Berlangganan RSS RSS Feed

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

 

 

 

 

 

Oleh :

ARY ANGGA PRADANA FEBRIANTO

110110080076

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing

Dr. Zainal Muttaqin S.H., M.H.

Abi Ma’ruf Radjab, S.H., M.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK

 

Staf Khusus Presiden diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan untuk membantu pelaksanaan tugas dari seorang Presiden dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang semakin hari kian tinggi dan besar. Staf Khusus Presiden diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Adanya Staf Khusus Presiden menimbulkan tumpang tindih jabatan yang tidak sesuai dengan penerapan asas tidak mencampuradukan kewenangan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu,  timbul permasalahan yang menjadi identifikasi masalah dalam skripsi penulis yakni bagaimana kedudukan jabatan Staf Khusus Presiden dalam sistem kepegawaian di Indonesia serta bagaimana pelaksanaan kewenangan dari Staf Khusus Presiden yang bersinggungan (overlapping) langsung dengan keberadaan beberapa kementrian yang menangani bidang yang serupa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, sekaligus sebagai sumbangsih pemikiran dalam menganalisis kedudukan Staf Khusus Presiden dalam sistem kepegawaian di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap studi kepustakaan dikaitkan dengan Undang-undang Pokok Kepegawaian, serta Wawancara dengan Staf Khusus Presiden di Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Staf Khusus Presiden merupakan jabatan negara yang pengisian jabatannya melalui pengangkatan (appointment), dan memiliki masa jabatan yang bersifat limitatif. Pada pasal 24 Perpres Nomor 17/2012 yang mengatur mengenai hak keuangan, kata setingkat pada pasal 24 Perpres Nomor 17/2012 tersebut dimaksudkan untuk mempermudah ketentuan mengenai hak keuangan yang diberikan kepada Staf Khusus Presiden mengingat perbedaan pengaturan mengenai hak keuangan pada Pegawai Negeri Sipil dan non-Pegawai Negeri Sipil. Keberadaan Staf Khusus Presiden menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Menteri sebagai the real executive, yang kemudian berpengaruh dalam efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, karena akan semakin banyak pihak yang akan terlibat dalam proses koordinasi pemerintahan, contohnya adalah pemberian saran kepada Presiden.

 

 

 

 

 

Keyword : Staf Khusus Presiden, Kementerian, Presiden.

PENDAHULUAN

  1. A.  Latar Belakang

Tugas pokok dan fungsi utama seorang Presiden secara garis besar adalah sebagai pelayan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kepada tingkat lebih baik. Tugas dan fungsi pokok tersebut merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab yang amat berat sehingga pada pelaksanaannya seorang Presiden dibantu dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain Menteri dan Pejabat setingkat Menteri, Presiden melalui kewenangannya juga dapat mengangkat seorang Staf Khusus. Dilihat dari historis peraturan perundang-undangannya, Staf Khusus Presiden mulai ada sejak tahun 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden. Ketika Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden, saat itu kebutuhan untuk membantu tugas Presiden dirasakan hanya perlu dukungan dari Staf Khusus Presiden yang kemudian mulai berkembang saat ini dengan dimasukannya Utusan Presiden.

Pembentukan Staf Khusus Presiden dengan pertimbangan untuk membantu pelaksanaan tugas dari seorang Presiden serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang semakin besar. Ada perbedaan terminologi menyangkut Staf Khusus, pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden disebut sebagai Staf Khusus, yang kemudian dalam usulan penelitian ini disebut sebagai Perpres Nomor 17 Tahun 2012, Perpres ini dalam dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang artinya berlaku juga ketentuan Undang-Undang tersebut ke dalam lingkup Staf Khusus Presiden. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Perpres Nomor 17/2012,Staf Khusus Presiden terdiri dari :

