Berlangganan RSS RSS Feed

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

 

 

 

SKRIPSI

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh

Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

 

 

Oleh:

Teguh Budi Rachman

110113080079

 

 

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

 

 

Pembimbing:

Dr. Bambang Daru Nugroho,S.H.,M.H.

Betty Rubiati,S.H., M.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2012

 

 

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

 

Teguh Budi Rachman

110113080079

 

ABSTRAK

 

 

Sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa girik merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, mereka menganggap dengan mempunyai girik dalam suatu bidang tanah sudah cukup merasa aman, padahal sebenarnya girik hanya merupakan bukti pembayaran pajak. Adanya Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang kekuatan hukum girik terhadap bukti kepemilikan tanah adat dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta memberikan penjelasan bagaimana keberadaan girik dapat membatalkan sertifikat hak atas tanah.

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value) dan peraturan hukum konkret sehingga akan menggambarkan dan memaparkan bagaimana sesungguhnya kekuatan hukum girik terhadap bukti kepemilikan tanah adat. Spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepastian hukum girik sebagai bukti kepemilikan atas tanah, sedangkan analitis berarti menghubungkan dan memberi tanda pada kepastian hukum girik tanah sebagai bukti kepemilikan tanah adat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan girik setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah  No.10 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 sudah tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah lagi, karena melalui pendaftaran tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah hanyalah sertifikat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keberadaan girik dapat membatalkan suatu sertifikat, karena dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, keberadaan sertifikat yang cacat hukum dapat dibatalkan oleh girik. Dengan demikian untuk mengurangi timbulnya perkara-perkara mengenai keberadaan girik dikemudian hari, maka pemerintah harus segera menetapkan batas waktu mengenai konversi hak lama seperti girik, sehingga akan ada kesamaan persepsi mengenai bukti kepemilikan hak atas tanah.

 

 

Keyword              : girik, dasar girik membatalkan sertifika

THE POWER OF GRIK’S LAW TOWARD CUSTOM LAND’S OWNERSHIP IS CORRELATED TO GOVERMANT’S REGULATION NO. 24 OF 2007  ABOUT LAND’S REGISTRATION

 

Teguh Budi Rachman

110113080079

 

ABSTRACT

 

There are still some people who think that is the proof of ownership girik land rights, they consider to have a land area of girik was enough to feel safe, when in fact only girik is a testament to the payment of taxes. The existence of this research aims to provide an understanding about the legal power of proof of land ownership girik customs connected with Government Regulation No. 24 of 1997 concerning the registration of land and provide an explanation as to how the existence of girik to cancel land rights certificates.

In the implementation of the research authors use normative juridical approach, because the goal of this research is the law or the means (the norm). Understanding of the basic law, the methods include methods in the narrow meaning (value) and the rule of law so that the concrete will be described and explained how the real legal power against proof of land ownership girik custom. Research in the form of descriptive research specifications analytically. Descriptive in the sense that in this study the author intends to describe in detail a systematic and thorough about everything to do with legal certainty girik as evidence of ownership over the land, while the analytical means linking and signaled girik legal certainty of land ownership as evidence of indigenous land.

Results of the study concluded that the existence of girik after presenting the Basic Agrarian law and Government Regulation No. 10 in 1961 which has been converted into a government regulation 24 is not valid in 1997 as proof of land ownership again, because through the land registry that is recognized as proof of ownership rights over the land is just a certificate. But do not cover the possibility of the existence of girik may cancel a certificate, because the negative publicity positive, contain elements of the existence of the disability law certificate may be cancelled by girik. Thus to reduce the incidence of cases regarding the existence of girik later, then the Government should immediately set a time limit on converting the old rights like girik, so there will be a common perception regarding the proof of ownership rights over the land.

 

 

 

 

Keyword          : girik, girik cancel land rights certificates

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang

Banyak sekali perkara yang menunjukkan bahwa terhadap sertifikat dapat digugat. Seperti contoh gugatan terhadap sertifikat oleh pemegang girik yang dalam beberapa kasus dapat mengalahkan kedudukan sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat hak atas tanah bukan bukti kepemilikan yang mutlak. Bila pandangan lembaga penegak hukum seperti Pengadilan masih menganggap girik sebagai alat bukti kepemilikan, maka di mana kepastian hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah.

