Berlangganan RSS RSS Feed

KEWAJIBAN PEMILIK KAFE UNTUK MEMBAYAR ROYALTI KEPADA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI ATAS PENGGUNAAN LAGU ATAU MUSIK SECARA KOMERSIAL DI KAFE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KUHPERDATA

KEWAJIBAN PEMILIK KAFE UNTUK MEMBAYAR ROYALTI KEPADA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI ATAS PENGGUNAAN LAGU ATAU MUSIK SECARA KOMERSIAL DI KAFE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KUHPERDATA

SKRIPSI

Oleh :

Duma Sinta Uli Munthe

110110080011

Program Kekhususan : Hukum Perdata

 

Pembimbing :

Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.

H. Iwan Hermawan, S.H., M.H.

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2012

 

ABSTRAK

KEWAJIBAN PEMILIK KAFE UNTUK MEMBAYAR ROYALTI KEPADA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN PERJANJIAN LISENSI ATAS PENGGUNAAN LAGU ATAU MUSIK SECARA KOMERSIAL DI KAFE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KUHPERDATA

Dewasa ini banyak sekali kafe-kafe bermunculan dan hampir semuanya dilengkapi dengan fasilitas musik dan lagu, baik lagu-lagu Indonesia maupun Barat. Tentu saja lagu–lagu yang diperdengarkan tersebut harus melalui proses perijinan terlebih dahulu. Perijinan yang disyaratkan sebagai prosedur dalam memperdengarkan lagu di ruang publik didasarkan atas hak cipta yang dimiliki oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta, yaitu dalam bentuk lisensi. Namun dalam kenyataannya seringkali terjadi pelanggaran hak cipta dimana para pemakai tidak memiliki izin lisensi untuk memutarkan lagu-lagu tersebut di tempat usahanya. Hal ini tentunya bertentangan dengan pengaturan hak cipta di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan dalam hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta bersifat deskriptif analisis. Tekhnik penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu penelitian kepustakaan di beberapa perpustakaan dan penelitian lapangan untuk mendukung pemahaman terhadap masalah yang diteliti yang dilakukan di beberapa kafe di Bandung, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), dan PAPPRI.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa YKCI dengan pihak kafe memang benar melakukan Perjanjian Lisensi dan Perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan KUHPerdata sehingga telah melindungi hak Para pencipta lagu atau musik dan pemegang hak terkait. Pendistribusian royalti juga dilakukan oleh YKCI dengan jujur dan bertujuan untuk mewakili kepentingan Pencipta. Namun, perlindungan yang didapat oleh para pencipta masih terbilang tidak maksimal karena ada pihak pemakai yang “nakal” dan tidak adanya dukungan penuh dari Pemerintah terkait keberadaan YKCI. Tindakan para pengguna lagu atau musik semacam ini mencerminkan kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai hak cipta dan lemahnya pengawasan atas pemakaian lagu atau musik itu sendiri. Penggunaan sebuah alat mekanis yang secara otomatis dapat mendeteksi lagu dapat dilakukan untuk mengawasi pemakaian lagu atau musik secara komersial guna memaksimalkan pembayaran royalti oleh pemakai. Alat tersebut dapat secara langsung mendeteksi lagu yang diputar di kafe merupakan lagu dari anggota YKCI atau bukan. Dengan alat ini, pengawasan akan sangat efektif dan akurat. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, yakni polisi juga merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan pembayaran royalti oleh pemakai. Namun faktanya di Indonesia, polisi bekerja semata-mata berorientasi pada bayaran padahal YKCI dalam menjalankan tugasnya tidak berorientasi pada materi. Oleh karena itu, sampai saat ini cara ini masih belum berjalan secara efektif.

Kata Kunci      : Royalti, Perjanjian Lisensi, Penggunaan Lagu secara Komersial

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF CAFE OWNER TO PAY ROYALTIES TO YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BASED ON A LICENSE AGREEMENT FOR THE USE OF THE SONG OR MUSIC COMMERCIALLY IN THE CAFE ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 19 YEAR 2002 REGARDING COPYRIGHT AND CIVIL CODE

Nowadays many cafes popping up and most of them are equipped with music and songs, Indonesian  songs and western songs. Of course, the songs must be through the licensing process first. Permission required as a procedure to play the song in the public area based on the copyright owned by the creator of the song or the copyright holder, which is in the form of license. But in reality it often happens of copyright infringement that users do not have the permission license to play the songs at their business palce. This is certainly contrary to the copyright arrangements in Indonesia.

The research method used are normative juridical approach, that is research using secondary data sources as the primary data source based on the laws and regulations by reviewing and testing the issue in this case based on the Law No. 19 Year 2002 Regarding Copyright and Civil Code as well as purely descriptive analysis. The research is conducted in two steps, literature research in some library and field research to support the understanding towards the issues of subject conducted at several cafes in Bandung, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), and PAPPRI.

