Berlangganan RSS RSS Feed

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
Ray Leonardo
110110080183
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing :
Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H.
Deviana Yuanitasari S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2013

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENYETUJUI PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PKPU

Ray Leonardo
110110080183

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah suatu produk hukum nasional yang dibuat untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Dalam praktiknya pembatalan perdamaian dalam PKPU menimbulkan kesenjangan keadilan dan keseimbangan yaitu setiap kreditor bisa untuk membatalkan perdamaian dalam PKPU dengan tidak menghiraukan kreditor lainnya yang masih beritikad baik untuk melanjutkan perdamaian dalam PKPU. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah pembatalan perdamaian dalam PKPU masih relevan terhadap asas keadilan dan asas keseimbangan dalam UUK dan PKPU dan mengetahui sejauh mana implikasi dan pengaturan pembatalan perdamaian dalam PKPU melindungi kreditor konkuren khususnya kreditor konkuren yang tidak menyetujui pembatalan perdamaian dalam PKPU.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas fenomena tentang pembatalan perdamaian dalam PKPU yang dilakukan oleh kreditor secara sepihak sehingga menimbulkan kesenjangan dalam asas keadilan dan asas keseimbangan terhadap . Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.
Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertama, Undang-Undang kepailitan dan PKPU khususnya pembatalan perdamaian sudah tidak sesuai lagi dengan asas keadilan dan asas keseimbangan karena dengan tidak diperhatikannya kepentingan kreditor lainnya yang masih beritikad baik dan tiap-tiap kreditor merupakan subyek hukum dalam perjanjian perdamaian dalam PKPU tersebut maka asas keadilan dan asas keseimbangan dikatakan tidak terpenuhi.. Kedua, implikasi pembatalan perdamaian dalam PKPU terhadap para kreditor konkuren, bahwa para kreditor konkuren akan mendapatkan pemenuhan piutangnya dari hasil eksekusi boedel pailit sesuai prinsip Pari Passu.

ABSTRACT

LAW PROTECTION FOR RELUCTANT CREDITORS ON THE CANCELLATION OF AGREEMENT FOR THE DELAY SETTLEMENT OF THE SUSPENSION OF PAYMENT
Ray Leonardo
110110080183

The act of the year 2004 No.37 discusses about the bankruptcy and suspension of payment is a law tool that is made to guarantee certainty, discipline, law enforcement and protection that makes justices and authentic that is hope able to support development and growth of the national economics also to safe guard and support national development. In practice the agreement cancellation in suspension of payment will create justice and the effect of it. Each condition will be bias to break the agreement in suspension of payment. Based on the fact, this research shows that to know whether the agreement cancellation in suspension of payment is still relevant based in justice and the effects in the act of bankruptcy and suspension of payment and to know how far this implication and the arrangement of agreement cancellation in suspension of payment that protects concurrent creditors and mainly the concurrent creditors who does not agree with the cancellation of agreement in suspension of payment.
The research method used is the juridical normative that emphasize to secondary data with analitytical descriptive specifications on that is describing in detail the phenomenon about the agreement in cancellation in suspension of payment that is done by the creditors on one side so that it appears discrepancy in justice and equality. The analysis is used qualitative analysis.
In this research that is achieve initially the act of bankruptcy and suspension of payment especially in the agreement cancellation is was incompatible with the principle of fairness and the principle of the equality because without taking into consideration the importance of the other creditors are subject to to law of agreement in suspension of payment based on fairness and equality as said not achieved condition. Second, the implication of breaking the agreement cancellation in suspension of payment towards concurrent creditors, that they will able to fulfill their obligation of payment from the result of bankrupt assets unity execution according the principle Pari Passu.

