Berlangganan RSS RSS Feed

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

 

Oleh:

Yuristi Dian Pertiwi

110110080304

 

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi

 

Pembimbing:

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M.

Abi Ma’ruf Radjab, S.H., M.H.

ABSTRAK

UU Penanaman Modal menentukan bahwa pelayanan penanaman modal, baik perizinan maupun non perizinan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pendelegasian wewenang urusan pemerintahan bidang penanaman modal dari pemerintah kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pendelegasian wewenang urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dari pemerintah daerah kepada perangkat daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal dalam pendelegasian wewenang pelayanan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal di Kota Bandung serta implikasi pelaksanaan kewenangan tersebut terhadap peningkatan penanaman modal di Kota Bandung.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan yang dititikberatkan kepada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sehingga penelitian ini dispesifikasikan ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian ini mengemukakan bahwa Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal tidak diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal di Kota Bandung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), serta tidak disertai dengan adanya dasar pengaturan yang jelas dan tegas, sehingga tujuan PTSP untuk menyederhanakan pelayanan belum dapat tercapai dengan baik, yang mengakibatkan penurunan penanaman modal di Kota Bandung. Oleh karena itu, dalam hal ini, diperlukan adanya perbaikan dalam pengaturan kelembagaan PTSP bidang penanaman modal agar dapat mendukung peningkatan penanaman modal di Kota Bandung.

Kata kunci: perizinan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan kewenangan, peningkatan penanaman modal, kota bandung.

ABSTRACT

Investment Act specifies that investment services, both licensing and non-licensing, should be implemented through One Stop Service (OSS) with delegation of authority of administration arrangement in the investment sector from government to the Investment Coordinating Board (BKPM) and delegation of authority of local administration arrangement in the investment sector from local government to its local institutions. This research is aimed to describe and explain about implementation of Article 26 paragraph (2) of Investment Act in the delegation of authority of OSS for investment licensing in Bandung and implication of the authority implementation towards investment improvement in Bandung.

The approach used in this research is normative juridical approach method that is a legal research method conducted through literature research focused on the analysis of legislations and also supporting data obtained from observations and interviews, so this research is specified in the analytical descriptive research, with steps of literature research and field research.

This research analyzes that Article 26 paragraph (2) of Investment Act is not well implemented in the authority implementation of investment licensing in Bandung by The Regional Development Planning Board (Bappeda) and One Stop Service Board (BPPT) and not followed by explicit regulation. So, it is resulting degradation of investment interest in Bandung. In this case, there should be a revision in institutional regulatory for OSS in investment licensing in order to improve investment in Bandung.

Keywords: investment licensing, one stop service, authority implementation, investment improvement, bandung

Pendahuluan

Latar Belakang

Tujuan dan cita Negara Republik Indonesia adalah kesejahteraan sosial, ketertiban, keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, yang dituangkan di dalam konstitusi negara sebagai dasar hukum yang tertinggi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).[1] Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kemandirian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.

Kegiatan penanaman modal wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal bagi para penanam modal, Pasal 25 ayat (5) UU Penanaman Modal menentukan bahwa perizinan tersebut dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dimaksudkan agar para penanam modal memperoleh kemudahan dalam administrasi kegiatan usaha penanaman modal, sehingga dapat lebih menarik minat mereka untuk menanamkan modalnya, terutama di daerah. Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal menentukan bahwa PTSP  dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal di Kota Bandung saat ini dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) selaku Badan Pelaksana PTSP (Badan PPTSP). Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Bandung oleh dua instansi tidak sejalan dengan makna dan tujuan PTSP dalam mempermudah pelayanan bagi penanam modal, sehingga mengakibatkan berkurangnya minat rata-rata penanaman modal  di Kota Bandung.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana implementasi Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal dalam pendelegasian wewenang pelayanan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal di Kota Bandung?
  2. Bagaimana implikasi pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal terhadap peningkatan penanaman modal di Kota Bandung?

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan perizinan secara terpadu dan satu pintu ditujukan untuk menyederhanakan prosedur serta memudahkan pemohon izin dalam memperoleh izin, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan sebagai berikut:

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota.”

