Berlangganan RSS RSS Feed

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT YANG BERASAL DARI SUMBER DARATAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT YANG BERASAL DARI SUMBER DARATAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Nama : Nandini Parahita Yulisani
NPM : 110113080007

Pembimbing:
Dr. Idris, S.H., M.A.
Maret Priyanta, S.H., M.H.

ABSTRAK

Saat ini pencemaran lingkungan laut mendapatkan perhatian yang cukup besar karena dampak yang ditimbulkan terhadap kelestarian laut dan manfaat dari sumber daya alam di laut menjadi terganggu, tidak hanya bagi negara pantai, tetapi bagi umat manusia keseluruhan. Salah satu pencemaran yang terjadi di Indonesia adalah pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan (land-based sources). Contoh kasus yang ada di Indonesia adalah pencemaran yang terjadi di Perairan Kepulauan Riau akibat sumber pencemaran yang berasal dari daratan Singapura dan Malaysia. Pencemaran tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, sehingga perlu ada pengaturan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dalam hukum internasional mengenai pencemaran laut yang berasal dari sumber daratan beserta implementasinya di Indonesia.
Dalam melaksanakan karya tulis ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji pengaturan hukum internasional tentang pencemaran lingkungan laut yang berasal dari daratan dikaitkan dengan implementasinya di Indonesia penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memberikan gambaran dan analisis mengenai pengaturan hukum internasional tentang pencemaran lingkungan laut yang berasal dari daratan beserta implementasinya di Indonesia. Data dalam skripsi ini diperoleh dari studi pustaka, internet dan data lainnya.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum internasional secara global dan secara regional di kawasan Asia Tenggara tentang pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan belum cukup memadai. Implementasi mengenai pengaturan tersebut juga belum berjalan dengan baik. Dan penegakan hukum serta kesadaran masyarakat di Indonesia masih belum cukup. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar pengaturan hukum internasional secara regional di kawasan Asia Tenggara perlu dibuat. Di samping itu, Pemerintah Indonesia pun harus melakukan upaya penegakan hukum agar implementasi pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Kata kunci: pencemaran lingkungan laut, sumber daratan, hukum internasional.

THE REGULATION OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING POLLUTION OF THE MARINE ENVIRONMENT FROM LAND BASED SOURCES AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

ABSTRACT

Nowadays the pollution of the marine environment obtain considerable attention since its effects of marine preservation and benefits from natural resources at sea become distracted, not only for coastal State, but also for the whole mankind. One of the pollutions occurring in Indonesia is pollution of the marine environment from land-based sources. The related case in Indonesia is pollution case that happened in Riau Islands because of the pollution sources coming from Singaporean and Malaysian lands. The pollution is dangerous and makes damages to the marine environment. Thus, it needs regulations and enforcement which overcome the issue. The goals of this thesis are to know and to review regulations in International Law concerning pollution of the marine environment from land-based sources and its implementation in Indonesia.
In doing this thesis, the writer used juridical-normative method by reviewing global and regional regulations of International Law concerning pollution of the marine environment from land-based sources and its implementation in Indonesia. It is an analytical descriptive research, as it attempt to provide description and analysis concerning pollution of the marine environment from land-based sources and its implementation in Indonesia. The data of this thesis are obtain from literature studies, internet, and others data.
The result of this research reveals that the global and regional frame of South East Asia regulations of International Law concerning pollutions of the marine environment from land-based sources is not enough. The implementation of those regulations has not been well-applied. And there is a lack of law enforcement. Hencefore, the writer gives advices that the global and regional frame of South East Asia regulations of International Law concerning pollutions of the marine environment from land-based sources should be added. On other hand, Government of Indonesia should do efforts of law enforcement in order to makes the implementation can be well-applied.

