Berlangganan RSS RSS Feed

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606K/Pdt.Sus/2011 Tentang Penarikan Paksa Barang Jaminan Oleh PT. BCA Finance Cabang Padang

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus
Adakalanya keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah tidak memungkinkan untuk membeli barang secara tunai, dalam kondisi seperti ini pembelian dengan cara angsuran atau berkala oleh konsumen melalui sistim pembiayaan konsumen (consumer finance) menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen (consumer finance), masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. Pada kenyataannya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, adapun kasus yang kita bahas dalam penulisan ini mengenai penarikan paksa barang jaminan berupa kendaraan bermotor yang disebabkan oleh debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.
Kasus ini di awali oleh Ny. Marta Dewi (Penggugat) melakukan perjanjian kredit dengan PT. BCA Finance Cabang Padang (Tergugat) yang tertuang di dalam kontrak Nomor 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009. Penggugat telah membeli mobil Avanza sebagai obyek sengketa pada dealer PT. Intercom Mobilindo dengan fasilitas kredit dari Tergugat/PT. BCA Finance Cabang Padang. Latar belakang kejadian perkara ini mengenai pembayaran cicilan dari debit rekening Penggugat ada beberapa hari yang terlambat dari beberapa bulan cicilan, tetapi Tergugat tidak pernah menerapkan teguran dan denda, serta merta langsung saja menyita kendaraan konsumen/Pengguat.
B. Permasalahan
Untuk membatasi lingkup pembahasan maka penulis mengidentifikasikan permasalahan, mengenai sengketa perjanjian pembiayaan antara konsumen dan PT. BCA Finance Cabang Padang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum perdata.Pertimbangan hakim yang menolak permohonan kasasi PT. BCA Finance Cabang Padang dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Padang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum perdata.
C. Pembahasan
1. Perjanjian pembiayaan No. 1020309764 –PK- 001 tanggal 10 Agustus 2009, antara Tergugat dengan Penggugat telah disepakati bahwa Tergugat tidak berkewajiban memberi teguran secara tertulis kepada Penggugat akibat wanprestasi/lalai tidak melakukan pembayaran angsuran, klausula ini melanggar Pasal 1238 KUHPerdata. Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi itu begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur/konsumen benar-benar melakukan wanprestasi. Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat berat sebelah. Di antara klausul baku yang dinilai memberatkan dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha. Klausula eksonerasi yang muncul Tergugat dan Penggugat, yaitu apabila terjadi keterlambatan angsuran, maka Penggugat (konsumen) berkewajiban menyerahkan barang jaminan. Pada UUPK, ketentuan pencantuman klausula baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18 UUPK. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 UUPK batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal l8 ayat (1) UUPK maupun perjanjian baku atau klausula baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 UUPK. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1337KUHPerdata, bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Sebab/causa dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.
2. Pada persidangan terdapat bukti bahwa pada awalnya Pemohon bersedia mengembalikan mobil obyek sengketa dan Termohon Keberatan harus membayar 4 bulan dari 1 bulan keterlambatan angusuran tersebut, namun Pemohon Keberatan berubah pikiran untuk meminta kepada Termohon Keberatan melunasi hutang terlebih dahulu. Hal ini merupakan sikap arogansi Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha terhadap Termohon Keberatan selaku konsumen, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UUPK yaitu asas keadilan. Pasal 1247 KUHPerdata menyebutkan bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya. Berkaitan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat melakukan penyitaan mobil obyek sengketa tidak berdasarkan hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen menyebabkan kehilangan kesempatan bagi Penggugat untuk menikmati kendaraan sendiri, sehingga secara patut Tergugat dibebani kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pada pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat merupakan pemakai jasa yang disediakan oleh Tergugat/PT BCA Finance Cabang Padang yaitu pemberian kredit untuk pembelian mobil oleh karena itu Penggugat (Termohon Keberatan) adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPK. Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Negeri Padang yang menguatkan putusan BPSK No. 58/P3K-Pts/A/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.
D. Kesimpulan
1. Perjanjian pembiayaan antara konsumen/Ny Marta Dewi, Spd dan PT. BCA Finance Cabang Padang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum perdata. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak mengandung klausula eksonerasi yang melanggar Pasal 18 huruf d UUPK dan melanggar ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata.
2. Pertimbangan hakim yang menolak permohonan kasasi PT. BCA Finance Cabang Padang. Terbukti bahwa adanya penggunaan klausula eksonerasi yang melanggar ketentuan UUPK pada perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. BCA Finance Cabang Padang dan Ny Marta Dewi, Spd. Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, putusan judex facti/Pengadilan Negeri Padang yang menguatkan putusan BPSK No. 58/P3K-Pts/A/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.
E. Daftar Pustaka
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2010.
———, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.