Berlangganan RSS RSS Feed

TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan berkesinambungan. Masalah reproduksi di Indonesia mempunyai dua dimensi. Pertama: yang laten yaitu kematian ibu dan kematian bayi yang masih tinggi akibat berbagai faktor termasuk pelayanan kesehatan yang relatif kurang baik. Kedua ialah timbulnya penyakit degeneratif yaitu menopause dan kanker[1].

Dalam globalisasi ekonomi dihadapkan pada persaingan global yang semakin ketat yang menuntut kita semua untuk menyiapkan sumber daya manusia  yang berkualitas tinggi sebagai generasi penerus bangsa yang harus disiapkan sebaik mungkin secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Upaya tersebut haruslah secara konsisten dilakukan sejak dini.

Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional  disesuaikan dengan masalah kesehatan, kemampuan, dan daya serap  serta kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan tersebut diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan baik oleh pemerintah maupun swasta. Sedangkan pendaya gunaan diselenggarakan secara efektif dan merata serta penempatan terhadap jenis tenaga kesehatan yang potensial di dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita adalah angka kematian ibu dan bayi yang masih sangat tinggi. Hal itu sangat berpengaruh pada penyelenggaraan atau upaya kesehatan yang sedang dilaksanakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kesiapan dan peningkatan peran dari tenaga kesehatan.

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis terutama dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kesakitan serta kematian bayi. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimana pun dia berada[2]. Untuk menjamin kualitas tersebut diperlukannya suatu standar profesi sebagai acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Penentuan standar profesi selalu berkaitan erat dengan situasi dan kondisi dari tempat standar profesi itu berlaku. Sebagai tenaga kesehatan yang profesional maka bidan dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 24 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa :

“tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan kode etik, standar profesi, hak penggunaan pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional”.

 

Heni Puji Wahyuningsih menuliskan dalam bukunya, bahwa dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga kesehatan perlu berpegangan pada tiga ukuran umum, yaitu [3]:

  1. Kewenangan.
  2. Kemampuan rata-rata.
  3. Ketelitian yang umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan bidan, menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI), adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi diwilayah negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifiksi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan[4].

Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggungjawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggungjawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan[5].

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak[6].

Persalinan normal misalnya diperlukan peran bidan sebagai tenaga kesehatan yang berwenang untuk memberikan bantuan persalinan tersebut. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang turut serta melakukan upaya kesehatan keluarga termasuk upaya kesehatan ibu dan anak. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita adalah angka kematian ibu dan bayi yang masih sangat tinggi, bidan memiliki posisi penting dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), maka diperlukan upaya peningkatan mutu pelayanan medis yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya standarisasi pelayanan medis, karena itu pelayanan medis di rumah sakit wajib mempunyai standar pelayanan medis yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar prosedur operasional. Tanpa ada standar sulit untuk melakukan pengukuran mutu pelayanan.

Standar prosedur operasional di rumah sakit pada umumnya dapat diadopsi dari pedoman/standar pelayanan medis yang telah dibuat oleh organisasi profesi masing-masing, tinggal dicocokan dan disesuaikan dengan kondisi sarana dan kopetensi yang ada di rumah sakit. Bila pedoman/standar pelayanan medis yang telah dibuat oleh organisasi profesi tersebut sesuai dengan kondisi rumah sakit maka telah disepakati oleh anggota profesi terkait dan disahkan penggunaannya di rumah sakit oleh direktur rumah sakit tersebut[7].

Standar pelayanan medis yang dibuat oleh organisasi profesi tersebut belum ada atau tidak sesuai dengan kondisi rumah sakit atau dalam standar pelayanan medis dari profesi belum mencantumkan jenis penyakit yang sesuai dengan keadaan epidemiologi penyakit didaerah /rumah sakit tersebut maka profesi di rumah sakit tersebut wajib membuat standar pelayanan medis untuk rumah sakit tersebut dan disahkan penggunaannya oleh direktur rumah sakit tersebut[8].

Di Indonesia standar pelayanan medis yang diterbitkan oleh departemen Kesehatan telah disususn pada bulan April tahun 1992, berdasarkan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.436/MENKES/SK/VI/1993. Standar pelayanan medis umumnya diadopsi dari pedoman/standar pelayanan medis dari masing-masing organisasi profesi. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penertiban dan peningkatan manajemen rumah sakit dengan memanfaatkan pendayagunaan segala sumber daya yang ada di rumah sakit agar mencapai hasil yang seoptimal mungkin berisi penatalaksanaan penyakit saja, sesuai profesi yang menyusun. Yang terdiri dari komponen: Jenis penyakit, penegakan diagnosanya, lama rawat inap, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, terapi yang diberikan.