Contoh gugatan terhadap sertifikat oleh pemegang girik yang dimenangkan pengadilan adalah kasus tanah Meruya dan tanah disekitar Lapangan Gasibu Bandung. Kedua kasus ini sudah ada putusan pengadilannya. Kasus tanah Meruya sudah memiliki Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan kasus tanah di sekitar Gasibu Bandung sudah memiliki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan saat ini sedang menunggu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Girik merupakan tanda bukti pembayaran pajak tanah sebelum berlakunya UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sekarang dicabut dan diganti dengan PP No 24/1997. Setelah lahirnya UUPA, girik atau kikitir sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah. Dengan perkataan lain girik tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat pada umumnya masih belum dapat melaksanakan ketentuan UUPA secara konsekuen dan konsisten, karena masih menganggap girik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan kata lain masyarakat yang memiliki girik menganggap dirinya telah memiliki surat-surat tanah. sehingga masih banyak pula produk-produk pengadilan berupa putusan yang menguatkan keberadaan girik sebagai alat bukti kepemilikan. Sebagai contoh perkara tanah di Meruya, Jakarta Barat dan juga tanah belakang Gasibu Kota Bandung.

 

  1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah kekuatan girik terhadap bukti kepemilikan tanah milik adat dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah?
  2. Bagaimanakah kekuatan hukum girik dalam membatalkan sertifikat hak atas tanah?

HASIL DAN PEMBAHASAN

 

  1. A.    Kekuatan Hukum Girik Terhadap Bukti Kepemilikan Tanah Adat

Keberadaan girik dalam hukum Indonesia hanya sebatas bukti pajak, namun masih ada sekelompok masyarakat masih menganggap girik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Sejujurnya pehaman ini haruslah diubah, karena berdasarkan pengertian pada Pasal 1 angka 20 PP No. 24/1997 sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c UUPA mengenai pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Penjelasan di atas jelas menegaskan bahwa keberadaan girik setelah lahirnya UUPA serta PP No.10 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi PP 24 Tahun 1997 sudah tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah lagi, karena melalui pendaftaran tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah hanyalah sertifikat.

Penulis sependapat dengan penjelasan dari AP. Parlindungan yang mengatakan bahwa tanah adat yang masih menggunakan girik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah seharusnya sudah dikonversi dan tunduk terhadap ketentuan UUPA, karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada system hukum yang lama, dalam hal ini sistem hukum sebelum berlakunya UUPA. Sehingga dengan demikian girik, letter c dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak lagi dijadikan bukti kepemilkan.[1]

Girik dalam Pasal 24 dan 25 PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah masuk kedalam pembuktian hak lama, penjelasannya menyebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi dan/atau pernyataan permohonan yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran sporadik. Penilaian tersebut didapat atas dasar pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematik oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

 

  1. B.     Kekuatan Hukum Girik Dalam Membatalkan Sertifikat Hak Atas Tanah

Bukti kepemilikan yang terkuat adalah sertifikat tanah, namun itu tidaklah mutlak. Artinya, sebuah sertifikat dianggap sah dan benar selama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. Ketidakmutlakan itu untuk menjamin asas keadilan dan kebenaran. Oleh karenanya, ada 4 hal/prinsip yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yaitu:

  1. Status/dasar hukum (dasar hak kepemilikan).
  2. Identitas pemegang hak (kepastian subyek). 
  3. Letak dan luas obyek tanah (kepastian obyek).
  4. Prosedur penerbitannya (prosedural).

Adanya cacat hukum dari 4 (empat) unsur/prinsip di atas, dengan kata lain tidak memenuhi syarat dari salah satu atau lebih dari 4 prinsip tersebut, maka konsekuensinya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat, baik melalui Putusan Pengadilan ataupun Putusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sistem publikasi yang digunakan UUPA dan PP 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, sistem ini bukan negatif murni karena dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Demikian juga dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2), 32 ayat (2) dan 38 ayat (2) PP 24 Tahun 1997.[2]

Sistem publikasi di atas menunjukan bahwa sertipikat Hak Atas Tanah adalah bukti yang kuat tetapi bukan mutlak, sehingga apabila tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, pemegang sertipikat Hak Atas Tanah adalah pemegang Hak Atas Tanah yang sebenarnya dan sertifikat tidak bisa dibatalkan yang berarti mengandung unsur positif.

Dasar legalitas serta sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif inilah yang menjadi dasar girik dapat membatalkan sertifikat. Bukti nyata girik dapat membatalkan sertifikat yaitu dalam kasus sengketa tanah Meruya Jakarta Selatan. Jika dianalisis lebih dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 570/K/Pdt/1999 jo.No.161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR yang memenangkan PT. Portanigra atas lahan sengketa tersebut sudah bisa dikatakan cukup mendasar, sebab berdasarkan sejarah dari sengketa lahan tersebut, PT. Portanigra merupakan pemegang girik yang sah/asli yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan pemilik tanah yang sah yaitu juhri cs mengenai lahan seluas 78 Ha pada Tahun 1972 dan pemilk sertifikat yang saat ini dipunyai oleh masyarakat dan pihak-pihak lain bermula dari girik palsu yang dijual kembali oleh Juhri cs, sehingga keberadaan serifikat tersebut menjadi cacat hukum.

Dasar inilah yang dapat memenangkan kedudukan girik terhadap sertifikat atas tanah. Seperti terurai dalam penjelasan di atas bahwa sebenarnya keberadaan sertifikat tidaklah mutlak sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah karena apabila dasar kepemilikannya mengandung cacat hukum, melalui sistem publikasi yang menggunakan sstem publikasi negatif yang mengandung unsur  positif, maka memungkinkan pihak ketiga yang memiliki bukti lain kepemilikan hak atas tanah dapat menggugat keberadaan sertifikat hak atas tanah.

 

PENUTUP

 

A. Kesimpulan          

  1. Kekuatan hukum girik terhadap bukti kepemilkan tanah adat menurut PP 24 Tahun 1997 bukan sebagai bukti pememilikan hak atas tanah, karena berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP 24 Tahun 1997 sertifikat adalah surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yaitu tentang pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penjelasan tersebut jelas menegaskan bahwa keberadaan girik setelah lahirnya UUPA serta PP No.10 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi PP 24 Tahun 1997 sudah tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah lagi, karena melalui pendaftaran tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah hanyalah sertifikat.
  2. Kekuatan hukum girik dalam membatalkan sertifikat hak atas tanah sangat mungkin terjadi sebab berdasarkan sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif maka keberadaan sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menjadi tidak sepenuhnya mutlak, karena dengan sistem publikasi yang mengandung 2 (dua) unsur tersebut memberikan peluang terhadap pihak lain untuk menggugat keabsahan sertifikat dengan bukti lain termasuk dengan bukti girik.

 

B. Saran

  1. Untuk mengurangi timbulnya perkara-perkara serupa dikemudian hari, maka pemerintah harus segera menetapkan batas waktu mengenai konversi hak-hak lama seperti girik, letter c dan lain-lain sehingga akan ada kesamaan persepsi mengenai bukti kepemilikan hak atas tanah.
  2. Harus ada kesadaran dari masyarakat akan pentingnnya memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum Indonesia, sehingga tanah-tanah yang masih berbentuk konversi tanah adat seperti girik untuk segera didaftarkan ke Kantor Pertanahan agar mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah yaitu sertifikat. 

DAFTAR PUSTAKA

 

AP. Parlindungan, Konversi Hak – Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung 1994.

 

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta 2005.

 

http://joeharry-serihukumbisnis.blogspot.com/2009/06/kedudukan-hukumgirik-terhadap.html

 

 

 

 

 


[1] AP. Parlindungan, Konversi Hak – Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung 1994.

 

[2] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Edisi Revisi, Jakarta 2005