A. Pendahuluan
1. Latar belakang
Perdamaian merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah, tak terkecuali dalam bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam PKPU, perdamaian menjadi tujuan yang utama. Perdamaian merupakan perjanjian antara Debitor dengan para Kreditor dimana Debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Oleh karena itu dalam merencanakan dan melaksanakan perdamaian harus disertai dengan keinginan yang sungguh-sungguh.
Pasal 170 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Pasal ini mempunyai banyak kerugian yaitu terhadap kreditor lain apabila debitor mempunyai banyak kreditor dan sengketa kepailitan tersebut berakhir dengan perjanjian perdamaian dalam PKPU atau perdamaian dalam kepailitan, dan dikemudian hari salah satu kreditor secara sepihak mengajukan permohonan pembatalan perdamaian karena debitor dianggap lalai.Bila permohonan kreditor tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dimanakah letak keadilan dan keseimbangan terhadap kreditor lain apabila dikabulkan permohonan pembatalan perdamaian tersebut sehingga perdamaian yang dibangun secara susah payah yang dibuat bersama-sama oleh kreditor dan debitor hubungan hukum dan haknya akan dianggap tidak pernah ada dan ini pastinya sangat merugikan kreditor yang tidak menyetujui pembatalan perdamaian tersebut.
Hal yang terjadi pada kasus pembatalan perdamaian dalam PKPU yang dilakukan oleh PT.Rasico Industry secara sepihak tanpa mempedulikan enam kreditor lainnya yang masih mempunyai itikad baik untuk melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut. Permohonan pembatalan perdamaian tersebut dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung.
2. Permasalahan
a. Bagaimanakah pembatalan perdamaian dalam PKPU dihubungkan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan?
b. Bagaimanakah implikasi pembatalan perdamaian terhadap kreditor konkuren?
B. Hasil dan Pembahasan.
1. Pembatalan perdamaian dalam PKPU dihubungkan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan
Pertama, berdasarkan pada pasal 171 UUK dan PKPU hakim menafsirkan bahwa pembatalan perdamaian PKPU dalam kepailitan sama dengan permohonan pailit. Oleh karena itu, setiap kreditor dapat membatalkan pembatalan perdamaian. Hal inilah yang membuat kesenjangan keadilan terhadap kreditor lainnya terutama kreditor PT. Semesta Bara Energy yang notabene mempuyai piutang lebih lebih besar dibandingkan kreditor lainnya.
Terhadap hal itu, pembatalan perdamaian dalam PKPU juga menciderai asas perjanjian dalam KUHPer Pasal 1338 yaitu:
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Kedua, pembatalan perdamaian dalam PKPU juga melanggar asas keseimbangan karena dengan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian PKPU oleh Andreas dan adanya keberatan kreditor yang merupakan subyek hukum dalam perjanjian perdamaian tersebut maka secara jelas bahwa Hakim sangat berpihak terhadap satu kreditor disini dan asas Audi et alteram Partem yaitu asas yang mendengarkan semua pihak-pihak juga tidak terpenuhi oleh kreditor-kreditor yang tidak menyetujui pembatalan perdamaian dalam PKPU tersebut.
Asas keseimbangan adalah dimana semua pihak diperlakukan sama tanpa terkecuali. Asas keseimbangan sudah ada sejak dahulu yaitu dibuktikan dari
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1960:
“Dalam gugatan yang berisi tuntutan penyerahan sebidang tanah warisan seseorang yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, jandanya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara, telah bertindak terlampau formalistis, karena hakim selalu dapat memanggi janda itu untuk disertakan dalam persengketaan sebagai salah satu pihak; sehingga karena itu Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan”
Yurisprudensi Putusan Mahakamah Agung tanggal 30 September 1972 No. 938 K/Sip/1971:
“Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat”.
2. Implikasi pembatalan perdamaian terhadap kreditor konkuren
Akibat hukum terhadap pembatalan perdamaian dikabulkan adalah kepailitan dibuka kembali. Terhadap kreditor konkuren yang dari awal tidak menyetujui perdamaian dalam PKPU yaitu: Andreas, CV berdikari, dan Kantor Pajak Tangerang. Haknya masih diakui oleh debitor karena dalam rapat verifikasi debitor tidak menyangkal terhadap adanya utang terhadap ketiga kreditor tersebut.
Terhadap pembatalan perdamaian kepada 3 jenis kreditor tersebut adalah:
a. Kreditor separatis.
Kreditor ini tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap pembatalan perdamaian tersebut karena kreditor tersebut dapat mengeksekusi barang jaminan, fidusian, agunan yang dimilikinya tersebut. Dalam Pasal 189 ayat (5) kreditor separatis dapat menjadi konkuren untuk memenuhi sisa piutangnya apabila barang jaminannya sudah dieksekusi tetapi piutangnya belum cukup.
b. Kreditor preferen
Kreditor ini juga tidak mempunyai dampak sama sekali karena kreditor tersebut mempunyai hak privilege dan hak retensi sehingga dalam pelunasan piutangnya didahulukan terhadap kreditor lainnya.
c. Kreditor konkuren
Kreditor ini mendapatkan pelunasan piutangnya setelah harta Boedel pailit dieksekusi. Permasalahannya yaitu apabila boedel pailit dieksekusi ternyata utang belum dibayarkan kepada kreditor konkuren maka perlindungan hukumnya UUK dan PKPU hanya sebatas apabila debitor ‘tidak mau’ dan kreditor mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata dan gugatan renvoi tetapi apabila debitor ‘tidak mampu’ UUK dan PKPU tidak memberikan perlindungan hokum dan kreditor konkuren tersebut menerimanya secara sukarela dengan asas Pari Passu.

