningkatnya persaingan serta begitu besarnya korupsi, kolusi dan nepotisme di dunia perbankan nasional. Usaha yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki semua permasalahan perbankan nasional ini diantaranya dengan melakukan likuidasi 16 November 1997 kemudian disusul pada bulan April 1998 dan bulan Agustus 1998 selain melikuidasi juga mengambil alih penguasaan oleh Pemerintah atas 4 bank swasta nasional dan begitu juga pada bulan Maret 1999 selain membekukan bank juga mengambil alih beberapa bank lainnya[8].

Melihat kondisi tersebut, membuat Bank Indonesia sebagai bank sentralmulai berbenah diri karena tidak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Oleh sebab itu, sejak awal januari 2004 Bank Indonesia telah memiliki sebuah blueprint mengenai tatanan industri perbankan ke depan yang dinamakan Arsitektur Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut API).

Guna mempermudah pencapaian visi API ini, maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat, serta mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan[9].

Keenam sasaran yang ingin dicapai API tersebut dituangkan ke dalam 6 ( enam ) Pilar yang saling terkait satu sama lain guna menunjang pencapaian visi API. Enam Pilar tersebut yaitu: struktur perbankan yang sehat dan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional dan berdaya saing internasional, sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional, sistem pengawasan bank yang independen dan efektif, penguatan kondisi internal perbankan, penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung industri perbankan serta perlindungan dan pemberdayaan nasabah[10].

Salah satu bukti nyata keseriusan Bank Indonesia dalam melaksanakan APIkhususnya dalam hal menciptakan struktur perbankan yang sehat dan peningkatan fungsi pengawasan Bank Indonesia adalah dengan dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 2006 yang dikenal dengan nama Pakto 2006 yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 juncto kebijakan mengenai pemberian insentif dalam rangka konsolidasi perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007. Kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan mengenai kepemilikan tunggal perbankan (single presence policy) yang selanjutnya disebut SPP.

Selain itu, lahirnya kebijakan ini juga dilatarbelakangi oleh adanya sistem perdagangan bebas (free trade) yang telah membawa pengaruh cukup signifikan terhadap keadaan ekonomi Indonesia. Dengan adanya sistem perdagangan bebas ini, para investor asing lebih mudah untuk melakukan transaksi bisnis di Indonesia. Salah satunya melalui dunia perbankan nasional. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Peraturan Perbankan ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada investor asing untuk dapat berinvestasi di bank-bank yang ada di Indonesia. Baik itu melalui pendirian bank baru, pembelian saham bank umum maupun pendirian kantor cabang atau perwakilan. Melihat kondisi tersebut, disinilah peranan SPPdapat membantu meringankan fungsi Bank Indonesia, khususnya dalam mengawasi, mengontrol dan menilai kinerja bank-bank yang ada di Indonesia. Karena secara tidak langsung tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menciptakan konsolidasi perbankan dan sekaligus mengurangi jumlah bank yang ada di Indonesia. Dengan berkurangnya jumlah bank yang ada di Indonesia maka secara otomatis dapat meningkatkan efektifitas pengawasan Bank Indonesia.

Bank Indonesia memberikan jangka waktu hingga akhir Desember 2010 untuk melaksanakan kebijakan kepemilikan tunggal tersebut, sedangkan untuk rencana penyesuaian struktur kepemilikan pada bank-bank dengan pemegang saham pengendali yang sama harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir Desember 2007. Bank Indonesia juga dapat memberikan perpanjangan waktu dalam menentukan rencana penyesuaian struktur kepemilikan bank apabila bank yang bersangkutan mengalami masalah yang rumit menurut penilaian Bank Indonesia.

Kebijakan kepemilikan tunggal tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham pengendali di dua bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, pemegang saham pengendali pada dua bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank), dan Bank Holding Company yang dibentuk sebagai pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal.

