Berlangganan RSS RSS Feed

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

 

SKRIPSI

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

 

Oleh:

Moh. Irfan Syarifuddin

110110080073

 

Program Kekhususan : Hukum Internasional

 

Pembimbing:

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H.

Siti Noor Malia Putri, S.H., LL.M.

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJAJARAN

BANDUNG

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT  DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

 

Moh. Irfan Syarifuddin

110110080073

 

ABSTRAK

 

            Para negara penerima diberikan kewajiban untuk senantiasa mengambil upaya-upaya yang dianggap perlu dalam melindungi dan mencegah terjadinya segala bentuk gangguan ancaman serta serangan yang dapat membahayakan diri pribadi, martabat, maupun kehormatan dari para pejabat diplomatik, seperti tindakan terorisme. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang ditegaskan kembali dalam Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Diplomat, dan The 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. Namun, dalam kenyataannya hal tersebut belum cukup memberikan jaminan perlindungan bagi para pejabat diplomatik yang menjadi korban aksi terorisme. Dimana dalam beberapa kasusnya, negara penerima tidak dapat menjalankan kewajibannya dan mencegah terlaksananya aksi serangan terorisme serta sepenuhnya melindungi para utusan-utusan asing tersebut. Berdasarkan hal itu, menarik untuk diteliti upaya-upaya yang dianggap perlu seperti apakah yang dapat diambil oleh negara penerima sebagai pihak konvensi terorisme dalam memberikan perlindungan kepada para pejabat diplomatik, serta apakah negara penerima tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal negara tersebut gagal memberikan perlindungan terhadap pejabat diplomatik yang menjadi korban serangan terorisme.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menguraikan hasil penelitian untuk kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan sehubungan dengan objek penulisan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu konvensi internasional.

Konvensi-konvensi Internasional telah memberikan kewajiban-kewajiban kepada negara penerima untuk senantiasa melakukan upaya pencegahan serta mengambil upaya-upaya yang dianggap perlu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah dipraktikan secara umum dalam melindungi para pejabat diplomatik dari ancaman dan serangan terorisme. Tidak terpenuhinya kewajiban internasional seperti kelalaian dalam melindungi dan mencegah terjadinya serangan terorisme terhadap para pejabat diplomatik, tidak selamanya dapat dimintakan tanggung jawabnya. Pengecualian atas tanggung jawab negara tersebut hanya dimungkinkan pada kondisi-kondisi yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk force majeure, seperti kasus terorisme.

 

 

 

 

 

THE PROTECTION AND RESPONSIBILITY OF RECEIVING STATES AGAINST DIPLOMATIC AGENTS WHO BECOME VICTIMS OF TERRORISM ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW

 

Moh. Irfan Syarifuddin

110110080073

 

ABSTRACT

 

The diplomatic agents in performing their mission and functions shall be inviolable. The Receiving States shall take all appropriate steps to prevent any attacks on his person, freedom or dignity, such an act of terrorism. It has been confirmed by The 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, and has been reaffirmed by The 1973 New York Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, and The 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. However, in fact there are not enough to guarantee the protection for the diplomatic agents who become victims of terrorism act. Which in some cases, the Receiving States can not fulfill their liability, prevent from the terrorism attacks, and fully protect those diplomatic agents. So, it is interisting to research which necessary measures can be taken by the Receiving States as a state parties of international convention against terrorism in providing protection to diplomatic agents, and whether the Receiving States can be responsible if they failed to provide protection to the diplomatic agents who become victims of terrorism.

This study use a descriptive-analysis research methods, which describe the results of the research then making analysis of the problems based on the object we have researched, and use the juridical-normative for the approach methods, namely approach by reviewing and analyze the legal provisions relating to the problems we have researched, i.e. International Conventions.

The International Conventions has given the liability to the Receiving States to always take preventive measures and taking steps which are necessary in accordance with international custommary law that has been practiced generally in protecting diplomatic agents from the terrorist threat and attacks. Not fulfilled the international liability by the states like the failure to protect and prevent the terrorist attacks against diplomatic agents, not always can be asked for responsibility. Exception to the state responsibility is possible only under conditions that can be categorized into the form of force majeure, like cases of terrorism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang

Para pejabat diplomatik dalam mengemban tugasnya di negara penerima diberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Hak-hak tersebut diberikan demi memperlancar fungsi dan tugas mereka di negara penerima. Dengan diberikannya hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut maka timbul kewajiban bagi negara penerima untuk senantiasa melindungi mereka dari segala macam serangan yang dapat membahayakan diri pribadi, martabat, dan kehormatannya, seperti serangan terorisme. Hal ini sebagaimana telah diwajibkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ataupun dalam Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Diplomat.