C. Simpulan dan saran
Berdasarkan hasil analisis, maka terhadap identifikasi masalah yang ditetapkansebagai berikut :
1. Pembatalan perdamaian dalam PKPU dihubungkan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan adalah tidak tepat karena dengan tidak diperhatikan kepentingan kreditor lainnya yang masih beritikad baik dan tiap-tiap kreditor merupakan subyek hukum dalam perjanjian perdamaian dalam PKPU tersebut maka asas keadilan dan asas keseimbangan dikatakan tidak terpenuhi.
2. Implikasi pembatalan perdamaian dalam PKPU terhadap para kreditor konkuren, bahwa para kreditor konkuren akan mendapatkan pemenuhan piutangnya dari hasil eksekusi boedel pailit sesuai prinsip Pari Passu.
D. Daftar Pustaka
A. BUKU
Berbadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan PKPU, Mandar Maju, Bandung, 1999
Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan, Penerbit PT Alumni Bandung, Jakarta, 2011
David G. Epstein, Steve H. Nickles dan James J. White, Bankruptcy (ST. Paul. Mine : West Publishing Co, 1993.
Emmy Yuhassarie, Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
Fred BG Tumbuan (ed) Hukum kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung : Alumni, 2001.
Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Manik, Edward, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, CV, Mundur Maju, Jakarta, 2012
Man. S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006.
Marius Darus Badrulzaman. Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai Dan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Mark S, Scarbery, Kenneth N.Klee, Grant W. Newton dan Steve H. Nickles, Busines Reorganization In Bankruptcy, ( St. Paul Minnesota : West Publishing Co, 1996.
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan. Malang : UMM Press 2008

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,Jakarta, 2008,
________dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2007
Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogayakarta,1984.
_______, Mengenai Hukum, Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002.
Sutan Remmy Syahdeini, Hukum Kepailitan :Memahami Failisement verodering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2008.
Sinaga, Syamsudin Manan, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukurisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000.
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 1991.

B. Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Akta Perjanjian Perdamaian PKPU tanggal 21 Januari 2009
Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Putusan Mahkamah Agung No. 732 K/ PDT.SUS/2010.
Putusan Pengadilan Niaga No.02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt,Pst
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan kewajiban Pembayaran Utang.

C. Sumber Elektronik

http://www.entrepreneurmuda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=165:fasefasekepailitan&catid=38:business-ethics&itemid=66

http://click-gtg.blogspot.com/2009/11/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang.html

www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c4fe833a1622/…/20144

About Ray Leonardo

saya lahir di Jakarta, 2 agustus 1989. saya adalah 3 dari 3 bersaudara. saya tinggal di bambu hitam no 24 Jakarta timur.