Pemegang saham yang telah menjadi pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank, baik secara langsung maupun tidak langsung cukup banyak di Indonesia. Pemegang saham tersebut tidak hanya pihak swasta, tetapi juga pemerintah yang sampai saat ini merupakan pemegang saham pengendali di empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara. Sementara itu, Temasek Group merupakan pemegang saham pengendali di Bank Danamon dan Bank Internasional Indonesia, United Overseas Bank (UOB) Singapura merupakan pemegang saham pengendali di Bank Buana dan UOB Indonesia,Khazanah National Berhad yang menjadi pemegang saham pengendali di Bank Niaga dan Bank Lippo, Bank OCBC yang menjadi pemegang saham pengendali Bank OCBC Indonesia dan Bank NISP, dan Bank HSBC yang merupakan pemegang saham pengendali di Bank HSBC Indonesia dan Bank Ekonomi Raharja. Namun pada perkembangannya saat ini, Bank Internasional Indonesia diakuisisi oleh Maybank,Bank Niaga serta Bank Lippo melakukan merger sehingga berubah menjadi Bank CIMB Niaga, Bank Buana serta Bank UOB Indonesia yang melakukan merger sehingga berubah menjadi Bank UOB Buana, dan Bank OCBC Indonesia serta Bank NISP yang melakukan merger sehingga berubah menjadi Bank OCBC NISP. Oleh karena itu sekarang ini hanya pemerintah dan Bank HSBC yang merupakan pemegang saham pengendali yang mengendalikan lebih dari satu bank. Para pemegang saham pengendali tersebut, baik pemerintah maupun swasta, merupakan pemegang saham pengendali yang harus melaksanakan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia.

Kebijakan Kepemilikan Tunggal sebagaimana ditetapkan dalam PBI Nomor 8/16/PBI/2006 bukanlah hal yang mudah, karena memiliki konsekuensi yang dapat sangat mempengaruhi keberadaan bank-bank yang menerapkan kebijakan tersebut. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Bank Umum Swasta Nasional agar kebijakan yang diambil tersebut merupakan hal  yang tepat dan dianggap sesuai dengan kebutuhan bank tersebut. Hal ini tentu saja memerlukan waktu dan pertimbangan yang matang dan dapat menyebabkan kebijakan initidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Permasalahan

1.   Apakah kebijakan kepemilikan tunggal (Single Presence Policy) telah sesuai dengan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia ?

2.   Apakah kebijakan kepemilikan tunggal telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank ?

C. Pembahasan

1.Kesesuaian Kebijakan Kepemilikan Tunggal dengan Tujuan Arsitektur    Perbankan Indonesia.

Institusi perbankan merupakan salah satu mata rantai dalam struktur perekonomian negara, fungsinya sebagai lembaga intermediary, atau perantara dalam penyaluran dana, menjadikan bank sebagai suatu lembaga yang bersifat sangat strategis dalam mendukung bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Aspek strategis muncul ke permukaan manakala fungsi perbankan dimaksud juga dikaitkan dengan ketahanan ekonomi nasional serta pemegang kendali atas perekonomian.

Lembaga perbankan disamping memiliki aspek strategis juga disebut sebagai mesin risiko (risk machine). Predikat ini muncul dan menjadi label bagi industri perbankan dikarenakan karakteristik bisnis perbankan yang relatif lebih banyak dihadapkan kepada risiko dibandingkan dengan bisnis lainnya. Munculnya risiko tidak terlepas kaitannya dengan sifat alamiah dari bisnis perbankan itu sendiri, yakni pemanfaatan modal sendiri yang relatif rendah serta pemanfaatan dana-dana pihak lain untuk menyalurkan pinjaman kepada pihak ketiga. Dengan demikian jika sebuah bank mengalami permasalahan, maka dampak berantai yang ditimbulkannya akan menjalar kepada bank serta institusi lain dengan cepat sehingga akan mempengaruhi keputusan nasabah, investor ataupun pihak-pihak lainnya untuk melakukan kegiatan bisnis dengan menggunakan jasa bank. Permasalahan yang pada awalnya hanya dialami oleh satu bank, jika tidak ditangani dengan tepat akan menciptakan imbas ikutan (contagion effect) secara domestik maupun internasional, yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketahanan ekonomi domestik.

