Berlangganan RSS RSS Feed

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A BANDUNG NO : 43/PDT/G/2008/PN BDG TEN TANG AKTA KUASA MENJUAL / MELEPASKAN HAK DAN ALAT BUKTI PHOTO COPY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN HIR

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A BANDUNG NO : 43/PDT/G/2008/PN BDG TENTANG AKTA KUASA MENJUAL / MELEPASKAN HAK DAN ALAT BUKTI PHOTO COPY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN HIR

Oleh:

Rizca Ayu Febrina

110113080054

 

 

 

 

 

Pembimbing :

Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H.

Rai Mantili, S.H.,M.H.

.

 

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2013

 

 

 

 

Abstrak

Suatu perikatan dapat lahir dari hubungan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang menuntut dipenuhinya suatu prestasi atas apa yang diperjanjikan. Dalam suatu perjanjian antara Koperasi Pegawai Telkom Dadali Kandetel Bandung dengan Sofyan Hanafiah dan Ida mulyani bahwa telah menyepakati pelunasan utang-piutang dalam perjanjiannya. Namun pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, terbukti dengan tidak dipenuhinya prestasi oleh Sofyan Hanafiah dan Ida Mulyani yang menyebabkan adanya wanprestasi. Berdasarkan latar belakang terbebut, penulis mengambil permasalahan hukum mengenai kesesuaian pertimbangan hukum Putusan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 43/PDT/G/2008/PN BDG atas Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini ialah melalui metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dititikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum maupun bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan di dalam penulisan studi kasus ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaaha melakukan penelusuran dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan kasus yang diteliti.

Hasil penelitian dalam penyusunan studi kasus ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 43/PDT/G/2008/PN BDG yang menyatakan sah dan berharga atas Akta pengakuan utang dan Surat kuasa menjual adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 43/Pdt/G/2008/PN BDG tidak sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata karena alat bukti yang diajukan di muka persidangan tidak dicocokkan oleh majelis hakim dengan surat yang aslinya dan sebagaimana telah dituangkan dalam yurisprudensi tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/SIP/1974.

 

 

 

 

 

 

ANALYSIS OF JUDGMENT OF COURT CLASS 1A BANDUNG NO: 43/PDT/G/2008/PN BDG DEED OF POWER TO SELL/TO RELEASE THE RIGHT AND PHOTOCOPIES EVIDENCE IN RELATION TO LAW NO. 4 YEAR 1995 ON THE RIGHTS OF LIABILITY  AND CIVIL PROCEDURE LAW (HIR)                                                                                                                                           

Abstract

 

An engagement can be born from the legal relation between the parties who commit themselves in an agreement that requires the fulfillment of the performance that has previously agreed. In the agreement of Koperasi Pegawai Telkom Bandung (Cooperative of the Employees of Telkom Bandung) and Sofyan Dadali Kandetel Hanafiah and Ida Mulyani, the parties there of have agreed the settlement of debts. However, the implementation of the agreement was not implemented as required in the said agreement, as it can be proved by the failure of Sofyan Hanafiah and Ida Mulyani to fulfill the  agreement, which failure have deemed as tort. Based on the said background, the author have decided to analyze the legal issues regarding the suitability of the legal considerations of the Judgment of District Court Class 1A Bandung No. 43/PDT/G/2008/PN BDG in regard to the Deed of Power to Sell/to Release the Right in connection to Civil Procedure Law and Law No. 4 Year 1996 Regarding Security Right.

The research method used in the study case here in is normative juridical approach, which means that the research is focused on the use of secondary data in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary, either in the form of laws and regulations and legal literature and other materials that related in the writing of the study case. Specifications of research that used is descriptive analysis in the form of description, scanning and analysis of the prevailing laws in associate with the case.

The result in this study case , demonstrate that legal considerations of Judgement No. 43/PDT/G/2008/PN BDG Decision No. BDG in the formation of the Deed of Authorization to Sell / Removing Rights 12 BDG is against Law No. 4 Year 1996 regarding Security Right. Such legal consideration is against the condition of evidence law which regulated in Civil Procedure Law as stipulated in the Supreme Court jurisprudence in Judgment No. 701 K/SIP/1974.

 

 

 

Pendahuluan

  1. A.    Latar Belakang

Dalam hukum Indonesia dikenal istilah perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut suatu hal atau prestasi dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut[1]. Perikatan timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam masa satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan susuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu[2].

Adakalanya dalam perjanjian tersebut tidak terlaksananya dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.[3]

Sebagai sebuah perjanjian kemungkinan perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan semaksimal mungkin oleh para pihak, dimana akibatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya berupa wanprestasi adalah ingkar janji dalam proses pembayaran  utang piutang. Salah satunya pada kasus koperasi pegawai Telkom (KOPEGTEL) Dadali Kandatel Bandung yang diwakili oleh Suryo Santosa melawan Sofyan Hanafiah dan Ida Mulyani. Suryo Santosa menggugat Sofyan Hanafiah dan Ida Mulyani.

Dalam suatu perjanjian tersebut yang terbukti dalam Akta Pengakuan Hutang bahwa Sofyan Hanafiah dan Ida Mulyani mengakui telah mempunyai hutang uang sebesar Rp. 510.000.000,. kepada Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Dadali Kandatel Bandung, dan selanjutnya berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut Sofyan Hanafiah dan Ida Mulyani akan mengembalikan uang milik Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Dadali Kandatel Bandung setelah terjualnya tanah dan bangunan milik Sofyan Hanafiah dan Ida Mulyani yang dijaminkan pada pihak Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Dadali Kandatel Bandung.[4] Dasar gugatan Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Dadali Kandetel Bandung yakni dengan dibuatnya Akta Pengakuan Hutang No.11 dan Akta Kuasa Menjual  / Melepaskan No. 12  Sofyan Hanafiah dan Ida Mulyani berkewajiban menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dijaminkan tersebut, namun hingga gugatan ini diajukan Sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pihak Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Dadali Kandatel Bandung

 

 

MASALAH HUKUM

  1. A.    Masalah Hukum

Bertolak dari pemahaman dalam latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

  1.  Apakah pembentukan Akta Kuasa Menjual/ Melepaskan Hak no. 12 sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 43/Pdt/G/2008/PN BDG telah sah menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan?
  2. Apakah pertimbangan  Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 43/Pdt/G/2008/PN BDG terkait dengn alat bukti photocopy telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata?