1)      Sekretaris Pribadi Presiden

2)      Juru Bicara Presiden

3)      Staf Khusus Bidang Informasi/Public Relation

4)      Staf Khusus Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

5)      Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik

6)      Staf Khusus Bidang Komunikasi Sosial

7)      Staf Khusus Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

8)      Staf Khusus Bidang Publikasi dan Dokumentasi

9)      Staf Khusus Bidang Bantuan Sosial dan Bencana

10)  Staf Khusus Bidang Perubahan Iklim (Climate Change)

11)  Staf Khusus Bidang Pangan dan Energi

12)  Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional

Masing-masing Staf Khusus ini boleh memiliki 5 orang asisten dan 10 orang pembantu asisten, dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas Staf Khusus dengan baik, Sekretaris Kabinet mengatur tata kerja Staf Khusus Presiden. Pada Pasal 21 ayat (1) Perpres Nomor 17/2012, pengangkatan dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Staf Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil. Staf Khusus dimungkinkan dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 21 ayat (2) Perpres Nomor 17/2012. PNS yang diangkat menjadi Staf Khusus Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.

Mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden diatur pada Pasal 24 Perpres Nomor 17/2012yaitu dengan diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural Eselon I.a. Masa bakti Staf Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan Presiden yang bersangkutan. Staf Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan atau pesangon. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dibebankan kepada APBN c.q. Anggaran Sekretarisat Kabinet.

Permasalahan yang timbul mengenai Staf Khusus adalah beberapa Staf Khusus tampaknya bersinggungan (overlapping) dengan beberapa kementrian yang berada dibawah Presiden sendiri, seperti :

  1. Staf Khusus Presiden Bidang Informasi bersinggungan dengan Kementrian Informasi dan Komunikasi
  2. Staf Khusus Presiden Bidang Internasional bersinggungan dengan Kementrian Luar Negeri
  3. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Korupsi bersinggungan dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  4. Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah bergesekan dengan Kementrian Dalam Negeri
  5. Staf Khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi bersinggungan dengan Kementrian Pertanian dan menyentuh sedikit Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
  6. Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana bersinggungan dengan Kementrian Sosial

 

Hal ini tentu sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara karena biaya yang diperlukan untuk menggaji para Staf Khusus Presiden ini tidak sedikit mengingat mereka merupakan tenaga ahli yang bertugas langsung membantu Presiden. Dasar hukum mengenai beban gaji dari Pegawai Negeri Sipil Pusat tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dengan dipersamakannya hak keuangan Staf Khusus Presiden dengan jabatan struktural Eselon I.a. dimanakah kedudukan Staf Khusus Presiden dalam struktur kepegawaian Indonesia? Sedangkan telah disebutkan juga sebelumnya bahwa Staf Khusus Presiden bisa berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri. Hal ini menimbulkan kerancuan tersendiri terkait jabatan Staf Khusus Presiden dalam Struktur Kepegawaian di Indonesia

C.S. Hudson mengemukakan bahwa “Planning may be defined as the process of devising a basis for a course of future action.”[1] Hal ini membuktikan bahwa tingkat perencanaan yang baik berpengaruh terhadap fungsi-fungsi & output dari sebuah kebijakan publik. Pertanyaannya sekarang seberapa efektifkah peran dari Staf Khusus Presiden ini dalam membantu tugas Presiden? Tentu produktifitasnya masih patut dipertanyakan mengingat Presiden sendiri juga sebenarnya masih mempunyai Dewan Pertimbangan Presiden yang membantunya dalam memberikan saran sekaligus melaksanakan tugas negara yang diatur dalam Pasal 16 UUD 1945 yang kemudian diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, tumpang tindih jabatan ini tidak sesuai dengan penerapan asas tidak mencampuradukan kewenangan dalam kebijakan publik, selain itu terjadi kerancuan mengenai jabatan Staf Khusus Presiden, apakah disebut sebagai sebuah Pejabat Negara, Pejabat Publik atau Pejabat Administrasi karena perumusan definisi dalam Perpres Nomor 17/2012 amatlah terbatas sehingga kita tidak mengetahui sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada Staf Khusus Presiden dalam membantu tugas Presiden.

