Berlangganan RSS RSS Feed

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh
Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum
Oleh:
Raden Raidi Prayudhi
110110060377
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Pembimbing:
Dr. Idris S.H., M.A.
Maret Priyanta, S.H., M.H.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2013
2
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN TERUMBU KARANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
Raden Raidi Prayudhi
110110060377
Abstrak
Kerusakan ekosistem terumbu karang tidak terlepas dari aktivitas manusia baik di daratan maupun pada ekosistem pesisir dan lautan. Kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh aktivitas manusia harus sedapat mungkin dicegah, karena akan sangat berdampak pada terganggunya ekosistem lainnya dan menurunnya produksi ikan yang merupakan sumber protein hewani bagi kemaslahatan umat manusia. Kurangnya penegakan hukum yang ada di Indonesia mengakibatkan berkurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya perairan dan terumbu karang yang ada di Indonesia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang menurut hukum internasional dan hukum nasional dan mengetahui kendala-kendala yang menghambat terlaksananya penegakan hukum atas perusakan terumbu karang.
Kelemahan atau keseluruhan dalam pengelolaan terumbu karang dan perikanan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: yang bersifat teknis, yang berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan dan kondusi ekonomi politik (kebijakan ekonomi makro) yang kurang kondusif bagi pembangunan terumbu karang dan perikanan.
3
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terumbu karang merupakan ekosistem perairan dangkal yang banyak dijumpai di sepanjang garis pantai daerah tropis yang terbentuk dari endapan massif kalsium karbonat (CaCO3), dihasilkan oleh karang hermatifik yang bersimbiosis dengan alga zooxantella (Nybakken 1992). Terumbu karang mempunyai nilai penting antara lain fungsi biologis (tempat memijah, bersarang, mencari makan dan tempat pembesaran berbagai biota laut), fungsi kimiawi (sumber nuftah bahan obat-obatan), fungsi fisik (sebagai pelindung pantai dari abrasi), dan fungsi sosial (sumber mata pencaharian nelayan dan objek wisata bahari).1
Selain itu, Indonesia adalah jantung terpenting Kawasan Segitiga Terumbu Karang Dunia, (The Coral Triangle)
gambar: segi tiga terumbu karang atau coral triangle
1 Supriharyono, Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis, Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2007
4
B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis mengidentifikasi pokok masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut:
1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang menurut hukum internasional dan hukum nasional?
2. Kendala-kendala apa saja yang menghambat terlaksananya penegakan hukum atas perusakan terumbu karang?
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan hukum lingkungan laut nasional tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum Laut Internasional. Teori tentang perlindungan lingkungan laut dalam kerangka hukum internasional, sebenarnya merupakan akumulasi dari The Principle of National Sovereignity and The Freedom of The High Sea. Umumnya, argumentasi yang dikemukakan disini adalah :
“a right on the part of a state threatened with environmental injury from sources beyond its territorial jurisdiction, at least where those sources are located on the high seas, to take reasonable action to prevent or abate that injury.”.2
Hukum lunak (soft law) merupakan satu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung mengikat negara, tetapi ia harus dipedomani untuk membentuk hukum dimasa yang akan datang (the future law). Menurut Davit Hunter, et al., hukum lunak diartikan sebagai :
“Soft law is either not yet law or not only law. Soft law is an important innovation in international law-making that describes a flexible process for states to develop and test new lagal norms before they become binding upon the international community.”
Undang-undang No. 32 tahun 2009 memuat tiga macam penegakan dalam hukum lingkungan yaitu:
2 Suhaidi, Perlindungan Lingkungan Laut : Upaya Pencegahan Lingkungan Laut Dengan Adanya Hak Pelayaran Internasional di Perairan Indonesia.
5
1. Penegakan Hukum Administrasi
Pengeloaan lingkungan hidup tidak hanya tugas dari orang perorangan, melainkan peran serta dari seluruh lapisan untuk melestarikan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan terpelihara dan bersih merupakan kebutuhan para warga serta diusahakan terwujudnya oleh administrasi negara dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup mutlak diperlukan. Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi semangkin jelas, sehingga hukum administrasi negara mempunyai peran yang amat penting. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh SF. Marbun.3
2. Penegakan Hukum Perdata
Penegakan hukum perdata merupakan suatu upaya hukum dalam bentuk permintaan ganti rugi oleh korban pencemaran dan perusakan lingkungan kepada pihak pencemar atau industri atau perusahaan yang dianggap telah menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang terjadi. Perbuatan dari pencemar dikatakan melanggar aspek hukum perdata bila perbuatan tersebut terkandung adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah:
a. Adanya perbuatan melawan hukum
b. Adanya kesalahan
c. Adanya kerugian
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kegiatan dan kerugian
3. Penegakan Hukum Pidana
Penegakan Hukum Pidana merupakan Ultimum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup, mata rantai tersebut yaitu:4
3 . SF. Marbun dkk. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum administrasi Negara. UII Press. Yokya.2001. hal. 297
4 . Harun M. Husin. Lingkungan Hidup, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya. Bumi Aksara Jakarta. hal. 171
6
a. Penentuan kebijaksanaan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan
b. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan
c. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan diataati
d. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran pemberian denda atau ganti rugi
e. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan gugatan ganti rugi
f. Tuntutan pidana
A. Kesimpulan
Keberadaan terumbu karang sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan baik yang bersifat fisik maupun kimia. Pengaruh itu dapat mengubah komunitas karang dan menghambat perkembangan terumbu karang secara keseluruhan. Kerusakan terumbu karang pada dasarnya dapat disebabkan oleh faktor fisik, biologi dan karena aktivitas manusia. Penegakan hukum lingkungan khususnya atas perusakan terumbu karang tidak dapat hanya diandalkan pada ketegasan atau kerasnya penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum yang dikehendaki ialah penegakan hukum yang tegas, tetapi arif dan bijaksana. Undang-undang No. 32 tahun 2009 memuat tiga macam penegakan dalam hukum lingkungan antara lain penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.
Kelemahan atau keseluruhan dalam pengelolaan terumbu karang dan perikanan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: yang bersifat teknis, yang berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan dan kondusi ekonomi politik (kebijakan ekonomi makro) yang kurang kondusif bagi pembangunan terumbu karang dan perikanan. Tingkat pengetahuan yang
7
terbatas tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya penangkapan yang destruktif ketika kebutuhan ekonomi mendesak, padahal ekonomi mendesak, padahal ketersedian sumber daya ikan sangat tergantung pada kualitas ekosistem laut dan ikan memiliki siklus hidup mulai dari telur sampai menjadi dewasa yang siap ditangkap. Penyebab timbulnya kerusakan eksositem perairan dalam hukum nasional adalah konsep perundang-undangan yang tidak konsisten dan selalu tumpah tindih serta masih adanya konsep kebijakan-kebijakan yang merupakan jenis peraturan kebijaksanaan yang tidak dikenal dalam hieraki peraturan perundang-undangan.
B. Saran-saran
1. Dalam upaya penegakan hukum di bidang perikanan, diperlukan perubahan konsep perundangan-undangan yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan sebagai upaya preventif dalam konsep kelestarian lingkungan hidup di wilayah perairan. Akan tetapi ada yang dikenal dengan peraturan kebijaksanaan yaitu Freies Ermesen artinya pejabat pemerintah (pejabat Publik) diberi kewenangan untuk membuat aturan/mengeluarkan peraturan yang sifatnya mendesak karena belum ada aturan hukum mengaturnya. Penegakan hukum perikanan tidak dapat dilakukan secara mendesak melainkan harus melalui perencanaan yang baik dan matang.
2. Peningkatan pengawasan dan pengamanan ekosistem terumbu karang dari aktivitas yang merusak, pencegahan penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan yang dapat mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang dan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya ekosistem terumbu karang masih harus ditingkatkan.
8
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Dahuri, R., Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
__________, Pedoman Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
Departemen Kelautan dan Perikanan, Modul Sosialisasi Tata Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta. 2003.
B. Peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
C. Sumber lain
LIPI Press, 2008 : Suharsono, Jenis-jenis Karang di Indonesia, Jakarta