Berlangganan RSS RSS Feed

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

STUDI KASUS

Oleh:

Donny Ramza Nugraha

110110080068

 

Program Kekhususan:

Hukum Pidana

 

Pembimbing:

Somawidjaja, S.H., M.H.

Nella Sumika Putri, S.H., M.H.

 

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

Bandung

2013

ABSTRAK

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

DONNY RAMZA NUGRAHA

110110080068

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang adanya pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) pada tingkat peninjauan kembali (PK) yang menyatakan bahwasanya ketentuan pidana mati bertentangan dengan UUD 1945. Padahal diketahui MA dalam hal ini tidak memiliki kewenangan dalam menilai konstitusionalitas suatu materi muatan undang-undang terhadap UUD 1945. Permasalahan lainnya yang perlu dianalisis adalah terkait pertimbangan apakah yang sesungguhnya menjadi landasan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan meneliti studi kasus ini adalah melalui data yuridis normatif dengan data utama berupa data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penyusunan studi kasus ini menunjukkan bahwa, pertama pertimbangan majelis hakim MA pada tingkat PK yang menyatakan ketentuan pidana mati bertentangan dengan UUD 1945, merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup beralasan karena hukum positif masih menentukan adanya pidana mati dan pertimbangan tersebut dilakukan melalui penafsiran hukum yang tidak dapat dibenarkan serta dengan melampaui batas kewenangannya; kedua pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali terkait adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan, tidak adanya pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang didasarkan kepada alasan pemohon, yang bernilai melumpuhkan dakwaan yang sebelumnya dinyatakan terbukti pada tingkat kasasi (yang memuat ancaman pidana yang lebih berat), untuk dapat menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

ABSTRACT

Case Study Of The Supreme Court Decision Number 39 PK/Pid.Sus/2011 Concerning On Criminal Review Decision That Applying The Less Sentence Criminal Provision With Based On The Presence Of An Oversight Judge Or Manifest Error.

Donny Ramza Nugraha

110110080068

The issue in this thesis is about the existence of the consideration of the judge of the Supreme Court at the level of the Criminal Review stating that the provisions of a death penalty contrary to the Constitution. In fact Supreme Court in this case, does not have the authority in assessing the constitutionality of a material charge legislation against the Constitution. Other issues that need to be analyzed in this case are related considerations of the judges in applied the reason to sentence the less criminal provision.

This research uses normative judicial in analyzing this case study with the library research as the resource.

The result of the research on this case study shows that, first the consideration of the judge of the Supreme Court at the level of the Criminal Review stating that the provisions of a death penalty contrary to the Constitution, is a consideration of the law are not well-grounded because positive law still determine the existence of a death penalty and consideration is done through interpretation of the law could not be justified as well as by beyond the limits their respective authorities; second  consideration criminal review decision judges that applying the less sentence criminal provision with based on the presence of an oversight judge or manifest error, is improper consideration and unjustified to apply less criminal provision. It is because , in the absence of consideration the criminal review judge, based on reason worth paralyzing indictment previously stated provençal cassation ( level featuring criminal threats heavier ) to apply less sentenced provision.

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada putusan peninjauan kembali (PK) nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa Hengky Gunawan, permasalahan yang timbul adalah terkait adanya salah satu pertimbangannya majelis hakim yang menyatakan bahwasanya hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana kemudian pertimbangan mengenai hukuman mati tersebut dijadikan salah satu bagian adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan kasasi, untuk menjatuhkan putusan peninjauan kembali dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain kepada pertimbangan mengenai ketentuan pidana mati tersebut, sesungguhnya juga terdapat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim PK yang berdasarkan kepada alasan pemohon peninjauan kembali yang dijadikan bagian dari alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Akan tetapi pertimbangan-pertimbangan tersebut juga perlu dikaji kembali dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang ada. Hal ini dikarenakan sebagaimana diketahui, bahwasanya ketentuan pidana yang lebih ringan oleh majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali dapat dilakukan apabila surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau subsidiaritas.[i] Kemudian pada saat dilakukan peninjauan kembali, alasan yang diajukan oleh pemohon ternyata bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan dakwaan sebelumnya yang ancaman hukumannya lebih berat, sehingga terpidana seharusnya hanya terbukti terhadap dakwaan yang lain di mana ancaman hukumannya lebih ringan.[ii]

Hal ini menjadi permasalahan yang kompleks, dikarenakan pertimbangan khususnya mengenai ketentuan pidana mati tersebut sesungguhnya tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi hakim yang dapat menjadi landasan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dimana ketentuan pidana yang lebih ringan tersebut dapat dijatuhkan majelis hakim apabila dakwaan yang didakwakan penuntut umum bersifat alternatif atau subsidiaritas, dan terdapat alasan pemohon berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan dakwaan yang ancaman hukumannya lebih berat sebelumnya tidak terbukti.

B. PERMASALAH HUKUM

  1. Apakah pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang menyatakan bahwa ketentuan pidana mati adalah bertentangan dengan UUD 1945 telah tepat dan benar dalam memutus perkara dengan nomor register 39 PK/Pid.Sus/2011?
  2. Apakah pertimbangan hakim peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata telah tepat dan benar untuk menerapkan putusan dengan ketentuan pidana yang lebih ringan dalam memutus perkara dengan nomor register 39 PK/Pid.Sus/2011?