Standar pelayanan medis disusun oleh organisasi profesi yang selanjutnya di rumah sakit akan disusun standar prosedur operasional berdasarkan standar pelayanan medis tersebut, terhadap pelaksanaan standar dilakukan audit medis. Penetapan standar dan prosedur ini oleh peer-group (kelompok staf medis terkait) dan atau dengan ikatan propesi setempat[9].

Standar prosedur operasional diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1348/MENKES/PER/IX/2010 yang menyebutkan standar prosedur operasional dibuat ditingkat rumah sakit oleh profesi medis dengan koordinator komite medis dan diterapkan penggunaannya di rumah sakit tersebut oleh pimpinan (direktur)[10].

Komunikasi dalam ilmu kebidanan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara bidan dan pasien untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut, di samping untuk menjalankan standar prosedur operasional.

Terapeutik memegang peranan penting memecahkan masalah yang dihadapi. Pada dasarnya komunikasi terapeutik merupakan komunikasi proposional yang mengarah pada tujuan yaitu penyembuhan pasien. Pada komunikasi terapeutik terdapat dua komponen penting yaitu proses komunikasinya dan efek komunikasinya[11].

Menurut PERMENKES RI No. 585/MENKES/PER/IX/1989 menyebutkan bahwa pelayanan medis atau tindakan medis adalah tindakan yang dilakukan terhadap pasien yang berupa tindakan Diagnostik atau terapeutik. Tindakan medis yang berupa Diagnostik atau terapeutik itu adalah tindakan yang hanya dilakukan oleh petugas medis dan dalam hal ini meliputi dokter, bidan dan perawat.

Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan, Ini tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti pengobatan[12]. Persetujuan yang terjadi antara bidan dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif, maka persetujuan ini disebut pejanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Perjanjian Terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan[13]. Dalam hal ini Salim mengutip pendapat Fred Ameln yang mengartikan Kontrak atau Perjanjian terapeutik dengan “kontrak dimana pihak tenaga kesehatan berupaya maksimal menyembuhkan pasien (inspaningsverbintenis) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (resultastsverbintenis)[14].

Hak dan keinginan pasien harus dihormati. Tujuannya untuk mendorong pasien memilih asuhannya. Peran bidan tidak hanya membuat keputusan  dalam manejemen asuhan kebidanan tetapi juga menjamin bahwa hak pasien untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Ini sejalan dengan Kode Etik Internasional Bidan yang dinyatakan oleh International Confederation Of Midwives (ICM) 1993 bahwa bidan harus menghormati hak pasien setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong pasien untuk menerima tanggung jawab untuk hasil dari pilihannya[15].

Seorang ibu hamil pastilah mengingnkan persalinan yang normal, namun ada beberapa resiko persalinan sehingga persalinan dianggap tidak normal. Persalinan dengan resiko tersebut ada yang diketahui sejak awal kehamilan seperti, letak kelainan bayi, atau panggul sempit dan resiko yang baru timbul selama persalinan[16].

Jika seorang wanita hamil melahirkan dengan persalinan Abnormal misalnya dengan ekstraksi vacuum akan menyebabkan komplikasi pada bayi. Cara pertolongan persalinan dengan Ektraksi vacuum yang memerlukan tindakan harus dilakukan oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Seorang bidan tidak boleh melakukan pertolongan tersebut apabila mengacu pada standar prosedur operasional di rumah sakit setempat.  Ekstraksi vacuum pada umumnya dilakukan di rumah sakit dengan pertimbangan alat-alat medis yang lebih memadai.

Tindakan pertolongan seperti ekstraksi vacuum apabila dilakukan oleh seorang bidan yang tidak mempunyai kompetensi dan dilakukan tidak berdasarkan konsultasi dengan profesi kesehatan lainnya, dalam hal ini dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan, maka hal tersebut telah menyimpang dari kewenangan sebagai seorang bidan.

Seperti kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Pasar Rebo, dimana seorang pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit umum pasar rebo dengan keadaan Hipertensi (tekanan darah 140-150/90mmHg) kemudian dilakukan observasi persalinan dikamar bersalin dan sesuai standar medis, direncanakan untuk dilakukan persalinan per vaginam (persalinan normal) dengan dikonsultasikan oleh bidan kepada dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Karena kemajuan persalinan yang kurang baik walaupun pasien telah dipimpin mengejan lebih dari 1 jam dan mendapat penanganan untuk melancarkan jalan lahir, namun bayi belum juga dapat dilahirkan. Karena adanya indikasi pasien mengalami kelelahan dan detak jantung bayi  melemah atau gawat janin, bidan yang bernama Herawati mengambil tindakan bantuan persalinan dengan proses vacuum sebanyak tiga kali. Hal ini dilakukan oleh yang bersangkutan atas dasar petunjuk dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Pasien akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Andreas Paska Vinindo dengan berat badan 3000 gram dan panjang badan 51 cm, berdasarkan surat kelahiran nomor 885/RS/177/VI/2001, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pasar Rebo.