Hal ini tentu amat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang dewasa ini diusung oleh pemerintah. Bukannya membuat jalur birokrasi terpangkas dan penempatan struktur pejabat lebih efisien, malah membuat tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan membuat tulisan untuk tugas akhir yang berjudul : “Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Staf Khusus Presiden Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepegawaian.”

 

  1. B.     Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti diidentifikasi sebagai berikut:

  1. Bagaimana kedudukan jabatan Staf Khusus Presiden dalam sistem kepegawaian di Indonesia mengingat minimnya perumusan mengenai jenis jabatan Staf Khusus Presiden?
  2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan dari Staf Khusus Presiden mengingat beberapa Staf Khusus Presiden bersinggungan (overlapping) langsung dengan keberadaan beberapa kementrian yang menangani bidang yang serupa?
  3. C.    Hasil Pembahasan

Berdasarkan uraian diatas, maka jabatan Staf Khusus Presiden merupakan pejabat negara yang pengisian jabatannya lebih bersifat political appoinment dibanding dengan administrative appoinment karena pada praktiknya Staf Khusus Presiden banyak diisi oleh orang-orang kepercayaan Presiden yang bisa berasal dari kalangan manapun, baik Profesional, non-Profesional, PNS maupun non-PNS. Jimly Asshiddiqie[2] menyatakan bahwa: “para pejabat negara merupakan “political appointee” sedangkan pegawai negeri merupakan “administrative appointee”. Artinya para pejabat negara itu diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan para pegawai negeri dipilih murni karena alasan administratif. Semua pejabat yang diangkat karena pertimbangan politik (political appointment) haruslah bersumber dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Karena rakyatlah yang pada pokoknya memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam bidang politik kenegaraan. Pejabat yang diangkat atas pertimbangan yang demikian itulah yang biasa disebut sebagai pejabat negara yang dipilih atau “elected official”.

 

  1. D.    Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, penulis dapat memberikan kesimpulan pada penelitian hukum ini sebagai berikut :

  1. Staf Khusus Presiden merupakan jabatan negara yang pengisian jabatannya melalui pengangkatan (appointment), dan memiliki masa jabatan yang bersifat limitatif, artinya masa jabatan Staf Khusus Presiden berakhir seiring dengan selesainya masa jabatan Presiden, meskipun jabatannya bersifat limitatif mengikuti masa bakti Presiden, Staf Khusus Presiden juga dapat mengajukan pengunduran diri sebelum masa jabatannya berakhir. Ketentuan dari Pasal 24 Perpres Nomor 17/2012 yang mengatur mengenai hak keuangan yang diberikan kepada Staf Khusus Presiden menandakan bahwa jabatan Staf Khusus Presiden ini bukan jabatan struktural eselon 1.a, namun hanya mengatur hak keuangan yang diberikan sama dengan yang diberikan kepada jabatan eselon 1.a. Pasal 24 Perpres Nomor 17/2012 mempermudah ketentuan hak keuangan yang diberikan kepada Staf Khusus Presiden mengingat perbedaan pengaturan mengenai hak keuangan pada Pegawai Negeri Sipil dan non-Pegawai Negeri Sipil.
  2. Staf Khusus Presiden menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Menteri dikarenakan Menteri sebagai the real executive yang menjalankan tugasnya di masing-masing bidang sudah lebih dari cukup. Pengangkatan Menteri mempunyai prosedur tersendiri seperti fit and proper test dan tes kesehatan, dan wawancara dengan Presiden sehingga seharusnya Presiden dapat menilai bahwa Menteri yang ia angkat kapabel dalam menjalankan tugasnya. Adanya Staf Khusus Presiden membuat permasalahan terkait dengan koordinasi pemerintah antara lain dalam hal permintaan saran kepada Menteri oleh Presiden mengenai isu-isu penting yang sedang hangat, tetapi Staf Khusus Presiden sendiri juga bertugas untuk memberikan saran kepada Presiden. Tugas yang saling tumpang tindih dalam hal pemberian saran tentu berpengaruh dalam efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pemberian saran kepada Presiden.