Based on the results of this study revealed that YKCI and cafe indeed doing a License Agreement and the agreement was carried out according to the procedure stipulated in Law no. 19 Year 2002 Regarding Copyright and the Civil Code so has been protecting the rights of the creator of the song or music and related rights holders. The distribution of royalty also performed by YKCI honestly and aims to represent the interests of the Creator of the songs. However, the protection obtained by the creators still quite not optimal because the user who is “naughty” and the lack of full support from the Government regarding the existence of YKCI. The action of users of this kind of songs or music specifically reflects lack of law enforcement in Indonesia, particularly concerning copyright and weak controls over the use of the song or the music itself. The use of a mechanical device that automatically detects the song can be made to supervise the use of the song or music commercially in order to maximize the royalty payments by users.The device can directly detect a song that is using in the cafe is a song of members YKCI or not. With this device, the supervision will be very effective and accurate. Cooperation with law enforcement agencies, the police is also one way to maximize royalty payments by the user. But the fact, in Indonesia, police work is solely oriented in charge when YKCI of its duties is not oriented in the material. Therefore, until now this way is still not working effectively.

Keyword         : Royalty, License Agreement, The Use Of Song Commercially

PENDAHULUAN

  1. 1.    A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, laju pembangunan di Indonesia terus meningkat yang diikuti dengan laju perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia akan gaya hidup. Gaya hidup manusia modern cenderung hedonis dan memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang dianggap setara. Salah satunya adalah semakin besar minat masyarakat di bidang hiburan, khususnya apresiasi masyarakat Indonesia dalam hal musik yang dapat dinikmati atau didengarkan sambil bersosialisasi atau sekedar berkumpul dengan kerabat di sebuah kafe atau restoran.

Disamping itu, perkembangan musik di Indonesia saat ini semakin pesat. Masyarakat Indonesia penikmat musikpun tidak kalah apresiatifnya dengan perkembangan musik Indonesia. Melihat kesempatan ini, banyak pihak yang berusaha menyalurkan apresiasi tersebut ke dalam usaha mereka, salah satunya pengusaha kafe atau restoran. Kafe-kafe yang bermunculan saat ini hampir semuanya dilengkapi dengan fasilitas musik dan lagu, baik lagu ciptaan anak bangsa Indonesia maupun lagu-lagu Barat. Tentu saja lagu–lagu yang diperdengarkan tersebut seharusnya melalui proses perijinan terlebih dahulu. Perijinan yang disyaratkan sebagai prosedur dalam memperdengarkan lagu di ruang publik tersebut didasarkan atas hak cipta dan dilakukan melalui Perjanjian Lisensi.

Pada kenyataannya banyak sekali pihak yang belum mengerti akan kewajiban tersebut sehingga mereka melakukan pemutaran lagu atau musik di tempat usaha mereka tanpa seizin pencipta yang dalam hal ini diwakilkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Undang-Undang Hak Cipta sendiri, yakni UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa seorang pencipta memiliki hak eksklusif dimana pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan ijin atau lisensi kepada pemakai (users) atau pengguna komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan, memperbanyak,  dan mengadaptasi karya-karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta. Pemberian ijin atau lisensi kepada pemakai (users) tersebut pada umumnya disertai  kompensasi yang disebut royalti.

Banyaknya pemakai lagu dan tersebarnya tempat para pemakai tersebut menyebabkan pencipta atau pemegang hak cipta tidak mungkin menarik satu persatu royalti atas lagu yang dimainkan oleh pemakai atau pemilik usaha, dalam hal ini kafe. Pencipta juga tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Begitu pula sebaliknya, para pemakai akan kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka mainkan di kafe miliknya. Oleh karena itu, pencipta atau pemegang Hak Cipta menunjuk kuasa yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Di Indonesia sendiri, ada suatu Lembaga Manajemen Kolektif yang diberi nama Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Lembaga ini mendapat kuasa dari pencipta lagu atau musik Indonesia maupun asing untuk memberi lisensi penggunaan musik di wilayah Indonesia, memungut royalti dan mendistribusikannya kepada para pencipta yang berhak.[1] Royalti yang dibayar tidak akan masuk kedalam institusi YKCI melainkan akan didistribusikan kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan setelah dipotong biaya administrasi.

B. Permasalahan

1. Apakah Perjanjian Lisensi yang dilakukan antara YKCI dengan pihak kafe telah benar-benar melindungi hak Pencipta Lagu/Musik dan Pemegang hak terkait sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta dan KUHPerdata?

