Berlangganan RSS RSS Feed

PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI TERHADAP ASET PRIBADI PENGURUS PERSEROAN TERBATAS YANG MENJADI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS UTANG PERSEROAN OLEH KREDITOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI TERHADAP ASET PRIBADI PENGURUS PERSEROAN TERBATAS YANG MENJADI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS UTANG PERSEROAN OLEH KREDITOR DALAM KEPAILITAN PERSEORAN TERBATAS

 

SKRIPSI

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh

Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

 

Oleh:

Narada Kumara

110110080086

 

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

 

Pembimbing:

Dr. H. Isis Ikhwansyah S.H., M.H., CN.

Pupung Faisal, S.H., M.H.

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2013

Abstrak

Narada Kumara

110110080086

Sebuah perseroan terbatas dapat menjadikan aset pribadi pengurus perseroan yang terpisah dari kekayaan perseroan sebagai objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan. Ketika perseroan dinyatakan pailit muncul masalah karena aset tersebut turut dijadikan sebagai harta debitor pailit. Hal ini menyebabkan kreditor pemegang hak tanggungan sebagai kreditor separatis tidak dapat melaksanakan hak eksekusi sebagaimana dijamin oleh UUHT dan harus mengikuti prosedur pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam UUK-PKPU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kedudukan aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan dalam kepailitan perseroan terbatas serta mengetahui dan menganalisa pelaksanaan hak eksekusi terhadap aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan oleh kreditor dalam kepailitan perseroan terbatas.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap aset pribadi pengurus perseroan yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan dalam kepailitan perseroan terbatas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, serta tahap penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, kedudukan aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan dalam kepailitan perseroan terbatas dihubungkan dengan UUK-PKPU dan UUHT tidak termasuk harta pailit, karena perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang saham dan pengurus perseroan terbatas, dan terpisahnya harta kekayaan debitor dengan pemberi hak tanggungan. Kedua, pelaksanaan hak eksekusi terhadap aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan oleh kreditor dalam kepailitan perseroan terbatas dalam praktiknya belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam UUHT karena dimasukkannya aset tersebut sebagai harta debitor pailit.

 

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pailitnya sebuah perseroan terbatas mempunyai tujuan percepatan proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan untuk  membayar utang-utang perseroan karena perseroan telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi perseroan tersebut. Pembagian harta debitor kepada kreditor melalui sita umum terhadap seluruh harta debitor untuk selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya. Ketentuan ini adalah merupakan realisasi dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte.

Pasal 21 UUK-PKPU menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor baik yang sudah ada pada saat putusan pailit diucapkan maupun segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini berarti jika sebuah perseroan terbatas dinyatakan pailit, maka pembayaran kewajiban perseroan terhadap para kreditornya akan dilakukan dengan menggunakan harta perseroan tersebut yang telah ada pada saat kepailitan diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh perseroan selama kepailitan berlangsung.

Kepailitan tidak meliputi kekayaan pemegang saham maupun pengurus perseroan kecuali mereka terbukti melakukan kesalahan atau dengan itikad buruk menyebabkan kerugian sehingga berakibat kepailitan perseroan tersebut. Hal ini berarti bahwa harta yang termasuk harta pailit adalah harta milik debitor, dalam kepailitan perseroan maka yang menjadi harta pailit adalah harta kekayaan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Kepailitan perseroan tidak menjadikan harta kekayaan pemegang saham maupun pengurus perseroan masuk sebagai harta pailit.

Dalam kepailitan perseroan terbatas, sering timbul permasalahan dalam pelaksanaan hak eksekusi kreditor terhadap aset pribadi pengurus perseroan yang dijadikan objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan. Permasalahan terjadi ketika kreditor pemegang hak tanggungan tidak dapat mengeksekusi sendiri objek jaminan tersebut karena objek jaminan turut dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini  menyebabkan kreditor pemegang hak tanggungan harus mengikuti prosedur pelaksanaan eksekusi dalam kepailitan sesuai dengan yang diatur dalam UUK-PKPU.

Permasalahan tersebut dalam praktik terjadi dalam beberapa kasus kepailitan perseroan terbatas, seperti dalam kasus kepailitan PT. Surya Abadi Prima (selanjutnya disebut PT. SAP). Dalam kepailitan PT. SAP, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut Bank Mandiri) memberikan fasilitas kredit modal kerja pada tahun 2003 kepada PT. SAP. Dalam perjanjian tersebut PT. SAP menyertakan aset-aset milik pribadi Direktur dan Komisaris perseroan yang turut dijadikan objek jaminan atas utang perseroan. Aset-aset tersebut berupa tanah hak milik dan hak guna bangunan yang masih atas nama pribadi pengurus perseroan.

Pada bulan Januari tahun 2009, PT. SAP melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS tersebut pada intinya memutuskan telah menetapkan dan menentukan aset-aset perseroan, termasuk atas nama pribadi Direktur dan Komisaris Perseroan serta aset yang pemegang haknya masih tertulis atas nama pihak lain yang sepanjang telah dijadikan sebagai jaminan kredit perseroan ditetapkan sebagai aset perseroan.

PT. SAP dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 03/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby pada bulan April tahun 2009. Dalam putusan ini, daftar aset PT. SAP yang dibuat oleh Kurator dan telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas turut memuat aset-aset pengurus perseroan yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang PT. SAP terhadap Bank Mandiri. Hal ini menyebabkan aset-aset tersebut menjadi bagian dari harta pailit. Masuknya aset tersebut menjadi harta pailit menyebabkan Bank Mandiri selaku kreditor separatis pemegang hak tanggungan atas aset pribadi yang menjadi objek jaminan tidak dapat melaksanakan hak eksekusinya, dan harus mengikuti prosedur eksekusi dalam kepailitan.

Permasalahan serupa juga terjadi dalam kepailitan PT. Goro Batara Sakti (selanjutnya disebut PT. GBS). Dalam kepailitan PT. GBS, Yanny Finance dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat memberikan pembiayaan terhadap PT. GBS melalui suatu kredit sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi yang dibuat tahun 2002 tersebut menyertakan aset berupa tanah yang masih atas nama pemegang saham sebagai salah satu aset yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan.

PT. GBS kemudian dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan tersebut memasukkan aset atas nama pemegang saham tersebut sebagai aset perseroan, sehingga aset tersebut masuk sebagai harta pailit. Pada kenyataannya, tidak ada pengalihan kekayaan berupa aset tersebut untuk dimasukkan sebagai aset perseroan. Hal ini membuat kedua kreditor separatis pemegang hak tanggungan tersebut tidak dapat melaksanakan hak eksekusinya dan harus menyerahkan objek jaminan tersebut kepada kurator.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah kedudukan aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan dalam kepailitan perseroan terbatas dihubungkan dengan UUK-PKPU dan UUHT?
  2. Bagaimanakah pelaksanaan hak eksekusi terhadap aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan oleh kreditor dalam kepailitan perseroan terbatas?

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Aset Pribadi Pengurus Perseroan Terbatas Yang Menjadi Objek Jaminan Hak Tanggungan Atas Utang Perseroan Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan UUK-PKPU dan UUHT

Kepailitan memang berbicara mengenai sita umum atas semua kekayaan debitor dan meliputi seluruh kekayaan debitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU, namun perlu ditelaah lebih lanjut sampai sejauh mana cakupan harta kekayaan debitor itu sendiri. Debitor dalam kepailitan dapat berupa orang maupun badan hukum. Dalam hal debitor adalah perseroan terbatas maka debitor merupakan badan hukum.

Ketika berbicara mengenai badan hukum, maka perlu diketahui adanya syarat atau ciri dari sebuah badan hukum adalah sebagai berikut:

  1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
  2. Mempunyai tujuan tertentu
  3. Mempunyai kepentingan sendiri
  4. Adanya organisasi yang teratur
Pemisahan kekayaan melalui penyetoran atas modal saham dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUPT. Khusus untuk penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak maka harus diikuti dengan adanya pengumuman di surat kabar, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUPT yang menyatakan:

“Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.”

Penyetoran modal ke dalam perseroan yang telah disetujui RUPS menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar perseroan, dan perubahan anggaran dasar tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPT. Tindakan pemasukan benda tidak bergerak khususnya tanah sebagai penyetoran modal dalam perusahaan menyebabkan adanya peralihan hak atas tanah, maka tidak cukup hanya mengacu kepada UUPT saja, namun juga harus mengacu kepada PP Pendaftaran Tanah. Penyetoran modal berupa benda tidak bergerak khususnya tanah harus ditindaklanjuti dengan dilakukannya pendaftaran untuk dilakukan balik nama, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemidahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

 

Dalam Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah, sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 UUPA, dijelaskan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah:

“a.  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

  1. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
  2. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

 

Dasar hukum yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah sesuai dengan tata cara penyerahan (levering) untuk benda tidak bergerak yang diatur dalam Pasal 616 KUH Perdata. Kemudian, Pasal 618 KUH Perdata menyatakan bahwa pemisahan harta kekayaan berupa benda tidak bergerak harus diikuti dengan pengumuman dan didaftarkan menurut Pasal 620 KUH Perdata. Pasal 620 KUH Perdata menyatakan:

“Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam 3 pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan membukukannya dalam register.”

Dalam kedua kasus tersebut, aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan merupakan harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan perseroan terbatas sebagai debitor pailit. Aset-aset tersebut masih merupakan milik pribadi pengurus perseroan yang terpisah dari harta kekayaan perseroan, sehingga sudah sepatutnya dipisahkan dari harta debitor pailit.

Harta kekayaan yang termasuk dalam proses kepailitan adalah harta milik debitor, sedangkan harta kekayaan yang bukan milik debitor tidak termasuk harta pailit. Konsekuensi hukumnya ialah harta kekayaan yang tidak termasuk harta pailit tidak dapat dieksekusi oleh kurator untuk membayar kewajiban kepada kreditor, sebaliknya apabila harta tersebut adalah milik debitor maka kurator dapat menjual aset tersebut untuk menutup seluruh kewajiban kepada para kreditor.

Bila dilihat dari sisi hak tanggungan, Pasal 21 UUHT memberikan jaminan terhadap hak dari pemegang hak tanggungan apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 UUHT, apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT. Dengan demikian, objek jaminan hak tanggungan tidak akan disatukan dengan harta kepailitan untuk dibagikan kepada kreditor-kreditor lain dari debitor.

Dalam kedua kasus tersebut pemberi hak tanggungan ialah masing-masing pemegang hak atas tanah tersebut yaitu para pengurus perseroan pemilik aset tersebut. Perseroan yang dinyatakan pailit merupakan debitor bukan pemberi hak tanggungan, dengan demikian kepailitan debitor tidak otomatis menyebabkan masuknya harta kekayaan dari pemberi hak tanggungan ke dalam harta debitor pailit. Hal ini disebabkan dalam kedua kasus tersebut aset tersebut merupakan milik pribadi pengurus perseroan selaku pemberi hak tanggungan yang memiliki hak yang sah atas tanah tersebut, dan aset tersebut terpisah dari kekayaan perseroan terbatas yang berkedudukan sebagai debitor .

