Berlangganan RSS RSS Feed

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK
Oleh :
Lasma Natalia H. Panjaitan
110110080096
Program Pengkhususan: Pidana
Pembimbing :
Aman Sembiring Meliala, S.H., M.H.
Nella Sumika Putri, S.H., M.H.

ABSTRAK
Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu undang-undang yang menggunakan sanksi pidana. Dalam undang-undang ini diatur pasal-pasal yang menerapkan sanksi pidana, dimana diantaranya terdapat pasal yang dapat digunakan untuk menjerat SPBU yang melakukan penimbunan BBM. Namun pada awalnya permasalahan sektor migas ini diatur dengan aturan perizinan yang masuk ke dalam hukum administrasi negara. Dengan demikian, sanksi yang dapat diterapkan tidak hanya sanksi pidana namun juga sanksi administrasi. Dalam perjalanannya perlu dilihat apakah penggunaan sanksi pidana sudah tepat dan berjalan dengan efektif.
Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti skripsi ini adalah melalui metode yuridis normatif dengan data utamanya berupa data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan analisa perundang-undangan.
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini belum dapat berjalan dengan efektif dikarenakan masih ditemuinya berbagai kendala baik dari sisi penegak hukum, sarana prasarana, maupun masyarakat sendiri. Selain itu penerapan sanksi pidana untuk mencapai ketertiban dalam menanggulangi SPBU yang melakukan penimbunan BBM dirasa masih kurang tepat. Sebaiknya perbuatan SPBU yang melakukan penimbunan BBM tersebut diberikan sanksi administrasi. Hal ini pun dapat berjalan dengan baik, jika pengawasan dalam hal kegiatan usaha hilir migas lebih ditingkatkan.
ABSTRACT
The Act No 22/2001 about oil and gas is one of the laws that use of ciminal sanction. The Act shall apply to criminal sanction, which of the article there is a section that can be used to ensnare SPBU who performs hoarding the fuel. But at first, the oil and gas problems is regulated with the licensing rules that go into the State Administration Law. Thus, the sanctions that may be imposed not only criminal sanction but also administration sanction. So, it need to seen wether the use of criminal sanction is correct and work effectively.
Research methodology used in analyzing and researching this case study is judicial normative method with secondary data as the main data obtained through literature research and a review of the law.
The research result shows that the application of criminal sanction in the law no 22 tahun 2001 on oil and natural gas is cannot be work effectively due to various constraints both the law enforcement, the infrastructure, and the public society. In addition, the application of criminal sanctions to achieve order ini the handling of fuel hoarding SPBU that do still felt to be less precise. It should deeds SPBU who performs hoarding are given administrative sanctions. It is also be going well, if oversight in terms of oil and gas downstream business activities even more enhanced.
KEYWORD/KATA KUNCI
Penimbunan, SPBU, Bahan Bakar Minyak, Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi, Perizinan, Efektivitas, Pengawasan.
PENDAHULUAN
a. LATAR BELAKANG
Dewasa ini ada kecendrungan Undang-Undang untuk mencantumkan ketentuan pidana bersama-sama dengan kaidah hukum lainnya. Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) salah satu undang-undang yang mengatur kaidah-kaidah hukum dalam lingkup hukum administrasi negara dan hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan kegiatan usaha hilir yang diatur dengan perizinan. Perumusan UU Migas ini pun mencantumkan ketentuan pidana. Adapun ketentuan-ketentuan pidana tersebut terdapat dalam bab XI yaitu pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, dan pasal 58.
Dalam prakteknya UU (pasal 55) ini digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku usaha ataupun perorangan yang tidak menjalankan kegiatan usaha hilir sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku. Beberapa kasus pelanggaran-pelanggaran izin tersebut dilakukan oleh para pemilik SPBU. Kasus terjadi di daerah Gempol, Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur. LY dan kasus penimbunan di daerah Palembang.
Penerapan sanksi pidana dan sanksi administrasi secara bersama-sama menimbulkan perbedaan pendapat pada para ahli. Hal ini juga menimbulkan ambiguitas dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terhadap hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana. Khususnya untuk kasus-kasus penimbunan BBM yang dilakukan oleh SPBU, adanya penerapan penanganan hukum yang berbeda. Terdapat pemilik SPBU yang ditangani melalui penegakan hukum pidana, melalui hukum administrasi negara, ataupun melalui penegakan hukum pidana dan hukum administrasi negara. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi perbuatan penimbunan BBM oleh SPBU.
b. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam menanggulangi tindakan SPBU yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak?
