Berlangganan RSS RSS Feed

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DI INDONESIA

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Aris Auliya

110110070251

Program Kekhususan: Hukum Internasional

Pembimbing:

Dr. Idris, S.H., MA.

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H.

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2013

 

ABSTRAK

 

Pengolahan limbah medis  tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Di Indonesia sendiri, pengolahan limbah medis masih belum tertangani dengan serius dan belum ada pengaturan secara khusus mengenai pengelolaan limbah B3 medis. Masih banyak RS yang tidak perduli dengan pengelolaan limbahnya, mereka melakukan pembuangan limbah medis secara sembarangan. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan, apalagi jumlah dan jenis penyakit semakin bertambah setiap tahunnya, demikian pula dengan limbah yang dihasilkan, semakin tahun juga semakin bertambah. Prinsip kehati-hatian mencerminkan pemikiran tentang tindakan sebelum kerugian akibat pencemaran atau pengrusakan terhadap lingkungan timbul dan juga sebelum bukti ilmiah konklusif diperoleh. Hal ini berarti bahwa kita tidak harus menunggu adanya bukti ilmiah konklusif tentang zat-zat pencemar dan kerugian lingkungan  dan bukti tentang tingkat resiko yang pasti atau besaran kerugian yang tidak terpulihkan atau yang sangat potensial, tetapi harus mencegah terjadinya kerugian lingkungan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, serta metode analisis data metode bersifat yuridis kualitatif.

Berdasarkan pembahasan, dapat diketahui bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan limbah B3 medis di Indonesia belum dapat diterapkan dengan baik, hal ini terlihat seperti ditemukan masih adanya limbah medis yang dibuang ke tempat sampah non medis, ditemukan petugas kebersihan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri yang mana hal ini sangat berbahaya bagi para petugas yang bekerja dan lingkungan sekitar serta berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan.

ABSTRACT

 

Medical waste treatment is certainly not an easy thing to do. In Indonesia itself, the medical waste is not handled seriously and there is no regulation specifically regarding hazardous medical waste management. There are many hospitals that are not concerned with the management of waste, medical waste disposal. Of course this is very worrying, especially the number and type of disease is growing every year, as well as the year passed the waste also produced. The precautionary principle reflects the thinking of the action before the losses due to pollution or destruction to the environment arises and also before conclusive scientific evidence is obtained. This means that we do not have to wait for conclusive scientific evidence about pollutant and environmental loss and evidence about the level of risk or the exact amount of unrecoverable or potential losses, but should prevent environmental harm.       

 

In this research, the method utilized is legal-normative in nature; the specification of research is descriptive-analytical, and the analysis method is legal-qualitative.

Based on the study, it can be revealed that the application of the precautionary principle in the management of hazardous medical waste in Indonesia can not be implemented well, for example we still found that the hazardous medical waste being dumped in the trash used for non-medical waste, the janitor still not using the Personal Protective Equipment where it is dangerous for them and also for the environment and it has the potential to cause environmental pollution.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagai sumber penyakit setiap saat mengancam lingkungan kita. Sebagiannya berasal dari limbah, baik limbah industri, limbah rumah tangga maupun limbah rumah sakit. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Usaha peningkatan dan pemeliharaan kesehatan harus dilakukan secara terus menerus, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Sejalan dengan itu, perlindungan terhadap bahaya pencemaran lingkungan juga perlu mendapat perhatian khusus dan diharapkan mengalami kemajuan. Saat ini makin disadari bahwa kegiatan rumah sakit (RS) yang sangat kompleks tidak saja memberikan dampak positif seperti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya, tapi juga mungkin dampak negatif berupa pencemaran akibat proses kegiatan maupun limbah yang dibuang tanpa pengelolaan yang benar.

Sebagai instansi yang melayani kesehatan masyarakat, aktivitas rumah sakit tidak terlepas dari pertemuan antara orang sehat (karyawan rumah sakit dan pengunjung) dengan orang sakit (pasien). Oleh karena itu kemungkinan besar rumah sakit dapat menjadi tempat penularan bibit penyakit, dan untuk menghindari atau meminimisasi resiko dan gangguan kesehatan terhadap tubuh manusia maka rumah sakit memiliki kewajiban untuk mengelola limbah B3 medis secara bertanggung jawab dan sesuai aturan pemerintah.