Dunia perbankan mengalami guncangan yang sangat hebat ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Sejak saat itu terjadi perombakan arsitektur perbankan oleh Bank Indonesia. Bank-bank yang tidak mampu menghadapi tekanan dari perubahan yang terjadi satu persatu menghilang atau dilikuidasi oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya terjadi pada bank-bank swasta, tetapi juga terjadi pada bank milik negara.

Bank Indonesia kemudian mengumumkan Arsitektur Perbankan Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. Pada dasarnya API adalah memuat policy directions dalam bentuk program pengembangan perbankan untuk mencapai suatu visi dan bentuk industri perbankan nasional, yakni menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien yang mampu menciptakan kestabilan sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai visi dan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia, maka Bank Indonesia menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

  1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
  2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
  3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
  4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan Indonesia.
  5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
  6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh dunia perbankan nasional dalam rangka mewujudkan struktur perbankan nasional yang sehat dan kuat adalah dengan konsolidasi perbankan. Guna mendorong terjadinya konsolidasi perbankan, maka Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan pengawasan bank telah mengeluarkan beberapa aturan yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Kebijakan untuk menciptakan industri perbankan nasional yang sehat sesuai visi API dituangkan dalam tiga PBI, pertama PBI mengenai Single Presence Policy (SPP) atau Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, kedua PBI yang memberikan insentif kepada bank yang merger, dan ketiga PBI untuk penyempurnaan ketentuan Good Corporate Governance (GCG).

Kebijakan kepemilikan tunggal merupakan salah satu implementasi kebijakan dari program API, yaitu pilar I tentang penguatan struktur perbankan nasional dan pilar III tentang peningkatan fungsi pengawasan yang pengaturannya termuat dalam PBI Tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut juga merupakan bagian dari upaya guna mendorong bank melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi perbankan.

Program dari pilar ke 1 yaitu penguatan struktur perbankan nasional adalah dengan memperkuat permodalan bank, yaitu dengan meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp 100 miliar yang dilaksanakan pada periode 2004-2010, serta mempertahankan persyaratan modal Rp 3 triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1 Januari 2011 yang dilaksanakan pada periode 2004-2010.

Program penguatan struktur perbankan nasional juga dilaksanakan dengan memperkuat daya saing BPR, yang dilaksanakan dengan meningkatkan linkage program antara bank umum dengan BPR yang dilaksanakan pada tahun 2004, serta memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR yang dilaksanakan pada periode 2004-2005.

Program penguatan struktur perbankan nasional selanjutnya adalah meningkatkan akses kredit dengan memfasilitasi pembentukan skim jaminan kredit pada periode 2004-2006, serta mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu yang dilaksanakan pada periode 2004-2006.

Program dari pilar ke 3 terbagi menjadi lima tahap, yaitu yang pertama meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas dengan melakukan koordinasi dan kerjasama secara regular pada periode 2004. Kedua adalah dengan melakukan konsolidasi sektor perbankan, yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan mengkonsolidasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan pada periode 2004-2005, mereorganisasi sektor perbankan pada periode 2004-2005, membentuk tim enforcement pada periode 2004-2005, dan membentuk tim khusus pemeriksa spesialis pada periode 2004-2005.

