Berlangganan RSS RSS Feed

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

• PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya dan agama pada hakikatnya justru memperkaya khazanah budaya bangsa. Salah satu wujud keanekaragaman budaya di Indonesia adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya adalah warisan leluhur budaya bangsa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu aspek warisan budaya bangsa yang secara realistis masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.
Masyarakat Indonesia telah dijamin hak atas kebebasan beragam dan berkeyakinan, hal ini tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi :
ayat (1) : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Bangsa Indonesia terdiri atas masyarakat adat yang dikenal magis religius karena memiliki kepercayaan asli yang berasal dari nenek moyang dan dilakukan turun-temurun sehingga tidaklah mengherankan jika hingga kini masih banyak masyarakat yang tetap memegang teguh sebuah kepercayaan dan mereka dikenal sebagai penghayat kepercayaan.
Bangsa Indonesia dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjunjung tinggi kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan, namun hingga kini penghayat kepercayaan masih dianggap aneh oleh sebagaian masyarakat Indonesia karena ritual beribadah yang berbeda. Stigma tersebut tidak ayal menimbulkan kesulitan bagi para penghayat kepercayaan terutama di bidang administrasi kependudukan yaitu pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sangat penting untuk menerbitkan kutipan akta perkawinan yang digunakan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran.
Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan telah diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) yaitu:
Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut PP 37/2007) telah terbit. Peraturan ini memuat tata cara, persyaratan dan instansi pelaksana pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan
Identitas bagi seorang anak melalui akta kelahiran adalah hak tiap anak dan merupakan kewajiban negara dalam pemenuhannya melalui pemerintah. Pada masa yang akan datang dapat dibayangkan apabila seorang anak penghayat kepercayaan tidak memiliki akta kelahiran maka ia akan mengalami kesulitan atau berbagai hambatan, salah satunya di bidang administrasi kependudukan. Peran akta kelahiran juga menjadi hal yang krusial di persidangan karena dapat menjadi alat bukti yang sah dan otentik terutama untuk menentukan status seorang anak dalam mendapatkan waris.
Perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat atau pegawai instansi terkait kepada penghayat kepercayaan membuktikan bahwa multikulturalisme yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya menjadi wawasan dan kesadaran bersama yang dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia sehingga menimbulkan problematika terutama bagi para pemeluk penghayat kepercayaan.
Problematika yang dihadapi anak pasangan penghayat kepercayaan dalam pembuatan akta kelahiran telah membawa ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk meneliti hal ini. Sepengetahuan peneliti, penelitian terhadap penghayat kepercayaan telah dilakukan oleh peneliti lainnya seperti dalam skripsi Asti Vidya yang berjudul : “Pencatatan Perkawinan terhadap Penghayat Kepercayaan Sebelum dan Sesudah diberlakukannya PP No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” yang membahas mengenai pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta dampak dan praktik dilapangan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada sejauh mana hukum dapat melindungi penghayat kepercayaan dalam membuat akta kelahiran bagi anak sebagai wujud perlindungan anak dan sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian ini belum pernah ada.

B. PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pembuatan akta kelahiran sebagai perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pasangan penghayat kepercayaan dihubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Hambatan-hambatan apakah dalam praktik yang dihadapi pasangan penghayat kepercayaan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?

• HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Polemik penegakan hukum bagi penghayat kepercayaan terjadi ketika diterbitkannya UU Perkawinan, undang-undang tersebut tidak mengatur tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, meskipun tidak diatur pada awalnya perkawinan penghayat kepercayaan dapat dicatatkan pada kantor pencatatan sipil, tetapi terdapat Surat Menteri Agama No: B.VI/11215/78 tertanggal 18 Oktober 1978 yang ditujukan ke para Gubernur dan Surat Menteri Agama No. MA/650/1979 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa perkawinan penghayat harus didasarkan agama yang dipeluknya, diperkuat oleh Surat Mendagri No.477/286/SJ yang ditujukan kepada para gubernur dan para bupati atau walikota.
Kesempatan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terbuka saat dikeluarkannya Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor B-310/MENKO/KESRA/VI/1980, tertanggal 30 Juni 1980, yang memutuskan perkawinan bagi penghayat dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil dan identitas penghayat pada kolom agama diisi tanda (-) diperkuat dengan Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan No.JA/3/8/18 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen P dan K Jawa Barat, Surat Ketua Mahkamah Agung No. MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, serta Surat Dirjen Kebudayaan Departemen P dan K No.1745/A.1/1981 yang ditujukan kepada Jaksa Agung.
Keputusan tersebut tidak berlaku di Jawa Barat, sehubungan dengan Surat Gubernur Nomor 474.2/1627/PemUm tertanggal 17 Maret 1982 yang menyatakan bahwa penghayat tidak kehilangan agama yang dipeluknya serta pencatatan perkawinan penghayat tergantung pada agama yang mereka peluk, tetapi pencatatan tersebut dapat dilangsungkan di Jawa Tengah karena adanya Surat Gubernur No. 477/18714 tanggal 23 September 1982, namun dibatalkan kembali tanggal 23 Desember 1987 oleh Surat Gubernur No.477/34311.
Tanggal 17 April 1989 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat No:893.3/1558/PUOD untuk seluruh gubernur yang intinya perkawinan sah bila dilakukan menurut agama. Tanggal 25 Juli 1990 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan lagi surat nomor: 477/2535/PUOD yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan ditembuskan kepada Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta para Gubernur se-Indonesia yang menyatakan :
perkawinan pasangan penghayat perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan telah memperoleh ketetapan / dispensasi / persetujuan, bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama.
Banyak penghayat kepercayaan yang telah mendapatkan penetapan pengadilan, namun tetap tidak dapat dicatatkan. Surat tersebut kemudian dibatalkan oleh Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 474.2/3069/PUOD tanggal 19 Oktober 1995 ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta dengan tembusan kepada Gubernur di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa pasangan penghayat tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, walaupun telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
Tumpang tindih peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementrian terkait untuk mengisi kekosongan hukum pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan menambah polemik dalam penegakan hukum bagi penghayat kepercayaan.
Demi mengakhiri polemik yang berkepanjangan akibat belum diaturnya pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, maka pemerintah menerbitkan UU Adminduk dan PP No.37/2007 yang mengatur secara terperinci tata cara pencatatan perkawinan bagi pengahayat kepercayaan, lebih lanjut diatur dengan Perpres No.25/2008 serta Peraturan Daerah masing-masing provinsi, kota atau kabupaten di Indonesia.
Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak para pemeluk penghayat kepercayaan dalam pembuatan dokumen administrasi kependudukan sehingga tidak ada lagi praktik diskriminasi bagi penghayat kepercayaan yang disebabkan belum adanya aturan bagi penghayat kepercayaan.
Masyarakat adat Kampung Cirendeu tidak memiliki Pemuka Penghayat Kepercayaan yang tercatat di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan karena pemuka penghayat harus berasal dari organisasi, paguyuban atau kelompok yang sudah terdaftar sedangkan masyarakat Kampung Adat Cirendeu tidak memiliki organisasi. Perkawinan yang tidak dicatat tentu tidak memiliki kutipan akta perkawinan, sedangkan kutipan akta perkawinan dibutuhkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam pembuatan akta kelahiran.
Pemuka penghayat kepercayaan bertugas untuk menyaksikan, mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan dengan kata lain berfungsi secara administrasi untuk melakukan pencatatan. Pemuka penghayat kepercayaan tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari sisi kepercayaan yang dianut.
Berdasarkan keterangan BKOK (Badan Koordinator Organisasi Kepercayaan) bahwa masyarakat penghayat kepercayaan nonorganisasi dan perorangan yang tidak memiliki pemuka penghayat tetap dapat mencatatkan perkawinan mereka di kantor pencatatan sipil setempat dengan meminta bantuan pemuka penghayat yang terdaftar di Direktorat Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradis, secara formal hal ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi sudah lazim terjadi.
Meminta bantuan pengahayat organisasi lain yang telah terdaftar untuk menyaksikan, mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan ternyata telah dilakukan oleh salah satu pasangan pengahayat kepercayaan masyarakat Kampung Adat Cirendeu yaitu Bapak Tata dan Ibu Dewi yang menikah pada tahun 2009 dan saat ini telah dikaruniai seorang anak.
Selain meminta bantuan pemuka penghayat, upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kutipan akta perkawinan bagi pasangan penghayat kepercayaan nonorganisasi adalah dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan penghayat kepercayaan melalui penetapan Pengadilan Negeri seperti yang dilakukan oleh pasangan penghayat kepercayaan Bapak Daryono dan Ibu Sarinah yang telah menikah dengan tata cara penghayat kepercayaan pada tanggal 5 Mei 1998 di Cilacap.
Hambatan Masyarakat Kampung Adat Cirendeu dalam Pembuatan Akta Kelahiran
Faktor Internal
Masyarakat Kampung Adat Cirendeu mempunyai budaya spiritual yang khas karena ketaatan mereka terhadap ajaran kepercayaan yang sesuai atau telah dicontohkan oleh karuhun atau leluhur mereka. Sejak dahulu masyarakat Kampung Adat Cirendeu berbentuk komunitas adat bukan organisasi seperti penghayat kepercayaan lainnya. Pembubaran ajaran tersebut pada tahun 1964 ketika dipimpin oleh Pangeran Tedja Buana membawa trauma tersendiri bagi masyarakat penghayat kepercayan di Kampung Adat Cirendeu.
Faktor Eksternal
Sentimen negatif kerap dialami masyarakat penghayat kepercayaan, mereka sering dianggap dekat dengan hal-hal yang berbau mistis.
Sentimen negatif tersebut berlanjut dengan tidak terdapat kesempatan bagi penghayat untuk menjadi anggota TNI/POLRI karena mereka dianggap tidak beragama. Masyarakat penghayat kepercayaan tidak mendapatkan fasilitas pendidikan berupa pelajaran ajaran kepercayaan di sekolah sehingga mereka harus mengikuti pelajaran agama lainnya untuk mengisi kolom nilai agama dalam rapor.
Bidang pencatatan perkawinan adalah lembaga yang paling sering menjadi sorotan praktik diskriminasi, kadang kala masih ada pegawai pencatatan sipil yang tidak memahami dan mengatakan bahwa tidak terdapat aturan mengenai tata cara pencatatan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

• SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penegakan hukum dalam bidang pencatatan akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan hukum. Bagi penghayat kepercayaan di Kampung Adat Cirendeu pembuatan akta kelahiran dapat dilaksanakan setelah memperoleh kutipan akta perkawinan dengan meminta bantuan pemuka penghayat yang telah terdaftar di Direktorat Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau mengajukan permohonan pengesahan perkawinan penghayat kepercayaan melalui penetapan Pengadilan Negeri.
2. Hambatan yang terjadi berasal dari faktor internal yaitu masyarakat Kampung Adat Cirendeu tidak berbentuk organisasi penghayat kepercayaan sehingga tidak memiliki pemuka penghayat dan faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan di pencatatan sipil serta tidak terdapat aturan formal yang mengatur secara teknis pencatatan perkawinan penghayat yang tidak memiliki pemuka penghayat.
Saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Informasi bahwa masyarakat penghayat kepercayaan yang tidak memiliki pemuka penghayat dapat mencatatkan perkawinan dangan cara meminta bantuan pemuka penghayat yang telah terdaftar di Direktorat Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan penghayat kepercayaan melalui penetapan pengadilan negeri setempat harus disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelayanan administrasi kependudukan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus dilakukan secara menyeluruh hingga satuan unit kerja terkecil, selain itu pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksana atau peraturan teknis yang mengatur pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang tidak memiliki pemuka penghayat.

• DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Darwan Prinst ,Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni Dan Film. Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.
Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni Dan Film, Ensiklopedi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yamg Maha Esa, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2006.
Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni Dan Film, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan Dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisatap,2006.
Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No.1 tahun 1974 Menuju ke Hukum Keluarga Nasional, Bandung: CV.Armico, 1988 .
D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Pustakaraya, 2012,
J.Satrio,Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang, , Bandung: Citra Aditya Bakti,2005
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan
Bandung: Alumni, 2002.
Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat,Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2010.
Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, Bandung : CV Mandar Maju, 2009.
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009.
Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Bandung:Rajawali Pers,1996.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependuduk
Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
Peraturan Presiden 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
SUMBER LAIN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No.16/PDT.P/2011/PN.CLP
WAWANCARA
Abah Emen Sunarya, Sesepuh Kepala Adat Kampung Cirendeu
Engkus Ruswana, Ketua Umum Organisasi Penghayat Kepercayaan Budi Daya dan Presidium Badan Koordinator Organisasi Kepercayaan
Ira Wardhana, Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Poli

About Annatasya Maryana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Angkatan 2009 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2012