2. Apakah sanksi pidana atau sanksi administrasi yang tepat untuk digunakan dalam usaha menanggulangi tindakan SPBU yang melakukan penimbunan BBM?
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Penegakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Menanggulangi Tindakan SPBU yang Melakukan Penimbunan Bahan Bakar Minyak.
Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan penimbunan BBM merupakan suatu proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat, dan kebudayaan.
Pro Kontra terhadap lahirnya UU Migas masih menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Pengujian materiil UU Migas di Mahkamah Konstitusi pun telah beberapa kali dilakukan bahkan menghasilkan putusan MK yang mencabut beberapa pasal pada UU ini. Proses-proses tersebut menunjukkan belum sempurnanya UU Migas. Selain itu hal yang perlu diperhatikan bahwa UU Migas mengatur kegiatan usaha migas baik hulu maupun hilir dengan melalui aturan perizinan yang menggunakan sanksi pidana. Hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah pengawasan dalam hukum administrasi negara.
Faktor kedua adalah penegak hukum. Dalam hal penanggulangan penimbunan BBM, maka penegak hukum yang berperan penting adalah pihak kepolisian, dibantu dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BPH Migas (termasuk PPNS BPH Migas). Dalam usaha penanggulangan penimbunan BBM tentu diperlukan inisiatif dari para penegak hukum. Keahlian khusus dalam hal minyak dan gas bumi tentu juga dibutuhkan dalam proses penegakan hukum.
Penegakan hukum terhadap penimbunan BBM juga menemukan kendala dalam hal sarana dan fasilitas. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh BPH Migas sangat terbatas dimana hanya berjumlah 26 orang untuk mengawasi 500 kabupaten/kota. Kurangnya tenaga ahli tentu akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukum untuk seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan BBM ini dikarenakan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang masih sangat tinggi terhadap pemakaian BBM. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2010. Faktor perbedaan harga yang terjadi dalam perniagaan migas serta keluarnya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM menjadi faktor dari sisi masyarakat, sehingga terus terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pendistribusian dan niaga BBM. Faktor terakhir yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor kebudayaan. Kesadaran hukum di Indonesia masih sangat kurang. Khususnya dalam hal perbuatan penimbunan BBM, masih banyak masyarakat yang melakukan penimbunan meskipun UU telah mengatur serta memberi sanksi kepada para pelaku penimbunan BBM.
Hukum pidana Indonesia terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Tujuan pemidanaan pun berkembang untuk menuju suatu tertib masyarakat, dan jika harus ada suatu pembalasan, pembalasan tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Berpijak dari tujuan hukum pidana dan faktor-faktor tersebut, penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penimbunan BBM belum dapat berjalan secara efektif.
B. Sanksi yang Tepat untuk Digunakan Dalam Usaha Menanggulangi Tindakan SPBU Yang Melakukan Penimbunan BBM
Dalam UU migas ini kita pun tidak hanya menemukan pengaturan mengenai sanksi pidana tapi juga terdapat sanksi administrasi. Kedua aturan ini khususnya dapat dijatuhkan kepada SPBU yang melakukan penimbunan BBM. Meskipun telah diatur dan dapat dikenakan dua sanksi secara bersamaan, ternyata perbuatan tersebut masih saja dilakukan oleh pihak SPBU. Dengan demikian perlulah untuk melihat kembali apakah sanksi pidana dan sanksi administrasi sudah tepat digunakan dalam menanggulangi tindakan penimbunan BBM oleh SPBU.
Penimbunan BBM oleh SPBU adalah perbuatan yang akan termasuk ke dalam pasal 55 yaitu penyalahgunaan izin pengangkutan dan/ niaga. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam hal ini bahwa tidak semua perbuatan yang termasuk ke dalam penyalahgunaan izin merupakan bentuk dari perbuatan yang termasuk ke dalam tindakan administrasi. Perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam penyalahgunaan izin tersebut terdapat perbuatan yang memang merupakan perbuatan pidana dan perbuatan administrasi.
Bahwa dalam menerapkan sanksi pidana kita harus memperhatikan batasan-batasan karateristik dari penggunaan sanksi pidana itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Herbert L Packer:
“The criminal sanction seems to work best with new categories of conduct when its use has been preceded by other forms of conditioning.”