Program peningkatan fungsi pengawasan yang ketiga adalah dengan meningkatkan kompetensi pemeriksa bank. Program ini dilaksanakan dengan melakukan sertifikasi pemeriksa bank dan melakukan attachment pemeriksa di lembaga pengawas internasional yang dilaksanakan pada periode 2004-2005. Program yang keempat adalah dengan mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko dengan mendesain risk-based model untuk pengawasan pada periode 2004-2005. Tahap program selanjutnya, yang merupakan program yang kelima adalah dengan meningkatkan efektivitas enforcementdengan menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan, meningkatkan transparansi pengawasan dan enforcement, membentuk internal ombudsman untuk permasalahan pengawasan, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank, yang kesemuanya akan dilaksanakan pada periode 2004-2005.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006, yang dimaksud dengan kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank.  Hal ini berarti bahwa pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank harus segera melakukan penyesuaian struktur kepemilikan dengan memilih salah satu opsi yang diatur dalam PBI nomor 8/16/PBI/2006 mengenai Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PBI Nomor 8/16/PBI/2006, yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang :

  1. Memiliki saham bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara ;
  2. Memiliki saham bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia maka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 8/16/PBI/2006 bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Selanjutnya diatur dalam ayat 2 bahwa kebijakan kepemilikan tunggal ini tidak berlaku bagi :

  1. Pemegang saham pengendali pada dua bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
  2. Pemegang saham pengendali pada dua bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank).
  3. Bank Holding Company yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kebijakan kepemilikan tunggal tersebut.

Bank Indonesia memberikan tiga opsi yang dapat dipilih oleh bank maupun pemegang saham pengendali bank untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 8/16/PBI/2006, yaitu :

  1. Mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham pada satu atau lebih bank yang dikendalikan kepada pihak lain sehingga pemegang saham pengendali yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Pengalihan sebagian atau seluruh saham Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan Pembelian Saham Bank Umum. Pihak lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak diluar kelompok usaha dan atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari pemegang saham pengendali.
  2. Melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank dengan pemegang saham pengendali yang sama.
  3. Membentuk Perusahaan Induk di bidang perbankan (Bank Holding Company), dengan cara :
    1. Mendirikan badan hukum baru sebagai Bank Holding Company, atau
    2. b.    Menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai Bank Holding Company.

Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan maka diperlukan suatu penataan kembali struktur kepemilikan bank. Berdasarkan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, ditentukan bahwa setiap pemegang saham pengendali bank yang pada saat atau setelah berlakunya ketentuan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia tersebut telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank harus melakukan penyesuaian struktur kepemilikan.

Bank Indonesia memberikan tiga opsi yang dapat dipilih oleh bank maupun pemegang saham pengendali bank untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 8/16/PBI/2006, yaitu :

  1. Mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham pada satu atau lebih bank yang dikendalikan kepada pihak lain sehingga pemegang saham pengendali yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Pengalihan sebagian atau seluruh saham Pemegang Saham Pengendali kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan Pembelian Saham Bank Umum. Pihak lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak diluar kelompok usaha dan atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari pemegang Saham Pengendali.
  2. Melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank dengan pemegang saham pengendali yang sama.
  3. Membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan (Bank Holding Company), dengan cara :
    1. Mendirikan badan hukum baru sebagai Bank Holding Company, atau
    2. Menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai Bank Holding Company.

Ketiga opsi yang diberikan oleh BI tersebut, bertujuan untuk mengkonsolidasikan bank-bank yang pemegang saham pengendalinya memiliki saham pengendali lebih dari satu bank, sekaligus juga untuk meningkatkan efektifitas pengawasan BI yang pada prinsipnya sejalan dengan visi Arsitektur Perbankan Indonesia pilar ketiga yakni menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.