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh YKCI sehubungan dengan kewajiban pemilik kafe untuk membayar royalti atas pemakaian lagu atau musik secara komersial?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Perjanjian antara Pemilik usaha (dalam hal ini pihak kafe) dengan YKCI dilakukan, terlebih dahulu dilakukan perjanjian antara Pencipta Lagu dengan YKCI yang kemudian bertindak sebagai wakil dari Pencipta Lagu atau musik melalui Pemberian Kuasa. Setelah dibuat surat kuasa, YKCI dan Pencipta Lagu membuat kesepakatan dimana YKCI berkewajiban memungut fee atau hasil royalti atas pemakaian lagu ciptaan peserta dari pemakai serta menyerahkan hasil pungutan tersebut kepada peserta, apabila karyanya tersebut benar-benar diumumkan pihak lain sesuai dengan laporan atau data yang diterima YKCI. Royalti akan mulai didistribusikan setelah YKCI menerima pembayaran dari pemakai dan melewati masa transisi.[2]

Setelah Perjanjian kerjasama antara YKCI dengan pencipta lagu dilakukan, YKCI membuat perjanjian dengan para pemakai (users), yakni para pihak yang menggunakan lagu atau musik ciptaan para pencipta lagu yang mendaftarkan ciptaannya pada YKCI secara komersial. Perjanjian inilah yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Lisensi karena Perjanjian ini merupakan suatu bentuk izin untuk menggunakan lagu-lagu atau musik hasil karya pencipta didalam sebuah kegiatan usaha, dalam hal ini bisnis kafe.

Banyak hal yang menjadi kendala bagi YKCI dalam melakukan Perjanjian Lisensi dan memungut royalti dari pihak kafe. Meskipun begitu, YKCI tetap melaksanakan perannya sebaik mungkin. Perjanjian Lisensi antara YKCI dan pemakai benar-benar ada dan dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan KUHPerdata, khususnya Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002. YKCI telah mengirimkan surat kepada kafe-kafe yang diketahui menggunakan atau memutar musik atau lagu-lagu milik anggotanya untuk kepentingan komersial yang berisikan kewajiban kafe untuk melaksanakan perjanjian lisensi dan kemudian membayar royalti melalui YKCI. Selain melaksanakan Perjanjian Lisensi, Pendistribusian royaltipun dilakukan secara jujur oleh YKCI dan benar-benar dilakukan untuk mewakili kepentingan Pencipta.

Perjanjian lisensi yang dilakukan antara YKCI dengan pihak kafe telah melindungi hak Para Pencipta Lagu atau Musik dan Pemegang Hak Terkait sebagaimana diatur dalam UUHC 2002, yakni melalui Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik yang diterbitkannya namun dalam prakteknya masih belum maksimal seperti di negara-negara lain karena ada pihak-pihak yang nakal dan tidak adanya dukungan penuh dari Pemerintah terkait keberadaan YKCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif serta berbagai hambatan seperti yang telah disebutkan diatas.

Bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh YKCI agar pemilik kafe mau memenuhi kewajibannya membayar royalti atas pemakaian lagu atau musik secara komersial adalah dengan penggunaan sebuah alat mekanis yang secara otomatis dapat mendeteksi lagu-lagu yang diputar di sebuah tempat usaha, apakah lagu tersebut merupakan lagu-lagu dari anggota YKCI atau bukan. Dengan alat ini, pengawasan akan sangat efektif dan akurat. Dengan adanya alat tersebut, YKCI tidak perlu lagi mendatangi satu persatu tempat pemakai. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, yakni polisi juga merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan pemungutan royalti. Para pemakai yang nakal ditindak tegas dan ada campurtangan polisi membuat para pemakai tersebut menjadi lebih takut dan ada kesadaran untuk membayar kewajibannya. Namun faktanya di Indonesia, tidak dipungkiri lagi bahwa polisi bekerja semata-mata berorientasi pada bayaran padahal YKCI dalam menjalankan tugasnya tidak berorientasi pada materi.

Peran pemerintah dalam hal pemungutan royalti juga dapat ditunjukkan melalui sikap tegas dari Dinas Pariwisata. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dapat mendukung meningkatnya pembayaran royalti dengan cara mewajibkan setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang wisata, salah satunya kafe khusus bagi yang memutarkan lagu atau musik dalam menjalankan usahanya untuk lapor kepada YKCI terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK).

Dinas Pariwisata mewajibkan para pelaku usaha di wilayah kewenangannya untuk lapor terlebih dahulu kepada YKCI bahwa tempat usahanya akan menggunakan lagu-lagu atau musik sebagai pendukung usahanya dan oleh karena itu mau meminta izin terlebih dahulu kepada YKCI dalam bentuk Lisensi. Setelah pelaku usaha mendapat Lisensi dari YKCI dan telah dikeluarkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik, barulah Dinas Pariwisata dapat secara sah mengeluarkan SIUK.