1. Pendahuluan
a. Latar Belakang
Pada saat ini tingkat pemakaian laut sangat tinggi dan menyebabkan laut tidak mampu lagi memulihkan keadaannya secara alamiah sehingga laut menjadi kotor dan timbullah masalah pencemaran laut. Ada berbagai sumber yang dapat menyebabkan pencemaran laut, diantaranya adalah dari kapal, pembuangan (dumping), aktifitas dasar laut dan aktifitas daratan. Sumber pencemar lingkungan laut yang terbesar adalah sumber pencemaran yang berasal dari daratan (land-based sources). Dalam Bab 17 Agenda 21 dinyatakan bahwa pencemar yang berasal dari sumber daratan menyumbang sebesar 70% terhadap pencemaran lingkungan laut. Dan dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB tanggal 29 Agustus 2011 dinyatakan bahwa pencemar yang berasal dari sumber daratan berkontribusi sebesar 80% terhadap pencemaran lingkungan laut. Karena itu dapat dikatakan bahwa laut merupakan tempat pembuangan sampah di bumi.
Salah satu perairan di Indonesia yang telah tercemar oleh sumber pencemar lingkungan laut yang berasal dari daratan adalah perairan Kepulauan Riau. Perairan Kepulauan Riau, khususnya di perairan Batam telah tercemar oleh limbah dan sampah yang berasal dari Singapura dan Malaysia. Salah satu bukti atas pencemaran tersebut adalah keluhan warga Batam atas limbah dan sampah yang hanyut dari arah utara. Dan yang berada di arah utara Kota Batam hanya Singapura dan Malaysia.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam membuat peraturan mengenai pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan dan menghasilkan beberapa dokumen internasional seperti the United Nations Declaration on the human Environment 1972, UNCLOS 1982, The Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment Against Pollution from Land-Based Sources Guidelines 1985 dan the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities 1995. Tetapi dilihat dari sifat mengikat secara hukum, dokumen-dokumen internasional tersebut hampir semuanya masuk dalam kategori sebagai ‘soft law’. Dan satu-satunya traktat global yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum adalah UNCLOS 1982, yang telah mengatur hukum laut secara keseluruhan.
Di Indonesia juga belum ada pengaturan khusus mengenai pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan. Tetapi telah ada pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Laut.

b. Identifikasi Masalah
1) Apakah pengaturan hukum internasional tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut yang berasal dari daratan sudah memadai?
2) Bagaimanakah implementasi pengaturan hukum internasional tentang pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan tersebut di Indonesia?

2. Hasil dan Pembahasan
a. Pengaturan hukum internasional tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut
United Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dan the Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment Against Pollution from Land-Based Sources 1985 (the Montreal Guidelines) yang merupakan pengaturan hukum internasional secara global dapat dikatakan belum memadai karena hanya UNCLOS 1982 saja yang merupakan hard law, sedangkan the Montreal Guidelines hanya merupakan soft law saja. Sedangkan pengaturan hukum internasional secara regional di beberapa kawasan sudah cukup memadai. Tetapi di kawasan Asia Tenggara dimana Indonesia berada, pengaturan tersebut belum ada hingga saat ini.
Pembuatan pengaturan regional di kawasan Asia Tenggara mengenai pencemaran lingkungan yang berasal dari sumber daratan tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah urgensi yang harus segera dilaksanakan karena masalah pencemaran lingkungan laut yang berasal dari daratan lebih tepat jika diatur oleh hukum internasional regional, sedangkan mengenai masalah pencemaran lingkungan laut oleh dumping dan oleh minyak yang berasal dari kapal tanker lebih tepat jika diatur oleh hukum internasional global.
Meskipun sudah ada proyek kerjasama di bidang lingkungan yang telah dibuat oleh ASEAN, yaitu ASEP III yang merupakan program untuk mempelajari dan menyiapkan perumusan Agreement for the Protection and Preservation of Marine Environment, program tersebut belum dapat terlaksana dan hingga saat ini traktat mengenai perlindungan lingkungan laut terhadap masalah pencemaran lingkungan laut akibat sumber pencemaran yang berasal dari daratan belum ada.
Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara perlu merumuskan traktat mengenai perlindungan lingkungan laut terhadap masalah pencemaran lingkungan laut akibat sumber pencemaran yang berasal dari daratan. Karena hingga saat ini, berbagai program dan kebijakan lingkungan yang telah ada ternyata belum mencukupi dalam memberikan perlindungan lingkungan laut terhadap masalah pencemaran lingkungan laut akibat sumber pencemaran yang berasal dari daratan.