Penerapan kebijakan kepemilikan tunggal secara tidak langsung membuat  pemegang saham pengendali yang memiliki saham pengendali lebih dari satu bank harus memilih untuk melakukan akuisisi, merger maupun membentuk bank holding company. Sehingga nantinya jumlah bank di Indonesia sedikit demi sedikit dapat dikurangi. Ketika Single Presence Policy baru dikeluarkan oleh BI pada tahun 2006, bank yang ada di Indonesia berjumlah 130 bank. Sedangkan pada bulan februari 2011, jumlah bank di Indonesia berjumlah 110 bank. Hal ini berarti dalam rentang waktu tersebut telah terjadi pengurangan jumlah bank sebanyak 20 buah. Walaupun bisa saja ada faktor lain yang mempengaruhi pengurangan jumlah bank tersebut seperti likuidasi, namun tetap saja penerapan Single Presence Policy dianggap efektif karena memaksa pemegang saham pengendali untuk melakukan akuisisi atau merger terhadap bank-bank yang dimilikinya. Adapun bank-bank yang telah melaksanakan kebijakan ini adalah Bank Internasional Indonesia (BII) yang diakuisisi oleh Maybank, Bank Lippo dan Bank Niaga yang memilih untuk merger sehingga menjadi Bank CIMB Niaga, Bank OCBC Indonesia dan Bank NISP yang memilih untuk merger sehingga menjadi Bank OCBC NISP, dan Bank UOB Indonesia dan Bank Buana yang juga memilih untuk melakukan merger sehingga menjadi Bank UOB Buana. Namun saat ini masih ada pemegang saham pengendali yang belum melaksanakan Single Presence Policy, yaitu Bank HSBC yang memiliki saham di Bank Ekonomi Raharja sebesar 88%.

Salah satu bank yang berhasil dalam melaksanakan Single Presence Policy adalah Bank CIMB Niaga. Sebelum merger, Bank CIMB Niaga berasal dari Bank Niaga dan Bank Lippo, dimana pemegang saham pengendali kedua bank ini dimiliki oleh Khazanah Berhard yang merupakan investor asing dari Malaysia. Merger kedua bank ini merupakan merger pertama yang diakibatkan penerapan Single Presence Policy di Indonesia. Dengan mergernya Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo, maka BI tidak lagi mengawasi Bank Lippo karena telah bergabung ke dalam Bank CIMB Niaga. Sebelum pelaksanaan merger, BI selaku otoritas pengawas perbankan mengatur dan mengawasi Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo, namun semenjak kedua bank tersebut telah merger, otomatis BI hanya mengawasi satu bank yang merupakan hasil merger bank tersebut yaitu Bank CIMB Niaga. Pelaksanaan merger tersebut tidak hanya menciptakan bank besar yang lebih kuat tetapi juga berpengaruh pada keadaan perbankan Indonesia pada umumnya yaitu dalam hal jumlah aset bank hasil merger.

Nilai aset Bank Niaga sebelum merger menduduki peringkat keenam sekitar Rp 54,82 triliun dibawah Bank Danamon yang punya aset jauh lebih tinggi yakni Rp 94,5 triliun, sedangkan Bank Lippo yang menduduki peringkat kesepuluh memiliki total aset sebesar Rp 39,73 triliun, jauh tertinggal oleh Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Panin, Bank International Indonesia, Bank Permata dan Bank Tabungan Negara. Setelah merger menjadi Bank CIMB Niaga, total aset bank tersebut mencapai Rp 149,182 Miliar dan memiliki pangsa terhadap total aset bank umum sebesar 4,98 % sehingga berada di peringkat kelima bank umum dengan total aset terbesar setelah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI. Selain itu, Bank CIMB Niaga juga merupakan salah satu bank paling efisien berdasarkan hasil Banking Efficiency Award 2011 (BEA 2011) yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIIU). BEA menggunakan indikator penilaian bank sesuai dengan kriteria akuntansi dan rasio-rasio lainnya. Selama ini, penilaian efisiensi bank biasanya dilakukan dengan membandingkan antara biaya overhead (seperti aktiva tetap dan biaya tenaga kerja) dibandingkan dengan jumlah jasa (financial services) yang dihasilkan oleh bank. Analisis lain adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional atau lazim disebut rasio BOPO. Penelitian ini membatasi pada bank-bank yang mempunyai kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dibawah lima persen, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) diatas 12 persen, dan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) diatas 50 persen.