Herbert menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana dalam mengatur suatu perbuatan akan dapat berjalan dengan baik jika sebelumnya sudah menggunakan proses hukum selain pidana terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam hal penimbunan BBM oleh SPBU, penegakan hukum dapat dilakukan dengan sanksi pidana jika penggunaan sanksi administrasi sudah dilakukan dan belum memberikan hasil yang terbaik.
Penggunaan sanksi pidana dalam UU Migas dirasa masih kurang berjalan efektif dimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari tahun ke tahun terus meningkat. Penggunaan hukum pidana dalam usaha menanggulangi perbuatan penimbunan BBM ternyata belum memberikan efek jera. Tidak munculnya efek jera karena penggunaan hukum pidana yang belum tepat untuk menanggulangi penimbunan BBM oleh SPBU. Jika kita tarik akar permasalahan penimbunan BBM SPBU tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang diawali dengan adanya izin. Bahwa SPBU dapat melakukan kegiatan usaha hilir migas jika sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Namun ternyata penggunaan hukum perizinan tersebut belum dilakukan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah pengawasan perizinan yang belum berjalan dengan baik.
Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan penimbunan BBM oleh SPBU tersebut merupakan permasalahan yang diawali dengan pengawasan perizinan yang belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, untuk menyelesaiakan menjadi kurang tepat jika menanggulangi perbuatan tersebut dengan menggunakan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan perbuatan penimbunan BBM oleh SPBU akan terus saja terjadi selama permasalahan perizinan dan pengawasan belum diperbaiki dan ditingkatkan.
Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi penimbunan BBM yang dilakukan oleh SPBU perlu dilakukan depenalisasi sanksi pidana. Bahwa perbuatan yang pada awalnya diancam dengan sanksi pidana, namun kemudian sanksi pidananya dihilangkan. Namun dalam perbuatan penimbunan BBM oleh SPBU tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum yang nantinya dikenakan sanksi administrasi.
Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV ini, penulis dapat memberikan simpulan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:
1. Penegakan hukum pidana dalam usaha penanggulangan penimbunan BBM belum dapat berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan oleh UU Migas yang belum sempurna, penegak hukum yang belum dapat melaksanakan tanggung jawab secara optimal dikarenakan kurangnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan yaitu masih kurangnya tenaga ahli dalam hal minyak bumi dan gas, serta masyarakat yang tingkat kebutuhan akan BBM masih sangat tinggi dan bergantung pada penggunaan BBM itu sendiri sehingga tingkat pelanggaran masih marak terjadi.
2. Berdasarkan analisis yang penulis jabarkan bahwa sanksi yang lebih tepat digunakan dalam usaha penanggulangan penimbunan BBM oleh SPBU adalah dengan menggunakan sanksi administrasi dibanding menggunakan sanksi pidana, karena proses pembuktian pada hukum pidana yang harus menempuh beberapa proses serta penerapan proses peradilan administrasi yang lebih efektif dibandingkan proses penegakan hukum pidana serta UU migas yang pada awalnya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam hal hukum perizinan yang termasuk ke dalam hukum administrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, dalam penanggulangan penimbunan BBM yang dilakukan oleh SPBU harus terlebih dahulu memperhatikan penegakan hukum administrasi negara yaitu pengawasan dan sanksi administrasi.
b. Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab penelitian dan pembahasan, penulis dapat memberikan saran dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:
1. Untuk memperlancar proses penegakan hukum dibutuhkan peningkatan mutu dan keahlian pada penegak hukum agar, khususnya dalam kasus penimbunan BBM, masih dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang mengerti dengan jelas permasalahan di bidang minyak dan gas bumi terutama peningkatan sistem pengawasan dalam kegiatan usaha hilir migas.
2. Perlunya dilakukan Depenalisasi sanksi pidana terhadap perbuatan penimbunan BBM oleh SPBU, yang kemudian lebih baik menerapkan sanksi administrasi dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran di dalam kegiatan usaha hilir Migas tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
E.Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (tanpa tahun).
Herbert L. Packer, The Limits Of The Criminal Sanction, Standford University Press, California, 1968.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Data Statistik Perkembangan Jumlah kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987-2010, Badan Pusat Statistik, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&notab=12.
Polda Metro: Penimbunan BBM Tindak Pidana, www.gatra.com.
Pemilik SPBU Timbun BBM , Sumatera ekspres, online newspaper.
Ungkap Kasus Tindak Pidana Penimbunan BBM, http://humas.polri.go.id.