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam  menganalisis perkara ini, penulis menggunakan teori-teori tentang, putusan hakim, tujuan pemidanaan, ketentuan pidana mati, tinjauan umum upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, metode penafsiran hukum dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan kepada teori-teori tersebut, didapatkan hasil analisis terhadap permasalahan hukum pertama  bahwa meskipun petimbangan majelis hakim mengenai pidana mati tersebut berada dalam domain kewenangannya yaitu dalam memeriksa dan memutus permohonan PK, akan tetapi pertimbangan yang didasari oleh alasan pemohon PK tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan majelis hakim PK, karena penentuan bertentangan tidaknya suatu materi muatan undang-undang terhadap UUD 1945 bukanlah menjadi kewenangannya.  Majelis  hakim PK dalam hal ini telah melampaui kewenangannya dalam memutus dengan melakukan penilaian dan/atau pengujian kembali suatu keputusan yang telah dijatuhkan oleh MK khususnya mengenai konstitusionalitas ketentuan pidana mati, dan hal tersebut secara tidak langsung merupakan suatu fakta hukum atas adanya pelanggaran terhadap batasan kebebasan hakim dalam memutus.

Bahwa khusus terhadap pertimbangan majelis hakim yang memberikan penafsiran ketentuan pidana mati bertentangan dengan UUD 1945, penulis dalam  hal ini memandang penafsiran tersebut telah dilakukan majelis hakim dengan mengesampingkan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana mati tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Pengesampingan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan mengingat bahwa putusan MK merupakan putusan final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.[iii] Putusan MK dalam hal ini juga harus dimengerti sebagai putusan yang tidak hanya mengikat pada para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya (pihak pemohon), namun juga mengikat dan harus ditaati setiap warga negara di wilayah Indonesia dan dalam hal ini juga termasuk hakim MA.

Selanjutnya terhadap pertimbangan majelis hakim yang mengesampingkan keberlakuannya (pidana mati), dengan dasar bahwa ketentuan pidana mati pada perundang-undangan tidak dapat diterapkan mengingat adanya klausul bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan, penafsiran tersebut telah menyimpangi maksud dan penjelasan ketentuan tersebut. Hal ini dapat diketahui apabila kita melihat kembali kepada UU HAM yang juga menjadi dasar majelis hakim dalam pertimbangannya khususnya pada Pasal 9 yang secara khusus mengatur mengenai hak untuk hidup, dimana pada Pasal 9 ayat (1) yang memuat ketentuan tentang hak untuk hidup pada bagian penjelasannya menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan.

Selanjutnya hasil analisis terhadap permasalahan hukum kedua, bahwa pembenaran poin-poin alasan pemohon, dilakukan majelis hakim PK tanpa memberikan alasan apa yang menjadi dasar pembenaran tersebut, atau dapat dinyatakan majelis hakim PK telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup” (onvoldoende gemotiveerd)[iv] terkait alasan pemohon tersebut. Hal ini mengakibatkan kekaburan mengenai pandangan majelis hakim terkait permohonan peninjauan kembali yang diajukan secara keseluruhan, terutama terhadap pertimbangan apa yang menjadi landasan majelis hakim untuk menjatuhkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Apabila dikaji secara sistematis terhadap argumentasi majelis hakim PK baik pada pertimbangan pertama maupun kedua, yaitu mengenai berat ringannya hukuman menjadi kewenangan judex facti (bukan merupakan wewenang judex juris) dan adanya disparitas pemidanaan terhadap pelaku lain yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila benar, tetap tidak dapat dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk menjatuhkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Hal ini mengingat kedua poin alasan yang dibenarkan majelis hakim PK tersebut, tidak dapat melumpukan dakwaan yang sebelumnya dinilai terbukti pada tingkat kasasi (yang memuat ancaman pidana mati). Bahwa dengan tidak adanya alasan pemohon yang dapat dibenarkan, untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, maka hal ini telah mengakibatkan putusan tersebut telah dijatuhkan dengan tidak sesuai berdasarkan kepada ketentuan KUHAP.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang menyatakan ketentuan pidana mati bertentangan dengan UUD 1945, merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup beralasan karena hukum positif masih menentukan adanya pidana mati dan pertimbangan tersebut dilakukan melalui penafsiran hukum yang tidak dapat dibenarkan serta dengan melampaui batas kewenangannya.
  2. Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali terkait adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan untuk menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Hal ini dikarenakan, tidak adanya pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali yang didasarkan kepada alasan pemohon, yang bernilai melumpuhkan dakwaan yang sebelumnya dinyatakan terbukti pada tingkat kasasi (yang memuat ancaman pidana yang lebih berat), untuk dapat menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

4. DAFTAR PUSTAKA

Achmad S. Soema di Pradja R., Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi, Armico, Bandung, 1990.

Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Andi Hamzah dan Sumagelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

Bryan A. Garner, Black’s Law  Dictionary, Nineth Edition, Thomson Reuters,  United States of America, 2009.

Hendari Djenawi Tahir, Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1982.

Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Oemar Seno Adji, Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik, Erlangga, Jakarta, 1981.

Pontang Moerad, Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, cet. 1, Alumni, Bandung, 2005.

Purnadi Purbacaraka, Renungan tentang Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985.

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti,  Jakarta, 2007.

Sahetapy J.E., Suatu Studi Khusus Mengenai  Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali , Jakarta,  1982.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

van Apeldoorn L.J., Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Yahya  Harahap M., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010


[i] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 635-638.

[ii] Ibid.

[iii] Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi

[iv] Onvoldoende gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang sering digunakan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan untuk menyebut jika hakim pertama dan banding tak cukup pertimbangan. Dalam bahasa Inggris lazim disebut insufficient judgement.