2. Kesesuaian Kebijakan Kepemilikan Tunggal Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Krisis moneter merupakan pemicu dari segala kebijakan perbankan saat ini dan di masa mendatang. Terjadinya krisis itu merupakan pelajaran yang amat berharga bagi para perencana kebijakan di sektor perbankan. Pasca krisis, BI diketahui telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan pada sektor perbankan. Kebijakan rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan dilakukan dengan biaya yang tidak sedikit, kebijakan – kebijakan yang pada intinya mendorong perbankan untuk tetap teguh berpegang pada prinsip kehati-hatian, membuat perbankan melakukan berbagai penyesuaian, di bidang peraturan perkreditan, good corporate governance, struktur organisasi, dan investasi pada teknologi serta akhir-akhir ini juga pada aspek penggunaan tenaga Sumber Daya Manusia outsourcing.

Pasca rekapitalisasi, pemerintah akhirnya melepaskan berbagai kepemilikan sahamnya di perbankan swasta kepada investor asing dengan harga yang relatif murah. Sebagian pengamat ekonomi bahkan tidak percaya dan amat menyesalkan kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini mengingat bank – bank rekap tersebut dijual dengan membawa serta obligasi pemerintah rekap di dalam neraca nya. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah menjual bank – bank rekap tersebut kepada pihak asing dengan jumlah relatif tinggi, meskipun pada saat yang sama dikatakan pula bahwa pemerintah juga memperoleh benefit non-dividen dari penjualan saham-saham tersebut, antara lain adalah diperolehnya stabilitas ekonomi dalam negeri, pemasukan retribusi dan pendapatan lain serta jaminan tetap bekerjanya para karyawan perbankan domestik.

Pelaksanaan penggabungan usaha (merger) antar perbankan merupakan opsi yang tampaknya akan dipilih oleh banyak Pemegang Saham Pengendali , disamping juga BI lebih sering mendorong perbankan untuk melakukan langkah ini. Secara komersial, merger memang merupakan langkah yang relatif menguntungkan, karena apabila satu badan hukum memiliki dua usaha atau lebih di bidang perbankan maka hal ini bukan merupakan hal yang efisien, khususnya apabila masing-masing bank juga memiliki strategi dan fokus segmen bisnis yang berbeda.

Selain merger, terdapat pula alternatif bagi Pemegang Saham Pengendali untuk melepaskan sebagian atau seluruh kepemilikannya pada salah satu bank. Langkah ini juga merupakan cara termudah dalam pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal, serta secara umum langkah ini lebih sederhana apabila dibandingkan dengan merger yang relatif lebih kompleks. Alternatif ini pula yang dilakukan oleh Temasek Holdings, yakni dengan menjual kepemilikan sahamnya di BII kepada pihak lain.

Apabila opsi merger dilakukan oleh para pemegang saham pengendali, maka pangsa pasar bank-bank swasta hasil merger tersebut akan berubah. Namun secara umum perubahan itu belum terlalu mempengaruhi pangsa pasar bank-bank BUMN dan bank swasta papan atas lainnya. Perubahan itu bagaimanapun akan membuat peta persaingan antar bank berpotensi untuk menjadi semakin tajam, mengingat merger bank-bank swasta juga akan meningkatkan sinergi bisnis.

Opsi merger bukan satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam memenuhi persyaratan Single Presence Policy. Opsi lain adalah dengan pembentukan suatu Holding Company (perusahaan induk tersendiri) yang membawahi beberapa perusahaan sekaligus dalam suatu payung bisnis. Pembentukan Holding Companydapat dilakukan dengan menunjuk satu perusahaan yang telah ada untuk bertindak sebagai perusahaan induk (holding), atau dapat pula dengan mendirikan satu perusahaan yang baru dan dikhususkan hanya sebagai perusahaan holding saja. Pembentukan Holding Company baru ini, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura pada saat membentuk Temasek sebagai perusahaan yang berfungsi sebagai super holdings company yang membawahi berbagai jenis perusahaan.