Untuk pengelolaan limbah medis terdapat tiga metoda yang dapat dipilih oleh rumah sakit dalam rangka mengelola limbahnya, yaitu :

  1. Melaksanakan pengelolaan limbah secara In Situ, yaitu fasilitas pengolah limbah (insinerator) berada di rumah sakit.
  2. Melaksanakan pengelolaan limbah secara komunal, yaitu pengelolaan limbah dilakukan bersama-sama antar rumah sakit yang jaraknya berdekatan serta fasilitas pengolah limbah ditempatkan di salah satu rumah sakit tersebut.
  3. Melaksanakan pengelolaan limbah secara Ex Situ, yaitu pengelolaan limbah dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak swasta dan dipusatkan pada satu lokasi yang sudah ditetapkan.

Pengolahan limbah medis  tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Di Indonesia sendiri, pengolahan limbah medis masih belum tertangani dengan serius dan belum ada pengaturan secara khusus mengenai pengelolaan limbah B3 medis. Masih banyak RS yang tidak perduli dengan pengelolaan limbahnya, mereka melakukan pembuangan limbah medis secara sembarangan. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan, apalagi jumlah dan jenis penyakit semakin bertambah setiap tahunnya, demikian pula dengan limbah yang dihasilkan, semakin tahun juga semakin bertambah.

Contoh kasus adalah pembuangan limbah medis ke TPA Ciangir, Tasikmalaya. Akibatnya beberapa pekerja di TPA tersebut terpaksa dirawat beberapa minggu karena menginjak sampah alat suntik.  Kejadian ini selain merugikan pekerja tersebut juga merugikan pihak TPA karena harus bekerja ekstra untuk memisahkan sampah medis dari sampah rumah tangga.

Prinsip kehati-hatian mencerminkan pemikiran tentang tindakan sebelum kerugian akibat pencemaran atau pengrusakan terhadap lingkungan timbul dan juga sebelum bukti ilmiah konklusif diperoleh. Hal ini berarti bahwa kita tidak harus menunggu adanya bukti ilmiah konklusif tentang zat-zat pencemar dan kerugian lingkungan  dan bukti tentang tingkat resiko yang pasti atau besaran kerugian yang tidak terpulihkan atau yang sangat potensial, tetapi harus mencegah terjadinya kerugian lingkungan.

Di Indonesia sendiri masih banyak pelaku pengelolaan limbah B3 medis yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak memperdulikan prinsip kehati-hatian ini.

Permasalahan

Bagaimana perkembangan prinsip kehati-hatian dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan limbah B3 medis di RS Sari Asih dan RS Panti Wilasa?

B. PEMBAHASAN

Prinsip Kehati-hatian diakui berasal dari bahasa Jerman vorsorgeprinzip, yang secara harfiah berarti tinjauan ke masa depan. Inti dari vorsorge adalah masyarakat sebaiknya mencegah kerusakan lingkungan dengan perencanaan yang hati-hati agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang berpotensi membahayakan. Prinsip ini pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1960 ketika isu-isu lingkungan yang menjadi tema politik utama di Jerman. Ketika itu, hipotesis mengidentifikasikan bahwa ada perbedaan yang jelas antara ketentuan hukum dan tujuan kebijakan lingkungan di satu sisi, dan penerapan praktis di lain pihak.

Dalam hukum nasional, pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip kehati-hatian disebutkan secara jelas dalam Pasal 2 (f) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, dalam penjelasannya,

“yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Pengertian limbah B3 sebagaimana yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Pada bagian lain, mengacu pada PP 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3, dikatakan bahwa pengertian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, keangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Mengingat dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan upaya pengelolaan yang baik meliputi pengelolaan sumber daya manusia, alat dan sarana, keuangan dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Limbah rumah Sakit bisa mengandung bermacam-macam mikroorganisme bergantung pada jenis rumah sakit, tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum dibuang. Limbah cair rumah sakit dapat mengandung bahan organik dan anorganik. Sedangkan limbah padat rumah sakit terdiri atas sampah mudah membusuk, sampah mudah terbakar, dan lain-lain. Limbah-limbah tersebut kemungkinan besar mengandung mikroorganisme patogen atau bahan kimia beracun berbahaya yang menyebabkan penyakit infeksi dan dapat tersebar ke lingkungan rumah sakit yang disebabkan oleh teknik pelayanan kesehatan yang kurang memadai, kesalahan penanganan bahan-bahan terkontaminasi dan peralatan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi yang masih buruk.

