Berlangganan RSS RSS Feed

TINJAUAN MENGENAI OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP) DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

TINJAUAN MENGENAI OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP) DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN
DADAN ROHMAT MULYAWAN
110110070524
PEMBIMBING :
YESMIL ANWAR, S.H., MSi.
ERIKA M. CHANDRA, S.H., M.H.
ABSTRAK
Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dalam upaya mencapai tujuan pemidanaan dan sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan dalam hal ini wajib menyelenggarakan suatu sistem pembinaan yang baik, oleh karena itu dalam melakukan pembinaan pihak lembaga menyerahkan tanggung jawabnya pada Tim Pengamat Pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan pembinaan warga binaan banyak menemui hambatan sehingga dirasa kurang optimal, sehingga tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan ini guna menciptakan pembinaan yang baik sehingga tujuan pemidanaan tercapai dengan baik dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dan selanjutnya dicarikan suatu solusi untuk bisa menanggulangi.
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan dibantu dengan kajian sosiologis yaitu mengkaji langsung fenomena yang terjadi di lapangan sehingga penulis dapat memperoleh perbandingan yang akurat antara das sein dan das sollen. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah data-data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan data primer dan sekunder. Sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriftif analitis sehingga dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai penelitian yang dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Pertama demi upaya mengoptimalkan fungsi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan perlu diupayakan langkah-langkah salah satunya efektifitas dan efisiensi Tim Pengamat Pemasyarakatan, meningkatkan kerja sama antar sub-sistem dari sistem peradilan pidana, memperbaiki sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembinaan. Dan kedua peraturan yang ada terkait pemasyarakatan sudah cukup baik, namun hambatan yang dialami adalah dari segi fasilitas, aparat penegak hukum, dan respon dari masyarakat. Fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan terjadinya over capacity, yang mempengaruhi kualitas pembinaan.
Kata Kunci : Pembinaan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, Efektifitas dan efisiensi

REVIEWS OF OPTIMIZATION CONTRIBUTION AND FUNCTION OF OBSERVER CORRECTIONAL INSTITUTION TEAM RELATED WITH SENTENCING PURPOSE THEORY
Dadan Rohmat Mulyawan
110110070524
Abstract
Correctional institution is a very important institution in the criminal justice system in Indonesia, in order to achieve the purposes of sentencing and the criminal justice system, correctional institution in this case shall hold a good coaching system, therefore in fostering the agency handed its responsibility Observer Team Corrections. But in reality, the implementation guidance prisoners encounter many obstacles so that it is less optimal, so the purpose of writing this paper is to optimize the role and function of the correctional observer team is to create good coaching sentencing objectives achieved so well and know what obstacles are met and then look for a solution to be able to cope.
In this study the authors used the method of normative juridical and sociological studies are assisted directly examine phenomena that occur on the field so I can obtain an accurate comparison between das sein das sollen. Data collection techniques used by the author is the data that are quantitative and qualitative, based on primary and secondary data. While the specification is descriptive analytical research so as to obtain a comprehensive and systematic overview of the research undertaken.
Based on the results obtained in this minithesis writing can be concluded that the first attempt to optimize the function of the observer team Correctional should be pursued one measures the effectiveness and efficiency of Correctional Observer Team, promote cooperation between sub-systems of the criminal justice system, improve facilities and penitentiary infrastructure so as to improve the quality of coaching. And the two regulations related correctional good enough, but the resistance is experienced in terms of facilities, law enforcement, and the response from the public. Inadequate facilities result in over-capacity, which affects the quality of the coaching.
Keywords: Development, Correctional Observer Team, Effectiveness and efficiency