Andreas Paska Vinindo lahir dengan kondisi tidak menangis dengan nilai Apgar 1-2 dan langsung dibawa ke ruang perawatan anak. Menurut bidan tersebut, nilai Apgar yang rendah diakibatkan kondisi pasien mengalami hipertensi (darah tinggi) dengan tekanan darah 140-150/90 mmHg dan lamanya proses persalinan sehingga didapatkan kekurangan oksigen pada anak tersebut[17].

Dokter anak yang merawat Andreas Paska Vinindo menyatakan, bahwa kepala Andreas Paska Vinindo banyak cairan dan terjadi pendarahan pada otak akibat luka sewaktu dilakukannya vacuum. Dan keadaan anak pun semakin kritis.

Adapun kewenangan bidan dalam menjalankan praktiknya, disebutkan dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang meliputi :

  1. Pelayanan kesehatan ibu.
  2. Pelayanan kesehatan anak, dan
  3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Tindakan bidan dalam pertolongan persalinan dengan ekstraksi vacumm, yang telah disebutkan dalam contoh kasus diatas, termasuk pada kewenangan bidan dalam pelayanan kebidanan yang disebutkan pada Lampiran ke-III Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan yang berbunyi :

“demi penyelamatam hidup bayi dan ibu, bidan yang telah mempunyai kompetensi dapat melakukan ekstraksi vacuum atau ekstraksi cunam bila janin dalam presentasi belakang kepala dan kepala janin telah berada didasar panggul” 

 

Petunjuk pelaksanaan kode etik bidan menyebutkan bahwa :

“bidan harus mengadakan konsultasi dengan profesi kesehatan lainnya dalam kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan sendiri”

 

Salah satu kasus yang tidak dapat diatasi sendiri oleh bidan adalah pertolongan persalinan sungsang primigravida dan pertolongan cunam  atau ekstraksi vacuum pada kepala didasar panggul.

Rujukan terhadap kasus yang tidak dapat ditanganni atau diluar kewenangan bidan dan persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh bidan ditunjukan kepada dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan.  Jadi, bidan harus selalu berkonsultasi dengan dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan dalam kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri


[1] Lihat KEPMENKES No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Pendahuluan, Alenia 1

[2]Lihat KEPMENKES Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, latarbelakang, Alenia 3

[3]  Heni Puji Wahyuningsih, Etika Profesi Kebidanan, Fitramaya, Yogyakarta: 2008, hlm, 77.

[5] Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi…, Op.Cit, Alenia 6

[6] http://www.scribd.com/doc/29905212/PROFESI-BIDAN, diunduh pada tanggal 13 november 2011

[7]Dody Firmanda, “Penyusunan Standar Pelayanan Medis Audit Medis RSUD Kanujoso Djatiwibowo” http://www.scribd.com/doc/13132948/Dody-Firmanda-2009-Penyusunan-Standar-Pelayanan-Medis-Audit-Medis-RSUD-Kanujoso-Djatiwibowo- diunduh pada tanggal 16 november 2011.

[8]Dody Firmanda, “Penyusunan Standar Pelayanan Medis Audit Medis RSUD Kanujoso Djatiwibowo…, Op.Cit, Alinea 4

[9] Ikatan Dokter Indonesia, Dirjen Yan medik, Standar pelayanan medik, DepKes RI,

cetakan ketiga 1996, hlm. 10

 

[10] Dody Firmanda, makalah Penerapan Kedokteran Berbasis Bukti dan Pengembangan Standar Prosedur Operasional, DepKes RI 2011, hlm. 16.

[11] Yati Setianti, Makalah Ilmiah Komunikasi Terapeutik antara Bidan dan Pasien, hlm. 12

[12] Hermien Hadiati Koeswadji, Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medica Law), Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 142

[13] Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHP Perdata, Rajawali Press, Jakarta. 2006, hlm 45

[14]Idem. hlm.45

[15] Etika dan kode etik kebidanan, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia

[16] Abdul Bari Saiffudin, ed, Buku Bantuan Praktis Pelayanan Kesehatan Materal dan Neotanal(Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirihardjo, 2002), hlm N-2