b. Impementasi implementasi pengaturan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan tersebut di Indonesia
Berdasarkan Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia yang dibuat oleh Satuan kerja Dewan Kelautan Indonesia tahun anggaran 2008 di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berikut adalah kewajiban Indonesia berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut:
1. Kewajiban membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang mengatur secara komprehensif termasuk penanggulangan pencemaran lingkungan laut dari berbagai sumber pencemaran, seperti pencemaran dari darat, kapal, dumping, dan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk penegakan hukumnya, yaitu proses pengadilannya;
2. Kewajiban melakukan upaya-upaya mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, yang berarti Indonesia mempunyai peralatan dan sumber daya manusia yang memadai;
3. Kewajiban melakukan kerja sama regional dan global, kalau kerja sama regional berarti kerja sama ditingkat negara-negara anggota ASEAN, dan kerja sama global berarti dengan negara lain yang melibatkan negara-negara di luar ASEAN karena sekarang persoalan pencemaran lingkungan laut adalah persoalan global, sehingga penanganannya harus global juga.
4. Indonesia harus mempunyai peraturan dan peralatan sebagai bagian dari contingency plan;
5. Peraturan perundang-undangan tersebut disertai dengan proses mekanisme pertanggungjawaban dan kewajiban ganti ruginya bagi pihak yang dirugikan akibat terjadinya pencemaran laut.
Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam UUPPLH tidak secara khusus mengatur mengenai pencegahan, pengurangan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan laut yang berasal dari daratan. Tetapi dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai lingkungan hidup secara umum, termasuk di dalamnya adalah lingkungan laut. Mengenai peraturan yang lebih spesifik mengenai lingkungan laut, telah dibuat PP Nomor 19 tahun 1999. Walaupun telah ada pasal yang mengatur mengenai dumping, tetapi tetap saja dalam PP tersebut tidak juga mengatur secara spesifik mengenai pencemaran lingkungan laut yang berasal dari daratan.
Tetapi pengaturan nasional yang telah ada masih dapat dikatakan belum cukup. Pengaturan nasional yang secara khusus mengenai perlindungan, pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan belum ada. Atas hal tersebut, sebaiknya Indonesia membuat pengaturan secara khusus mengenai perlindungan, pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan laut yang terjadi.

3. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
1) Pengaturan hukum internasional secara global dianggap belum memadai dan mengenai pengaturan secara regional di beberapa wilayah sudah cukup memadai. Sedangkan pengaturan regional di wilayah Asia Tenggara, dimana Indonesia berada, belum memadai. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pengaturan khusus mengenai masalah pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan belum ada hingga saat ini.
2) Indonesia sebagai negara peserta UNCLOS 1982 harus mengimplementasikan pengaturan yang terdapat dalam konvensi tersebut dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan. Indonesa baru mempunyai pengaturan umum saja seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Laut yang masih mengatur permasalahan pencemaran lingkungan laut secara umum. Pengaturan nasional tersebut dapat dikatakan belum cukup. Disamping itu penegakan hukum dan kesadaran masyarakat di Indonesia masih kurang sehingga implementasi pengaturan yang telah ada tidak dapat dijalankan dengan baik.
b. Saran
1) Sebaiknya Pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara membuat pengaturan secara regional dan bersifat mengikat secara hukum (legal binding) mengenai masalah pencemaran lingkungan laut akibat sumber pencemaran yang berasal dari sumber daratan. Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah di Asia Tenggara yang wilayah perairannya sering menjadi tempat pembuangan limbah dan sampah yang merupakan sumber pencemaran lingkungan laut. Karena dengan dibuatnya suatu pengaturan atau ketentuan yang bersifat mengikat secara hukum (legal binding) dan merupakan hard law, maka telah dilakukan upaya preventif dan diharapkan negara-negara dapat lebih memperhatikan serta berhati-hati dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan laut.
2) Sebaiknya Pemerintah Indonesia dapat bersikap tegas dalam menghadapi masalah pencemaran lingkungan laut yang terjadi di perairan Indonesia, termasuk masalah pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan. Indonesia sebaiknya mengimplementasikan pengaturan-pengaturan hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan. Pemerintah Indonesia juga harus melakukan penegakan hukum terhadap pengimplementasian peraturan tersebut karena walaupun sudah ada peraturan apabila tidak diikuti oleh penegakan hukum maka peraturan tersebut tidak akan dilaksanakan dengan baik karena kesadaran masyarakat di Indonesia masih kurang terhadap pengaturan yang telah ada.

4. Daftar Pustaka
a. Buku
Churcill, R. R., The Law of The Sea (3rd edition), Manchester University Press, Manchester, 1999.
Marsudi Triatmodjo, “Perkembangan Pengaturan Hukum dan Kelembagaan Pencemaran Laut dari Darat di Kawasan Asia Tenggara”, dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2001.
M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2001.
Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung, 1978.
b. Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Laut
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
Agenda 21
c. Sumber Lain
Harian Umum Haluan Kepri, Sampah Singapura dan Malaysia, 14 Maret 2012. Diakses melalui http://www.haluankepri.com/tajuk/26228-sampah-singapura-dan-
malaysia-.html, pada 24/07/2012, jam 20.05.
Report of the Secretary General United Nations, Oceans and the Law of the Sea, August 29th 2011.