Berlangganan RSS RSS Feed

STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 124 K/PDT.SUS/2011 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PT. JAPAN ASIA INVESTMENT CORPORATION INDONESIA TERHADAP PT. ISTAKA KARYA (PERSERO)

STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 124K/PDT.SUS/2011 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PT. JAPAN ASIA INVESTMENT CORPORATION INDONESIA TERHADAP PT. ISTAKA KARYA (PERSERO)

Studi Kasus

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Muchamad Angga Firmansyah

110110070472

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Pembimbing:

Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., C.N

Pupung Faisal, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2013

Abstrak

Permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Japan Asia Investement Corporation (JAIC) Indonesia terhadap PT. Istaka Karya (Persero) dilakukan karena PT. Istaka Karya (Persero) dinilai belum melunasi utang sebesar 5.500.000 US$ dalam bentuk 6 (enam) surat sanggup atas tunjuk sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1799 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 telah sesuai dengan syarat-syarat untuk mempailitkan suatu Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan undang-undang lain yang terkait serta akibat hukum putusan tersebut terhadap status aset PT. Istaka Karya (Persero) sebagai BUMN yang seluruh modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan untuk mengetahui akibat hukum putusan peninjauan kembali No. 142 PK/Pdt.Sus/2011 terhadap proses perdamain antara PT. Istaka Karya (Persero) dengan para kreditornya.

Metode yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 73/Pailit/2010/PN.Jkt.Pst, putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 dan putusan Peninjauan Kembali No. 142 PK/Pdt.Sus/2011 yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 karena PT. Istaka Karya (Persero) modalnya terbagi dalam saham sehingga dapat dipailitkan langsung oleh kreditornya. Selanjutnya, akibat hukum putusan kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 terhadap aset PT. Istaka Karya (Persero) sebagai BUMN adalah terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan sita umum kepailitan walaupun aset-aset tersebut diperoleh melalui APBN. Dan proses perdamaian antara PT. Istaka Karya dengan para kreditornya seharusnya gugur demi hukum karena putusan PK Mahkamah Agung telah membatalkan status pailit PT. Istaka Karya (Persero).

Abstract

Bankruptcy petition filed by PT. Japan Asia Investement Corporation (JAIC) Indonesia to PT. Istaka Karya (Persero) performed as PT. Istaka Karya (Persero) is considered not pay off the debt of U.S. $ 5.5 million in the form of 6 (six) promissory notes bearer as set out in the Decision of the Supreme Court No. 1799K/Pdt/2008 dated February 9, 2009. The purpose of this study is to determine whether the decision was the Supreme Court. No 124 K/Pdt.Sus/2011 in accordance with the requirements for bankruptcy a State-Owned Enterprises based on Law No. 37 of 2004 and other legislation related, as well as the legal consequences of the decision toward the status of the assets of PT. Istaka Karya (Persero) as the state-owned enterprises that the whole capital comes from the State Budget. And to know the legal consequences of the reconsideration decision No. 142 PK/Pdt.Sus/2011 toward the accord process between PT. Istaka Karya (Persero) with its creditors.

The method used in the writing of this case study is descriptive analytical method with normative juridical approach using secondary data form of primary legal materials that decision of the Commercial Court of Central Jakarta No. 73/Pailit/2010/PN.Jkt.Pst, the decision of the Supreme Court No. 124 K/Pdt.Sus/2011 and judicial review decision No. 142 PK/Pdt.Sus/2011 were analyzed with the legislation in force. Data collection techniques used are literature study to obtain secondary data.

Based on the results of research, concluded that the decision of the Supreme Court No. 124 K/Pdt.Sus/2011 in accordance with Article 2 paragraph (5) of Law No. 37 of 2004 because PT. Istaka Karya (Persero) capital divided into shares that can be instantly bankrupted by its creditors. Furthermore, the legal effect of the Supreme Court decision No. 124 K/Pdt.Sus/2011 towards the assets of PT Istaka Karya (Persero) as State Owned Enterprise is against these assets can be seized despite bankruptcy assets were obtained through the state budget. And the accord process between PT. Istaka work with its creditors should cancel out by law because the Supreme Court judicial review decision has canceled PT. Istaka Karya (Persero) bankruptcy status.

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Ketika seseorang menjalankan sebuah usaha, dana yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut tidak selalu dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam kehidupan dan kegiatan usaha tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (borrowing, loan, atau credit). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh

Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang atau badan hukum), maka pihak yang memperoleh pinjaman tersebut disebut Debitor, sedangkan yang memberi pinjaman disebut Kreditor,[1] dengan kata lain telah terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang antara Debitor dan Kreditor yang mengakibatkan lahirnya suatu perikatan. Dari perikatan tersebut muncul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Salah satu kewajiban dari Debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila pengembalian utang tersebut berjalan sesuai dengan perjanjian tentu bukan merupakan suatu masalah. Permasalahan akan timbul apabila Debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut yang dapat menyebabkan Debitor berhenti membayar utangnya.[2]

Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:[3]

  1. tidak mau membayar;
  2. tidak mampu membayar;

Kedua penyebab tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Kreditor yang bersangkutan. Di pihak lain, Debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhentinya Debitor membayar utang banyak cara yang dapat dilakukan, dari yang mulai sesuai dengan hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala permasalahan harus dapat diselesaikan melalui jalur-jalur hukum. Salah satu cara menyelesaikan utang piutang dengan jalur hukum antara lain melalui perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR), penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan.[4]

Peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya disebut dengan UUKPKPU. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Pasal 1 angka (1) UUKPKPU menjelaskan bahwa

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Munir Fuady berpendapat bahwa pailit adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para kreditornya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditornya terhadap debitornya tersebut.[5]

Berdasarkan UUPKPU, orang perorangan, perserikatan yang tidak berbadan hukum, dan badan hukum dapat dipailitkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dapat dipailitkan, seperti yang menimpa PT. Istaka Karya (Persero). Ketika menjalankan usahanya, PT. Istaka Karya (Persero) mengalami permasalahan, yaitu sengketa utang piutang dengan PT. Japan Asia Investment Corporation (JAIC) Indonesia, yaitu sengketa utang piutang yang dipicu penerbitan surat berharga oleh PT. Istaka Karya (Persero). PT. Istaka Karya (Persero) yang bergerak di bidang jasa konstruksi selaku debitor dianggap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar enam surat sanggup atas unjuk (negotiable promissory notes-bearer) yang nilai totalnya 5,5 juta US$ kepada PT. JAIC Indonesia selaku kreditor, sehingga PT. JAIC Indonesia mengajukan gugatan pailit atas PT.Istaka Karya (Persero) yang berlangsung hingga tingkat peninjauan kembali.

B. Permasalahan

  1. Apakah putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus/2009 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Perundang-undangan yang lain terkait status PT. Istaka Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan?
  2. Bagaimana akibat hukum dari putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut terhadap status aset-aset PT. Istaka Karya (Persero) sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
  3. Bagaimana akibat hukum dari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 142 PK/Pdt.Sus/2011 terhadap proses perdamaian antara PT. Istaka Karya (Persero) dengan para kreditornya?

C. Pembahasan

PT. Istaka Karya (Persero) sebagai Termohon Kasasi tidak dapat diklasifikasikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU dan penjelasannya. Menurut penjelasan pasal tersebut, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, dalam hal ini BUMN yang dimaksud adalah Perusahaan Umum atau Perum. Walaupun seluruh modal PT. Istaka Karya (Persero) dimiliki oleh negara tetapi modal tersebut terbagi atas saham. Menteri Negara BUMN cq Menteri Keuangan bertindak sebagai pemilik seluruh saham. Pasal 11 UUBUMN menyatakan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Karena PT. Istaka Karya adalah BUMN berbentuk Persero, maka segala ketentuan dan prinsip-prinsip bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT juga berlaku terhadap PT. Istaka Karya (Persero). Selain itu, PT. Istaka Karya (Persero) sebagai Termohon Kasasi juga telah terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap dua kreditor atau lebih sebesar US$ 7.6450.000.- (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana tercantum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1799 K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi putusan kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akibat hukum putusan kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 terhadap harta/aset PT. Istaka Karya (Persero) sebagai BUMN adalah dapat dilakukan sita umum kepailitan karena modal Persero berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUBUMN. Pembinaan dan pengelolaan modal Persero tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem pengelolaan dan pertanggung jawaban PT. Istaka Karya (Persero) sebagai sebuah korporasi dan perseroan tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari hukum keuangan negara, namun tunduk pada ketentuan hukum privat. Hal ini disebabkan kedudukan negara sebagai pemilik seluruh saham PT. Istaka Karya (Persero) berada dalam kapasitas sebagai badan hukum privat, layaknya pemegang saham perseroan terbatas pada umumnya, yang sama dengan subjek hukum lainnya dalam lapangan aktivitas keperdataan.

Perdamaian (accord) merupakan upaya yang dilakukan debitor dengan para kreditor konkuren dapat digunakan sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kepailitan karena tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada debitor untuk dapat terus berusaha dengan tenang, sehingga debitor dapat melunasi utang-utangnya dan terhindar dari pailit. Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) UUKPKPU, Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum. Dengan adanya putusan peninjauan kembali No. 142 PK/Pdt.Sus/2011, maka apa pun yang sudah dibentuk selama kepailitan, seharusnya harusnya gugur demi hukum karena status pailit PT. Istaka Karya (Persero) telah dibatalkan. Sedangkan perdamaian dilakukan karena PT. Istaka Karya (Persero) dinyatakan pailit oleh putusan kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan di atas adalah:

  1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 yang mempailitkan BUMN PT. Istaka Karya (Persero) telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta syarat-syarat kepailitan khususnya terkait dengan status PT. Istaka Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara karena modal PT. Istaka Karya (Persero) terbagi atas saham sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik
  2. Akibat hukum dari putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 terhadap aset-aset PT. Istaka Karya (Persero) sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan sita umum kepailitan, karena pembinaan dan pengelolaan modal serta aset Persero tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
  3. Akibat hukum dari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 142 K/Pdt.Sus terhadap proses perdamaian antara PT. Istaka Karya (Persero) dengan para kreditornya adalah gugur demi hukum karena status pailit PT. Istaka Karya (Persero) telah dibatalkan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UUKPKPU dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

E. Saran

  1. Definisi Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik harus direvisi agar tidak menimbulkan kerancuan. Harus dicantumkan secara tegas apakah itu Perum ataukah Persero yang seluruh sahamnya dimiliki negara.
  2. Aset BUMN Persero harus dikecualikan dari lingkup dan ketentuan keuangan negara karena pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada APBN tetapi pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
  3. PT. Istaka Karya (Persero) seharusnya tidak mengajukan Peninjauan Kembali karena proses perdamaian sedang berlangsung. Batalnya proses perdamaian akan merugikan PT. Istaka Karya (Persero) sendiri

Daftar Pustaka

1. Buku

Man S. Sastrawidjaja. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2010

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Cet. 4., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepalitan-Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002

2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 73/Pailit/2010/PN.JKT.PST

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 142/PK/Pdt.Sus/2011\

3.

  • Undang-Undang

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[1] Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepalitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 5-6.

[2] Man S. Sastrawidjaja. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembaya-ran Utang, Alumni, Bandung, 2010, hlm 2

[3] Ibid, hlm 17

[4] Ibid, hlm 2

[5] Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Cet. 4., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hal 8