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembinaan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka pencapaian tujuan PTSP di bidang penanaman modal, perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan fungsi PTSP meliputi:

  1. Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) yang melaksanakan seluruh fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal; atau
  2. Badan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Badan PPTSP) Provinsi dan Badan PPTSP kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.”

UU Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP menentukan bahwa pelayanan perizinan penanaman modal di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan melalui PTSP dengan pendelegasian wewenang dari kepala daerah kepada PDKPM atau Badan PPTSP. Artinya, wewenang tersebut diberikan kepada PDKM apabila suatu kabupaten/kota tidak atau belum memiliki Badan PPTSP, atau sebaliknya, apabila suatu kabupaten/kota hanya memiliki Badan PPTSP, maka kewenangan PTSP bidang penanaman modal diberikan kepada Badan PPTSP, sedangkan, apabila kabupaten/kota tersebut memiliki, baik PDKPM maupun Badan PPTSP, maka  kewenangan PTSP, termasuk PTSP bidang penanaman modal wajib didelegasikan oleh bupati/walikota kepada Badan PPTSP. Kewenangan PDKPM adalah dalam hal perumusan kebijakan penanaman modal, koordinasi dan promosi penanaman modal di kabupaten/kota.

Walikota Bandung mendelegasikan kewenangan koordinasi dan perumusan kebijakan penanaman modal kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sedangkan, kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal didelegasikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), sehingga dalam hal ini, pendelegasian wewenang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Bandung sebenarnya telah sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal yang mengatur pendelegasian wewenang PTSP bidang penanaman modal, namun, dalam prakteknya, Bappeda dan BPPT sama-sama melaksanakan pelayanan perizinan penanaman modal, sedangkan, dalam peraturan perundang-undangan, baik peraturan daerah maupun peraturan walikota bandung tidak menyebutkan mengenai adanya kewenangan Bappeda dalam pelaksanaan pelayanan perizinan penanaman modal. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung mengatur dan menjelaskan tata cara permohonan perizinan penanaman modal, tetapi tidak menyebutkan kepada instansi atau lembaga mana permohonan perizinan penanaman modal tersebut harus diajukan. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan terhadap Bappeda dan BPPT, Bidang Penanaman Modal pada Bappeda mengatakan bahwa pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Bappeda hanya mengenai pendaftaran/persetujuan penanaman modal, dan untuk perizinan selanjutnya dalam rangka kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh BPPT, sedangkan, Bidang Perizinan I pada BPPT sendiri mengatakan bahwa BPPT tidak lagi melaksanakan pelayanan perizinan bidang penanaman modal sejak tahun 2009, karena kewenangan perizinan penanaman modal sudah berpindah kepada Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 yang mengubah ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan peraturan-peraturan daerah serta pelaksanaan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Bandung telah sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal, tetapi ketentuan Pasal 26 ayat (2) tersebut tidak diimplementasikan dengan baik dalam praktek dan pelaksanaannya, karena seharusnya kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal hanya dilaksanakan oleh BPPT, namun, dalam kenyataannya, Bappeda juga melaksanakan kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal, sedangkan, tidak ada peraturan yang menjadi dasar bagi Bappeda untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga dalam hal ini, terlihat adanya kerumitan dan kurangnya transparansi dalam hal pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal di Kota Bandung. Hal ini dapat memicu adanya tumpang tindih kewenangan antara Bappeda dan BPPT yang sama-sama melaksanakan pelayanan perizinan penanaman modal, serta menimbulkan kebingungan, baik bagi Bappeda dan BPPT sendiri dalam melaksanakan kewenangannya maupun bagi masyarakat, terutama para penanam modal yang hendak mengajukan permohonan perizinan penanaman modalnya kepada instansi-instansi tersebut.

Sekalipun Bappeda dan BPPT sama-sama melaksanakan kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal yang dikaitkan dengan efektivitas pelayanan ataupun pencapaian sasaran peningkatan penanaman modal Kota Bandung, maka kewenangan tersebut serta jenis-jenis perizinan apa saja yang menjadi kewenangan Bappeda dan BPPT tetap harus ada dasar pengaturannya serta harus dimuat dan disebutkan secara jelas dan tegas dalam peraturan yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dan BPPT, sehingga tidak memicu timbulnya tumpang tindih kewenangan antara Bappeda dan BPPT serta ketidakjelasan jalur birokrasi dalam pelayanan perizinan penanaman modal.

