Berlangganan RSS RSS Feed

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SYARIAH ATAS KERUGIAN NASABAH DALAM PENAGIHAN UTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH DEBT COLLECTOR

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SYARIAH ATAS KERUGIAN NASABAH DALAM PENAGIHAN UTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH DEBT COLLECTOR

Dwi Catur Akhmad Setiadi
110110080166

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Pembimbing:
Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H.
Etty Mulyati, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2013

Abstrak

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SYARIAH ATAS KERUGIAN NASABAH DALAM PENAGIHAN UTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH DEBT COLLECTOR

Pada zaman modern ini, masyarakat semakin ingin memenuhi kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari, khususnya menyangkut kebutuhan tersier. Menjawab keinginan masyarakat tersebut, muncullah suatu bentuk perusahaan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah salah satunya yaitu murabahah. Pelunasan pembiayaan murabahah banyak menemui kendala. Salah satunya adalah pelunasan pembiayaan yang macet. Mengatasi hal tersebut, perusahaan pembiayaan syariah menggunakan jasa debt collector dalam penagihan utangnya. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa debt collector banyak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis mengenai mekanisme pelaksanaan penyelesaian pembiayaan macet pada perusahaan pembiayaan konsumen syariah. Kedua untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana tanggung jawab pihak perusahaan pembiayaan konsumen syariah terhadap nasabah yang dirugikan akibat dari penggunaan jasa penagihan utang melalui debt collector.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Tahapan penelitian dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara yuridis-kualitatif dan hasil analisis data tersebut dipaparkan dalam bentuk deskriptif-analitis dengan menggambarkan pelaksanaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap-tahap dalam mekanisme penagihan pada umumnya tidak mengindahkan peraturan baik peraturan Bapepam-LK Nomor: PER-04/BL/2007 maupun dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 mengenai hal penarikan objek jaminan fidusia. Penagihan utang pembiayaan syariah saat ini tidak menggunakan konsep hawalah bil ujrah sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/IV/2007 tentang Hawalah bil ujrah. Debt collector dari pihak ketiga bertanggung jawab secara personal apabila melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen dan melakukan tindakan diluar yang dikuasakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah.

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Pada zaman modern ini, masyarakat semakin ingin memenuhi kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari, khususnya menyangkut kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini termasuk antara lain adalah seperti pemilikan rumah, mobil, motor dan lain-lain. Seakan-akan menjadi kebutuhan primer yang sangat mendesak, kebutuhan ini harus dipenuhi meskipun kondisi keuangan tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan tersier tersebut. Hal ini adalah salah satu faktor pemicu tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan di masyarakat.
Pada tahun 2006, setelah melakukan Initial Public Offering (IPO), PT X ini membuka unit syariah dalam kegiatan pembiayaannnya. Salah satu produk PT X ini adalah pembiayaan konsumen berbasis syariah. Suatu surat pembaca di milis internet memuat bahwa PT X yang memberikan jasa pembiayaan konsumen berbasis syariah di Kota Banda Aceh, Provinsi D.I. Nangroe Aceh Darussalam, dikeluhkan oleh salah satu nasabah mengenai kejadian yang dialaminya. Nasabah tersebut adalah nasabah PT X dalam pembiayaan konsumen dengan menggunakan sistem murabahah untuk membeli sepeda motor.
Beberapa bulan kemudian, nasabah tersebut lupa untuk membayar tagihan bulanan yang seharusnya dia bayar. Hal ini membuat nasabah menunggak beberapa bulan dalam pelunasan pembiayaan tersebut. Hingga akhirnya pada suatu ketika, motor nasabah yang merupakan motor yang sedang dalam pembiayaan murabahah ini diambil paksa oleh debt colletor dengan dibekingi oleh aparat. Mengalami kejadian ini, nasabah membuat aduan ke suara pembaca di suatu forum berita digital Indonesia.
Menghadapi permasalahan pelunasan pembiayaan diatas, terkadang beberapa perusahaan pembiayaan menggunakan jalan pintas dengan menggunakan jasa debt collector atau penagih utang. Hal ini dipicu oleh beberapa hal seperti lebih efisien, cepat dan lebih hemat. Penyebab lainnya adalah bertele-telenya proses penegakan hukum yang selama ini lebih sering mengecewakan masyarakat. Apalagi ditambah dengan ketidakmampuan pengadilan memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat. Sementara di sisi lain, kemampuan debt collector pun dianggap sebagai “partner” yang lebih baik karena mampu bekerja dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%.
Berkaitan dengan salah satu contoh kasus di atas, setiap kegiatan perusahaan pembiayaan berbasis syariah tentunya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah baik dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya hingga dalam adab-adab bertransaksi dan penagihan utangnya. Semua segi harus dijalankan dengan adab-adab atau kebiasaan yang sesuai dengan syariah Islam. Inilah yang menurut penulis menjadi suatu permasalan, ketika pihak dari perusahaan pembiayaan konsumen syariah menginginkan proses penyelesaian yang cepat namun ternyata pelaksanaan penyelesaian tersebut diduga tidak mengindahkan asas-asas dalam syariah. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.
2. Permasalahan
a. Bagaimanakah mekanisme penagihan utang melalui debt collector pada perusahaan pembiayaan konsumen syariah pada pembiayaan murabahah?
b. Bagaimanakah tanggung jawab pihak perusahaan pembiayaan konsumen syariah terhadap nasabah yang dirugikan terkait dengan penagihan utang melalui debt collector?
B. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Konsep Hawalah bil Ujrah Sebagai Solusi dalam Mekanisme Penagihan Utang Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia
Penggunaan debt collector baik pihak ketiga maupun dari karyawan internal sebagai penagih utang dalam pembiayaan syariah khususnya pembiayaan murabahah, bukanlah sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Penagihan utang dalam Islam ini dikenal dengan hawalah atau pengalihan hak penagihan utang.
Perbedaan antara penagih utang konsep konvensional dengan konsep syariah adalah mengenai rukun dan syarat mengenai adanya pengalihan utang dari kreditor kepada pihak ketiga. Konsep syariah mengenalnya dengan hawalah, yaitu pengalihan hak penagihan utang dari muhal (kreditor) ke muhal ‘alaih (pihak ketiga). Pengalihan utang dalam sistem konvensional ini tidak terdapat kejelasan mengenai syarat-syarat dan hal-hal bagaimana pengalihan utang kepada debt collector dapat terjadi. Hal ini berbeda dengan hawalah dalam sistem syariah, hawalah dalam sistem syariah harus memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun dari hawalah agar terpenuhinya adanya pengalihan utang kepada pihak ketiga tersebut.
Praktik penagihan atau proses penyelesaian baik di konvensional maupun syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Telah jelas bahwa dalam Pasal 32 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa terdapat prosedur tambahan khusus bagi perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebelum melakukan penarikan objek jaminan fidusia. Pasal 32 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Perusahaan wajib menunda tagihan utang sampai dengan konsumen sanggup kembali membayar tagihan utang atau adanya penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini diterapkan apabila konsumen telah dinyatakan gagal menyelesaiakan utang atau pailit.
Penagihan utang atau bahkan penarikan objek jaminan fidusia tidak diperbolehkan dengan cara kekerasan atau dengan perbuatan melawan hukum. Penagihan bisa dengan cara kekeluargaan agar tidak terdapat pihak yang dirugikan atas tindakan penagihan tersebut. Muhal ‘alaih dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia asalkan dengan cara yang santun, memiliki alas hak untuk melakukan tindakan tersebut dan menyertakan sertifikat jaminan fidusia yang telah dibuat di kantor pendaftaran fidusia sebelumnya beserta bukti-bukti lainnya. Hal-hal yang telah penulis jelaskan diatas sebenarnya sebagian telah terdapat dalam pengaturan dan fatwa dari DSN-MUI terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Penulis hanya menegaskan dan merinci lebih lanjut mengenai mekanisme penagihan utang dengan harapan bahwa tahapan-tahapan ini dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan syariah.

