Berlangganan RSS RSS Feed

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BERUPA KREDIT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT X (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BERUPA KREDIT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT X (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN 

Oleh:

DEVI YUNIS

110110090095

 

Progran Kekhususan : Hukum Ekonomi

Pembimbing:

Dr. Tarsisius Murwaji,S.H., M.H.

Etty Mulyati, S.H., M.H.

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BERUPA KREDIT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) OLEH PT X (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

ABSTRAK

            Dalam meningkatkan pembangunan nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan penting melalui pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil yang diwujudkan dalam program kemitraan PKBL. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan BUMN. PT X sebagai BUMN melaksanakan program kemitraan PKBL melalui penyaluran dana berupa kredit sebagaimana ditentukan dalam proposal resmi PKBL perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan manganalisa mengenai pemberian pinjaman berupa kredit oleh PT X ditinjau dari ketentuan dalam UU Perbankan serta menganalisa akibat yang ditimbulkan terhadap pemberian pinjaman berupa kredit bagi pihak perbankan, dimana pelaksanaan pemberian kredit ini tanpa melibatkan pihak bank sebagai lembaga keuangan yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan kredit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan baik dari peraturan perundang-undangan, maupun data dari PT X mengenai pelaksanaan program kemitraan PKBL dan sumber-sumber terkait lainnya. Data penelitian yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pinjaman berupa kredit oleh PT X sebagaimana ditentukan dalam proposal resmi PKBL perusahaan adalah suatu hal yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Hal tersebut karena secara yuridis formal definisi kredit diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa kredit merupakan produk perbankan dan hanya dapat dilaksanakan oleh Bank sebagai lembaga perbankan. Penyaluran dana program kemitraan oleh PT X berupa kredit dan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kredit tetapi tidak melibatkan bank, maka dapat merugikan Bank.

Kata Kunci: PKBL, Kredit, Undang-Undang Perbankan

JURIDICAL REVIEW CONCERNING LOAN IN THE FORM OF CREDIT IN ORDER OF PARTNERSHIP IMPLEMENTATION AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT PROGRAM (PKBL) BY PT X (PERSERO) IN REGARD TO THE BANKING ACT

ABSTRACT

            In increasing the national development, State-Owned Enterprises (BUMN) have an important role through the empowerment of micro and small business which are realized in the partnership program of PKBL. The Partnership Program is a program to improve the ability of micro and small business  to be tough and independent through the use of funds from the corporate profits of state-owned enterprises. PT X as a state-owned enterprises executes the partnership program through distribution of funds in the form of credits as stated in the formal company proposal of PKBL. This research aims to understand and analyze loan in form of credits by PT X reviewed from the banking act and to analyze the consequences of loan in form of credits for the bank, because of this implementation without involving the bank as a financial institution that mandated in the legislation to implement activities of credit.

            The method used for this research is descriptive analysis with normative juridical approach by collecting and examining materials from the legal regulations, data from PT X concerning implementation the partnership program of PKBL and other relevant sources. The research data are then analyzed with qualitative juridical method.

            The results of this research shows that the loan in form of credits by PT X as stated in the formal company proposal of PKBL is a thing not proper and not in accordance with the provision of the banking act. Seeing in a formal juridical, definition of credit regulated in the banking act that determine that credit is a banking product and can only be exercised by the Bank as the banking institutions. The distribution of funds of partnership program by PT X in the form of credit and  based on a credit agreement but do not involve the bank, then it can be detrimental to the Bank.

Keyword: PKBL, Credits, Banking Act     

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan antara lain dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dengan disertai pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Upaya tersebut adalah dengan adanya kewajiban oleh setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Perusahaan BUMN melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05-MBU-2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Salah satu perusahaan BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah PT X . Perusahaan menyalurkan dana program kemitraan PKBL melalui pemberian kredit murah kepada mitra binaan, sebagaimana dimuat dalam e-proposal PKBL perusahaan yang dapat diunduh pada situs resmi dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT X  .