Namun, dalam kenyataannya hal tersebut belum cukup memberikan jaminan perlindungan bagi para pejabat diplomatik yang menjadi korban aksi terorisme. Dimana dalam beberapa kasusnya, negara penerima tidak dapat menjalankan kewajibannya dan mencegah terlaksananya aksi serangan terorisme serta sepenuhnya melindungi para utusan-utusan asing tersebut.

Hal itu dapat dilihat dengan masih maraknya kasus aksi-aksi serangan terorisme yang terjadi dan ditujukan kepada para pejabat diplomatik. Di antaranya kasus pengeboman Kedutaan Besar India di Kabul, Afghanistan tahun 2008, pengeboman Kedutaan Besar Denmark di Islamabad, Pakistan tahun 2008, ataupun kasus serangan bom terhadap Kendaraan Kedutaan Israel yang melukai seorang istri pejabat diplomatik Israel di New Delhi, India tahun 2012.

 

B.        Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas diantaranya; upaya-upaya yang dianggap perlu seperti apakah yang dapat diambil oleh negara penerima sebagai pihak konvensi terorisme dalam memberikan perlindungan kepada para pejabat diplomatik, serta apakah negara penerima tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal negara tersebut gagal memberikan perlindungan terhadap pejabat diplomatik yang menjadi korban serangan terorisme.

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi-konvensi Internasional telah memberikan kewajiban-kewajiban kepada negara penerima untuk senantiasa melakukan upaya pencegahan serta mengambil upaya-upaya yang dianggap perlu dalam melindungi para pejabat diplomatik dari ancaman dan serangan terorisme. Seperti kewajiban yang diberikan oleh Pasal 29 Konvensi Wina 1961, yang menyebutkan bahwa:

“….The receiving State shall treat him with due respect and shall take all           apropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”

Ataupun Pasal 2 Ayat (3) Konvensi New York 1973 yang menyatakan:

“….to take all appropriate measures to prevent other attacks on the person, freedom or dignity of an internationally protected person.

Meskipun telah diwajibkan untuk senantiasa melakukan upaya-upaya perlindungan dan pencegahan terhadap segala bentuk serangan yang dapat membahayakan para diplomat, akan tetapi di dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 maupun dalam Pasal 2 Ayat (3) Konvensi New York 1973 tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang dimaksud dengan tindakan pencegahan itu. Dalam hal pencegahan serangan-serangan yang ditujukan kepada pejabat diplomatik itu, setiap negara hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah dipraktikan secara umum, seperti peningkatan jumlah personil keamanan di sekitar gedung perwakilan diplomatik.

Hanya saja The 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings secara umum kemudian menambahkan untuk mewajibkan kepada para negara pihak konvensi untuk mengambil seluruh langkah-langkah untuk mencegah dan melawan terjadinya persiapan pelaksanaan kejahatan tersebut, yaitu dengan cara melarang segala kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, ataupun organisasi yang dicurigai berkaitan dengan masalah terorisme.

Di samping itu pula, secara khusus dalam keadaan tertentu, tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara melakukan perundingan dan perjanjian bilateral antara negara penerima dengan negara pengirim guna memutuskan tindakan pencegahan apa saja yang dapat dilakukan. Sedangkan dalam hal perlindungan terhadap pejabat diplomatik itu sendiri, negara penerima dapat memberikan penjagaan khusus terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan.

Sebagai subjek hukum internasional, setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki hak-hak serta kewajiban. Salah satu hak tersebut di antaranya adalah berhak untuk mengikatkan diri dengan negara lain ke dalam suatu bentuk perjanjian yang berakibat timbulnya suatu kewajiban kepada negara-negara tersebut. Dengan demikian, jika tindakan salah satu negara tersebut merugikan negara lain, maka kepada negara yang menimbulkan kerugian tersebut diwajibkan untuk memikul tanggung jawab internasional.

“Every international wrongful act of state entails the international    responsibility   of that state.”

Timbulnya tanggung jawab negara di sini dapat terjadi karena action atau tindakan aktif suatu negara atau omission yaitu kelalaian negara dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya, seperti halnya kelalaian negara penerima dalam melindungi para pejabat diplomatik dari berbagai serangan, sebagaimana telah diwajibkan dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 ataupun Pasal 2 Ayat (3) Konvensi New York 1973. Mengenai masalah kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban internasionalnya secara sempurna ini dapat kita lihat pada kasus Tehran Case 1979, dimana kemudian menimbulkan tanggung jawab negara bagi Iran yang harus membayar ganti rugi kepada Amerika Serikat.