 

  1. E.     Saran

Berdasarkan pembahasan Bab IV, penulis dapat memberikan saran dalam peneletian hukum ini sebagai berikut :

  1. Jabatan Staf Khusus Presiden sebaiknya ditiadakan karena jika dilihat dari tugas, kedudukan, dan kewenangannya, sebenarnya dengan adanya Menteri sudah cukup untuk membantu tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Keberadaan Staf Khusus Presiden menjadikan birokrasi gemuk, tidak efisien, dan efektif untuk pelayanan publik, juga cenderung korup, boros, tertutup dan tidak lagi menampung aspirasi rakyat yang terus berkembang.
  2. Perlunya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena hak keuangan yang diberikan kepada Staf Khusus Presiden akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaiknya dana tersebut dialirkan ke bidang-bidang yang selama ini masih membutuhkan banyak perbaikan seperti pendidikan, infrastruktur di daerah, dan pelayanan publik.
  3. F.     Daftar Pustaka

 

Buku

Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005

 

Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Jakarta, 2006

 

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1997

 

Bewa Ragawino, Hukum Administrasi Negara., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2008

 

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2012

 

Hadjon, M. Philipus, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 1994

 

I Gde Pantja-Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008

 

Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

 

Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, PSHTN-FHUI, Jakarta, 2005

 

Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretarisat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jakarta, 2006

 

Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

 

Kansil CST, Sistem Pemerintahan Indonesia, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008

 

Koesoemahatmadja, R.D.H., Peranan Administrasi Dalam Pembangunan ,PT. Eresco, Bandung, 1979

 

 

Logemann, J.H.A., 1917, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif. Diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1948

Marbun, SF. dan Moh.Mahfud M.D.,Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,Liberty,Yogyakarta,1987

 

Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007

 

Maris S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989

 

Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Kencana, Jakarta, 2008

 

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, 1988

 

Moh.Mahfud M.D. Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

 

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

 

Riant Nugroho, Public Policy, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011

 

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

 

Rosenblom, David H. dan Deborah D.Goldman, Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the public sector, McGraw-Hill Companies, 1998

 

Sibuea, Hotma P., Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta,  2010

 

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1989

 

Slamet Prajudi Atmosudirjo, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

 

Sri Hartini, Hj.Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

 

Utrecht, E., Pengantar Hukum Adminisitrasi Negara Indonesia, FH dan PM Unpad, Bandung, 1960

 

Yogi Suprayogi Sugandi, Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia, Graha Ilmu, Bandung, 2011

 

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

 

Undang-undang Nomor 66 tahun 1958 tentang Wajib Militer

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tugas Dewan Pertimbangan Presiden

 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

 

Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

 

Permenkominfo No. 17/P/M/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

Karya ilmiah, Tulisan Para Ahli Hukum, Makalah-Makalah, Seminar, dan Sumber Lain dari Internet

Ernawati Munir, ”Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara.”, www.bphn.go.id, yang di akses pada tanggal 20 Februari 2012, pukul 22.30

http://thohir3.blogspot.com/2011/03/kebebasan-pers-kontroversi-intervensi.html diakses pada Selasa, 16 Oktober 2012 pukul 06.30

http://www.depdagri.go.id/

http://www.anggaran.depkeu.go.id/

http://bahasa.kemdiknas.go.id/

 


[1]R.D.H.Koesoemahatmadja, Peranan Administrasi dalam Pembangunan, PT.Eresco, Bandung, 1979, hlm.69

[2] Jimly Asshidiqie, Perihal Undang-undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.373