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Pebankan, dijelaskan bahwa kredit merupakan produk perbankan yang dijalankan oleh Bank sebagai lembaga perbankan. Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank.[1] PT X dalam melaksanakan penyaluran dana program kemitraan ini bertindak selaku BUMN Pembina, dalam artian Perusahaan menyalurkan dana program kemitraan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagai pihak penerima kredit. Perusahaan tidak melibatkan pihak Bank dalam menyalurkan kredit murah program kemitraan tersebut.

B.  Permasalahan

  1. Apakah kegiatan pemberian pinjaman berupa kredit oleh PT X dalam rangka penyelenggaraan PKBL melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan?
  2. Bagaimana akibat atas kegiatan pemberian pinjaman berupa kredit oleh PT X dalam rangka penyelenggaran PKBL terhadap pihak perbankan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Pinjaman Berupa Kredit Oleh PT X (Persero) Dalam Rangka Penyelenggaraan PKBL Ditinjau dari Ketentuan Dalam Undang – Undang Perbankan

Jenis kegiatan PKBL pada PT X terdiri dari dua kegiatan utama yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Kegiatan kemitraan PT X ini difokuskan melalui penyaluran  pinjaman berupa kredit kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang belum mempunyai akses perbankan (non bankable) tetapi memiliki prospek usaha yang bagus untuk dikembangkan.

PT X melalui situs resmi perusahaan mencantumkan e-proposal PKBL yang memuat informasi mengenai syarat dan ruang lingkup pelaksanaan program kemitraan yang dikenal dengan nama “Penyaluran Kredit Murah Program Kemitraan”. Proposal ini sebagai pedoman dan syarat bagi calon mitra binaan dalam mengajukan permohonan dana kemitraan. Dalam proposal tersebut dijelaskan bahwa perusahaan menyalurkan dana program kemitraan PKBL melalui pemberian kredit murah dengan bunga rendah yang dituangkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, definisi kredit adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Berdasarkan definisi kredit tersebut dijelaskan bahwa kredit merupakan salah satu produk perbankan yang dijalankan oleh Bank sebagai lembaga perbankan. Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank.

Sementara PT X adalah perusahaan BUMN yang bukan lembaga perbankan, sehingga pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil dalam program kemitraan PKBL oleh PT X berupa pemberian kredit murah sebagaimana dimuat dalam proposal PKBL resmi milik perusahaan adalah suatu hal yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan.

B. Akibat Pemberian Pinjaman Berupa Kredit Dalam Rangka Penyelenggaraan PKBL Oleh PT X terhadap Pihak Perbankan

PT X melaksanakan program kemitraan PKBL berupa penyaluran kredit murah program kemitraan sebagaimana dimuat dalam Proposal resmi PKBL perusahaan. Berdasarkan proposal tersebut dijelaskan bahwa PT X dalam melaksanakan penyaluran dana program kemitraan ini bertindak selaku BUMN Pembina, dalam artian Perusahaan menyalurkan dana program kemitraan secara langsung kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai pihak penerima kredit. Dalam menyalurkan kredit murah program kemitraan tersebut, Perusahaan tidak melibatkan pihak Bank sebagai lembaga keuangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan pemberian kredit. Hal ini  akan membawa dampak pada aktivitas Bank. Penyaluran dana program kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan melalui pinjaman berupa kredit, berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kredit, telah menyerupai kegiatan kredit dalam perbankan, sehingga dapat merugikan bank baik dari aspek reputasi maupun aspek financial bank.

Bank menanggung resiko reputasi. Risiko reputasi  adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi keliru atau negatif terhadap bank.[2] Kegiatan pemberian pinjaman berupa kredit yang dijalankan oleh PT X dengan tidak melibatkan Bank dapat menyebabkan reputasi bank menurun, karena kegiatan ini akan menciptakan suatu persepsi dan penafsiran pada masyarakat umum bahwa kredit tidak hanya merupakan produk perbankan dan Bank bukan satu-satunya lembaga keuangan yang dapat melaksanakan kegiatan kredit.