Dalam pembentukan Holding Companybaru terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan, yakni sebagai berikut :

  1. Bank Holding Company berdasarkan PBI No.8/16/2006

Konsep Bank Holding Company ini sesuai dengan jiwa dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/16/2006, yakni Bank Holding Company yang dibentuk adalah berupa non-operating holding atau investment holding. Hal ini berarti Bank Holding Company baru yang diijinkan untuk dibentuk adalah Bank Holding Company yang tidak melakukan kegiatan usaha lain, selain hanya menjadi pemegang saham perbankan.

Dalam hal ini pemerintah mendirikan Bank Holding Company baru yang berfungsi murni sebagai pemegang saham pengendali, dengan demikian kepemilikan Bank Holding Company tetap berada di tangan pemerintah. Namun mengingat kepemilikan saham perbankan BUMN saat ini juga telah tersebar kepada publik, maka pemegang saham minoritas perlu tetap dilibatkan dalam struktur kepemilikan Bank Holding Company dengan cara melakukan initial public offering (IPO) dan pemegang saham minoritas dapat menukarkan saham-sahamnya di anak perusahaan Bank Holding Company tersebut dengan saham Bank Holding Company dengan komposisi tertentu. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar nilai saham-saham perbankan BUMN tersebut di pasar modal tidak jatuh, akibat dari kemungkinan aksi jual dari pemegang saham minoritas.

  1. Bank Holding Company berdasarkan pemisahan fungsional

Model lain dalam pembentukan Bank Holding Company baru adalah dengan menganut asas produksi, yakni adanya pemisahan antara fungsi produksi dan fungsi non-produksi. Pemisahan ini akan membuat anak-anak perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis dan pencapaian market share, sedangkan pada sisi non-bisnis atau support akan dilaksanakan sebagai fungsi yang terpisah atau dapat pula di outsourcing kan.

Melalui model lain ini dapat diperoleh sinergi yang lebih besar antar perusahaan dalam satu wadah holding company tersebut. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan nilai saham perbankan di pasaran, mengingat bahwa dalam setiap tindakan korporasi (corporate action) berupa merger, para investor cenderung untuk melihat dari sisi sinergi yang dapat tercipta dari proses merger perusahaan merupakan indikasi akan terdapatnya prospek bisnis yang menguntungkan di masa mendatang.

Terlepas dari terdapatnya berbagai opsi pelaksanaan kebijakan BI tersebut, tampaknya para pemegang saham pengendali lebih memilih untuk melaksanakan opsi merger. Hal ini yang dilakukan oleh Khazanah Berhad National, United Overseas Bank, dan Bank OCBC. Adapun salah satu dampak dari merger adalah adanya pengurangan jumlah karyawan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut, pihak bank harus memperhatikan kepentingan karyawan, nasabah dan pemegang saham minoritas.

D. Kesimpulan dan Saran

  1. Kebijakan Kepemilikan Tunggal belum sesuai dengan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia. Hal ini karena dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, masih ada pemegang saham pengendali yang belum melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun pemegang saham pengendali tersebut adalah Bank HSBC yang menguasai 88% saham pada Bank Ekonomi Raharja.
  2. Kebijakan Kepemilikan Tunggal  tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Hal ini dikarenakan salah satu akibat hukum dari merger adalah adanya pengurangan jumlah karyawan, sehingga  bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut.

Saran

  1. Badan Supervisi Bank Indonesia seharusnya memberikan peringatan kepada Bank Indonesia karena tidak melaksanakan kebijakan kepemilikan tunggal secara tegas dan tidak memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kebijakan tersebut.
  2. Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank di Indonesia seharusnya mengkaji lebih teliti sebelum memberikan izin terkait klausul perjanjian mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi yang diajukan oleh bank umum swasta nasional. Hal ini untuk menjamin kepentingan para pihak seperti, karyawan, nasabah dan pemegang saham minoritas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan nantinya atas perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Agus Budianto, Merger Bank di Indonesia Beserta Akibat-akibat Hukumnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Bary E. Chusing, Accounting Information System and Business Organizations, Addison Wesley, Massachusetts, 1974.