Menurut Soehardjo, keberagaman organ pemerintahan yang berwenang mengeluarkan izin dapat menyebabkan perbuatan atau kegiatan yang membutuhkan izin menjadi terhambat akibat prosedur perizinan yang rumit serta membutuhkan waktu yang lama dan menghabiskan banyak biaya.[2] Pengaturan yang kurang jelas dan tegas serta birokrasi yang rumit dalam pelayanan perizinan penanaman modal merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi berkurangnya minat para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kota Bandung. Hal ini terlihat dari cenderung menurunnya minat penanaman modal di Kota Bandung yang sangat signifikan pada tahun 2009-2011, sebagaimana terlihat pada tabel perkembangan minat rata-rata PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN di Kota Bandung antara tahun 2005-2011 sebagai berikut:

No.

Tahun

Jumlah Proyek

Jumlah Investasi (Rp)

Jumlah TKI (org)

Jumlah TKA (org)

1

2005

2.496

3.615.779.141.936

19.002

57

2

2006

2.545

3.144.850.000.000

17.914

22

3

2007

2.381

6.535.420.865.000

16.813

-

4

2008

2.183

11.487.267.023.402

15.792

-

5

2009

2.593

1.675.932.067.812

22.615

-

6

2010

4.118

3.215.425.000.000

23.868

-

7

2011

7

637.835.989.000

2.216

4

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2011, minat penanaman modal di Kota Bandung cenderung mengalami penurunan yang cukup jauh dari angka yang telah dicapai pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dan penyelenggaraan penanaman modal, terutama berkaitan dengan pelayanan perizinan penanaman modal di Kota Bandung sejak tahun 2009 kurang diminati oleh para penanam modal

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

  1. Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal di Kota Bandung telah sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal, tetapi ketentuan Pasal 26 ayat (2) tersebut tidak diimplementasikan dengan baik dalam praktek dan pelaksanaannya karena dalam kenyataannya, Bappeda dan BPPT sama-sama melaksanakan kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal, sedangkan, tidak ada peraturan yang menjadi dasar bagi Bappeda untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut.
  2. Pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal di Kota Bandung oleh dua instansi yang tidak disertai dengan adanya dasar pengaturan yang jelas dan tegas menimbulkan kebingungan bagi penanam modal mengenai instansi yang harus dituju dalam mengajukan perizinan penanaman modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan PTSP untuk menyederhanakan pelayanan belum dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga Kota Bandung kurang diminati oleh para penanam modal sebagai kota tujuan penanaman modal.

Saran

  1. Pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal harus disesuaikan dengan ketentuan pendelegasian wewenang PTSP serta ketentuan Perda Kota Bandung No.12 Tahun 2007. Seluruh kewenangan pelayanan perizinan penanaman modal sebaiknya dikembalikan kepada BPPT dan tidak lagi dilaksanakan oleh Bappeda. Kewenangan Bidang Penanaman Modal pada Bappeda adalah dalam hal koordinasi, perumusan kebijakan teknis dan pelayanan non perizinan di bidang penanaman modal.
  2. Tujuan PTSP untuk menyederhanakan pelayanan bagi para penanam modal belum tercapai dengan baik dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Bandung. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan baru dalam bentuk peraturan daerah yang lebih memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal, dengan memuat ketentuan yang lebih jelas dan tegas, terutama mengenai instansi yang berwenang melaksanakan pelayanan perizinan penanaman modal, sehingga tercipta transparansi dan kemudahan pelayanan. Dengan demikian, penanam modal dapat melaksanakan kegiatan penanaman modalnya dengan pasti, aman dan terukur.

Daftar Pustaka

 Buku:

An-An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, PT Alumni, Bandung, 2011.

Soehardjo, Hukum administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.

 Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.


[1] An-An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 15.

[2] Soehardjo, Hukum administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 25.