Beberapa prinsip kehati-hatian yang belum diterapkan dengan baik dalam pengelolaan limbah RS Panti Wilasa :

Petugas yang melakukan pengangkutan limbah medis tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap serta masih terdapat kantong-kantong hitam yang diperuntukan untuk limbah non-infeksius tetapi digunakan  untuk limbah infeksius.

Beberapa prinsip kehati-hatian yang belum diterapkan dengan baik dalam pengelolaan limbah RS Sari Asih :

  1. RS Sari Asih belum mempunyai tenaga khusus dalam pengelolaan limbah medis, khususnya sebagai koordinator pengelolaan limbah medis dan pengangkut limbah medis.
  2. RS Sari Asih tidak mempunyai trolly/kontainer untuk pengangkutan limbah, dan tidak mempunyai tempat penampungan sementara untuk limbah medis.
  3. Ditemukan masih adanya limbah medis yang dibuang ke tempat sampah non medis.

Kesimpulan

  1. Precautionary principle merupakan suatu prinsip mengenai bagaimana pembangun teknologi, pembuat peraturan dan perseorangan harus menangani ketidakpastian ketika menilai resiko-resiko yang berhubungan dengan akibat dari setiap kegiatan terhadap lingkungan.
  2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan limbah B3 medis di RS sari Asih dan RS Panti Wilasa belum dapat diterapkan dengan baik, hal ini terlihat seperti ditemukan masih adanya limbah medis yang dibuang ke tempat sampah non medis, ditemukan petugas kebersihan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri yang mana hal ini sangat berbahaya serta berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan.

Saran

  1. Perlu adanya peningkatan serta perbaikan yang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh baik oleh pemerintah maupun pengelola rumah sakit yang meliputi SDM, keuangan, prosedur, serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah B3 medis, serta perlu ditanamkan kepada masyarakat luas mengenai dampak buruk pencemaran lingkungan oleh limbah B3 medis sehingga ada kerjasama yang baik antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

 

  1. Perlu direvisinya Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan limbah B3, sehingga terdapat prosedur yang jelas mengenai cara menangani limbah B3 medis dengan baik dan benar dan terdapat sanksi yang tegas kepada para pihak yang melanggar aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Cet. Ke-6, Jakarta, 1993.

Harun M.Husein, Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan       Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

 

Idris, Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (bagian I), Unpad Press,  Bandung, 2011.

 

Kamal Hossain, Envolving Principles of Sustainable Development and Good Governance, Martinus Nijhoff Publisher, Boston/London, 1994.

Koesnadi Hardjasoemantri,  Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Liz Fisher, The Precautionary Principle, Institute of Environmental studies, University of South Wales, 1993.

Mukhlis, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Setara Press, Malang, 2010.

 

NHT Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004.

P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Bineka Cipta, Jakarta, 1992.

 

Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, Second Edition, Cambridge University Press, London, 2003.

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksaan Lingkungan Nasional, Airlangga University, Surabaya, 2000.

Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional, Alumni, Bandung, 2008.

Artikel / Jurnal / Makalah :

Achmad Santosa, Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem dan Praktik Hukum Nasional, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III, ICEL, Jakarta 1996.

Adjie Ridwan, “Pembuangan Limbah Medis Di TPA Ciangir”, Pikiran Rakyat,  7 April 2005.

Arthono A, “Perencanaan pengolahan limbah cair untuk rumah sakit dengan metode lumpur aktif”, Seminar Teknologi Pengelolaan Limbah, Jakarta, 2007.

Depkes, “Pedoman Umum Higienis Sarana dan Bangunan Umum”, (2002)

Handi Setio Buono, ”Pengelolaan Limbah Rumah Sakit”, Lingkungan Sehat, XV, (2008).

Haruki Agustina, “Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3”, Jurnal Kesehatan Lingkungan, 5:3, hlm. 23 (2003).

Said N. “Teknologi Pengolahan Limbah Rumah Sakit”, Seminar Teknologi Pengelolaan Limbah, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Peraturan Perundang-undangan :

UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

 

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet :

Budi Rianto, “Rumah Sakit Belum Memiliki IPAL”, 2010, http://www.klikgalamedia.com/indexnews.php?wartakode=20110707081844&idkolom=beritautama

 

Eko Widianto, “Malang Kebingungan Musnahkan Limbah Medis”, 2009, http://www.tempointeraktif.com/share/?act=TmV3cw==&type=UHJpbnQ=&media=bmV3cw==&y=JEdMT0JBTFNbeV0=&m=JEdMT0JBTFNbbV0=&d=JEdMT0JBTFNbZF0=&id=MTg0OTEz