Metode yang terakhir ini sebenarnya adalah metode yang sangat baik dan tepat namun permasalahannya, apakah pihak Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Walikota setempat mau bekerjasama dan membantu YKCI demi melindungi kepentingan para Pencipta. Kurangnya kesadaran akan mahalnya suatu karya cipta dan betapa berharganya suatu ciptaan menjadi faktor tidak maksimalnya pemungutan royalti di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

YKCI dan pihak kafe telah membuat Perjanjian Lisensi dan Perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UUHC 2002 dan KUHPerdata. Perjanjian lisensi tersebut telah melindungi hak Para Pencipta Lagu atau Musik dan Pemegang Hak Terkait sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Namun perlindungan yang didapat oleh para Pencipta Lagu atau Musik masih terbilang tidak maksimal karena ada pihak pemakai yang “nakal” tidak melaksanakan Perjanjian dengan YKCI untuk mendapat izin Lisensi dan tidak adanya dukungan penuh dari Pemerintah terkait keberadaan YKCI. Pendistribusian royalti juga dilakukan oleh YKCI dengan jujur karena setiap royalti yang dibayar oleh pemakai benar-benar sampai kepada Pencipta dan bertujuan untuk mewakili kepentingan Pencipta

Bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh YKCI agar pihak kafe mau melaksanakan kewajibannya adalah dengan menggunakan sebuah alat mekanis yang secara otomatis dapat mendeteksi lagu-lagu yang diputar di sebuah kafe, apakah lagu tersebut merupakan lagu-lagu dari anggota YKCI atau bukan.  Dengan alat ini, pengawasan akan sangat efektif dan akurat. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, yakni polisi untuk ikut mengawasi penggunaan lagu atau musik di kafe juga merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan pembayaran royalti. Namun faktanya di Indonesia, polisi bekerja semata-mata berorientasi pada bayaran padahal YKCI dalam menjalankan tugasnya tidak berorientasi pada materi. Sehingga sampai saat ini cara ini masih belum dapat dijalankan secara maksimal.

B.  Saran

Perlu adanya perbaikan terhadap UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta karena implementasi dari Undang-Undang ini masih belum efektif sehingga perlu ditambahkan beberapa aturan mengenai diperkuatnya kedudukan dan peran YKCI sebagai satu-satunya Lembaga Manajemen Kolektif yang bertugas untuk mengelola Hak Pencipta Lagu atau Musik di Indonesia sehingga YKCI mendapat pengakuan di mata masyarakat, khususnya users, ketentuan yang jelas dan spesifik mengenai besaran royalti yang harus dibayar oleh masing-masing golongan pemakai dan siapa saja yang berhak menerima royalti tersebut, serta ada sanksi yang jelas dan tegas bagi para pemakai yang melanggar hak cipta dan tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar royalti. Dengan demikian, para pemakai tidak lagi berdalih dari kewajibannya untuk melakukan Perjanjian Lisensi dan kemudian membayar royalti.

Dalam pelaksanaannya semua pihak diharapkan untuk bersama-sama melakukan sosialisasi tentang hak cipta dan keberadaan YKCI sebagai Lembaga yang berperan untuk mengelola Hak Pencipta Lagu atau musik dan memungut royalti. Semua pihak yang dimaksud adalah YKCI, aparat penegak hukum yakni polisi, Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, dan bahkan Pencipta Lagu sendiri. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai pentingnya perlindungan hak cipta kepada aparat penegak hukum juga penting. Aparat penegak hukum harus memiliki kesadaran dan lebih serius dalam melakukan tindakan hukum bagi pelanggar hak cipta yang terjadi di Indonesia agar tidak berorientasi pada materi dalam membantu YKCI. Dengan begitu, dapat dipastikan pemungutan royalti di Indonesia menjadi lebih maksimal seperti di negara lain dan nasib para Pencipta Lagu atau Musik di Indonesia akan lebih sejahtera dan merasa dihargai serta haknya dilindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

  1. A.    Buku-Buku

Ahmad M. Ramli, H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 228.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, Bandung: Alumni, 2008.

Rooseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

B.     Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan MasyarakatEropa atas Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik (reciprocal) terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara (Sounds Recording).

Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Amerika Serikat

C.    Sumber Lain

Anggaran Rumah Tangga Yayasan Karya Cipta Indonesia

Formulir Aplikasi Lisensi KCI Pengumuman Musik di Restoran, Pub, dan Cafe

Kamus Bahasa Inggris Oxford.

The World Book Dictionary, Chicago: World Book Inc.

Yayasan Karya Cipta Indonesia, Kutipan Salinan Perjanjian Kuasa Antara Pencipta dan YKCI, YKCI Lisensi Hak Sedunia

Yung Aulia Warasati, Analisis Normatif Tanggung Jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (KCI) terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi, Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya, 2004.

 


   [1]   Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 228.

   [2]   Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Karya Cipta Indonesia