Namun, masalah yang terjadi pada Tehran Case 1979 tidak sama dengan pada ketiga serangan terorisme yang ditujukan kepada Kedutaan Besar India, Kedutaan Besar Denmark, dan Kendaraan Kedutaan Israel. Pada ketiga serangan terorisme tersebut, baik Afghanistan, Pakistan, maupun India, meskipun telah gagal dalam melindungi para pejabat diplomatik dan mencegah terjadinya serangan terhadap diri mereka, akan tetapi ketiga Negara penerima tersebut tidak dikenakan pertanggungjawaban. Hal tersebut dikarenakan, aksi terorisme itu sendiri memenuhi unsur-unsur force majeure. Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa tidak selamanya pelanggaran internasional oleh negara dapat dimintakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab negara tersebut dapat dikesampingkan apabila keadaan yang terjadi memenuhi unsur-unsur force majeure, sebagai berikut:

a)      Suatu serangan yang tidak dapat dihindari atau diduga;

b)      Yang terlalu sulit untuk dikontrol oleh negara; dan

c)      Yang tidak mungkin dalam keadaan tersebut bertindak untuk memenuhi kewajiban.

Suatu keadaan baru dapat dikategorikan ke dalam force majeure apabila telah memenuhi unsur yang sesuai dengan Pasal 23 ILC Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001 seperti di atas. Selain itu, keadaannya harus tidak dapat dihindari, sehingga tidak ada kemungkinan dari negara untuk mencegahnya. Mengacu pada hal tersebut, ketiga serangan terorisme berupa pengeboman di atas yang ditujukan kepada para pejabat diplomatik, ketiganya dapat dikategorikan ke dalam force majeure, dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 23 ILC Draft.

Selain itu Pemerintah Denmark, Israel, India maupun Indonesia, sebagai negara pengirim yang para pejabat diplomatiknya menjadi korban terorisme tersebut, juga tidak menuntut adanya pertanggungjawaban serta ganti rugi kepada para negara penerima, seperti sebagaimana yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dengan menuntut pertanggungjawaban kepada Iran. Dalam ketiga kasus di atas, para negara pengirim hanya meminta kepada Pemerintah Afghanistan, Pakistan, dan India untuk segera menindaklanjuti dan menyelidiki kasus tersebut serta terus berupaya untuk memerangi segala bentuk terorisme. Dimana hal tersebut kemudian semuanya telah dilakukan oleh Pemerintah Afghanistan, Pakistan, serta India sesuai dengan kewajibannya dalam konvensi-konvensi internasional.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

A.        Kesimpulan

            1.         Para negara penerima sebagai peserta konvensi-konvensi terorisme diberikan kewajiban untuk senantiasa mengambil upaya-upaya yang dianggap perlu dalam melindungi dan mencegah terjadinya segala bentuk gangguan ancaman serta serangan yang dapat membahayakan diri pribadi, martabat, maupun kehormatan dari para pejabat diplomatik, salah satunya yaitu tindakan terorisme. Namun, dalam mengambil upaya-upaya yang dianggap perlu dalam mencegah serangan-serangan yang ditujukan kepada pejabat diplomatik itu, setiap negara hanya menggunakan kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah dipraktikan secara umum. Hal itu mengingat Konvensi Wina 1961 danKonvensi New York 1973 sendiri tidak menjelaskan lebih terperinci hal-hal apa saja yang dimaksud dengan tindakan perlindungan dan penceghan itu.

2.         Suatu negara memiliki tanggung jawab dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban internasional. Akan tetapi, tidak selamanya pelanggaran internasional oleh negara dapat dimintakan tanggung jawabnya. Pengecualian atas tanggung jawab negara tersebut hanya dimungkinkan pada kondisi-kondisi yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk force majeure, seperti kasus terorisme. Tindakan terorisme yang dianggap ke dalam force majeure, yang dapat dibilang tidak dapat dihindari atau diduga sebelumnya, mengakibatkan tanggung jawab Pemerintah Afghanistan, Pakistan, serta India atas kerugian yang terjadi akibat kasus pengeboman dapat dikesampingkan.

 

B.        Saran

Perlu adanya konvensi internasional yang membahas dan mengatur tersendiri mengenai tanggung jawab negara terhadap pelanggaran atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban internasional, terutama dalam masalah terorisme, serta pengaturan atau penjelasan lebih lanjut dalam Konvensi Wina 1961 & Konvensi Internasional terkait terorisme mengenai hal-hal seperti apa saja yang dimaksud dengan tindakan perlindungan dan penceghan itu. Karena selama ini hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah dipraktikan secara umum.

Perlu adanya peran serta dari negara-negara lain, yaitu dengan meratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait terorisme dalam rangka melawan dan memberantas segala bentuk aksi kejahatan terorisme yang dapat menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

 

DAFTAR PUSTAKA

Denza, Eileen, Diplomatic Law, The British Institute of International and   Comparative Law, London, 1976.

Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Satow, Diplomatic Practice – 5th Edition, Longman Group Limited, London, 1979.

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus,Alumni, Bandung, 1995.

Ari Wibowo, Hukum Pidana, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional Termasuk Diplomat.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

The 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings.