Berlangganan RSS RSS Feed

PENGANGKATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI YAYASAN SAYAP IBU JAKARTA MENURUT DIHUBUNGKAN DENGAM UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO PP NO 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

PENGANGKATAN ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DARI YAYASAN SAYAP IBU JAKARTA MENURUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK   SKRIPSI   Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum   Oleh Herningwati 110110080070   Program Kekhususan Hukum Perdata   Pembimbing: Linda Rachmainy, S.H., M.H. Hj. Siti Rahayu Hadiman, S.H.   FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN 2013   ABSTRAK Keluarga yang ideal yaitu pasangan suami isteri yang dikaruniai keturunan. Namun  tidak semua orang memiliki keluarga yang ideal. Dalam mewujudkan keluarga ideal, pasangan suami isteri yang belum dikaruniai keturunan dapat melakukan pengangkatan anak. Ada pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak ingin mengangkat anak berkebutuhan khusus. Salah satu contoh yaitu pengangkatan anak berkebutuhan khusus di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Praktiknya, terdapat permasalahan dalam pengangkatan anak yang berkebutuhan khusus. Syarat-syarat pengangkatan anak berkebutuhan khusus berbeda dengan syarat pengangkatan anak normal. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menganalisa bagaimana syarat-syarat dan prosedur serta perlindungan hukum  bagi anak angkat dan orang tua angkat tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.  Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.  Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa proses pengangkatan anak berkebutuhan khusus di Yayasan Sayap Ibu terdapat penambahan syarat selain yang ditentukan oleh hukum positif Indonesia yaitu adanya wawancara yang mendalam dan membuat perjanjian. Hal ini bertujuan menggali informasi tentang latar belakang orang tua angkat mengangkat anak tersebut dan melindungi anak berkebutuhan khusus. Apabila pihak Yayasan Sayap Ibu Jakarta memberikan izin pengangkatan anak, maka selanjutnya orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Ini harus dilakukan agar orang tua angkat mendapatkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan merupakan akta otentik sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat   PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Keluarga yang ideal terdiri dari seorang ayah,ibu dan anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Anak merupakan amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya sehingga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya berusia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sempurnanya suatu keluarga. Tidak semua orang memiliki keluarga yang tidak ideal. Sebuah keluarga dapat dikatakan tidak ideal apabila keluarga tersebut tidak dikaruniai keturunan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, sehingga keluarga itu akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh keturunan. Cara yang dapat dilakukan antara lain dengan mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri atau dengan kata lain melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak merupakan salah satu altenatif  yang dapat ditempuh bagi keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih sayang pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Pengaturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam hukum positif tersebar dalam berbagai bentuk peraturan atau kaidah hukum tertulis yang mengikat secara umum yang bukan hanya mengatur dalam aspek hukum keperdataan, melainkan juga mengatur aspek hukum administrsi serta hukum pidana. Belum ada Undang-Undang tersendiri secara integratif mengatur persoalan pengangkatan anak. Kaidah hukum positif sebagai sumber hukum utama pengangkatan anak diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, Hukum adat, perundangan-undangan, dan berdasarkan hukum Islam. Ketentuan pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 ini berlaku  khusus bagi penduduk golongan Tionghoa. Prinsip dalam pengaturan Staatsblad 1917 Nomor 129 hanya berdasarkan pada hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak, sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah. Ketentuan pengangkatan anak yang diatur dalam Hukum adat dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu. Hukum adat di Indonesia mengakui adanya keanekaragaman praktik hukum pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan hukum adat. Secara garis besar pengangkatan anak menurut hukum adat dikelompokan ke dalam 3 (tiga) sistem kekeluargaam, antara lain: 1. Pengangkatan anak pada masyarakat patrilineal 2. Pengangkatan anak pada masyarakat Matrilineal 3. Pengangkatan anak pada masyarakat Parental Dalam Hukum Islam, para ulama fikih sepakat melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandungnya, anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dalam pengangkatan anak, orang tua angkat  yang ingin mengangkat anak dapat memohonkan pengesahan dan / atau pengangkatan anak ke Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Undang-Undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas belum ada, Namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam mengangkat anak, calon orang tua angkat tidak selalu mengangkat anak normal, ada juga calon orang tua angkat yang mengangkat anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Pasangan suami istri yang tidak memiliki ataupun belum mendapatkan anak kandung  yang ingin mengangkat anak yang berkebutuhan khusus dikarenakan selain sudah cocok di hati juga ada rasa peduli serta rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap anak tersebut sehingga ingin memberikan pelayanan yang terbaik daripada layanan yang diberikan yayasan terhadap untuk anak tersebut. Belum adanya Undang-Undang yang secara jelas mengatur tentang pengangkatan anak yang berkebutuhan khusus membuat Yayasan Sayap Ibu Jakarta mengeluarkan suatu kebijakan tersendiri demi melindungi anak tersebut. Pengaturan untuk mengangkat anak saat ini hanya  mengacu pada peraturan yang terkait terhadap anak misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dll.   2. PERMASALAHAN HUKUM 1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak berkebutuhan khusus melalui Yayasan Sayap Ibu Jakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam pengangkatan anak berkebutuhan khusus dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?   HASIL DAN PEMBAHASAN Ada beberapa pasangan suami isteri yang melakukan pengangkatan anak yang berkebutuhan khusus dari Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Pasangan suami isteri berinisial “RS” dengan “H” yang sudah menikah selama tujuh tahun, dan pasangan  ”AA”  yang sudah menikah dengan “SN” selama sepuluh tahun. Kedua pasangan suami isteri tersebut merupakan Warga Negara Indonesia dan belum dikaruniai anak kandung, sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat anak yang berkebutuhan khusus dari Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Masing-masing pasangan suami isteri tersebut kemudian mengajukan permohonan untuk mengangkat anak yang diinginkannya yaitu “T”  dan “RT” untuk menjadi anak angkat mereka yang sah. Maksud dan tujuan masing-masing pasangan suami isteri  tersebut mengangkat “T” dan “RT’ agar mereka dapat memperoleh jaminan perawatan kesehatan yang lebih baik dibandingkan berada di bawah pengasuhan Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Dalam proses pengangkatan anak, masing-masing pasangan suami isteri harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak yayasan. Dalam persyaratannya, pihak yayasan telah menambahkan persyaratan selain persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Persyaratan tambahan yang ditentukan oleh pihak yayasan meliputi: a. Adanya wawancara dari pihak yayasan yang terdiri dari Tim Sayap Ibu dan Psikolog   b. Membuat  perjanjian pengangkatan anak antara pihak yayasan dan calon orang tua angkat.   Pihak Yayasan Sayap Ibu Jakarta menambahkan persyaratan bertujuan untuk mencegah praktik perdagangan anak, mencegah praktik penjualan organ manusia, menjamin kesiapan anak angkat maupun orang tua angkat serta demi kepentingan dan kesejahteraan bagi anak. Setelah calon orang tua angkat melakukan proses wawancara dan membuat perjanjian dengan pihak yayasan, selanjutnya calon orang tua angkat melaksanakan proses pengangkatan anak seperti mengangkat anak normal pada umumnya. Apabila permohonan calon orang tua angkat disetujui Pengadilan maka calon orang tua angkat akan menerima salinan Penetapan Pengadilan mengenai pengangkatan anak. Bentuk keputusan pengangkatan anak ada 2 (dua) macam, yaitu: PENETAPAN ATAU PUTUSAN. Berbentuk penetapan jika pengangkatan anak dilakukan antar WNI (Warga Negara Indonesia) dan berbentuk putusan jika pengangkatan anak dilakukan antara WNI dengan WNA (Warga Negara Asing). Dalam pengangkatan anak yang dilakukan kedua pasangan suami isteri di Yayasan Sayap Ibu Jakarta, bentuk keputusan pengangkatan anak yang di peroleh yaitu berupa PENETAPAN karena pengangkatan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami isteri tersebut adalah pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) jo penjelasan Pasal 20 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setelah pengadilan memberikan penetapan atas permohonan pengangkatan anak, pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan  anak tersebut ke instansi terkait yang dalam hal ini sesuai penjelasan pasal tersebut yaitu dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan HAM melalui Direktorat Jendela Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Calon orang tua angkat yang telah menerima salinan Penetapan pengangkatan anak kemudian membawa salinan tersebut ke Instansi Administrasi Kependudukan di bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD Instansi Pelaksana) untuk menambahkan keterangan dalam akta kelahiran anak angkat. Ini sesuai dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam akta kelahiran anak angkat, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Catatan pinggir tersebut berisi tentang pernyataan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan itu disebutkan pula nama orang tua yang mengangkat anak tersebut. Bagi anak angkat yang tidak memiliki akta kelahiran diwajibkan membuat akta kelahiran terlebih dahulu sebelum menjalani proses pengangkatan anak. Proses pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta pengadilan mengeluarkan penetapan yang isi penetapan tersebut memerintahkan Instansi Administrasi Kependudukan menerbitkan akta kelahiran anak tersebut. Pencatatan pengangkatan anak sangat penting sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Anak yang tidak mempunyai orang tua atau terlantar berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua atau anak terlantar dapat diasuh oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak sebagaimana diatur Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  Tentang Kesejahteraan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan Dalam praktiknya, perlindungan bagi anak angkat dan orang tua angkat bermula dari terbitnya salinan Penetapan pengangkatan anak. Salinan Penetapan Pengadilan m
erupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dalam memberikan kepastian hukum terhadap orang tua angkat dan anak angkat. Salinan Penetapan berisi pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak.   SIMPULAN DAN SARAN A. SIMPULAN 1. Dalam pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta terdapat penambahan syarat,  selain yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu melakukan wawancara yang mendalam dan membuat perjanjian. Perbedaan yang tampak antara wawancara dan perjanjian pengangkatan anak yang berkebutuhan khusus dengan wawancara dan perjanjian pengangkatan anak normal terletak pada  wawancara dan isi perjanjian pengangkatan anak pada umumnya. Proses wawancara dengan calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak berkebutuhan khusus dilakukan lebih mendalam dan terperinci yang tujuannya untuk menggali informasi dari calon orang tua angkat. Isi perjanjian yang dilakukan antara pihak yayasan dan calon orang tua angkat terdapat janji dari calon orang tua angkat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus terhadap anak angkat berkebutuhan khusus. 2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat dan orang tua angkat, pengadilan memberikan salinan Penetapan pengangkatan anak atas permohonan pengangkatan anak. Salinan Penetapan Pengadilan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sehingga merupakan alat bukti sempurna dan mengikat yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap orang tua angkat dan anak angkat.   B. Saran 1. Agar Pemerintah membuat aturan baru khusus yang tentang pelaksanaan pengangkatan anak berkebutuhan khusus,  sehingga tentang pengangkatan anak berkebutuhan khusus mempunyai aturan yang jelas dan pasti. 2. Agar Pemerintah lebih optimal memberikan perlindungan hukum  terhadap anak  berkebutuhan khusus sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki perlindungan hukum yang setara dengan anak normal lainnya.   DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU Ahmad Kamil dan  M. Fauzan,  Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Andi Hamza, Kamus Hukum, PT Ghalia, Bandung, 1986. Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam, Jakarta, 2008. Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Budiarto. M., Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, Akademik  Presindo, Jakarta,1985. Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia Tarsito,Bandung, 1982. Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi aksara, Jakarta, 1990. Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 2011. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, PT Refika Aditama, Bandung, 2010. Mochtar Kusumaatmadja dan Ariel Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1999. Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Rifyal Ka’bah, Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PT antikel, Jakarta, 2007. Soedaryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar     Grafika, Jakarta, 2004. Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, jakarta, 2000.   B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN   Undang-undang Dasar 1945 Amandemen.   Kitab Undang-undang Hukum Perdata.   Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak Bagi  Golongan Tionghoa (Keturunan Cina)   Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.   Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).   Undang-undang  No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).   Undang-undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.   Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.   Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak).   SEMA  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anak.   Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksana Perizinan Pengangkatan Anak . C. SUMBER LAINNYA   Shinta Alfani, Definisi anak yang berkebutuhan khusus,  http://pendidikanabk.blogspot.com/2011/10/definisi-anak-berkebutuhan-khusus.html diakses pada tanggal 18 september 2012 pukul 13.33 WIB.   Yayasan Sayap Ibu, “Sejarah Yayasan Sayap Ibu www.sayapibubintaro.com diakses pada tanggal 8 Mei 2012 pukul 21.20 WIB.