Faisal Afiff, (et.al), Strategi dan Operasional Bank, PT Eresco, Bandung, 1996.

Harry Simon dan W.E.Karrenbrock, Advance Accounting, Mey Ya Publications Inc., Taipei, 1989.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

James L. Gibson, James H. Donely Jr., John M. Ivancevich, Manajemen Edisi Kesembilan Jilid I (alih bahasa oleh Zuhad Ichyaudin), Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997.

Johannes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum , CV. Utomo, Bandung, 2004.

Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2009.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Muhamad Djumhana, Rahasia Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

_________, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

__________, “Hukum Tentang Merger”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

__________, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

_________, Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis : Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Peter H. Eddey, Accounting for corporate Combinations and Associations, Prentice Hall Inc., Sydney, 1998.

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Soediyono Reksoprayitno, Prinsip-prinsip Manajemen Bank Umum, Penerapannya di Indonesia, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 1992.

William H. Newman, Consructive Control : Design and Use of Control System, Englewood Cliffs, New York, 1975.

Zainal Asikin , Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

Sumber Lainnya :

Arsitektur Perbankan Indonesia, www.bi.go.id.

BI Bikin Tiga Opsi Single Presence Policy”, www.hukumonline.com.

BII Public Expose 2009, www.bii.co.id.

CIMB Niaga nama baru bank hasil merger Lippo dan Niaga, http://buletinbisnis.wordpress.com.

Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, www.bi.go.id.

Hari Ini Maybank Tuntaskan Akuisisi BII, www.kompas.com.

Hari Prasetya, “Opsi Yang Seharusnya Diterapkan Dalam Rangka Implementasi Single Presence Policy”, www.myblog.co.id.

Jimmy E. Elias, Peranan Manajemen Risiko Strategik dalam Mendukung Good Corporate Governance, Jurnal Hukum Bisnis, vol.23 No.3, Tahun 2004.

Muhammad Faiz Aziz, “ Konsolidasi Perbankan : Opsi Yang Seharusnya diterapkan Dalam Rangka Implementasi Single Presence Policy “,http://cfisel.blogspot.com

M. Udin Silalahi, Single Presence Policy Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27, Nomor 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2008.

Pengaruh Akuisisi, Merger dan Holding Company, www.scribd.com.

Perbankan Syariah, www.wikipedia.org.

Program Arsitektur Perbankan Indonesia, www.bi.go.id.

Rancangan Penggabungan Bank CIMB Niaga dengan Bank Lippo, www.cimbniaga.com

Tantangan Ke Depan Arsitektur Perbankan Indonesia, www.bi.go.id.

Zulkarnain Sitompul, “Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perbankan Relevansinya dengan Kebijakan Single Presence Policy”, www.wordpress.com.

 

 


                [1] Faisal Afiff, (et.al), Strategi dan Operasional Bank, PT Eresco, Bandung, 1996, hlm. 1.

[2] Muhamad Djumhana, Rahasia Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 51.

[3] Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.7.

                [4]Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. xii.

[5] Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3.

            [6] Agus Budianto, Merger Bank di Indonesia Beserta Akibat-akibat Hukumnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 29.

            [7]Ibid, hlm. 30.

                [8] Muhammad Djumhana, op.cit., hlm. 69.

                [9]Arsitektur Perbankan Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/ Arsitektur+Perbankan+Indonesia/, diakses tanggal 14 November 2010, pukul 19.00 WIB..

[10]Ibid.

 

 


 

 


                [1] Faisal Afiff, (et.al), Strategi dan Operasional Bank, PT Eresco, Bandung, 1996, hlm. 1.

 

About arya sutisna

Hukum 2006