Berlangganan RSS RSS Feed

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK BAGI ANGGOTA TNI-AD YANG MENIKAH TANPA IJIN ATASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO SURAT KEPUTUSAN KASAD NO. SKEP/491/XII/2006 TENTANG NIKAH TALAK CERAI RUJUK

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK BAGI ANGGOTA TNI-AD YANG MENIKAH TANPA IJIN ATASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO SURAT KEPUTUSAN KASAD NOMOR SKEP/491/XII/2006 TENTANG NIKAH TALAK CERAI RUJUK

Oleh:
Mitha Desby R. Putri (110110070563)
Dosen Pembimbing:
Sherly M. I. Slamet, S.H., M.H., C.N.
Fatmi Utari Nasution, S.H., M.H.

ABSTRAK
Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam sistem hukum perdata, perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia. Keabsahan dari suatu perkawinan kelak akan berdampak pada status atau kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Adapun syarat sahnya suatu perkawinan harus sah secara hukum agama serta telah terdaftar di catatan sipil dan di Kantor Urusan Agama. Khusus bagi anggota TNI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan ijin dari atasannya atau dari pejabat yang berwenang dalam tubuh TNI sebagaimana telah dijelaskan dalam Buku Petunjuk Teknik tentang Nikah Talak Cerai dan Rujuk yang disahkan melalui Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006. Adanya pengaturan perkawinan yang lebih khusus tersebut diharapkan setiap anggota TNI-AD dapat mematuhi peraturan yang berlaku dan akibat hukum dari tiap-tiap pelanggarannya.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan dari suatu perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak sah, yang artinya secara hukum diakui oleh negara. Status anak yang dilahirkan tergantung dari keabsahan perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah tersirat tentang ketentuan pokok perkawinan serta keabsahannya. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum maupun yang tidak sah menurut hukum akan berakibat terhadap status anak, hak anak maupun perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya antara lain mengatur tentang pencatatan perkawinan, akta perkawinan, tata cara perkawinan, dan tata cara perceraian. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menegaskan bahwa pegawai pencatat harus meneliti syarat-syarat perkawinan apabila menerima pemberitahuan kehendak calon mempelai yang akan melakukan perkawinan serta haruslah mencermati bahwa tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Pegawai pencatat perkawinan akan mencatat perkawinan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:
“(1) Pegawai Pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat akan diberi suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya. “

Syarat perkawinan oleh pegawai pencatat, bagi calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan yang bekerja sebagai anggota TNI, di dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa:
“Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula ijin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorangcalon mempelai atau keduanya anggota TNI.“

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa:
“Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota TNI, diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.“

Ketentuan khusus bagi anggota TNI yang ingin melaksanakan perkawinan, haruslah mendapat ijin tertulis / ijin hierarchie dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa: “Akta perkawinan memuat ijin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata.“
Setiap anggota TNI yang hendak kawin diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengurusi prosedur perkawinan di dalam tubuh TNI. Sebelum permohonan ijin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, calon mempelai diwajibkan menghadap pejabat agama angkatan untuk menerima petunjuk dalam perkawinan yang dilakukan. Adapun petunjuk tersebut mencakup perihal kerukunan rumah tangga yang disampaikan melalui pejabat yang berwenang.
Prosedur perkawinan bagi anggota TNI mengacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian ditambah dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 Tentang Nikah Talak Cerai Dan Rujuk. Aturan-aturan ini merupakan ketentuan yang mengikat bagi setiap anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua anggota TNI melaksanakan aturan-aturan tersebut. Misalnya alasan birokrasi yang cukup rumit serta membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga banyak anggota TNI yang melaksanakan perkawinan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
Bagi anggota TNI yang tidak mematuhi atau melanggar aturan-aturan yang berlaku untuk perkawinan akan berakibat terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam hal kedudukan anak, tentunya berpengaruh terhadap status anak dan hak-hak yang akan didapatkan oleh anak tersebut.
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.“
Kedua pasal diatas mengartikan status anak sah adalah anak yang dianggap sah oleh Undang-Undang bahwa anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan adalah hasil dari hubungan antara suami–isteri yang bersangkutan.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang penyusun paparkan, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan anggota TNI-AD yang menikah tanpa ijin atasan dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan anak dari anggota TNI-AD yang tidak memiliki ijin kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 Tentang Nikah Talak Cerai Rujuk?

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Anggota TNI-AD Yang Menikah Tanpa Ijin Atasan Dihubungkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia
Konsekuensi dan ketentuan khusus tersebut, maka salah satu syarat agar perkawinannya dapat dicatatkan, dalam akta perkawinan anggota TNI harus dicantumkan ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Besar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa: “Akta Perkawinan memuat ijin dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata “.
Perkawinan dapat dilaksanakan bila telah memenuhi syarat-syarat baik syarat material maupun formal. Menyangkut syarat formal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya antara lain mengatur pencatatan perkawinan, akta perkawinan, tata cara perkawinan dan tata cara perceraian.
Perkawinan yang dilangsungkan bagi anggota TNI pada dasamya menjalankan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditambah dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI sebagaimana diatur Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 Tentang Nikah Talak Cerai Dan Rujuk.
Dengan adanya Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 Tentang Nikah Talak Cerai Dan Rujuk sebagai konsekuensi hukumnya, aturan tersebut mengikat bagi setiap anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam praktik banyak anggota TNI yang tidak melaksanakan aturan di atas karena beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain faktor geografis, pejabatnya, administrasi dan kerjasama dengan instansi luar. Kendala tersebut banyak diakibatkan karena birokrasi yang harus dilalui yang juga membutuhkan banyak waktu dan biaya apalagi jika jarak antara calon mempelai berjauhan.
Keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tergantung dari kebijakan komandan satuan tempat anggota TNI bertugas. Dengan demikian dimungkinkan adanya aturan yang berbeda dari setiap satuan terhadap kasus yang sama, semuanya tergantung dari kebijakan komandan satuan tersebut.
Anggota TNI yang hidup bersama dengan pria/wanita tanpa dasar perkawinan dalam ketentuan yang berlaku di lingkungan satuan TNI melanggar 8 Wajib TNI yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormtan diri dimuka umum dan senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesedehanaannya.
Berdasarkan uraian di atas perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama dan kepercayaan agamanya oleh anggota TNI, namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat dianggap perkawinannya tidak sah. Sehubungan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junto Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf g Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, suatu perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat perkawinan dan perkawinannya tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat hukum terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dan perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat dianggap sebagai anak yang tidak sah, meskipun perkawinan tersebut secara agama dan kepercayaan agamanya sah.
Apabila anggota TNI yang melakukan pelanggaran akan mengesahkan perkawinannya, maka harus dilakukan perkawinan dengan mengikuti aturan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 Tentang Nikah Talak Cerai Dan Rujuk akan tetapi anggota TNI tersebut tetap dikenakan sanksi administrasi dan hukuman lain sesuai keputusan sidang Hukuman Disiplin (Kumplin) yang dilaksanakan di Satuan dipimpin oleh Komandan Satuan.

B. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Anggota TNI-AD Yang Tidak Memiliki Ijin Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 Tentang Nikah Talak Cerai Dan Rujuk
Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Bentuk-bentuk perlindungan anak berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan salah satunya adalah hak mendapatkan identitas yang berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Akta kelahiran ini merupakan bukti asal usul anak. Didasarkan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai identitas anak dan akta kelahiran ditegaskan bahwa :
“(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang¬-orang yang menemukannya”.

Terhadap anggota TNI yang melangsungkan perkawinan tanpa ijin hierarchie mempunyai akibat hukum perkawinannya tidak dapat dicatatkan karena pegawai pencatat (KUA untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non Islam) tidak dapat menerima atau menolak pencatatan perkawinan anggota TNI yang bersangkutan, karena ijin hierarchie merupakan salah satu syarat untuk dapat dicatatkannya perkawinan secara sah. Sehubungan dengan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum negara. Dengan demikian berpengaruh terhadap status anak dan hak yang seharusnya didapat anak tersebut.
Masyarakat tidak hanya mengenal status anak kandung saja tetapi juga, status anak lainnya:
1. Anak tiri
2. Anak yang lahir di luar perkawinan
Berkaitan dengan hal di atas, hak-hak anak yang terlanggar sehubungan dengan perkawinan orang tuanya yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di satuan TNI adalah hak untuk mengetahui orang tuanya dan harus mendapat jaminan untuk diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dan hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan yang bisa mengancam keselamatan dirinya dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan penelantaran.
Berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan seorang anggota TNI tanpa ijin hierarchie berhak mendapat perlindungan hukum seperti halnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilangsungkan dengan mendapat ijin hierarchie . Akan tetapi dalam praktik, karena terdapat aturan yang berlaku bagi anggota TNI, maka terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tanpa ijin atasan tidak mendapat hak sebagaimana layaknya anak yang diakui / tercatat di lingkungan keanggotaan TNI, karena anak tersebut tidak tercatat sebagai bagian dari anggota keluarga TNI. Jadi terhadapnya tidak mendapat perlindungan hukum dan hak sebagaimana anak yang sah dalam lingkungan TNI
Agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi anggota TNI mendapat perlindungan dan hak, maka harus dilakukan pengesahan perkawinan orang tuanya dengan mengikuti aturan yang berlaku. Terhadap anak tersebut dilakukan pengakuan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku bagi anggota TNI, sehingga anak tersebut berubah statusnya menjadi anak sah dan tercatat di satuan tempat anggota TNI bertugas. Dengan demikian anak tersebut mempunyai hak dan perlindungan yang sama dan layak dengan anak-anak yang sah dalam lingkungan TNI.
Apabila perkawinan tersebut belum dicatatkan di kesatuan/instansi, kemudian perkawinan itu bubar/ bercerai atau meninggal dunia, maka untuk mendapatkan pengakuan bahwa anak itu adalah anak sah dari orang tua yang salah satu atau keduanya merupakan anggota TNI, dapat dimintakan penetapan pengadilan. Konsekuensi penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa ada hubungan darah antara anak dan orang tuanya, maka anak berhak mewaris dari orang tuanya apabila orang tuanya sudah meninggal dunia dan tetap mendapat tunjangan apabila orang tuanya bercerai dari kesatuan. Dengan demikian anak tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya yang seharusnya di dapat.
Undang-Undang Perlindungan anak mempunyai filosofi untuk menjamin hak-hak seorang anak terhadap orang tuanya. Dalam filosofi Undang-Undang Perlindungan anak dan dalam pasal 3 Undang-Undang Pelrindungan Anak mengatakan bahwa seorang bapak wajib untuk memenuhi segala kebutuhan seorang anak selama anaknya berkembang.
Undang-Undang Perlindungan anak tidak memandang anak secara statusnya seperti sah, tidak sah, luar kawin, kawin hamil. Sehingga apabila penolakan yang dilakukan bapaknya menghasilkan akta penetapan atau penolakan anak, maka bapaknya tidak wajib memberikan nafkah ataupun waris. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak.

PENUTUP
A. Simpulan
1. Bagi anggota TNI AD yang menikah tanpa izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 Tentang Nikah Talak Cerai Dan Rujuk, maka pernikahanya tidak akan mendapatkan legalitas dari pejabat berwenang (Pejabat KUA atau KCS) karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 2 UUP, menegaskan bahwa pegawai pencatat hanya dapat mencatat perkawinan apabila syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan untuk anggota TNI harus dengan ijin tertulis kesatuannya.
2. Status anak yang menikah tanpa izin atasan (nikah siri) berdasarkan hukum positif di Indonesia. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
B. Saran
1. Untuk memberi perlindungan bagi hak anak untuk mendapat jaminan kesejahteraan anak maka orang tua biologis haruslah bertanggungjawab untuk memnuhi kebutuhannya dan mengakuinya sebagai anak sehingga terciptanya tertib administrasi bahwa seorang anak memiliki silsilah jelas dalam kehidupannya.
2. Pemberian sanksi terhadap anggota TNI AD yang tidak menikah dengan ijin atasanya haruslah sesuai dengan porsi yang semestinya, sehingga lebih mengutamakan hak anggota untuk berkeluarga dan anak yang dilahirkan. Sanksi sebaiknya hanya sebatas disiplin sedangkan untuk anggota TNI yang mengakui anaknya, tunjangan haruslah tetap dipenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni Bandung, 1973
Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 Tentang Nikah Talak Cerai dan Rujuk