Selain itu pelaksanaan program kemitraan oleh PT X melalui produk “kredit murah program kemitraan” yang menyerupai kegiatan perbankan tanpa melibatkan pihak bank, akan memungkinkan masyarakat beralih dan tidak lagi mengajukan permohonan kredit kepada bank. Bank bisa jadi tidak lagi menjadi prioritas utama bagi masyarakat dalam mengajukan kredit karena bunga pinjaman dalam program PKBL lebih rendah dari bunga kredit Bank. Hal ini dapat merugikan bank mengingat bunga kredit merupakan sumber pendapatan utama bank.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

A.   Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari pembahasan, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

  1. Pemberian pinjaman berupa “kredit murah program kemitraan” oleh PT X dalam rangka penyelenggaraan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dimuat dalam proposal resmi PKBL perusahaan adalah suatu hal yang tidak tepat dan tidak sesuai apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Hal tersebut karena secara yuridis formal definisi kredit diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa kredit merupakan produk perbankan dan hanya dapat dilaksanakan oleh Bank sebagai lembaga perbankan. Sementara PT X adalah perusahaan BUMN yang bukan merupakan lembaga keuangan Bank.
  2. PT X dalam melaksanakan penyaluran dana program kemitraan berupa pemberian kredit berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kredit telah menyerupai kegiatan kredit dalam perbankan, sehingga merugikan bank. Hal ini karena Perusahaan bertindak selaku BUMN Pembina, dalam artian Perusahaan menyalurkan dana program kemitraan secara langsung kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai pihak penerima kredit. Perusahaan tidak melibatkan pihak Bank sebagai lembaga keuangan yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan kredit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memaparkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

  1. PT X dalam melaksanakan program kemitraan PKBL, seharusnya memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait penyelenggaraan PKBL yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN. Salah satunya ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang mengatur bahwa pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil dalam program PKBL berupa pinjaman, baik dalam bentuk pinjaman biasa maupun pinjaman khusus. Oleh karena itu dalam menyalurkan dana program kemitraan PKBL, perusahaan tidak menggunakan istilah kredit, tetapi menggunakan istilah pinjaman sebagaimana ditentukan dalam peraturan menteri tersebut. Karena pencantuman kata, kata-kata, atau kalimat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan kemungkinan penafsiran yang berbeda di masyarakat.
  2. PT X apabila menyalurkan dana kemitraan PKBL berupa pemberian kredit sebagaimana dimuat dalam proposal PKBL resmi perusahaan, maka sebaiknya perusahaan melaksanakan kerjasama penyaluran dengan pihak Bank sebagai lembaga keuangan yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan kredit. Dalam kerjasama penyaluran dana kemitraan ini Bank memperoleh management fee yang diperhitungkan dari pendapatan bunga pinjaman. Selain itu melalui kerjasama penyaluran dengan Bank, pemberian kredit kemitraan juga akan lebih optimal dalam pelaksanaannya terutama dalam menghindari terjadinya pengembalian kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia, PT. Refika Aditama, 2009

Johannes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, CV         Utomo, Bandung, 2004

Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,            2007

Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang         Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan             Menengah

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05-MBU-2007 Tentang Program   Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Sumber Lain:

http://www.bankirnews.com, diakses pada tanggal 13 Maret 2013 pukul 20.41 WIB

http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx diakses pada tanggal 16 Januari 2013 pukul 21.38

http://www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf diakses padatanggal 16 Januari 2013 pukul 22.56

Annual Report Laporan Tahunan PT X , Tahun 2011

 


            [1] Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 139

           [2] “Resiko Reputasi Bank” ,http://www.bankirnews.com diakses pada tanggal 13 Maret 2013 pukul 20.41 WIB