Pelaksanaan Hak Eksekusi Terhadap Aset Pribadi Pengurus Perseroan Terbatas Yang Menjadi Objek Jaminan Hak Tanggungan Atas Utang Perseroan Oleh Kreditor Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Praktik pelaksanaan hak eksekusi terhadap aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan dalam kepailitan perseroan terbatas belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam UUHT. Aset tersebut seharusnya tidak dimasukkan sebagai harta pailit dan dapat dieksekusi sendiri oleh kreditor pemegang hak tanggungan sesuai prosedur pelaksanaan hak eksekusi yang diatur dalam UUHT. Berdasarkan Pasal 20 UUHT prosedur pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan dapat dilakukan melalui 2 cara. Cara pertama adalah atas kekuasaan sendiri menurut Pasal 6 UUHT yang menyatakan:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Penjelasan Pasal 6 UUHT menjelaskan bahwa hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan.

Cara yang kedua adalah berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT. Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya.

Irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat hak tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggugan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan Pasal 20 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi dengan menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum. Selain melalui pelelangan umum, penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan di bawah tangan jika menguntungkan semua pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT yang menyatakan:

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.”

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan baru dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan, hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UUHT, yaitu:

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.”

 

Dengan adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, jika dengan cara itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Penjualan objek jaminan hak tanggunan melalui cara di bawah tangan baru dapat dilaksanakan bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, namun hal ini tidak dapat dilakukan apabila pemberi hak tanggungan tidak menyetujuinya.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Kedudukan aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan dalam kepailitan perseroan terbatas dihubungkan dengan UUK-PKPU dan UUHT tidak termasuk harta pailit. Hal ini disebabkan perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang saham dan pengurus perseroan terbatas, dan terpisahnya harta kekayaan debitor dengan harta kekayaan pemberi hak tanggungan.
  2. Pelaksanaan hak eksekusi terhadap aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan oleh kreditor dalam kepailitan perseroan terbatas dalam praktiknya belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam UUHT karena dimasukkannya aset tersebut sebagai harta debitor pailit, sehingga prosedur pelaksanaan eksekusi dilakukan menurut UUK-PKPU.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

  1. Diperlukan adanya ketegasan dari majelis hakim dalam perkara kepailitan dan kurator dengan tidak memasukkan aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan dalam kepailitan perseroan terbatas sebagai harta pailit, karena perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang saham dan pengurus perseroan terbatas.
  2. Hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan terhadap aset pribadi pengurus perseroan terbatas yang menjadi objek jaminan hak tanggungan atas utang perseroan dalam kepailitan perseroan terbatas perlu dijamin pelaksanaannya agar sesuai dengan Pasal 20 UUHT, dan perlunya perbaikan terhadap Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU agar UUK-PKPU taat asas dan tidak bertentangan dengan UUHT.

DAFTAR PUSTAKA

A.     Buku

Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1991.

Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002.

Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1991.

Chatarmarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Nuansa Madani, Jakarta, 2011.

Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II, Ind-Hill Co, Jakarta, 2005.

Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan       dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan¸ Kencana, Jakarta, 2008.

Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Teori Dan Praktik, Alumni, Bandung, 2010.

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2010.

Mochtar Kususmaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan,    Alumni, Bandung, 2006.

_______ , Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung,1999.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Sunu Widi Purwoko, Catatan Hukum Seputar Perjanjian Kredit Dan Jaminan, Nine Seasons Communication, Jakarta, 2011.

Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi oleh Perbankan,      Alumni, Bandung, 1999.

_______, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti,   Jakarta, 2010.

 

B.     Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

 

C.     Putusan Peradilan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 472/K/Pdt.Sus/2010.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 135 K/Pdt. Sus/2011.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 03/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby

 

D.     Makalah

Ricardo Simanjuntak, “UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 dan UU Perseroan Terbatas   No. 40 Tahun 2007 Sehubungan Dengan Penyelesaian Kewajiban Perseroan Pailit Terhadap Para Krediturnya”, Seminar Nasional Kepailitan, Jakarta, 2008

 

 E.     Artikel Internet

Diana Kusumasari, “Hukum Menjaminkan Aset Pribadi Untuk Kepentingan  PT”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/.