Pendahuluan
A. Latar Belakang
lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki posisi sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan bagi perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan Pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem Pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.
Dalam usaha untuk melakukan pembinaan yang baik Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan mengamanatkan tentang prinsip-prinsip dasar dalam membina itu tercantum di dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut yang disebutkan bahwa Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Pengayoman
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang tertentu
Selain itu juga dalam usahanya mewujudkan dan memantapkan peran pembinaan yang baik dibentuk pula Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (TPP) dasar hukumnya tercantum di dalam Pasal 45 ayat 4 yang mempunyai tugas:
a. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan
b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan ;atau
c. Menerima keluhan dan pngaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan
Dan lebih lengkapnya diatur kemudian dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pmasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Menurut keputusan menteri tersebut dalam Bab III Bagian Pertama, Pasal 12 menentukan bahwa:
a. TPP pusat berada di Direktorat jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
b. TPP wilayah berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah
c. TPP daerah berada di Unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan bertanggung jawab kepada masing-masing unit kepala teknis pemasyarakatan
Selanjutnya, penetapan TPP sebagai tim yang berperan dalam proses pemasyarakatan dengan tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14, sangat memberikan nilai tambah untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembinaan, akan tetapi cita-cita yang digambarkan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut riskan untuk diwujudkan apabila melihat ketentuan dalam pasal 16 ayat 3 butir (a) mengenai susunan keanggotaan TPP, karena di dalam pasal tersebut dijsebutkan bahwa susunan keanggotaan TPP berasal dari para pejabat intern lapas itu sendiri .
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi lingkup bahasan dalam tulisan ini yaitu:
1. Bagaimana Optimalisasi Peran Dan Fungsi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam Rangka mencapai tujuan pemidanaan
2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menjalankan peran dan fungsinya ditinjau dari perspektif tujuan pemasyarakatan
Hasil Dan Pembahasan
Asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, pendapat tersebut dikemukakan oleh Muladi dalam bukunya yang terkenal yaitu Lembaga Pidana Bersyarat. Maka semua lembaga penegak hukum yang tercakup dalam Sistem Peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), Lembaga Pemasyarakatan, dan yang terakhir advokaat wajib saling bekerja sama dalam upaya menegakkan hukum, Mardjono berpendapat bahwa yang dinamakan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, penadilan, dan pemasyarakatan terpidana, sehingga dengan begitu masyarakat menjadi terlindungi kepentingannya, dan pelaku pun mendapat treatment yang sesuai. Sejalan pula dengan tujuannya yaitu:
1. Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.
Mengenai point terakhir dari tujuan sistem peradilan pidana tersebut diatas, merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan
Dalam upaya mengenakan treatment yang sesuai untuk para pelaku tindak pidana lembaga pemasyarakatan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan harus mampu memberi bentuk dan program pembinaan yang sesuai dan ditunjang dengan sarana dan prasarana serta aparat penegak hukum yang profesional. Untuk mewujudkannya pihak lembaga melakukan beberapa upaya diantaranya menambah sarana dan prasarana blok sel baru, memberi pelatihan pada para pegawai lapas, dan mengeluarkan peraturan baru terkait profesionalisme petugas.
Dari beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada di kota Bandung, diantaranya Lapas Kelas IA Sukamiskin, Lapas Kelas IIA Narkotika Banceuy Bandung, dan Rutan Kebon Waru Bandung penulis mendapati kenyataan bahwa dua diantara tiga lapas tersebut mengalami over kapasitas, keadaan pegawai yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, program pembinaan yang masih bersifat Top Down (berasal dari paket Pembina), dan tidak ada penggolongan narapidana residivis, serta peningkatan jumlah residivis dari tahun 2008 sampai dengan 2012 (yang terjadi di Lapas Banceuy), masalah ini merupakan hambatan utama dalam melakukan pembinaan, dan penulis dalam hal ini dapat menilai jika pembinaan yang dilakukan saat ini belum berhasil mencapai tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan
Mengenai hal ini penulis berpendapat bahwa efisiensi dan efektifitas peran TPP perlu segera dilakukan dengan memberdayakan TPP daerah , dan dalam melakukan pembinaan harus mengedepankan kebutuhan pembinaan dengan melibatkan narapidana dalam menentukan program pembinaan, selain itu penggolongan narapidana pun harus lebih diutamakan guna mencegah terjadinya prisonisasi sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan.
Sehingga menurut pendapat penulis sudah saatnya lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sub sistem dari sistem peradilan pidana Indonesia lebih otonom dalam melakukan tugasnya, terutama tugas pembinaan yang dilakukan TPP , dalam hal ini TPP harus lebih mengedapankan peran serta masyarakat dalam berbagai program pembinaannya, karena sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yaitu resosialisasi dan integrasi dari para narapidana ke tengah masyarakat secara umum dapat diwujudkan.

Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
1. Tim pengamat pemasyarakatan dalam hal ini berperan penting dalam menentukan bentuk dan program serta evaluasi pembinaan sehingga peran dan fungsinya perlu dioptimalkan, oleh karena itu optimalisasi Tim ini sangat penting dilakukan baik itu optimalisasi dari segi yuridis maupun non yuridis, terutama optimalisasi dari keberadaan tim pengamat pemasyarakatan daerah.
2. Peran penting Tim pengamat pemasyarakatan dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan di dalam lembaga perlu ditunjang dengan fasilitas dan perangkat yang memadai, baik dari segi peraturan pelaksana maupun dari para pelaksana undang-undang tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa hambatan yang tidak datang dari dalam lembaga (Faktor internal) akan tetapi dari luar lembaga (faktor eksternal) pun ada. Sehingga perlu di lakukan suatu upaya dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut.
Saran
1. Efisiensi dan efektifitas Keberadaan Tim Pemasyarakatan harus segera direalisasian, cukup Tim Pengamat Pemasyarakatan daerah yang di berdayakan, untuk pusat dan wilayah sebaiknya hanya melakukan pengawasan langsung terhadap Tim Pengamat Pemasyarakatan Daerah sehingga program pemberian pembebasan bersayarat atau hak lainnya berjalan efektif dan efisien. Sehingga perlu adanya revisi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 terutama Bab III pasal 12, selain adanya revisi peraturan, di sisi non yuridis pun perlu adanya optimalisasi terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia (Petugas Pemasyarakatan) ada baiknya proses rekruitment para pegawai dan pembina diambil dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan memberikan pelatihan atau pendidikan khusus yang berkaitan dengan kebutuhan pembinaan.
2. Untuk mengupayakan pembinaan yang baik dan menekan hambatan-hambatan yang ditemui di dalam lembaga pemasyarakatan dibutuhkan keterbukaan dari tiap lembaga dalam hal adanya masukan dari masyarakat, lembaga pemasyarakatan harus mulai keluar dari ketertutupan wajib melakukan koordinasi dan kerjasama dengan komponen sistem peradilan pidana lainnya (Kepolisian, kejaksaan, kehakiman), selain itu dalam kebijakan pembinaan lembaga pemasyarakatan melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan wajib melakukan klasifikasi, hal ini untuk mencegah terjadinya prisonisasi. Lebih dari pada itu program pembinaan sudah seharusnya mengikuti minat dan bakat dari warga binaan, tidak harus mengikuti aturan baku, dengan hal ini diharapkan setiap warga binaan menjadi semangat dalam menjalankan program pembinaan.

Daftar Pustaka
Buku
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.
Marlina, Hukum Penitensier Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010.
Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sumber Lain
Suwarto, Desertasi : Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tanjung Gusta Medan), Sekolah Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2007.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Keputusan Menteri Hukum dan Ham Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 1999 tentang pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.