ANALISIS KASUS

  1. A.    Pengaturan Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan terhadap Akta kuasa menjual atau melepaskan Hak No.12 sebagai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.

Posita gugatan yang diajukan oleh penggugat, menurut penulis surat kuasa menjual atau melepaskan hak No.12 yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat dalam gugatannya adalah batal demi hukum dan dianggap tidak sah. Definisi batal demi hukum adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.[5]

Dasar penulis menyatakan bahwa Postita Penggugat batal demi hukum karena adanya pertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pasal 12 yang menyebutkan bahwa “Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.” Sedangkan yang terdapat dalam hal khusus di dalam kuasa menjual atau melepaskan hak No.12 menyatakan bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak kepemilikan atas sebidang tanah Hak Milik nomor : 6947/Kelurahan Margasari, terletak di propinsi Jawa Barat Kota Bandung wilayah Gedebage Kecamatan Margacinta kelurahan Margasari, Surat Ukur Nomor 1306/Margasari/2004 tanggal 30-07-2004 seluas 192 M2.[6]

  1. B.    Pertimbangan Hakim Pengadilam Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/PN BDG Dikaitkan dengan Ketentuan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Berdasarkan ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata terikat pada Staatblad 1941 Nomor 44 tentang HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata, alat-alat bukti dalam acara perdata, maka penulis menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 43/Pdt/G/2008/PN BDG dengan pertimbangan Hakim yang tidak mencocokkan surat Akta Pengakuan Utang No.11 dengan aslinya adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan HIR. Hal tersebut dikatakan bahwa, dasar Surat atau Akta Otentik itu selain dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki keaslian, pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting. Memiliki akta otentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat dimata hukum. Hal lain yang membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang disimpang oleh Negara melalui notaris. Akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Bukan hanya itu, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya,[7] tetapi pada faktanya akta Pengakuan Hutang asli tidak dihadirkan ke muka persidangan berarti suatu surat pengakuan hutang tersebut dapat dianggap tidak pernah ada dan diragukan keabsahannya.

Alat bukti yang terkait dengan photocopy, diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Nomor 701 K/SIP/1974 isinya atau inti dari Putusan Mahkamah Agung ini adalah “karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara subtansial masih diperdebatkan oleh kedua belah pihak, judex facti telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.”[8]

SIMPULAN

  1. Pembentukan Akta Kuasa Menjual / Melepaskan Hak No.12 sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 43/Pdt/G/2008/PN BDG adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Pihak Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi sehingga janji yang memberikan hak kepemilikan atas objek hak tanggungan kepada penerima kuasa adalah batal demi hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
  2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 43/Pdt/G/2008/PN BDG tidak sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata karena dalam pertimbangannya hakim tidak mencocokkan alat bukti dengan aslinya dan sebagaimana pula yang telah diatur lebih lanjut dalam judex facti Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/SIP/1974 yang menyatakan surat-surat bukti photocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, maka judex facti telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

 

A. Qirom Syamsudin M, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perekembangannya, Liberti, Yogyakarta, 1995.

Badrul zaman, Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.

Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, PT Alumni, Bandung, 2011.

J. Satrio, Hukum Perikatab Pada Umumnya, Alumni, Bandung,  2003

Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perjanjain, Cet.3. Alumni, Bandung, 2006

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis ), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003.

R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung : Putra Abardin, 2007.

R. Theresa, Komenrat HIR, W. versluys N.V., Jakarta, 1959.

R. Wiryono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung : Mandar Maju, 2000

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002.

­­­­_______, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2005.

Solly Lubis, Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas- Asas Hukum Nasional, Depkeh, Jakarta, 1995.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,Liberty, Yogyakarta, 1980

Sudikno Mertikusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi 4 Cetakan 2, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2001.

Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, LaksaBang, Yogyakarta, 2009.

 

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Hukum Acara Perdata/ Herzeiene Indonesisch Reglement (H.I.R.)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

 

C. sumber Lain

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4141/pembatalan-perjanjian-yang-batal-demi-hukum diakses pada tanggal 3 Novemer 2012 pukul 22.10 wib.

 

www.jurnalhukum.com/perbedaan-hukum-privat-dan -hukum-publik/ diakses pada tanggal 5 November 2012 pukul 12.25 wib.

 

http://pasca.unand.ac.id/id/wpcontent/uploads/2011/09/KEYAKINAN-HAKIM-DALAM-PEMBUKTIAN-PERKARA.pdf diakses 18 november 2012 pada pukul 10.30 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik diakses 6 november 2012 pada pukul 10.30 wib.

http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html diakses pada tanggal 6 November 2012 Pukul 14.45 wib

,

 

 

 



[1] Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 2002, hlm.1

[2] R. Wiryono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm.2

[3] Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Jakarta : Pusat Penerbitan UT, 2003. Hlm.2.21

[4] Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A, hlm. 2

[6] Putusan nomor : 43/pdt/G/2008/PN BDG hlm.15

[7] http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html diakses pada tanggal 6 November 2012 Pukul 14.45 wib.

[8] Putusan Makhamah Agung No.701 K/Sip/1974