2. Penerapan Tanggung Jawab Pribadi Pada Debt Collector di Perusahaan Pembiayaan Syariah Terkait dengan Kerugian Konsumen Akibat Penagihan Utang
Penandatangan perjanjian atau akad murabahah oleh kedua belah pihak menunjukkan bahwa adanya kesepakatan untuk melaksanakan prestasi masing-masing pihak. Perusahaan pembiayaan syariah harus melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan barang sebagai jaminan barang kepada konsumen. Hak perusahaan pembiayaan syariah sesuai dengan isi akad adalah berhak menuntut pelunasan kepada konsumen, sebagaimana konsumen setuju untuk melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa kewajiban pembiayaan yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.
Hal-hal kerugian yang diderita oleh konsumen maupun pihak perusahaan pembiayaan syariah di atas sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pada tahap awal pengajuan pembiayaan syariah seluruh staff perusahaan pembiayaan syariah bekerja secara optimal dan profesional. Terkait dengan hal tersebut faktor marketting dan surveyor konsumen memegang peranan penting atas terlaksananya prinsip pengelolaan perusahaan pembiayaan syariah dan dapat mengurangi dampak merugikan khususnya yang ditimbulkan oleh pihak ketiga di luar akad pembiayaan murabahah. Selain itu dari sisi konsumen juga harus memiliki itikad baik dalam melaksanakan akad murabahah pada perusahaan pembiayaan syariah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan konsumen maupun perusahaan pembiayaan syariah.

C. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap identifikasi masalah yang telah disampaikan adalah,
1. Tahap-tahap dalam mekanisme penagihan pada umumnya tidak mengindahkan peraturan baik peraturan Bapepam-LK Nomor: PER-04/BL/2007 maupun dalam Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 mengenai hal penarikan objek jaminan fidusia. Penagihan utang pembiayaan syariah saat ini tidak menggunakan konsep hawalah bil ujrah sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/IV/2007 tentang Hawalah bil Ujrah.
2. Debt collector dari pihak ketiga bertanggung jawab secara personal apabila melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen dan melakukan tindakan diluar yang dikuasakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah,
1. Sistem penagihan sebaiknya menggunakan sistem Hawalah bil ujrah seperti dalam sistem syariah, setidaknya digunakan oleh lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah.
2. Perlu adanya Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah di tiap Lembaga Pembiayaan Syariah serta aturan internal Perusahaan atau standart operational procedure (SOP) mengenai mekanisme penagihan serta tata cara penagihan dan disosialisasikan kepada konsumen saat akan mengajukan pembiayaan semata-mata demi kepastian mekanisme dan tata cara penagihan.

D. Daftar Pustaka
Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah : Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta, 2010
Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat, RajaGrafindo Persada, 2007
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan edisi ke-empat, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, 2008
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1999
Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006
Nurul Huda dan Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan Praktis, kencana, Jakarta, 2000
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008

A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-empat
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
Perpres no. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Perma Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan no. PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan no. PER- 04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
Fatwa DSN-MUI Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah
Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah